NGOCEH CUK BOCOR! BOCOR!

Dalam Debat Capres, kata "bocor" begitu populer. Ini adalah cara mencegah kebocoran itu,.. :)))

NGOCEH CUK OBOR RAKYAT

Tiba-tiba, tabloid Obor Rakyat menghebohkan. Berisi tentang hal-hal yang memojokkan (bahkan fitnah) Capres Joko Widodo, media cetak itu disebut Dewan Pers bukan produk jurnalistik. Ini NgocehCuknya. :))

NGOCEH CUK NOMOR URUT CAPRES

Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mendapatkan nomor urut resmi 1 dalam Pilpres 2014. Sementara Joko Widodo-Jusuf Kalla nomor 2. Bagaimana memaknainya? Ini NgocehCuk-nya,.. :))

NGOCEH CUK MIRIP SOEKARNO

Pemilihan Presiden RI, ada yang ingin disebut mirip Presiden Soekarno. Widihhhh,.. masa sih? :))

NGOCEH CUK MEMILIH CAPRES

Pemilihan Presiden akan diikuti oleh Capres Joko Widodo-Cawapres Jusuf Kalla "melawan" Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa. Siapa yang terbaik dan akan saya pilih? Ini jawabnya. :))

Pemilik media kawin politik, warning bagi lembaga penyiaran

Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) menilai masuknya pemilik Grup MNC ke Partai NasDem menjadi lampu kuning bagi independensi lembaga penyiaran.

Kondisi ini membuat makin sedikit media penyiaran yang bebas dari afiliasi partai politik tertentu. Sebelumnya, Aburizal Bakrie Ketua Umum Partai Golkar memiliki ANTV dan TV One, kemudian Surya Paloh, pemilik Metro TV adalah pendiri Partai Nasdem. Santer dikabarkan, Chairul Tanjung, pemilik duo-Trans TV akan diangkat jadi Menteri-nya SBY.

Masih pentingkah reshuffle kabinet?

Hari gini bicara reshuffle (perombakan) kabinet. Ini sekali lagi menunjukkan ada yang keliru dalam logika kita sebagai bangsa, dan tercermin dalam logika pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Masih saja pemerintah berpikir, carut marut di Indonesia terjadi karena ‘salah pilih’ orang yang menangani. Padahal, yang menjadi kunci dari semua persoalan ini adalah mind set, cara berpikir yang mengabaikan rakyat. Tentu saja, kalimat terakhir itu akan dibantah,..

Inilah kementrian yang penambahan anggaran 2012 secara fantastis

Kritikan pada penyelenggaraan negara pada Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono tidak membuat kementrian di kabinet ini berhenti untuk mengajukan tambahan anggaran dalam jumlah besar. Berikut ini adalah 10 kementrian RI yang mengajukan penambahan anggaran yang akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2012 yang kemungkinan akan ditetapkan pada Oktober mendatang.

Dan mucikari itu pun curhat kepada anggota dewan

Per-18 Agustus , para anggota DPRD Surabaya Periode 2009-2014 melakukan jaring aspirasi masyarakat (jasmas) di daerah pemilihannya masing-masing. Salah satunya Dra. Sudarwati Rorong, MM, yang menggelar kegiatan turba (turun ke bawah) di kompleks Lokalisasi Tambak Asri, Kamis (18/8).

Pilih mana: partai baru atau kesejahteraan masyarakat?

Setelah Partai Nasdem, muncul lagi Partai Sarikat Rakyat Independen (SRI). Dua partai baru yang memiliki cita-cita yang sama dengan partai-partai sebelumnya: Membangun Indonesia lebih baik. Dan ini seperti mengulang sejarah lalu-lalu, yang semuanya berakhir pada kondisi tidak adanya perubahan, masyarakat tetap tidak sejahtera dan mandiri. Mari bertanya kembali, maka yang lebih penting, partai baru atau kesejahteraan masyarakat?

