14 March 2015

KRIMINALISASI, MUSUH UTAMA NAWACITA JOKOWI



Program pembangunan Presiden Joko Widodo, atau sering disebut Nawacita, akan gagal, bila pemerintah terus melakukan kriminalisasi pada masyarakat.

Pernyataan itu muncul dalam diskusi di sela-sela workshop yang digelar oleh Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional (KM DKN)-Perkumpulan HuMa Indonesia, belum lama ini.

“Agenda Nawacita akan mengalami kegagalan, karena lahan pertanian beralihfungsi menjadi areal industri," kata Rustam, Konstituen Kamar Masyarakat DKN Regional Sumatera.


Jika terus dilakukan, jelas Rustam, maka Nawacita hanya menjadi semangat, namun pelaksanaan di lapangan justru terintervensi oleh Pasar.

Salah satu agenda Nawacita Jokowi adalah proses pembangunan di Indonesia, yang akan dimulai dari pinggiran atau pedesaan. Sebagaimana dimuat di Nawacita nomor 3.

Dalam konsep, hal itu tepat, karena selama ini, wilayah pinggiran kurang mendapat perhatian dan cenderung miskin.

Kemiskinan berkepanjangan itu menyebabkan wilayah pinggiran, rawan konflik sosial.

“Dalam menangani konflik dan kemiskinan, pemerintah telah menyiapkan serangkaian kebijakan dan program, namun pada faktanya justru “Kriminalisasi” terhadap masyarakat masih terus berlangsung," kata Sungging Septivianto, Konstituen Kamar Masyarakat DKN Regional Jawa.

Selain kriminalisasi, katanya, tekanan preman bayaran dan aparat keamanan, terus terjadi. Seperti yang terjadi terhadap Masyarakat Samin di Pati dan Rembang Jawa Tengah.

Masyarakat Samin keberatan atas rencana pendirian pabrik semen yang merusak alam dan tidak menghormati nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat lokal.

"Akibat tekanan ini, masyarakat di Rembang memutuskan (protes) dan tinggal di dalam tenda hingga hari ini dan hidup dalam situasi penuh dengan rasa cemas," kata Sungging.

Karena itulah, bila Nawacita ingin terlaksana, saatnya pemerintah melakukan pembenahan dalam berbagai kebijakan dan peraturan. Hal itu penting untuk menghindari berbagai konflik bekepanjangan.

Pembangunan memerlukan pengorbanan, tetapi bukan berarti mengorbankan kepentingan dan hak-hak konstitusional masyarakat

Kristina Nasution | Press Release | *video oleh Indonesia Biru

No comments:

Post a Comment

Program

Program