Mengapa tetap tidak mendukung PSSI?

Iman D. Nugroho

Ingin rasanya ikut berteriak: In-do-ne-sia! di Gelora Bung Karno. Tapi, bayangan sosok Nurdin Halid, sepertinya tidak bisa hilang. Dan ketika pilihan itu hadir, lebih baik tidak mendukung Indonesia, dari pada melegalisasi "cengkraman" Nurdin Halid di PSSI. Blah!

"Itu tidak fair,.." kata seorang kawan. Lho, apakah yang dilakukan Nurdin Halid dan back up kekuasaan selama ini memangnya fair? Coba baca sosok Nurdin Halid di link ini, akan tampak betapa si Nurdin ini sudah membuat pelanggaran di banyak hal.

Selain menjadi koruptor, mantan anggota DPR dari Golkar ini juga menguasai PSSI dan tidak pernah sedikit pun mau dengan fair melepaskan organisasi sepakbola Indonesia itu. Bahkan, ketika di penjara atas kasus beras impor, Nurdin tetap saja men-drive PSSI dari balik penjara.

"Hebat"-nya, tidak ada satu pun orang yang merasa hal itu sebuah kesalahan. Semua diam. Entah setuju, entah takut atau tidak peduli. Bahkan Menteri Olah Raga sekali pun bergeming. Jadi, jangan pernah omong fairness dalam kasus PSSI dan Nurdin Halid.

Seorang kawan menceritakan, Arifin Panigoro sempat akan melawan. Dari sisi keuangan dan backing politik, Arifin dianggap cukup mampu untuk menggeser Nurdin. Tapi, semua hanya pepesan kosong. Arifin pun melempem. Orang yang dulu pernah dekat dengan Megawati Soekarnoputri dan para jenderal nasionalis itu pun tiba-tiba entah kemana.

Nurdin tetap berjaya! Jadi, masihkan ingin teriak In-do-ne-sia! dan melanggengkan kekuasaan Nurdin? NO!

foto: http://hilmyinfo.wordpress.com dan info suporter

Terus menggeliatlah Yogya, memang sudah waktunya,..

Iman D. Nugroho


Polemik akibat ucapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal monarki di Yogyakarta, bukan hanya soal mempertahankan Sultan HB X sebagai Gubernur Yogyakarta. Melainkan sebagai bukti, pemerintah Jakarta tidak memahami rakyatnya.

Karena itulah, rakyat Yogyakarta berhak marah dan kecewa. Sama halnya ketika rakyat Papua dilecehkan upacara kesukuannya, atau rakyat Minang akan dihapus kekuasaan para nagari-nya dan rakyat Dayak yang diremehkan adatnya. Sultan bagi rakyat Yogya adalah pemimpin. Bukan cuma kesultanan, tapi juga pemerintahan.

Hal lain yang lebih menyakitkan adalah, polemik komentar Presiden SBY itu terjadi setelah rakyat Yogya diterpa bencana alam meletusnya Gunung Merapi. Belum kering air mata ratusan warta Yogya yang meninggal dunia karena wedhus gembel, belum hilang bau ternak yang mati terpanggang, eh,.. sudah diusik dengan persoalan kemonarkian.

Bisa dipahami, mengapa rakyat Yogya sangat marah. Dan mereka memang harus marah. Bukan karena ingin mempertahankan Sultan HB X sebagai Gubernur semata, melainkan sebagai luapan kekecewaan kepada negara yang tidak memahami rakyat-nya. Rakyat yang secara sejarah sangat berjasa.

Karena itu, terus menggeliatlah Yogya!

foto: Sultan HB IX bersama masyarakat Dayak.

No more Mr. Nice Guy dalam kasus Lapindo

Iman D. Nugroho

Dirilisnya hasil penelitian soal lumpur Lapindo oleh Indoleaks.org, mengingatkan lagi posisi hukum kasus semburan lumpur di Sidoarjo itu. Siap-siaplah sakit hati, karena meski lumpur masih menyembur, tapi Lapindo Inc sebagai pihak yang bertanggungjawab telah "bebas" dari hukum Indonesia.

Seorang kawan mengingatkan keputusan Mahkamah Agung (MA) di tahun 2009. "Menjawab" tuntutan LSM lingkungan atas kasus lumpur di bawah Bakrie Groups itu, MA justru memenangkan Lapindo. Keputusan itu searah dengan langkah Polda Jawa Timur untuk menghentikan kasus lumpur Lapindo, karena tidak ada bukti.

Rakyat berhak marah dengan keputusan MA dan polisi. Karena jelas, rasa keadilan masyarakat tercabik-cabik habis karena putusan hukum itu. Dan yang paling buruk, keputusan MA itu menjadi yurisprodensi bagi tuntutan hukum lainnya atas kasus Lapindo. Advokasi hukum pada kasus ini untuk jelas porak poranda. Janc*k!

