Aksi dagelan untuk Rusdi Mathari yang tidak lucu

 

Senin (4/7), Rusdi Mathari memenuhi panggilan Polres Jakarta Pusat atas kasus penggelapan yang dituduhkan Koran Jakarta. Padahal, Rusdi sedang berjuang untuk menuntut hak-haknya. Berikut ini adalah kronologi kasus versi Rusdi Mathari.

Pelanggaran Hak Warga Negara Bisa Dilawan

Pelanggaran atas salah satu hak sosial publik berpotensi menjalar ke persoalan sosial lainnya namun tidak semua warga negara berani menuntut atau mempermasalahkan hal itu, karena perlawanan dalam banyak kasus menimbulkan respon negatif terhadap warga negara. Sehingga perlawanan parsial hanya menghasilkan penyelesaian parsial yang tidak mencabut akar persoalan. Demikian pernyataan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dalam Diskusi "Menggugat Negara atas Kelalaian dalam Memberikan Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Indonesia" kemarin.

Pembatasan peliputan di DPR menuai reaksi organisasi profesi

Di tengah sorotan rakyat atas kinerja buruk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), justru muncul upaya membatasi akses publik atas informasi tentang kinerja para wakil rakyat. Upaya pembatasan itu tercermin dari rencana Badan Urusan Rumah Tangga DPR menyusun aturan bagi jurnalis yang meliput di DPR. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menilai rencana itu berpotensi menutup akses warga negara untuk memantau kinerja parlemen.

Akun Facebooknya diserobot, Jurnalparlemen.com minta maaf

Situs berita parlemen Jurnalparlemen.com tertimpa 'musibah'. Akun situs jejaring sosial milik Jurnalparlemen.com di Facebook, diserobot orang tidak dikenal. Akibatnya, Kamis (16/6) ini, redaksi situs yang khusus menyajikan berita Parlemen RI itu meminta maaf secara resmi.

Video Pemukulan Wartawan di Surabaya itu

Andre Wicaksono (video)

Meniti nasib kamerawan Global TV dalam kasus terorisme

Dan inisial IF atau sebagian media sudah menyebut nama Imam Firdaus, ditangkap Detasemen Khusus (Densus) Anti Teror 88 karena dianggap terlibat kasus terorisme. Oleh tersangka yang lain, karyawan Global TV ini diminta untuk menyiarkan aksi terorisme yang rencananya dilakukan pada perayaan Paskah 2011, melalui televisi. Bagaimana nasib Imam selanjutnya?

Penuhi Hak Kesehatan Reproduksi Pekerja Perempuan!

Peringatan Hari Kartini, 21 April 2011, kali ini mengingatkan kembali betapa pentingnya pemenuhan kesehatan reproduksi perempuan. Kartini, perempuan asal Jepara, meninggal hanya empat hari setelah melahirkan. Dan hal yang sama, terus terjadi hingga kini.

Der Spiegel dan SOP 'aneh' wawancara

Majalah Der Spiegel (yang berarti Cermin), memiliki standard operating procedure (SOP) sedikit 'aneh'. Yakni mengharuskan jurnalisnya memperoleh approve dari narasumber untuk sebuah wawancara yang akan diterbitkan. Hal itu dilakukan Spiegel untuk menjaga akurasi data yang akan dimuat. "Bila narasumber menambah atau mengurangi terlalu banyak atau menghapus hal penting yang Spiegel butuhkan, kami akan menolak untuk memuat wawancara itu," kata Catherine Stockinger, Direktur Ombudman Der Spiegel dalam pembicaraan di kantor pusat Der Spiegel di Hamburg. | Iman

Dirut Erabaru Batam menolak dakwaan jaksa

Sidang kedua Dirut Radio Erabaru, Batam, Gatot Machali berlangsung hari ini di Pengadilan negeri Batam. Sidang mendengarkan eksepsi (tanggapan atas dakwaaan jaksa) oleh penasehat hukum Gatot, Tantimin SH.

Gugatan terhadap Dewan Pers salah arah

Pernyataan Pers Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta Menyikapi Gugatan Tim Advokasi Pembela Kemerdekaan Pers dari Konspirasi Pengalihan Isu IPO KS dan atau Reinhard Nainggolan terhadap Dewan Pers dan Harian Kompas.

AJI mengecam pengiriman paket bom ke Utan Kayu

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengecam pengiriman paket bom yang ditujukan terhadap aktivis Jaringan Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla. Paket bom itu diterima di kantor Komunitas Utan kayu Jl. Utan kayu No. 68H, Jakarta Timur pada 15 Maret 2011. Tempat itu sekaligus adalah Kantor Berita Radio 68H.

Hakim bebaskan pembunuh wartawan

Tiga terdakwa pembunuh wartawan SUN TV Ridwan Salamun, Rabu (9/3) divonis bebas Pengadilan Negeri Tual, Maluku. Hakim menilai ketiganya tidak bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Ridwan.

CPJ minta SBY selidiki penyerangan wartawan Papua

Committee to Protect Journalists (CPJ) mendesak Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono melakukan penyelidikan yang benar-benar independen terhadap penyerangan Banjir Ambarita wartawan di Jayapura, Provinsi Papua.

Polisi, segeralah bergerak usut penusukan Bram!

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia meminta polisi mengusut tuntas penusukan Banjir Ambarita, kontributor Vivanews.com dan Jakarta Globe di Jayapura. "Penusukan tersebut merupakan tindakan keji dan merupakan bentuk tekanan terhadap pers di Indonesia," demikian siaran pers AJI, Kamis (3/3).

