URGENT: TRANSISI ENERGI BERKEADILAN DI INDONESIA

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memperingatkan bahwa krisis energi global yang dipicu oleh dinamika geopolitik, termasuk penutupan Selat Hormuz, harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk membangun kedaulatan energi yang selaras dengan potensi, daya dukung dan daya lingkungan, serta keseimbangan ekologis.

WALHI mendesak pemerintah agar tidak terjebak dalam kebijakan pragmatis jangka pendek yang justru memperdalam krisis ekologi melalui apa yang disebut sebagai “solusi palsu”energi, seperti mengganti seluruh kendaraan menjadi kendaraan listrik, sebagaimana yang disebutkan presiden Prabowo beberapa waktu lalu.

Ketika harga bahan mentah energi (minyak, bahan bakar) meningkat bahkan sulit untuk didapatkan, beban subsidi pemerintah ikut melonjak, sehingga menekan ruang fiskal dalam APBN.

Dampak lanjutannya adalah meningkatnya inflasi, terutama melalui kenaikan biaya transportasi dan logistik yang kemudian merembet ke harga pangan. 

Selain itu, gangguan rantai pasok global juga berpotensi menyebabkan keterlambatan impor hingga kelangkaan energi dalam jangka pendek. 

“Kondisi ini bukan sekadar persoalan ekonomi yang akan berdampak besar bagi rakyat Indonesia, tetapi juga manifestasi dari ketidakseimbangan sistem energi modern dengan daya tampung lingkungan akibat ketergantungan kronis pada energi fosil," kata kata Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI. 

Pengurus negara, jelas Uli, juga pasti memakai kondisi ini sebagai alasan untuk mempercepat dan memperluaskan pengembangan energi berbasis bio energi, seperti biodisel, bioetanol, biomassa kayu (co-firing), mengganti seluruh kendaraan ke kendaraan listrik, dan juga terus membangun pembangkitan energi berbasis panas bumi.  

Uli juga menambahkan bahwa pilihan untuk kembali membangun ketergantungan pada solusi sesat energi seperti ini sudah pasti akan memperbesar dampak-dampak ekologis dan pelanggaran HAM sebagaimana yang telah banyak terjadi saat ini. 

Deforestasi, degradasi lahan, pencemaran lingkungan, konflik agraria, kriminalisasi, kekerasan dan bencana ekologis adalah konsekuensi logis dari eksploitasi bisnis energi. 

“Pada titik ini konsepsi kedaulatan energi menemukan titik pentingnya. Jika model pembangkitan energi dibangun secara demokratis, berbasis potensi wilayah, dan berkesesuaian dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya, maka krisis energi akibat geopolitik global tidak menekan Indonesia terlalu dalam," jelas Uli. 

Dalam jangkan Panjang, tambahnya, dibutuhkan reformasi kebijakan, salah satunya penyusunan RUU EBET yang secara tegas memprioritaskan energi terbarukan yang berkeadilan dan menutup celah bagi solusi palsu yang memperpanjang ketergantungan pada fosil. 

Pemerintah juga harus dapat memastikan bahwa masyarakat luas dapat mengakses bahan bakar sebagai sumber energi. 

Hal tersebut mengingat bahwa hak atas akses energi adalah prinsip yang mendasari keberlanjutan dan martabat hidup manusia. 

Dengan meningkatnya harga bahan bakar, maka akses terhadap energi dikhawatirkan hanya akan dapat diakses oleh segelintir orang. 

Sektor transportasi mengonsumsi sekitar 52 persen dari total BBM nasional, dengan 93 persen di antaranya digunakan oleh kendaraan pribadi. 

“Artinya, krisis BBM di Indonesia bukan sekadar persoalan pasokan, tetapi cermin ketimpangan: mayoritas rakyat menanggung dampak kenaikan harga dan kelangkaan, sementara konsumsi energi terbesar justru berasal dari 1 persen kelompok kaya dan korporasi dengan jejak emisi tinggi," katanya Uli. 

Karena itu, solusi adil bukan menambah beban publik, tetapi mengenakan pajak pada kelompok pengemisi terbesar tersebut sebagai bentuk keadilan iklim sekaligus sumber pendanaan untuk transisi energi yang berpihak pada rakyat dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. 

Dalam jangka pendek, tambahnya, pengurus negara harus memastika kewajiban subsidi BBM terus berjalan dan tidak membebankan APBN lebih besar, yaitu dengan memangkas anggaran dari pos-pos yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar. 

Misalnya MBG, anggaran kepolisian dan TNI. Selain itu alokasi subsidi transportasi publik secara besar-besaran dianggap jauh lebih efektif untuk menekan konsumsi BBM secara nasional dibandingkan dengan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home/WFH.

#RilisPers
#Ilustrasi: https://ourfuture.energy/wp-content/uploads/2021/08/energy-transition-1800-shutterstock_1278873550-1536x1023.jpg