Jakarta (iddaily.net) –Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) setelah meninggalnya dua peserta yang tengah mengikuti pelatihan tersebut.
Dua peserta yang dilaporkan meninggal dunia adalah Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq. Anisa disebut meninggal akibat heat stroke saat mengikuti pelatihan di Balikpapan, sementara Yonanda wafat karena henti jantung ketika menjalani pelatihan di Baturaja.
Rahmat menyampaikan belasungkawa kepada keluarga kedua peserta. Namun, menurutnya, peristiwa tersebut juga harus menjadi momentum penting untuk mengevaluasi seluruh aspek penyelenggaraan program, mulai dari pengawasan kesehatan peserta hingga metode pelatihan yang diterapkan.
Politisi PKS asal Sumatera Barat itu menilai evaluasi perlu dilakukan secara komprehensif mengingat para peserta dipersiapkan sebagai calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), yang merupakan bagian dari program strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa dan kawasan pesisir.
Menurut Rahmat, keberhasilan program Koperasi Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh target pembentukan kelembagaan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang akan mengelolanya. Karena itu, proses rekrutmen dan pelatihan harus dirancang secara tepat, aman, dan sesuai dengan kebutuhan tugas yang akan dijalankan di lapangan.
Ia menyoroti perlunya kajian mendalam terkait efektivitas Latsarmil bagi peserta yang berasal dari kalangan sipil. Meski pelatihan tersebut bertujuan membangun disiplin, integritas, dan semangat pengabdian, Rahmat menilai pemerintah perlu mengukur secara objektif apakah pendekatan yang digunakan telah selaras dengan kebutuhan calon manajer koperasi.
Menurutnya, para calon pengelola KDMP nantinya akan menghadapi tantangan yang lebih banyak berkaitan dengan tata kelola organisasi, pengembangan usaha, manajemen keuangan, digitalisasi layanan, hingga pemberdayaan masyarakat desa. Oleh sebab itu, materi pelatihan seharusnya lebih diarahkan untuk memperkuat kompetensi teknis dan manajerial yang relevan dengan tugas tersebut.
Rahmat juga mengingatkan bahwa peserta program berasal dari latar belakang yang beragam dan tidak dipersiapkan untuk menjadi personel militer. Karena itu, metode, intensitas, dan standar pelatihan perlu disesuaikan agar tetap proporsional serta mengedepankan keselamatan peserta tanpa mengurangi tujuan pembentukan karakter.
Sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS, Rahmat berharap evaluasi yang sedang dilakukan pemerintah dapat menghasilkan perbaikan konkret dalam penyelenggaraan program. Langkah tersebut dinilai penting agar program Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan lebih profesional, akuntabel, dan mampu melahirkan pengelola koperasi yang kompeten sekaligus menjamin aspek keselamatan selama proses pelatihan.
Kasus meninggalnya dua peserta SPPI ini pun menjadi sorotan publik karena terjadi di tengah persiapan pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi berbasis desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.