Kapolrestabes Semarang diminta diberhentikan dan disanksi karena kasus penembakan Gamma. Setuju gak?

Kasus penembakan pelajar semarang bernama Gamma, masih berlanjut. Kali ini, YLBHI mendesak Kapolri untuk memecat Kapolrestabes Semarang yang berupaya untuk menutupi fakta pembunuhan Gamma, Pelajar SMK di Semarang.

Menurut rilis YLBHI, upaya menutup-nutupi kasus kerap kali menjadi modus kepolisian untuk menghapus jejak kejahatan kepolisian.

Publik hukum elit politik lewat Golput, coblos semua, dan kotak kosong

Ada rilis pers menarik nih. Hitung cepat Pilkada 2024 membuktikan bahwa perlawanan rakyat yang kritis dan beroposisi semakin menguat. Dengan demikian, kelompok masyarakat sipil dapat menjadikan ini sebagai pelajaran berharga. 

Elit politik ke depan juga harus lebih mendengarkan aspirasi rakyat. Selain itu, hasil ini merupakan modal politik dalam upaya membangun oposisi yang  ideal dengan tujuan mengoreksi kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Boss,.. jangan obral tembakan bossss,..

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengirimkan rilis pers tentang penembakan polisi pada warga sipil. Korbannya saat ini pelajar di Semarang. 

Padahal beberapa hari belakangan, polisi tembak polisi terjadi di Polres Solok, Sumatera Barat. 

Peristiwa penembakan oleh polisi merupakan pelanggaran hukum pidana sekaligus pelanggaran disiplin bagi anggota Polri. 

Sangat berharap, kali ini, UU Masyarakat Adat benar-benar terwujud

Arah angin sepertinya berhembus ke arah masyarakat adat. Koalisi Kawan RUU Masyarakat Adat mengabarkan melalui rilis pers, tentang masuknya Rancangan Undang-Undangan Masyarakat adat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

Mestinya, hal itu menjadi momentum DPR menunjukkan keberpihakannya pada Masyarakat Adat.

Apalagi, RUU ini sudah 14 tahun tidak kunjung selesai. Padahal Masyarakat Adat harus berhadapan dengan sejumlah tindakan kekerasan dan diskriminasi.  

Soal bisnis pengamanan, sepertinya Panglima TNI diminta turun tangan nih

Ivan Sugianto | *viral media sosial

Saya mendapat kiriman rilis pers soal bisnis pengamanan. Semua berawal dari heboh dunia media sosial diramaikan oleh pemberitaan Ivan Sugianto, seorang pengusaha dan orang tua murid di SMA Gloria 2 Surabaya.

Ivan memaksa murid lain untuk sujud dan menggonggong di depan dirinya dan orang banyak akibat saling ejek antar siswa SMA Gloria 2 Surabaya dengan SMA Cita Hati Surabaya, yang melibatkan anaknya.

Kali ini tentang mantan, yang membuat pak Jokowi dituntut turun tangan. Mantan "Tim Mawar" maksudnya

Soal mantan memang tidak ada habisnya. Kali ini, sampai menyeret Presiden Jokowi. Ia diminta mengevaluasi pengangkatan mantan "Tim Mawar" sebagai Pangdam Jaya.

Daripada adopsi "boneka arwah", bantu populerkan pengasuhan anak terlantar kek,..

Entah, apa yang ada di benak orang-orang yang memilih "boneka arwah", daripada mengasuh 67 ribu lebih anak terlantar. Padahal dari sisi manfaatkan, jelas jauh berbeda.

Sekolah tatap muka dimulai, Presiden Jokowi disomasi

Aliansi untuk Pendidikan dan Keselamatan Anak mengirimkam somasi terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo. Somasi ini terkait dengan dimulainya penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) yang melanggar sejumlah aturan perundangan. 

Negara harus menjamin pembiayaan perawatan Covid-19

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen menanggung seluruh biaya perawatan pasien Covid-19, sebagaimana diwajibkan konstitusi. Sayangnya, hingga kini masih banyak ditemukan kasus keluarga pasien yang terpaksa harus membayar biaya perawatan Covid-19 kepada Rumah Sakit, hingga ratusan juta rupiah.

Kembalikan angka kematian sebagai indikator penanganan pandemi!

Pada Senin, 9 Agustus 2021, Luhut Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi merangkap sebagai Koordinator PPKM Darurat di Jawa dan Bali mengumumkan perpanjangan PPKM Level 4 di Jawa dan Bali hingga 16 Agustus 2021.

Pemerintah juga menyatakan mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 karena adanya masalah dalam input data yang disebabkan akumulasi dari kasus kematian di beberapa minggu sebelumnya. 

Dengan dihilangkannya indikator kematian tersebut, terdapat 26 kabupaten/kota yang turun statusnya menjadi PPKM level 3. Luhut mengklaim pelaksanaan PPKM level 4 sukses menurunkan angka kasus Covid-19 sebesar 59,6 persen dari puncak kasus di 15 Juli 2021.