Lalu apa yang bisa dilakukan? Perlawanan politik mungkin menjadi salah satu solusi. Kalau lumpur Lapindo sudah bisa mengusir belasan ribu penduduk Porong, mengapa masyarakat tidak bisa mengusir kepentingan politik Bakrie Group sebagai perusahaan induk Lapindo, dan kepentingan politik seluruh rezim Presiden SBY. Pembangkangan sipil, efektif dilakukan.

Say no! untuk semua yang berhubungan dengan kepentingan politik Bakrie Group. Produknya di semua lini. Ekonomi, komunikasi, sosial dll. Bahkan, juga kepentingan politik Partai Golkar. Aburizal Bakrie, pemilik Bakrie Group kan juga Pimpinan Umum Partai Golkar. Soal rezim SBY, mudah saja. Say no! untuk semua tawaran dan program pemerintah.

Apa ujung dari gerakan ini? Sampai kasus lumpur Lapindo benar-benar diselesaikan secara adil dan menjawab rasa keadilan masyarakat.

Lihat video lumpur Lapindo, klik di sini.

Keterbukaan informasi malu-malu Indoleaks.org

Iman D. Nugroho

Twitt Ketua AJI Indonesia Nezar Patria menarik untuk dicermati: #WikiLeaks,.. mengguncang, tapi tak akan menghancurkan. Dengan logika yang sama, hal itu bisa diterapkan untuk memandang Indoleaks, WikiLeaks-nya Indonesia. Sayang, ada dugaan Indoleaks.org sempat diblokir. Lucunya, di pihak lain, Indoleaks masih malu-malu membuka diri.

Dugaan tentang diblokirnya Indoleaks mulai ramai ketika situs yang dilaunch pada Hari HAM se-Dunia pada 10 Desember ini tidak bisa lagi diakses. Tuduhan pun mengarah pada Kemenkominfo di bawah Tiffatul Sembiring. Beralasan, karena Kemenkominfolah yang sempat berkoar tentang pemblokiran situs yang dipandang porno. Tidak ada jawaban resmi mengenai hal ini. Menkominfo tidak bereaksi melalui account twitternya.

Hiruk pikuk pemblokiran Indoleaks mereda, saat website yang didominasi background warna gelap itu kembali muncul di dunia maya. Warna komentar pun menjadi berwarna. Ada yang memuji, ada juga yang nyinyir dengan Indoleaks. Penulis Catatan Pinggir Majalah Tempo adalah salah satu yang nyinyir dalam Twitt-nya. Dengan mengenalkan tag #latahleaks, Goenawan yang memakai nama @gm_gm itu berkomentar pedas.

Simak saja twitt-nya: @gm_gm: Dlm era #Latahleaks, mungkin sekali apa yg bukan rahasia dikemas seakan-akan rahasia - agar kelihatan sbg "bocoran" ("leak"). Well, GM lupa, penting dan tidak penting informasi itu, tergantung sudut pandangnya. Penting untuk seseorang, tidak berarti penting untuk yang lain. Begitu juga sebaliknya.

Tapi sudahlah, apapun kata GM, Indoleaks tetap berhak eksis dengan caranya. Termasuk, cara situs itu menggunakan tagline: Sebab informasi adalah hak asasi. Nah, untuk yang satu ini, Indoleaks tidak konsisten. Seharusnya, Indoleaks juga mengungkapkan hal paling dasar dari dibangunnya website itu. Yakni, menjelaskan dengan terbuka, siapa-siapa orang yang berdiri di belakang Indoleaks.

Karena siapa yang berbicara, itu tidak kalah penting dengan apa yang dibicarakan. Apakah sumbernya terpercaya? Juga termasuk hal pertangungjawaban. Siapa yang bertanggungjawab dengan semua data yang dirilis Indoleaks? Informasi di Indoleaks jelas tidak datang dari langit. Meski adalah hak sumber untuk menyembunyikan identitasnya. Tapi untuk Indoleaks, membuka diri adalah keharusan. Sebab informasi adalah hak asasi.

Alasan mengapa dunia perlu Wikileaks

Iman D. Nugroho | video by Ted.com

Julian Assange, pendiri situs berita pembocor WikiLeaks, menjadi bahan pembicaraan dunia dalam beberapa minggu terakhir. Dia dituduh menjadi pemerkosa, dan harus ditangkap oleh polisi internasional Interpol.

Namun, banyak yang menduga, alasan itu hanya sebagai pintu masuk untuk membungkam WikiLeaks. Mengapa WikiLeaks perlu dibungkam? Mengapa dunia perlu WikiLeaks dan harus ramai-ramai membelanya? Ini interview Julian Assange yang dimuat Ted.com.