Yogyakarta (iddaily.net) –Keluarga Mahasiswa (KM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) menyampaikan pernyataan sikap yang berisi kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pernyataan yang disampaikan pada 15 Juni 2026, organisasi mahasiswa tersebut menilai sejumlah kebijakan pemerintah berkontribusi terhadap meningkatnya beban sosial, ekonomi, dan politik yang dirasakan masyarakat.
KM Fisipol UGM menyebut pemerintahan yang telah berjalan selama lebih dari satu setengah tahun itu belum memberikan respons memadai terhadap berbagai aspirasi publik.
Mereka menilai sejumlah kebijakan strategis yang diambil pemerintah justru memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat, mulai dari isu demokrasi, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan.
Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah desakan agar pemerintah membatalkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).
Menurut KM Fisipol UGM, sejumlah ketentuan dalam regulasi tersebut berpotensi memperluas keterlibatan aparat keamanan di ruang sipil dan mengurangi semangat reformasi yang selama ini menjadi fondasi demokrasi Indonesia.
Mahasiswa juga menyoroti sejumlah pasal yang membuka peluang anggota kepolisian mengisi jabatan di luar institusi Polri serta perpanjangan masa pensiun pejabat tinggi kepolisian berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan presiden.
Mereka menilai mekanisme tersebut berpotensi memunculkan politisasi jabatan dan mengaburkan batas antara kekuasaan sipil dengan aparat keamanan.
Selain isu demokrasi dan reformasi sektor keamanan, kondisi ekonomi nasional turut menjadi perhatian.
KM Fisipol UGM mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak yang dinilai masih membebani masyarakat.
Menurut mereka, perbaikan situasi geopolitik global seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat diplomasi energi dan menekan biaya kebutuhan masyarakat di dalam negeri.
Kritik juga diarahkan kepada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Mahasiswa menilai kedua program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dianggap menyerap anggaran negara dalam jumlah besar dan berpotensi mengurangi alokasi bagi sektor lain yang dinilai lebih mendesak, termasuk pendidikan.
Dalam pernyataannya, KM Fisipol UGM menyoroti besarnya porsi anggaran yang dialokasikan untuk MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Mereka menilai kebijakan tersebut berisiko memengaruhi kualitas pembangunan sektor pendidikan apabila tidak disertai perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat.
Organisasi mahasiswa itu juga menilai pelaksanaan MBG masih menghadapi berbagai tantangan teknis di lapangan.
Sementara itu, program KDMP disebut belum menunjukkan efektivitas yang optimal di sejumlah daerah karena persoalan tata kelola, aktivitas usaha yang minim, hingga kesiapan sumber daya manusia yang terbatas.
KM Fisipol UGM turut meminta pemerintah mengusut secara transparan berbagai dugaan penyimpangan anggaran yang berkaitan dengan program-program strategis nasional.
Mereka menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan keuangan negara agar kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terjaga.
Di bidang ekonomi makro, mahasiswa menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah, menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), serta terbatasnya lapangan pekerjaan formal.
Mereka menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui kebijakan jangka pendek semata, melainkan membutuhkan reformasi struktural yang menyentuh sektor agraria dan industrialisasi nasional.
Menurut KM Fisipol UGM, ketimpangan kepemilikan lahan dan ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif menjadi hambatan utama bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas.
Mereka mendorong pemerintah memperkuat sektor manufaktur dan membangun ekonomi yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Selain persoalan ekonomi, mahasiswa juga menyoroti komunikasi publik pemerintah yang dinilai belum efektif dalam menjawab keresahan masyarakat.
Mereka menilai diperlukan pola komunikasi yang lebih terbuka, jujur, dan responsif untuk memulihkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Tidak hanya menyasar pemerintah pusat, KM Fisipol UGM juga meminta Universitas Gadjah Mada mengambil sikap yang lebih tegas terhadap berbagai persoalan kebangsaan.
Mereka berpandangan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk turut menyuarakan kepentingan masyarakat ketika menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan politik.
Pernyataan sikap tersebut ditutup dengan ajakan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawal berbagai kebijakan publik dan berpartisipasi dalam upaya memperbaiki kondisi bangsa.
KM Fisipol UGM menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat yang terdampak oleh berbagai persoalan nasional.