Masih pentingkah reshuffle kabinet?

Hari gini bicara reshuffle (perombakan) kabinet. Ini sekali lagi menunjukkan ada yang keliru dalam logika kita sebagai bangsa, dan tercermin dalam logika pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Masih saja pemerintah berpikir, carut marut di Indonesia terjadi karena ‘salah pilih’ orang yang menangani. Padahal, yang menjadi kunci dari semua persoalan ini adalah mind set, cara berpikir yang mengabaikan rakyat. Tentu saja, kalimat terakhir itu akan dibantah,..

Memakai logika sederhana untuk KompasTV

Jumat dini hari. Jam sudah menunjukkan pukul 0:31 waktu kawasan Taman Puring, Jakarta. Aku memilih terjebak di sini sambil mengutak-atik laptop untuk mencari tahu, apakah KompasTV yang rencananya akan dilaunching bersamaan dengan Ulang Tahun Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 September 2011 itu adalah lembaga penyiaran, content provider (penyedia materi-red), dan bagaimana sengketa regulasi yang mengikatnya.

Lawan TNI, hukum masih menakutkan untuk pencari keadilan

Latihan Perang TNI AD (ilustrasi)

Kamis (8/9) adalah hari pembacaan putusan sidang kriminalisasi enam orang petani di kawasan Urutsewu, Kabupaten Kebumen. Hari ini merupakan pembuktian bahwa hukum yang seharusnya melindungi rakyat kecil, justru mejadi alat penindas bagi rakyat kecil.

Kecam Intimidasi dan Penyanderaan Jurnalis Jurnal Bogor!

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam keras kasus intimidasi dan penyanderaan yang menimpa jurnalis Jurnal Bogor Eka Rahmawati oleh pengelola Hotel Raja Inn Bogor, pada Selasa (9/8) sore. AJI Jakarta meminta polisi mengusut tuntas pemukulan ini dan memproses pelakunya ?siapapun itu-- ke meja hijau.

Tanpa saksi, jurnalis TempoTV pingsan dengan memar

Kasus kekerasan berupa dugaan pemukulan menimpa jurnalis Tempo TV, Syarifah Nur Aida atau Ipeh, Kamis (28/7) sore. Saat ditemukan Mahfud Efendi, rekan satu timnya dalam liputan itu, Ipeh dalam keadaan tertelungkup, tidak sadarkan diri di lahan kosong.

Ingatkah tragedi 27 Juli 1996?

Disebut juga Sabtu Kelabu, satu peristiwa penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jl. Diponegoro, Jakarta. Pertikaian terjadi di antara para pendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang telah pecah untuk memperebutkan kantor DPP mereka yang terletak di Jl. Diponegoro 58 Jakarta Pusat.

Revisi UU Pangan melawan kedaulatan pangan

DPR akan segera merevisi UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan seiring dengan berkembangnya industri dan lahan pangan skala besar (food estate). Sayangnya, draf yang saat ini dipegang DPR substansinya masih jauh dari kedaulatan pangan dan pemenuhan hak rakyat atas pangan.

Gila, pajak Rp.80 Triliun belum dibayar!

Sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden RI, Direktorat Jenderal Pajak terbukti tidak memiliki kinerja yang bagus. Bahkan, terlihat malas dan kurang tegas terhadap wajib pajak. Lihat saja, ketika pada tahun 2010 negara berpotensi kehilangan penerimaan negara sebesar Rp.80 triliun. Utamanya pada DJP sebesar Rp.54 triliun, DJBC sebesar Rp.16 triliun, dan piutang migas sebesar Rp.4.2 triliun.

Segera cabut pasal karet UU ITE, sekarang!

Berita buruk itu datang dari Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Seperti diberitakan di berbagai media massa (8/7/2011), Mahkamah Agung (MA) memutuskan perbuatan Prita Mulyasari yang menyebarkan keluhan terhadap RS Omni International di internet, adalah salah.

Komnas Perempuan dan LPSK hendaknya lindungi keamanan korban trauma penembakan

Pada hari jumat, tanggal 3 Juni 2011, YLBHI mendampingi seorang korban perempuan berusia 19 tahun korban penembakan aksi unjuk rasa pada hari minggu tanggal 29 Mei 2011 menolak beroperasinya PT. Sorik Mas Mining (SMM) ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan juga ke Komnas Perempuan. Maksud dan tujuan pendampingan tersebut adalah untuk memohon jaminan keamanan, pengobatan bekas luka tembak dan juga memulihkan trauma korban.

