Press Release
Prancis memperlakukan film sebagai karya seni daripada sekedar hiburan. Pemutaran film rutin diadakan di pusat-pusat kebudayaan Prancis di Indonesia, salah satunya di CCCL Surabaya. Pada 8 - 26 September 2008 yang bertepatan dengan Ramadhan, kami memutar film-film Prancis pilihan di Kebun CCCL setiap malam, pk. 20.00, menyesuaikan dengan aktivitas pada bulan Ramadhan (kecuali Sabtu dan Minggu) dalam program 'CinéRamadhan'. Acara ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya.
Program tahunan yang memasuki tahun ke-4 ini akan menayangkan film-film bermutu dan menunjukkan panorama sinematografi Prancis masa kini yang sayang untuk dilewatkan oleh para pecinta sinema. Beberapa film memenangkan berbagai penghargaan dari festival film di Prancis dan internasional, sehingga semakin menarik untuk diapresiasi.
Acara yang berlangsung selama tiga minggu berturut-turut ini menggelar tema pada Minggu I : "Sejarah Fiksi, Fiksi Sejarah", yang menyajikan film fiksi/dokumenter berlatar belakang sejarah, di antaranya film berlatar sejarah dan dokumenter terkait Perang Dunia II. Film-film dokumenter dan kisah kehidupan di pedesaan ditayangkan pada pada Minggu II : "Di dalam Kamp, di Luar Kamp".
Keragaman sinematografi Prancis makin diperkaya oleh beberapa film karya sineas Prancis yang berdarah Timur Tengah. Karya mereka dan cerita bercorak Timur Tengah akan mewarnai CinéRamadhan pada Minggu III : "Wajah-Wajah Timur". Minggu terakhir ini akan memutar film-film peraih penghargaan festival internasional yang di antaranya berkisah mengenai pengalaman dalam pencarian nilai-nilai spiritual.
Program sinema ini juga akan mempertemukan para pekerja seni film muda berbakat dengan pekerja film senior Prancis, antara lain : Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran yang dibintangi aktor kawakan Omar Sharif (Best Actor pada César Awards 2004, Prancis; Silver Hugo Award di Chicago International Film Festival), Le Grand Voyage (Luigi De Laurentiis Award di Venice Film Festival 2004, Best Film & Best Actor (Nicolas Cazalé) di Mar de Plata Film Festival 2005), De battre mon coeur s'est arrêté, dibintangi aktor berbakat Romain Duris (Best Film not in the English Language di BAFTA Film Award 2006.
Inggris; Best Cinematography, Best Director, Best Film di César Awards 2006, Prancis), Inch'Allah Dimanche (Audience Award dan Golden Wave di Bordeaux International Festival of Women in Cinema 2001; International Critics' Award (FIPRESCI) di Toronto International Film Festival 2001), Les 4 saisons d'Espigoule (FIPRESCI Prize dan Special Prize of the Jury di Mannheim-Heidelberg International Film Festival 1999), Zaina la cavalière de l'Atlas (Audience Award di International Film Festival Locarno 2005, Swiss) dan berbagai film menarik lainnya...
27 Agustus 2008
23 Agustus 2008
Tour de East Java Digelar April 2009
Arief Rochman
Kejuaraan balap sepeda grade 2.2 UCI Tour de East Java (TdEJ) tahun 2009 bakal telah dirilis. Pihak penyelenggara enyatakan ajang balapan tahunan yang sudah memasuki kalender tahun kelima itu akan dilaksanakan pada bulan April 2009, tanggal 1-5. April dipilih menyusul sukses penyelenggaraan bulan April lalu. Pada tiga edisi sebelumnya Harry Enterprise (HE) selaku penyelenggra selalu melaksanakan TdEJ pada bulan Juli. Sebetulnya pada bulan Juli diakui cukup padat kompetisi balap sepeda baik di Asia maupun Eropa.
“Pertimbangan saya tidak hanya mengikuti sukses tahun ini. Kami juga memiliki alasan memertahankan kejuaraan ini pada bulan April seperti tahun ini,” ujar Direktur HE, Harijanto Tjondrokusumo, Jumat (22/8). Pelaksanaan tahun ini digeser dari bulan Juli menjadi bulan April. Sebab pda bulan Juli dilaksanakan PON XVII di Kalimantan Timur. Praktis satu-satunya balapan yang masih eksis di Indonesia, dilaksanakan bulan April.