Film Sicko adalah gambaran pentingnya asuransi sosial

Moore (bawa speaker) bersama eks PMK tragedi WTC menuju ke Cuba untuk pengobatan (dok) 

Artikel ini pas dibaca Pemerintah Indonesia di bawah Susilo Bambang Yudhoyono, politisi Partai Demokrat, khususnya kementrian dan politisi yang selama ini terlibat dalam pembahasan ‘asuransi sosial’ (baca: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS). Apalagi, pemerintah dan politisi Demokrat dianggap sebagai pihak yang mempersulit terealisasinya asuransi sosial pertama Indonesia itu. Film berjudul Sicko ini mungkin bisa mengubah sikap itu.

Ingatkah tragedi 27 Juli 1996?

Disebut juga Sabtu Kelabu, satu peristiwa penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jl. Diponegoro, Jakarta. Pertikaian terjadi di antara para pendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang telah pecah untuk memperebutkan kantor DPP mereka yang terletak di Jl. Diponegoro 58 Jakarta Pusat.

Revisi UU Pangan melawan kedaulatan pangan

DPR akan segera merevisi UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan seiring dengan berkembangnya industri dan lahan pangan skala besar (food estate). Sayangnya, draf yang saat ini dipegang DPR substansinya masih jauh dari kedaulatan pangan dan pemenuhan hak rakyat atas pangan.

'Kapal' BPJS lebih baik segera ditenggelamkan

Tag line tentang #BPJSGagal yang Saya buat di Twitter, ternyata benar. Perkembangan terbaru, pemerintah berhasil meyakinkan partai koalisi untuk membela kepentingan pemerintah, dan mengagalkan asuransi sosial pertama di Indonesia itu.

"Salah sendiri mereka malas dan miskin!"

Asuransi sosial pertama di Indonesia sedang diupayakan untuk dibangun. Di media, berita tentang hal ini tenggelam. Bahkan, masyarakat yang mengetahui hal ini pun terbagi. Sebagian merasa penting membantu orang miskin, sebagian lagi justru menyalahkan orang miskin. "Salah sendiri mereka malas dan miskin," kata salah satu penolak asuransi sosial bernama BPJS itu.

Ah, Bu Andi Nurpati

Ini catatan tidak penting dari orang yang hampir berkesempatan untuk bertemu Andi Nurpati.

Bila aktivis memohon membongkar UU Parpol

Sejumlah Warga Negara Indonesia pro-demokrasi dan HAM mengajukan permohonan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Mereka adalah D. Taufan, aktivis, Goenawan Mohamad, pengarang, Rahman Tolleng, mantan anggota DPR, Fikri Jufri, Redaktur Senior majalah Tempo, Dana Iswara Basri, mantan presenter TV, M. Husni Thamrin, aktivis LSM, Budi Arie Setiadi, wartawan, Susy Rizky Wiyantini, dan Sony Sutanto, yang keduanya adalah akativis Solidaritas Masyarakat untuk Keadilan (SMI-K).

Aktivis Perumahan Berseru kepada ASEAN

Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), bersama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan LBH Jakarta, yang juga merupakan bagian dari Koalisi Peduli Perumahan dan Permukiman untuk Rakyat (KP3R), berseru pada ASEAN. Untuk menyamakan tujuan membangun komunitas regional yang berpijak pada masyarakat dan komunitas yang "berbagi dan peduli" dengan tindakan nyata.

ASEAN gagal dalam perjuangkan hak perempuan

Pada tanggal 7-8 Mei 2011, pemimpin negara-negara ASEAN bertemu ASEAN Summit ke-18 di Jakarta, Indonesia. Sebelumnya, pada tanggal 3-5 Mei 2011, lebih dari 1300 delegasi masyarakat sipil dari 10 negara Asia Tenggara terlibat di dalam ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People Forum 2011 di Jakarta. Namun, hak-hak perempuan gagal diperjuangkan.

Dua Aktivis APF Ditahan Saat Potret Aksi Massa

*ilustrasi

Dua aktivis Asean People’s Forum/Asean Civil Society Conference (APF/APF), Kamis (5/5) ditahan polisi di Polda Metro Jaya, Jakarta, saat keduanya tengah mengambil foto protes massa yang diselenggarakan oleh beberapa grup youth Jakarta. Dua aktivis yang adalah warga negara Malaysia tersebut bernama Nazreen dari Kelompok Masyarakat Sipil Sister in Islam dan Chon Kai.