Beri penghargaan Guterres, Presiden abaikan keadilan korban Timtim

foto ilustrasi repro Gempita.co

“Orang-orang Pro Kemerdekaan harus dibunuh”- Eurico Guterres 

Malam, 17 April 1999, saat apel akbar peresmian PAM Swakarsa, pasukan Aitarak dan Pasukan Pejuang Integrasi yang dikomandoi Eurico Guterres hadir bersenjata lengkap di depan kantor Gubernur Provinsi Timor Timur, berlanjut dengan penyerangan. 

Kamis, 12 Agustus 2021, Presiden RI Joko Widodo memberikan penghargaan Bintang Jasa Utama kepada Eurico Guterres. Ibarat meneteskan cuka di atas luka korban. 

Soal blokir internet Papua melanggar hukum, Presiden-Menkominfo banding

Presiden RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-Jakarta tanggal 3 Juni 2020. Informasi tentang banding ini diketahui Tim Pembela Kebebasan Pers melalui surat pemberitahuan pernyataan banding dari PTUN Jakarta dengan tanggal 16 Juni 2020.

STOP JADIKAN JURNALIS SEBAGAI SASARAN KEMARAHAN

FOTO: Ini adalah gambar yang beredar di sosial media, tentang jurnalis Kompas TV yang menjadi korban pemukulan pada unjuk rasa 4 November di Jakarta. Kartu penyimpanan gambar di kameranya diambil, dan tidak kembali sampai saat ini.

 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia meminta semua pihak tidak menjadikan jurnalis sebagai sasaran kemarahan. Aktivitas jurnalistik di tengah masyarakat adalah tindakan yang dilindungi undang-undang, sekaligus sebagai mata dan telinga publik dalam mengabarkan fakta.

PBNU KHAWATIRKAN AGENDA DI BELAKANG AKSI BELA ISLAM

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Agil Siradj mengawatirkan agenda di belakang aksi bela Islam. Hal itu dikatakan Said di Jakarta, Jumat, 28 Oktober 2016.

ID NUGROHO

AJI SOAL DUGAAN SUAP MEDIA: LAKUKAN PEMERIKSAAN INTERNAL

HOBOSPIRIT |

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) meminta media yang disebut dalam sidang Tindak Pidana Korupsi Jakarta menerima suap, untuk melakukan pemeriksaan internal.

Pemeriksaan internal itu sekaligus menguji tudingan suap yang terjadi di dalam persidangan Rabu, 19 Oktober 2016.

SIMPOSIUM 1965 BERLALU SUDAH. LALU APA?

Pelaksanaan simposium “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" atau dikenal dengan sebutan Simposium 1965, belalu sudah. Lalu apa langkah selanjutnya?

ADA 443 JENIS KEJAHATAN BARU, MASYARAKAT TERANCAM TERKEKANG

ILUSTRASI | http://www.fsfla.org |

Pemerintah menetapkan ada 443 jenis kejahatan baru di Indonesia, dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun penjara.

Dengan ancaman itu, polisi bisa leluasa menggunakan upaya paksa dalam menjalankan proses hukum.

Diperkirakan, kebebasan warga negara Indonesia akan terkekang.

Hal itu terungkap dalam siaran pers Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dalam menyambut hari Hak Asasi Manusia (HAM) 2015, 10 Desember lalu.

DUA MUKA, SURAT PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN

KAPOLRI BADRODIN HAITI SAAT MENJELASKAN SURAT EDARAN | ID NUGROHO |

Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tentang Penanganan Ujaran Kebencian menciptakan pro-kontra. Polisi berdalih, surat itu ditujukan hanya untuk internal kepolisian, sekaligus sebagai tindakan preventif atas maraknya aksi hate speech. Namun banyak yang khawatir, surat itu adalah awal pembungkaman kritik dan kebebasan berekspresi.

PENGADILAN DUA JURNALIS INGGRIS BERLEBIHAN

DEMO JURNALIS | URL BERITASATU

Pengadilan Negeri Batam hari ini, Kamis 1 Oktober 2015 menyidangkan kasus keimigrasian dengan tersangka dua jurnalis Inggris, Neil Richard George Bonner dan Rebecca Bernadette Margaret Prosser.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berpendapat, pengadilan terhadap dua jurnalis ini adalah puncak dari tindakan berlebihan Pemerintah Indonesia, pada kasus ditangkapnya dua jurnalis itu ketika sedang melaksanakan tugas jurnalistiknya. Apalagi, sebelum pengadilan itu digelar, keduanya telah menjalani penahanan pihak imigrasi selama empat bulan.

MASYARAKAT YOGYAKARTA BERGERAK PERINGATI 19 TAHUN KASUS UDIN

MURAL 19 TAHUN KASUS UDIN | dok AJI Yogyakarta

Memperingati sembilan belas tahun terbunuhnya wartawan Harian Bernas Yogyakarta, Fuad Muhamad Syafrudin alias Udin, masyarakat Yogyakarta berunjuk rasa.

Mereka adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Pers Mahasiswa Se-Yogyakarta, Seniman Street Art Yogyakarta dan Koalisi Masyarakat untuk Udin (K@MU).