DAN AKTIVIS LINGKUNGAN ITU PUN DIBUNUH

Poster kasus Lumajang.

Dua aktivis anti tambang di Lumajang, Jawa Timur dikabarkan diserang secara brutal, Sabtu (26 September 2015) pagi. Seorang di antaranya tewas dalam pengeroyokan itu. Sampai kini, kasus pembunuhan ini masih dalam pengusutan polisi.

***

Status Facebook Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Ony Mahardika menjadi viral. Dalam status itu, Ony mengabarkan tragedi pengeroyokan dua aktivis anti tambang di Lumajang, Jawa Timur (sekitar 3,5 jam dari Surabaya).

AHMADIYAH MATARAM, 9 TAHUN DI PENGUNGSIAN

Sembilan tahun sudah warga Ahmadiyah di Mataram, Pulau Lombok menjadi pengungsi di Transito, Kota Mataram. Sejak diusir dari tempat tinggal mereka di Lombok Utara, Lombok Timur dan Sumbawa pada 2001, sekitar 200 jiwa warga Ahmadiyah tinggal di Transito sejak 2006, meninggalkan tanah dan rumah. Kini, setelah sembilan tahun berlalu, kondisi tidak berubah. Warga Ahmadiyah tetap menjadi pengungsi karena aliran agama yang diyakininya.

MASYARAKAT YOGYAKARTA BERGERAK PERINGATI 19 TAHUN KASUS UDIN

MURAL 19 TAHUN KASUS UDIN | dok AJI Yogyakarta

Memperingati sembilan belas tahun terbunuhnya wartawan Harian Bernas Yogyakarta, Fuad Muhamad Syafrudin alias Udin, masyarakat Yogyakarta berunjuk rasa.

Mereka adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Pers Mahasiswa Se-Yogyakarta, Seniman Street Art Yogyakarta dan Koalisi Masyarakat untuk Udin (K@MU).

TAK YAKIN BADRODIN

JENDERAL POLISI BADRODIN HAITI BERSAMA PIMPINAN DPR RI | ID NUGROHO

Lalu, Jenderal Polisi Badrodin Haiti menjadi Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) ke-22. Dan tentu saja, ini menjadi puncak drama pemilihan Kapolri di era Jokowi. Di pundaknya, beban penuntasan berbagai kasus di Indonesia berada. Termasuk kasus kematian misterius 8 jurnalis yang sampai saat ini masih belum diselesaikan. Dan entah kenapa, saya tidak yakin dengan Badrodin.

KRIMINALISASI, MUSUH UTAMA NAWACITA JOKOWI

Program pembangunan Presiden Joko Widodo, atau sering disebut Nawacita, akan gagal, bila pemerintah terus melakukan kriminalisasi pada masyarakat.

Pernyataan itu muncul dalam diskusi di sela-sela workshop yang digelar oleh Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional (KM DKN)-Perkumpulan HuMa Indonesia, belum lama ini.

“Agenda Nawacita akan mengalami kegagalan, karena lahan pertanian beralihfungsi menjadi areal industri," kata Rustam, Konstituen Kamar Masyarakat DKN Regional Sumatera.

MASYARAKAT PERS BERSATU MELAWAN KRIMINALISASI PERS

Tiga organisasi profesi, AJI, IJTI dan PWI, bersama LBH Pers Jakarta dan pers korban kriminalisasi yang diwakili Arif Zulkifli dari Tempo, menggelar jumpa pers di Dewan Pers, Kamis (5/3/2015) sore. Dalam pertemuan, diserukan upaya melawan kriminalisasi pers yang belakangan kembali marak.

PUTUSAN PRAPERADILAN BG MENGUBAH WAJAH HUKUM DI INDONESIA

Komjen Budi Gunawan | *foto URL Tempo.co

Keputusan pengadilan kasus Komjen Budi Gunawan (BG) mampu mengubah wajah hukum di Indonesia.

Bila pengadilan menerima praperadilan yang diajukan BG, maka seluruh warga negara  (termasuk para tersangka) di Indonesia memiliki hak hukum yang sama untuk melakukan praperadilan.

Peringatan itu disampaikan Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, dalam siaran pers yang disampaikan menjelang putusan sidang praperadilan BG di PN Jakarta Selatan.

DUEL @PANCA66 - @RENDIPARIS YANG TAK BERGUNA

Kabar duel pemilik akun twitter @panca66, Cipta Panca Laksana dan @redinparis, Roysepta Abimanyu, saya terima Rabu (11/2/15) malam.

“Jokowi Lover dan Jokowi Haters saling pukul di Senayan,” kata seorang kawan.

Kabar itu menjadi konsumsi media online. Gambar adegan keduanya di tengah-tengah duel, beredar di media sosial.

BAMBANG WIDJOJANTO DITANGKAP, RAKYAT LINDUNGI KPK, KECEWA JOKOWI

Seruan digital berantai yang tersebar pasca ditangkapnya pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri direspon publik.

Jumat (23/1/2015) siang, kantor KPK didatangi ratusan orang dengan teriakan sama: "Save KPK!"