AJI keluarkan alert penusukan jurnalis di Papua

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengeluarkan 'alert' atas kasus penusukan jurnalis di Papua. Menurut AJI, Banjir Ambarita (Bram), yang juga kontributor Harian Jakarta Globe dan Vivanews di Jayapura, Papua, diserang dan ditusuk orang tak dikenal.

Jurnalis ditusuk di Papua

Lagi, kekerasan pada jurnalis terjadi. Kali ini menimpa jurnalis Papua, Banjir Ambarita. Rabu (2/3) malam, Banjir atau Bram ditusuk oleh orang tidak dikenal yang mengendarai motor. Dua kali tusukan di dada dan perut itu membuat Bram dirawat di RS Jayapura. Hingga saat ini, belum jelas motif penyerang itu. Bram adalah jurnalis yang memberitakan tindak asusila tiga polisi di Polres Jayapura. Yakni dengan memaksa oral seks pada tahanan di Polres itu. Akibat berita itu, Kapolres Jayapura karena malu. Hingga kini, Bram yang merupakan stringer The Jakarta Globe dan AFP dikabarkan dalam keadaan aman. | Info |

Jurnalis tolak kriminalisasi Ridwan dan tuntutan JPU

Tuntutan delapan bulan untuk terdakwa pembunuh wartawan SUN TV di Tual, Maluku Tenggara, Ridwan Salamun, mengecewakan jurnalis. Kekecewaan itu berbuah demonstrasi jurnalis pada Kamis (3/3) ini di Mabes Polri dan Kejakgung pada pukul 11.00 wib. Jurnalis menolak kriminalisasi pada Ridwan. Jurnalis juga menuntut JPU untuk diganti dan pengembalian barang bukti dan BAP ulang. | info

Biar bunga "berbicara"

Mengabadikan momentum even keagamaan, gampang-gampang susah. Sering kali kita terjebak dengan penggambaran ritual, dan hal-hal lain yang menjadi ciri khas momen itu. Namun, kombinasi keduanya menciptakan kesan tersendiri. Saya coba mengimplementasikan semua dalam foto Melasti di Jawa Timur ini. Fokus pada bunga yang terselip di sela-sela tangan umat Hindu yang berdoa, menggambarkan momen itu. | Fully Syafi | Pojok Foto

*foto lain, klik di sini

Kasus Pembunuhan Wartawan Reuters Ditutup

Committee to Protect Journalists (CPJ/Komite Perlindungan Wartawan) khawatir akan inskonsistensi penyelidikan resmi pemerintah Thailand dalam kasus terbunuhnya wartawan Reuters Hiro Muramoto, yang ditembak ketika meliput bentrokan antara demonstran anti-pemerintah dan aparat militer, 10 April 2010, di Bangkok.

Tekanan pada radio Era Baru berlanjut

Eksistensi Radio Erabaru kembali terancam seiring adanya upaya kriminalisasi (lanjutan) terhadap Gatot S Machali, sebagai Direktur Utama Radio Erabaru - Batam. Gatot telah resmi diserahkan sebagai tersangka ke Jaksa Penuntut Umum, atas dakwaan pelanggaran Undang-Undang Telekomunikasi, dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.

Hal ini tertuang dalam press release Era Baru yang diterima Kamis (17/2) ini. Dinyatakan dalam surat Balai Monitor (BalMon) Frekuensi Batam - Dirjen Postel Kominfo nomor 65/IIc/b.II.BTM/II/2011 bahwa berkas perkara pidana telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum. Penetapan Dirut Radio Erabaru sebagai tersangka dan pelimpahan ke Jaksa Penuntut Umum adalah upaya kriminalisasi atau upaya-upaya yang terlalu dipaksakan / prematur, dan diskriminasi.

Mengingat kasus gugatan IPP (Ijin Penyelenggaraan Penyiaran) Radio Erabaru pada Frekuensi 106,5 FM terhadap Menteri Kominfo, sampai saat ini, masih dalam upaya kasasi, belum ada keputusan hukum yang tetap (status quo) di Mahkamah Agung. Oleh karena itu semua pihak semestinya harus menghormati supremasi hukum.

Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 5 Oktober 2010 lalu, memenangkan Radio Erabaru (Penggugat) dalam kasus gugatan ISR (Ijin Siaran Radio) terhadap Dirjen Postel Kominfo (Tergugat). Semestinya juga menjadikan Jaksa Penuntut Umum untuk tidak terburu-buru menyatakan P21. Putusan PTUN bernomor 61/G/2010/PTUN JKT. Jelas diputuskan, Gugatan Radio Erabaru dikabulkan dan batalnya ISR Frekuensi 106,5 FM yang diberikan kepada PT. Radio Suara Marga Semesta (Radio Sing). Dan memerintahkan Dirjen Postel Kominfo untuk mencabut ISR Frekuensi 106,5FM.

Diskriminasi terhadap Radio Erabaru sangat kentara sekali, dan dapat dibuktikan di lapangan, dimana radio-radio dengan status proses perijinan (belum mempunyai ISR) yang berlokasi di Batam, Kepri. Berbeda halnya dengan Radio Erabaru yang mengalami penutupan paksa, penggeledahan dan penyitaan peralatan transmiter oleh Balmon pada 24 Maret 2010 lalu. | press release