Pembekuan IPDN Tidak Pengaruhi Kebutuhan Tenaga Pemerintahan

Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membekukan semua kegiatan mahasiswa di Institut Penerimaan Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tidak akan berpengaruh terhadap kebutuhan tenaga pemerintahan. Hal itu dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Taufik Effendi di Surabaya, Selasa (10/4) ini.

"Pembekuan kegiatan IPDN tidak akan berpengaruh terhadap kebutuhan pemerintahan, pembekuan itu bahkan tidak ada pengaruhnya sama sekali," kata Taufik usai acara Pameran Pelayanan Publik di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Untuk menutup kebutuhan tenaga pemerintahan itu, bisa digantikan oleh lulusan universitas lain, tidak harus dari IPDN.

Taufik mengungkapkan, perubahan yang akan dilakukan di IPDN tidak akan dilakukan setengah-setengah. Karena perubahan itu akan berpengaruh pada leadership (kepemimpinan), stewardship (pelayanan), managerial dan pelayanan publik yang menjadi pekerjaan utama aparat pemerintahan.

Keseriusan itu menurut Taufik tampak dari akan dibuatnya Peraturan Presiden (Perpres) menyangkut pembenahan IPDN.Berangkat dari tragedi yang terjadi di sekolah yang dahulu bernama Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) itu. Dalam catatan Taufik Effendi ada tiga kejadian tragedi di tahun 2000, 2003 dan 2007.

"Pola pengasuhan IPDN yang adil dan bermartabat adalah kunci dari pembenahan di IPDN, dan itu yang akan diterapkan," katanya. Perubahan yang dimaksud itu menurut Taufik dengan menghilangkan sisi militerisme dalam pengajaran di IPDN.

Timnas Lumpur Habis Masanya, Tetap Bekerja

TETAP BEKERJA. Meskipun Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Lapindo sudah resmi habis masa kerjanya, namun proses penanganan lumpur di Porong Sidoarjo tetap berjalan. Senin (10/4) ini misalnya, mantan ketua Timnas Lumpur Lapindo, Basuki Hadi Muljono tetap memimpin penanganan lokalisasi semburan.

Lima Hal Pengancam Pers di Era SBY

Kemerdekaan pers Indonesia yang sudah susah payah diperjuangkan, mendapatkan ancaman serius. Ancaman itu berasal dari pemerintah melalui lima hal. Pembuatan RUU Rahasia Negara, Peraturan Presidan (Perpres) Perlindungan Pejabat Negara, RUU Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Tujuh Peraturan Pemerintah (PP) Penyiaran dan agenda Menkominfo Sofyan Djalil untuk merevisi UU Pers.

Catatan kritis itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara di Surabaya, Sabtu(7/4) ini di Surabaya. "Fakta menunjukkan, di RUU KUHP saja ada 61 pasal yang dapat memenjarakan wartawan, melalui RUU Rahasia Negara ada pembatasan akses pers mendapatkan informasi dan Sofyan Djalil mengatakan tahun 2007 UU Pers akan direvisi, ini cerminan pemerintah belum menghargai kemerdekaan pers," kata Leo Batubara.

Menurut Leo apa yang dilakukan Pemerintah SBY itu intinya akan pembali memposisikan pemerintah sebagai pihak yang bisa mengontrol dan mengendalikan pers. Bila hal itu terjadi, maka kontrol sosial pers akan lumpuh. "Wartawan-wartawan yang masih berani melakukan kontrol sosial harus siap masuk penjara dan medianya menderita," jelasnya.

Seringkali, alasan untuk membatasi pers itu berdasarkan argumentasi bahwa pers "kebablasan". Paradigma itu juga yang kemudian memunculkan pemikiran untuk mengatur pers dan pihak-pihak yang seringkali dirugikan oleh pers, seperti pejabat negara. "Padahal, cara lain yang bisa dilakukan akan mendorong profesionalisme pers," kata Leo.