Alasan lain mengikuti alur kompetisi balap sepeda di Asia musim 2008-2009. Dimulai dari Hainan, China (November 2008), Malaysia (Januari-Februari) , Taiwan (Maret), Jawa Timur (April), Iran (Mei), Korea-Jepang (Juni), Tour of Qing Hai Lake, China (Juli), dan Jepang (September-Oktober). Balapan secara berurutan di Asia ini memang berbeda di Eropa yang selalu ada setiap bulan atau bahkan setiap pekan.
Urutan yang sudah terstruktur diharapkan bis terulang kembali pada musim kompetisi tahun depan. Masalahnya tim-tim tidak perlu menyusun jadwal kompetisi yang akan dipilih. “Biasanya mereka memilih sendiri balapan yang sudah menjadi brand di suatu negara karena tingkat kesulitannya atau memang ada kesan lain. Saya berharap TdEJ bisa menjadi bagian dari kesan tim-tim di kawasan Asia,”bebernya.
Sekalipun sudah dirancang dilaksanakan pada bula April, pihak penyelenggara berniat mengundurkan jadwal. Masalahnya pada tanggal 5 April memasuki minggu tenang pasca kampanye pilihan legislatif. Kemungkinan pelaksanaan TdEJ edisi ke-5 dijalankan pada akhir April atau paling lambat awal Mei.
TdEJ tahun 2009 diperkirakan tidak mengubah pakem yang sudah dijalankan selama empat edisi. Panpel masih melombakan lima etape, konsisten seperti sejak awal diselenggarakan. Panpel telah menyurvey lima etape yang sudah direncanakan. Etape pertama melombakan kriterium di Batu, etape kedua Batu-Blitar, etape ketiga start-finish di kota Blitar, etape keempat Blitar-Jombang dan ditutup kriterium di Jombang.
“Lima etape ini sifatnya sementara, kalaupun berubah masih mmungkinkan,” paparnya. Demikian juga dengan rencana penambahan etape seperti yang dijanjikan selepas TdEJ 2008 lalu. Namun Harijanto menyatakan penambahan etape tergantugn kekuatananggaran dan sponsor yang ada. Masalah terakhir ini diakui masih dalam penjajagan.
Kejuaraan balap sepeda grade 2.2 UCI Tour de East Java (TdEJ) tahun 2009 bakal telah dirilis. Pihak penyelenggara enyatakan ajang balapan tahunan yang sudah memasuki kalender tahun kelima itu akan dilaksanakan pada bulan April 2009, tanggal 1-5. April dipilih menyusul sukses penyelenggaraan bulan April lalu. Pada tiga edisi sebelumnya Harry Enterprise (HE) selaku penyelenggra selalu melaksanakan TdEJ pada bulan Juli. Sebetulnya pada bulan Juli diakui cukup padat kompetisi balap sepeda baik di Asia maupun Eropa.
“Pertimbangan saya tidak hanya mengikuti sukses tahun ini. Kami juga memiliki alasan memertahankan kejuaraan ini pada bulan April seperti tahun ini,” ujar Direktur HE, Harijanto Tjondrokusumo, Jumat (22/8). Pelaksanaan tahun ini digeser dari bulan Juli menjadi bulan April. Sebab pda bulan Juli dilaksanakan PON XVII di Kalimantan Timur. Praktis satu-satunya balapan yang masih eksis di Indonesia, dilaksanakan bulan April.
Alasan lain mengikuti alur kompetisi balap sepeda di Asia musim 2008-2009. Dimulai dari Hainan, China (November 2008), Malaysia (Januari-Februari) , Taiwan (Maret), Jawa Timur (April), Iran (Mei), Korea-Jepang (Juni), Tour of Qing Hai Lake, China (Juli), dan Jepang (September-Oktober). Balapan secara berurutan di Asia ini memang berbeda di Eropa yang selalu ada setiap bulan atau bahkan setiap pekan.
Urutan yang sudah terstruktur diharapkan bis terulang kembali pada musim kompetisi tahun depan. Masalahnya tim-tim tidak perlu menyusun jadwal kompetisi yang akan dipilih. “Biasanya mereka memilih sendiri balapan yang sudah menjadi brand di suatu negara karena tingkat kesulitannya atau memang ada kesan lain. Saya berharap TdEJ bisa menjadi bagian dari kesan tim-tim di kawasan Asia,”bebernya.