Nikmat kelapa sawit tidak mengalir ke buruhnya

Kritikan kepada industri kelapa sawit atas kerusakan alam yang dibuatnya, terus mengalir. Tapi di balik itu, industri kelapa sawit juga menyimpan persoalan tidak adanya keadilan untuk buruhnya. Belum lama, dua buruh kelapa sawit mencari keadilan di Jakarta. Mereka menjadi salah satu bukti, bahwa nikmat kelapa sawit mengalir ke buruh.

Ruhut, Nazaruddin dan cerutu

Iman D. Nugroho | Video

KPK targetkan mencegah korupsi Rp.285 triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan jumlah dana yang bisa dicegah dari kemungkinan tindakan korupsi adalah sekitar Rp.285 triliun. Dana yang tersebar di berbagai sektor, seperti perpajakan, migas sampai penyelamatan aset menunggu untuk dieksekusi. Di samping itu, hingga April 2011, tercatat sudah Rp. 895 miliar uang negara yang berhasil diselamatkan dan disetor ke kas negara.

Penting soal surat tilang polisi

*Skema tilang

Bila ditangkap polisi lalu ditilang, biasanya polisi menyodorkan surat tilang berwarna merah. Apakah anda tahu apa arti surat tilang berwarna merah itu?

Dua Aktivis APF Ditahan Saat Potret Aksi Massa

*ilustrasi

Dua aktivis Asean People’s Forum/Asean Civil Society Conference (APF/APF), Kamis (5/5) ditahan polisi di Polda Metro Jaya, Jakarta, saat keduanya tengah mengambil foto protes massa yang diselenggarakan oleh beberapa grup youth Jakarta. Dua aktivis yang adalah warga negara Malaysia tersebut bernama Nazreen dari Kelompok Masyarakat Sipil Sister in Islam dan Chon Kai.

Hatta Rajasa 'dibakar' di depan KPK

Hatta Rajasa dituduh terlibat kasus korupsi hibah kereta api asal Jepang. Kamis (28/4) siang, demonstrasi digelar di depan KPK untuk menuntut Hatta Rajasa diperiksa dan ditangkap. | Iman D. Nugroho (video)

Meniti nasib kamerawan Global TV dalam kasus terorisme

Dan inisial IF atau sebagian media sudah menyebut nama Imam Firdaus, ditangkap Detasemen Khusus (Densus) Anti Teror 88 karena dianggap terlibat kasus terorisme. Oleh tersangka yang lain, karyawan Global TV ini diminta untuk menyiarkan aksi terorisme yang rencananya dilakukan pada perayaan Paskah 2011, melalui televisi. Bagaimana nasib Imam selanjutnya?

Bila Voting, Pasal Wewenang Menangkap oleh Badan Intelijen Bisa Lolos

Kontroversi soal RUU Intelijen tidak ada habis-habisnya. Pasal yang paling krusial adalah soal wewenang aparat intelijen untuk menangkap dan menyadap. Menurut anggota Komisi I DPR RI, Helmi Fauzi (Fraksi PDI-P), dalam diskusi terbatas Koalisi Advokasi untuk RUU Intelijen di Jakarta, pekan lalu, pasal wewenang menangkap bisa lolos bila voting dilakukan.

Segera investigasi penggunaan senjata api di Papua!

Pihak berwenang Indonesia harus menjamin pelaksanaan investigasi yang cepat, imparsial dan efektif atas penggunaan senjata api yang tidak perlu dan berlebihan oleh aparat keamanan yang mengakibatkan kematian setidaknya dua warga Papua dan mencederai tiga lainnya.

Teror pada pengacara LBH Pers

Rabu (6/4), sekitar pukul 15.00, pengacara LBH Pers mengalami teror berupa pengerusakan dan pencurian data-data. Kejadian itu terjadi di depan Pengadilan Negeri Tegal. Alert yang dikeluarkan LBH Pers menyebutkan, teror dan pencurian itu terkait dokumen kasus Radar Tegal yang digugat PT. CYMA terkait pemberitaan dan perusakan mobil Dirut Radar Tegal.