Jakarta (iddaily.net) – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5 persen belum mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Menurutnya, manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dibanding mayoritas warga.
Pernyataan tersebut disampaikan Media Askar dalam Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik bertema “Arah Baru Amanah Ekonomi Konstitusi” yang diselenggarakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Gedung Nusantara V DPR RI, Senin (20/7/2026).
“Ada satu hal yang tidak banyak dibicarakan. Jangan-jangan ekonomi kita memang tumbuh 5 persen, tetapi pertumbuhan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara 99 persen masyarakat justru mengalami kondisi yang sebaliknya,” ujar Media.
Jam Kerja Gambaran Ekonomi
Media menjelaskan bahwa kondisi ekonomi masyarakat dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari.
Salah satu indikator yang menurutnya cukup nyata adalah semakin panjangnya jam kerja masyarakat kelas menengah ke bawah.
Ia mencontohkan pengemudi ojek online yang harus bekerja hingga 12 jam setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Menurutnya, fenomena tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat harus bekerja lebih keras meski ekonomi nasional tetap mencatat pertumbuhan positif.
“Hari ini sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja jauh lebih lama. Mereka berangkat sejak dini hari dan baru pulang pada malam hari.
Sementara di sisi lain, kelompok masyarakat superkaya terus menikmati peningkatan kekayaan yang sangat besar,” katanya.
Riset Ungkap Ketimpangan
Berdasarkan hasil riset CELIOS, ketimpangan ekonomi di Indonesia terus mengalami peningkatan.
Salah satu indikatornya terlihat dari stagnannya tabungan masyarakat dengan saldo sekitar Rp100 juta, sementara simpanan perbankan milik kelompok masyarakat paling kaya justru meningkat secara signifikan.
Media mengungkapkan bahwa sekitar 50 orang terkaya di Indonesia saat ini memiliki total kekayaan yang setara dengan kekayaan sekitar 55 juta penduduk Indonesia.
Bahkan, jika tren tersebut terus berlanjut, pada tahun 2045 kekayaan sekitar 50 orang superkaya diperkirakan dapat menyamai total kekayaan lebih dari 100 juta masyarakat Indonesia.
“Kondisi ini menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar dari waktu ke waktu. Bahkan ketika kelompok superkaya mampu memperoleh penghasilan miliaran rupiah setiap hari, kenaikan pendapatan buruh berlangsung sangat lambat,” ujarnya.
Ketimpangan Berdampak pada Demokrasi
Selain berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, Media menilai ketimpangan ekonomi juga berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu dapat memperbesar pengaruh mereka terhadap proses politik dan pengambilan kebijakan publik.
“Dalam praktik politik, kekuatan ekonomi memiliki kemampuan memengaruhi demokrasi. Banyak figur dengan kekayaan sangat besar memiliki pengaruh yang jauh melampaui satu suara dalam pemilu,” katanya.
CELIOS Usulkan Pajak Kekayaan
Sebagai langkah mengurangi ketimpangan ekonomi, CELIOS mengusulkan penerapan wealth tax atau pajak kekayaan sebesar 2 persen bagi individu yang memiliki aset di atas Rp84 miliar.
Menurut perhitungan lembaga tersebut, kebijakan itu berpotensi menghasilkan penerimaan negara sekitar Rp140 triliun setiap tahun.
Dana tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat program kesejahteraan masyarakat, meningkatkan layanan publik, sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi.
Selain itu, CELIOS juga mengusulkan pemberian insentif perpajakan bagi kelompok kelas menengah melalui pengurangan beban pajak guna meningkatkan daya beli masyarakat.
Di sisi lain, Media menegaskan pentingnya reformasi sistem pembiayaan partai politik agar lebih bertumpu pada dukungan publik.
Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan partai terhadap kelompok oligarki dan memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.