BAMBANG WIDJOJANTO DITANGKAP, POLISI DIKECAM

Bambang Widjojanto (kiri) di Mahkamah Konstitusi | *dok MK

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai ada ketidakwajaran dalam prosedur penangkapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.

HUKUMAN MATI, BILA NEGARA LEGAL MEMBUNUH

Pertanyaan besar dalam membicarakan hukuman mati adalah: Apakah proses pencabutan nyawa secara legal oleh negara, sepadan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terpidana mati?

Sampai saat tulisan ini dibuat, saya masih mengingat bagaimana pertemuan saya dengan Ny.Astini, terpidana mati yang dieksekusi pada 2005.

Di penjara wanita di Malang, Jawa Timur, menjelang Idul Fitri tahun itu, saya mengunjunginya.

MENOLAK CHARLIE HEBDO, JUGA KUTUK PEMBANTAIAN

Saya dan "Geert Wilders", pentolan oposisi Belanda
yang anti-Islam. | foto: Arfi Bambani

Sabtu (10/1/2015) pagi, sebuah notifikasi dari akun Youtube, masuk ke email saya. Dua orang yang melihat video opini PENEMBAKAN CHARLIE HEBDO YANG BARBAR, memberikan komentarnya.

Intinya, mereka tidak setuju dengan apa yang saya katakan di video itu. Saya diminta untuk tidak mencari sensasi dengan mengkritik pembantaian di Paris pada kantor penerbitan Charlie Hebdo.

MUNIR, KETIKA NEGARA MEMBUNUH WARGANYA

Sebuah video pengakuan pembunuhan Cak Munir, aktivis HAM dalam perjalanannya ke Belanda, mengungkap keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN). Peran Hendropriyono, Pollycarpus, Muchdi PR dan beberapa orang BIN lainnya terpapar jelas di video itu. Saya, orang yang mengenal Cak Munir dari buku, dan catatan-catatan lain yang pernah ada, merasa sedih dan marah membaca berita soal itu. Tak terbayangkan, bagaimana perasaan Suciwati Allende Suukyi, anak-anak dan keluarga Cak Munir lain.

MASSA PRABOWO DIBUBARKAN

Massa Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang melakukan demonstrasi di dekat gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dibubarkan polisi, Kamis (21/8/2014). Berikut ini laporan lengkapnya.

MAMPIR OMAH MUNIR

Mampir di Omah Munir pada akhir Juli 2014, seperti memasuki masa-masa di saat Munir masih "ada". Barang-barang pribadi milik sosok yang akrab dipanggil Cak Munir itu bersanding dengan guratan sejarah pejuangannya dalam penegakan HAM. Berikut ini sekelumit kisahnya.

BALAP LIAR MENJELANG SUBUH

Seperti melanjutkan tradisi, balap liar malam hingga dini hari menjelang subuh, masih marak terjadi. Salah satunya di Bintaro Sektor 9 Tangerang Selatan. Video ini adalah sekelumit aksi mereka.

Intimidasi kepada wartawan Tangerang dikecam

Intimidasi dan penganiayaan kepada wartawan yang terjadi dalam sidang kasus narkotika dan obat-obatan (Narkoba) dengan terdakwa Rusman Umar, di PN Tangerang, mendapat kecaman dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. Atas peristiwa itu, AJI Jakarta mendesak polisi untuk segera menindaklanjuti sesuai pasal yang tertera dalam UU Pers.

Surat terbuka untuk Presiden RI soal Hak Atas Informasi Lingkungan Hidup

Hari Hak Untuk Tahu atau Right to Know Day digulirkan sejak 2002 di Sofia, Bulgaria. Hari Hak Untuk Tahu yang jatuh setiap 28 September ini didedikasikan untuk mempromosikan keterbukaan informasi di seluruh dunia guna memunculkan kesadaran global akan hak individu dalam mengakses informasi pemerintahan dan mengkampanyekan akses informasi sebagai hak asasi manusia. Meskipun bagi Indonesia, hak untuk tahu sudah dijamin sejak lahirnya NKRI berdasarkan UUD 1945.

SP Dikriminalisasi, Eks buruh PT.Kymco Lippo melawan

Buruh eks PT. Kymco Lippo Motor Indonesia, yang juga salah satu komponen Federasi Serikat Buruh Metal Indonesia (FSPMI), mengajukan perlawanan atas kriminalisasi pada aktivis serikat pekerja (SP) perusahaan itu. Upaya pemeriksaan yang dilakukan pada Ketua dan Sekretaris SP PT. Kymco Lippo membuat proses pembayaran hak-hak buruh perusahaan itu terhambat.

Putusan tentang UU Perkebunan berdampak pada HAM dan Korupsi

Gedung MK

Senin (19/9) lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan Pasal 21 dan 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Ketentuan yang melarang setiap orang yang melakukan segala tindakan, yang dianggap dapat mengganggu jalannya usaha perkebunan dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku itu membawa dampak pada penegakan HAM dan korupsi.