Jakarta (iddaily.net) –Gelombang panas ekstrem yang melanda sejumlah negara di Eropa dan dilaporkan telah menyebabkan lebih dari 1.300 kematian memicu perhatian DPR RI.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Taufiq R. Abdullah, mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengambil langkah cepat untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan terdampak.
Menurut Taufiq, situasi cuaca ekstrem yang terjadi di sejumlah negara Eropa harus diperlakukan sebagai kondisi darurat yang membutuhkan respons aktif dari seluruh perwakilan diplomatik Indonesia.
Ia menilai perlindungan terhadap WNI tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul korban, melainkan melalui langkah antisipatif sejak dini.
Taufiq meminta seluruh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di negara-negara Eropa meningkatkan pemantauan terhadap kondisi WNI, khususnya mereka yang berada di wilayah dengan suhu ekstrem.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat tingginya risiko gangguan kesehatan akibat paparan panas berkepanjangan.
Ia menjelaskan bahwa kelompok yang paling rentan terdampak meliputi pekerja luar ruangan, pelajar, mahasiswa, hingga pekerja migran Indonesia yang menjalankan aktivitas di bawah suhu tinggi.
Karena itu, Kemenlu diminta segera menginstruksikan seluruh perwakilan RI untuk memperbarui data WNI di wilayah masing-masing agar proses komunikasi dan penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat apabila diperlukan.
Selain pendataan, Taufiq mendorong pembentukan posko siaga atau layanan hotline yang beroperasi selama 24 jam di setiap KBRI dan KJRI di negara-negara yang terdampak gelombang panas.
Posko tersebut diharapkan mampu memberikan informasi, menerima laporan kondisi darurat, serta memfasilitasi akses WNI terhadap layanan kesehatan apabila mengalami gangguan akibat cuaca ekstrem.
Menurutnya, kehadiran aktif perwakilan RI sangat dibutuhkan apabila terdapat WNI yang mengalami heatstroke, dehidrasi, maupun kesulitan memperoleh layanan medis di negara tempat mereka tinggal.
Pendampingan dari perwakilan diplomatik dinilai dapat mempercepat proses penanganan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia di luar negeri.
Taufiq juga mengingatkan bahwa dampak gelombang panas tidak hanya berkaitan dengan ancaman kesehatan.
Suhu ekstrem di sejumlah negara Eropa berpotensi memicu berbagai bencana lanjutan, mulai dari kebakaran hutan, gangguan distribusi air bersih, terganggunya layanan transportasi publik, hingga pemadaman listrik yang dapat memengaruhi aktivitas masyarakat.
Atas dasar itu, ia meminta Kemenlu memperkuat koordinasi antara seluruh perwakilan RI dengan pemerintah setempat, otoritas penanggulangan bencana, serta fasilitas kesehatan agar bantuan bagi WNI dapat diberikan secara cepat apabila situasi memburuk.
Taufiq menegaskan bahwa perlindungan terhadap WNI merupakan kewajiban negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Oleh sebab itu, kesiapsiagaan seluruh perangkat diplomatik Indonesia menjadi faktor penting dalam menghadapi kondisi darurat yang terjadi di luar negeri.
Ia berharap langkah mitigasi dilakukan sebelum muncul korban dari kalangan WNI. Menurutnya, sistem informasi yang cepat, koordinasi yang efektif, serta respons yang sigap akan menjadi kunci dalam memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang berada di kawasan Eropa selama gelombang panas ekstrem masih berlangsung.
Desakan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap dampak cuaca ekstrem di Eropa. Suhu yang melampaui rata-rata musiman telah meningkatkan risiko sengatan panas, dehidrasi, dan berbagai gangguan kesehatan lainnya, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.
Kondisi ini juga mendorong sejumlah negara memperkuat layanan kesehatan, mengeluarkan peringatan cuaca, serta menyiapkan langkah mitigasi untuk mengurangi risiko korban jiwa.