Sekalipun sudah dirancang dilaksanakan pada bula April, pihak penyelenggara berniat mengundurkan jadwal. Masalahnya pada tanggal 5 April memasuki minggu tenang pasca kampanye pilihan legislatif. Kemungkinan pelaksanaan TdEJ edisi ke-5 dijalankan pada akhir April atau paling lambat awal Mei.
TdEJ tahun 2009 diperkirakan tidak mengubah pakem yang sudah dijalankan selama empat edisi. Panpel masih melombakan lima etape, konsisten seperti sejak awal diselenggarakan. Panpel telah menyurvey lima etape yang sudah direncanakan. Etape pertama melombakan kriterium di Batu, etape kedua Batu-Blitar, etape ketiga start-finish di kota Blitar, etape keempat Blitar-Jombang dan ditutup kriterium di Jombang.
“Lima etape ini sifatnya sementara, kalaupun berubah masih mmungkinkan,” paparnya. Demikian juga dengan rencana penambahan etape seperti yang dijanjikan selepas TdEJ 2008 lalu. Namun Harijanto menyatakan penambahan etape tergantugn kekuatananggaran dan sponsor yang ada. Masalah terakhir ini diakui masih dalam penjajagan.
Cintailah Lingkungan, Jangan Mempercepat Kiamat
Agung Purwantara
Himbauan Gubernur DI Jogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, tentang gerakan "Eko Sexual" sebagai usaha mencegah kerusakan lingkungan, memang masuk akal. Kalau dipikir-pikir, kerusakan lingkungan memang berhubungan dengan seks. Seperti kajian psikologi, bahwa setiap tindakan manusia itu pada dasarnya adalah pemenuhan hasrat seksual.
Katanya begitu..menurut seorang ahli psikologi, Sigmund Freud (1856-1939) kurang lebihnya, "Kebutuhan-kebutuhan yang menimbulkan konflik, menyebabkan terjadinya represi, resistensi. Kebutuhan didasari oleh kesenangan seksual." Ya, kalau dipikir panjang-panjang, benar juga pendapat Freud (baca: Froid) itu. Mungkin, dengan kata lain, bolehlah kita ganti kesenangan seksual dengan kesenangan badaniah. Sebuah tindakan pemanjaan kebutuhan badan.
Menurut mereka yang ahli vegetarian, terjadinya perang dan kerusakan lingkungan diakibatkan karena hasrat memakan daging. Orang saling berebut daerah untuk memperluas peternakan. Kerusakan padang rumput dan sempitnya areal persawahan adalah akibat dari meluasnya daerah peternakan. Jadi kerusakan lingkungan itu akibat dari hasrat manusia untuk memakan daging.
Dalam sejarah penjajahan, kalau kita cermati sebenarnya adalah persoalan pemenuhan kebutuhan (seks) badaniah. Para penjajah itu, yang laki-laki mungkin ingin menunjukkan kejantanannya. Dengan menjadi tentara dan berperang kesana kemari itu adalah aksi kejantanan. Kemudian, dengarkan cerita sedih tentang perempuan-perempuan jajahan. Mereka menjadi korban kebutuhan seksual dari tentara-tentara penjajah. Alasan berikutnya adalah ekonomi. Alasan perut. Mencari ladang pangan yang baru dan lebih luas. Mengeruk hasil bumi dari tanah jajahan. Menjadikan jajahannya sebagai budak. Kalau dipikir, memang semua itu sebenarnya hanyalah pemenuhan kebutuhan seksual (saya lebih suka menyebutnya kebutuhan badaniah).
Nah, singkatnya, ternyata pemenuhan kebutuhan badaniah manusia itulah yang menimbulkan kerusakan. Setiap orang butuh makan agar bertahan hidup, tetapi jika manusia membutuhkan makan lebih dari yang dibutuhkan maka dia akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Bisa jadi dia akan meningkatkan produksi dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang sebenarnya berbahasa bagi tanah dan air. Atau membuka hutan untuk memperluas daerah pangan, yang akhirnya akan menggunduli paru-paru dunia.
