KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA MENUJU JURANG IMPERIALISME

Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) secara resmi memublikasikan Surat Pernyataan Sikap terhadap arah kebijakan luar negeri (Polugri) Indonesia yang dinilai semakin menyimpang. 

PPI Dunia menekankan bahwa penerbitan pernyataan sikap ini adalah langkah darurat untuk merespons pola pengambilan keputusan pemerintah yang kian serampangan, minim deliberasi institusional, dan secara terang-terangan mulai tunduk pada agenda imperialisme global, khususnya Amerika Serikat. 

PPI Dunia mengamati adanya "personalisasi" diplomasi yang berbahaya, di mana kebijakan luar negeri Indonesia kini sepenuhnya dikendalikan oleh insting Presiden tanpa pertimbangan dari ahli, publik, maupun pendekatan kelembagaan melalui Kementerian Luar Negeri. 

Organisasi menilai bahwa arah politik luar negeri tidak boleh dibiarkan menjadi ruang gelap tanpa pengawasan, karena keputusan yang diambil secara sembrono—seperti bergabung dengan Board of Peace (BoP) dan menyepakati perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang timpang—telah menggadaikan kedaulatan ekonomi dan prinsip bebas-aktif yang diamanatkan konstitusi. 

Hal ini akan mengakibatkan Indonesia terlanjur masuk dalam radar zona berbahaya di dalam keadaan geopolitik yang semakin memanas, ditambah keterikatan dengan Washington dan TelAviv tidak akan dengan mudah dapat dilepaskan. 

Selain itu, rakyat Indonesia yang secara tegas, lugas, dan massif memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina akan menganggap ini sebagai penghianatan besar sebuah negara atas kepercayaan rakyatnya. 

Masuknya Indonesia ke dalam keanggotaan BOP secara tidak langsung melemahkan klaim Palestina untuk Merdeka.

Koordinator PPI Dunia 2025/2026, Andika Ibrahim Nasution, menegaskan pentingnya sikap kritis ini diambil untuk menjaga martabat bangsa di kancah internasional. 

"Indonesia adalah negara yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme, sehingga kita tidak boleh diam terhadap agresi militer yang melanggar hukum internasional demi menjaga hubungan politik personal," tegas Andika.  

Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam agenda luar negeri harus melalui partisipasi publik yang bermakna. 

Oleh karena itu, agar kejadian serupa tidak berulang di kemudian hari, perlu adanya diskusi politik berkala yang melibatkan akademisi dan praktisi sebelum pengambilan keputusan, termasuk mengakomodir keterlibatan suara mahasiswa Indonesia di seluruh negara melalui PPI Dunia.

"Keputusan politik luar negeri RI harus sepenuhnya mencerminkan kepentingan bangsa, bukan sekadar hasil subordinasi terhadap kepentingan geopolitik Amerika Serikat yang justru menjerumuskan kita ke dalam orbit imperialis global," pungkasnya.

Melalui rilis ini, PPI Dunia mendesak pemerintah untuk segera melakukan penundaan status keanggotaan, membuka diskusi lanjutan, dan diharapkan pada akhirnya dapat keluar dari BoP dan membatalkan perjanjian dagang ART yang secara hukum bahkan dianulir oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat sendiri.

PPI Dunia juga menuntut Menteri Luar Negeri Sugiono untuk memperbaiki kinerjanya agar diplomasi Indonesia kembali menjadi garda terdepan yang transparan dan akuntabel, bukan sekadar pelaksana keputusan politik yang diambil secara personal. 

#RilisPers
#Foto Sekneg