Upaya yang bisa dilakukan adalah mendorong terselenggaranya lembaga pendidikan kejurnalistikan (schools of jurnalism). Lembaga ini yang akan memasok wartawan profesional yang dibutuhkan oleh industri media. "Salah satu yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong hal itu adalah menerapkan kebijakan no tax on knowledge," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bimo Nugroho Sekundatmo mengingatkan kembali tentang langkah Pemerintah SBY yang berusaha mengembalikan otoritas pemerintah untuk mengatur lembaga penyiaran. Pemerintah mendorong dirinya untuk menempati posisi utama pemberian ijin penyiaran. Termasuk alasan mencabutnya. "KPI mengecam sikap

Presiden SBY karena menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) itu," kata Bimo.Hal lain, yang patut diperhatikan ada kebijakan pemerintah yang mengebiri hak masyarakat untuk secara bebas dan nyaman dalam mendapatkan informasi. Yaitu dibatasinya relai radio komunitas hanya pada tema acara kenegaraan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bali itu, pemerintah memperbolehkan siaran berlangganan untuk menerima iklan.

"Masyarakat sudah membayar untuk bisa menikmati siaran berlangganan tanpa diinterupsi iklan, tapi pemerintah justru memperbolehkan hal itu, padahal UU Penyiaran sudah mengatakan tidak memperbolehkan iklan dalam Lembaga Penyiaran Berlangganan," kata Bimo.

*photo by yahoo.image

Tolong Sampaikan ke Deddy Mizwar

Mas Deddy,..

Saya, masih kanak-kanak ketika melihat film Nagabonar 1 untuk pertama kali. Bahkan Saya tidak ingat tahun berapa, umur berapa atau bahkan jalan cerita utuh film itu. Yang pasti, sejauh yang tersimpan di memori Saya, Si Nagabonar mampu membangun image tentang seorang "hina"- seperti pencopet- pun mampu berguna untuk negeri, komunitas, orang tua dan tentu saja, dirinya sendiri. Nagabonar, benar-benar "Naga" di mata saya.

Melihat Nagabonar 2, saya tercengang. Betapa "Naga" itu masih ada. Meski rambutnya memutih, namun taring dan kuku-kukunya masih tajam. Cara Nagabonar bicara, bahasa tubuhnya, sorot mata bahkan air matanya pun masih sama. Ketika melihat Nagabonar menangis dalam film Nagabonar 2, seperti melihat Nagabonar menangisi Bujang, sahabatnya yang mati saat berperang. Ingin rasanya Saya ikut menangis, tapi tertahan malu.

Satu hal lagi yang kembuat Saya terkesan adalah cara Nagabonar membangun rasa cinta pada negeri bernama Indonesia. Selama 31 menjadi rakyat negeri ini, mungkin hanya 10 tahun terakhir Saya merasakan benar tentang rasa cinta itu. Bagaimana indahnya kemajemukan, keberagaman ras dan suku, dan tentu saja, selimut persoalan yang selalu menyertai negeri ini.

Meski sering Saya melihat pengelola negeri ini justru membuat kebijakan yang mengabaikan itu semua. Tapi sudahlah, mungkin pengelola negeri ini juga punya rasa cinta yang sama, namun kebingungan dalam mengekspresikannya. Jujur saja, Saya bukan tipe orang yang piawai memuji. Apalagi menilai film secara spesifik. Saya cuma ingin Mas Deddy tahu, film Anda bagus. Salam untuk semua yang terlibat dalam film itu.

*foto by www.nagabonar2.com

"Kami Mau Dibayar Kontan!"

PINGSAN.



MARAH.

Warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas), Porong Sidoarjo, korban semburan lumpur panas Lapindo menuntut penggantian cash and carry secara kontan. Tuntutan ini didesakkan dalam demonstrasi sekitar 200 warga Perumtas di Gedung DPRD Jawa Timur dan Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (5/04). Dalam demonstrasi itu, warga mencaci maki polisi. Beberapa warga sempat pingsan dalam demonstrasi itu.