Berdandan, juga bisa menimbulkan kerusakan. Berapa binatang yang harus mati karena dijadikan jaket, sepatu, ikat pinggang, tas dan sebagainya. Berapa partikel kimia berbahaya yang harus dilepas ke udara untuk menyemprotkan bahan penata rambut. Konon, senyawa kimia dalam penyemprot itu mampu melubangi payung atmosfir bumi. Artinya, bumi terancam oleh sinar ultraviolet yang radiasinya menyebabkan kanker dan penyakit lainnya.
Sungguh panjang kalau disebutkan satu-satu kebutuhan manusia yang justru merusak lingkungan hidupnya sendiri. Begitu banyak kebutuhan yang menyebabkan konflik antar manusia antar bangsa antar negara. Bisakah hal ini dihindari?
Mungkin, kerusakan bumi ini memang sebuah keniscayaan. Suatu saat mungkin benar-benar akan rusak dan hancur. Tetapi kita jangan mempercepat datangnya kerusakan itu. Jangan mempercepat kehancuran planet bumi. Jangan mempercepat kepunahan makhluk hidup dari planet ini. Bagaimana?
Janganlah serakah. Batasi kebutuhan badaniah kita. Sering-seringlah berbagi. Berderma agar pemenuhan kebutuhan manusia itu menjadi merata. Jangan bermegah-megahan dalam setiap urusan. Cintailah lingkungan tempat kita tinggal. Jangan mengekploitasi sumber alam dengan membabi-buta. Jangan membuang limbah tak diolah ke alam bebas. Jangan membuang sampah ke sungai atau laut.
Terlalu banyak larangan yang seharusnya menjadi kesadaran setiap manusia yang tinggal di planet bumi ini. Baik laki-laki maupun perempuan. Baik anak-anak maupun orang dewasa. Pendidikan kesadaran lingkungan hidup harus dilaksanakan. Bentuklah generasi yang lebih mencintai dan menjaga kehidupan ekologi bumi. Ini mungkin sebuah kerja besar. Tetapi lebih baik dari pada mempercepat kerusakan dan mengundang kiamat mendatangi planet bumi ini.
Himbauan Gubernur DI Jogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, tentang gerakan "Eko Sexual" sebagai usaha mencegah kerusakan lingkungan, memang masuk akal. Kalau dipikir-pikir, kerusakan lingkungan memang berhubungan dengan seks. Seperti kajian psikologi, bahwa setiap tindakan manusia itu pada dasarnya adalah pemenuhan hasrat seksual.
Katanya begitu..menurut seorang ahli psikologi, Sigmund Freud (1856-1939) kurang lebihnya, "Kebutuhan-kebutuhan yang menimbulkan konflik, menyebabkan terjadinya represi, resistensi. Kebutuhan didasari oleh kesenangan seksual." Ya, kalau dipikir panjang-panjang, benar juga pendapat Freud (baca: Froid) itu. Mungkin, dengan kata lain, bolehlah kita ganti kesenangan seksual dengan kesenangan badaniah. Sebuah tindakan pemanjaan kebutuhan badan.
Menurut mereka yang ahli vegetarian, terjadinya perang dan kerusakan lingkungan diakibatkan karena hasrat memakan daging. Orang saling berebut daerah untuk memperluas peternakan. Kerusakan padang rumput dan sempitnya areal persawahan adalah akibat dari meluasnya daerah peternakan. Jadi kerusakan lingkungan itu akibat dari hasrat manusia untuk memakan daging.
Dalam sejarah penjajahan, kalau kita cermati sebenarnya adalah persoalan pemenuhan kebutuhan (seks) badaniah. Para penjajah itu, yang laki-laki mungkin ingin menunjukkan kejantanannya. Dengan menjadi tentara dan berperang kesana kemari itu adalah aksi kejantanan. Kemudian, dengarkan cerita sedih tentang perempuan-perempuan jajahan. Mereka menjadi korban kebutuhan seksual dari tentara-tentara penjajah. Alasan berikutnya adalah ekonomi. Alasan perut. Mencari ladang pangan yang baru dan lebih luas. Mengeruk hasil bumi dari tanah jajahan. Menjadikan jajahannya sebagai budak. Kalau dipikir, memang semua itu sebenarnya hanyalah pemenuhan kebutuhan seksual (saya lebih suka menyebutnya kebutuhan badaniah).
Nah, singkatnya, ternyata pemenuhan kebutuhan badaniah manusia itulah yang menimbulkan kerusakan. Setiap orang butuh makan agar bertahan hidup, tetapi jika manusia membutuhkan makan lebih dari yang dibutuhkan maka dia akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Bisa jadi dia akan meningkatkan produksi dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang sebenarnya berbahasa bagi tanah dan air. Atau membuka hutan untuk memperluas daerah pangan, yang akhirnya akan menggunduli paru-paru dunia.
Berdandan, juga bisa menimbulkan kerusakan. Berapa binatang yang harus mati karena dijadikan jaket, sepatu, ikat pinggang, tas dan sebagainya. Berapa partikel kimia berbahaya yang harus dilepas ke udara untuk menyemprotkan bahan penata rambut. Konon, senyawa kimia dalam penyemprot itu mampu melubangi payung atmosfir bumi. Artinya, bumi terancam oleh sinar ultraviolet yang radiasinya menyebabkan kanker dan penyakit lainnya.
Sungguh panjang kalau disebutkan satu-satu kebutuhan manusia yang justru merusak lingkungan hidupnya sendiri. Begitu banyak kebutuhan yang menyebabkan konflik antar manusia antar bangsa antar negara. Bisakah hal ini dihindari?
Mungkin, kerusakan bumi ini memang sebuah keniscayaan. Suatu saat mungkin benar-benar akan rusak dan hancur. Tetapi kita jangan mempercepat datangnya kerusakan itu. Jangan mempercepat kehancuran planet bumi. Jangan mempercepat kepunahan makhluk hidup dari planet ini. Bagaimana?
Janganlah serakah. Batasi kebutuhan badaniah kita. Sering-seringlah berbagi. Berderma agar pemenuhan kebutuhan manusia itu menjadi merata. Jangan bermegah-megahan dalam setiap urusan. Cintailah lingkungan tempat kita tinggal. Jangan mengekploitasi sumber alam dengan membabi-buta. Jangan membuang limbah tak diolah ke alam bebas. Jangan membuang sampah ke sungai atau laut.
Terlalu banyak larangan yang seharusnya menjadi kesadaran setiap manusia yang tinggal di planet bumi ini. Baik laki-laki maupun perempuan. Baik anak-anak maupun orang dewasa. Pendidikan kesadaran lingkungan hidup harus dilaksanakan. Bentuklah generasi yang lebih mencintai dan menjaga kehidupan ekologi bumi. Ini mungkin sebuah kerja besar. Tetapi lebih baik dari pada mempercepat kerusakan dan mengundang kiamat mendatangi planet bumi ini.
22 Agustus 2008
Perusahaan Pengelolaan Limbah Menggarap Lebih Serius Pasar Limbah Jawa Timur
Iman D. Nugroho
Perusahaan pengelolaan limbah (waste management), PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLi) menggarap lebih serius pengelolaan limbah di Jawa Timur. Dalam waktu 10 tahun, PPLi memperkirakan seluruh perusahaan di Jawa Timur akan mempercayakan pengelolaan limbahnya ke PPLi. “Progress perkembangannya adalah 10 persen/ tahun, dalam waktu 10 tahun ke depan, seluruh perusahaan akan mempercayakan pengelolaan limbahnya ke PPLi,” kata Machmud Badres, Direktur Marketing PPLi pada The Jakarta Post, Kamis (22/08/08) ini.
PPLi adalah perusahaan pengelolaan limbah yang berdiri 1994 lalu. Saham terbesar perusahaan ini dimiliki oleh Modern Asia Enviromental Holding (MAEH) sebanyak 95 persen. Sisanya, 5 persen dimiliki oleh Kementrian BUMN. Limbah industri berbahaya atau B3, adalah pasar yang digarap perusahaan ini. “Karena tidak semua perusahaan memiliki sistem pengelolaan limbah B3, karena itulah kami hadir,” kata Machmud.
Sejak berdiri hingga saat ini, perusahaan yang berpusat di Cibitung Jawa Barat ini telah dipercaya mengelola limbah oleh 1000 perusahaan di seluruh Indonesia. Mulai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, industri bahan kimia, tektile, kertas, otomotif, obat-obatan, kosmetika hingga elektronik. Sekitar 12 tahun lalu, PPLi mulai merambah pasar Jawa Timur. Dalam kurun waktu itu, sudah ada 100 perusahaan di Jawa Timur yang mempercayakan pengelolaan limbahnya ke PPLi. Jumlah itu masih tergolong kecil, mengingat di Jawa Timur ada 5000 perusahaan yang hingga saat ini tidak memiliki sistem pengolahan limbah yang memadai.
Jumlah limbah yang dihasilkan industri di Jawa Timur kurang lebih 1/3 dari limbah industri yang dihasilkan perusahaan perusahaan di Jawa Barat. Atau sekitar 666 ribu ton/tahun. Karena itulah PPLi meyakini, pihaknya akan mampu membantu perusahaan yang mempercayakan pengelolaan limbahnya pada PPLi. Untuk kebutuhan pasar limbah di Jawa Timur itu jugalah, PPLi membuka lokasi depo sampah baru di Lamongan dan di Surabaya. Depo penampungan sementara itu rencananya akan digunakan untuk menampung sampah-sampah dari perusahaan yang mempercayakan proses pengelolaan sampahnya pada PPLi.
“Pada akhir tahun ini kita akan membuka tempat penampungan sementara sampah di Jawa Timur, yakni di Lamongan dan Surabaya,” katanya. Setelah terkumpul di lokasi penampungan sementara di Lamongan dan Surabaya, limbah-limbah itu akan dibawa ke pusat pengelolaan limbah B3 PPLi di Cileungsi Jawa Barat untuk diolah. Secara sederhana, limbah yang dibawa ke Cileungsi akan diolah dengan tiga cara. Cara pertama adalah kemungkinan menjadikan limbah itu sebagai bahan bakar alternative. Bila tidak memungkinan, maka terlebih dahulu akan dilakukan penstabilan reaksi kimia, fisika dan biologi dengan proses solidisasi atau pemadatan.
Machmud menyadari, pengelolaan limbah B3 memang tidak bisa dilakukan “sendirian” oleh PPLi. Perlu ada kerjasama yang erat antara perusahaan, pemerintah dan perusahaan pengelolaan limbah. “Untuk itulah, selain melakukan pengelolaan limbah, PPLi juga melakukan berbagai pelatihan mengenai pentingnya pengelolaan limbah, law inforcement dan adanya teknologi yang mensupport penanganan limbah pabrik,” jelas Machmud.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur Bambang Catur Nusantara mengatakan meskipun di satu sisi kehadiran PPLi itu menguntungkan untuk pengelolaan limbah industri pabrik, namun secara esensial hal itu tidak melakukan perubahan. “Seharusnya, pengelolaan limbah itu adalah satu rangkaian pekerjaan pengusaha yang mendirikan perusahaan seperti yang diamanatkan UU Lingkungan Hidup,” kata Catur pada The Jakarta Post. Amanat UU Lingkungan Hidup itu tidak dengan sendirinya bisa diabaikan dengan hadirnya PPLi.
Lebih jauh, Catur mengatakan, PPLi pun memiliki kelemahan penanganan. Sebagai contoh pengelolaan limbah di Jawa Timur yang tetap saja memiliki proses pembawa limbah ke Jawa Barat. Catur khawatir ada kesalahan penanganan dalam proses transportasi limbah itu. “Masih banyak resiko yang dihasilkan saat proses ala PPLi itu dilakukan, yang paling aman adalah membangun proses pengolahan limbah di pabrik masing-masing,” katanya.
Perusahaan pengelolaan limbah (waste management), PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLi) menggarap lebih serius pengelolaan limbah di Jawa Timur. Dalam waktu 10 tahun, PPLi memperkirakan seluruh perusahaan di Jawa Timur akan mempercayakan pengelolaan limbahnya ke PPLi. “Progress perkembangannya adalah 10 persen/ tahun, dalam waktu 10 tahun ke depan, seluruh perusahaan akan mempercayakan pengelolaan limbahnya ke PPLi,” kata Machmud Badres, Direktur Marketing PPLi pada The Jakarta Post, Kamis (22/08/08) ini.
PPLi adalah perusahaan pengelolaan limbah yang berdiri 1994 lalu. Saham terbesar perusahaan ini dimiliki oleh Modern Asia Enviromental Holding (MAEH) sebanyak 95 persen. Sisanya, 5 persen dimiliki oleh Kementrian BUMN. Limbah industri berbahaya atau B3, adalah pasar yang digarap perusahaan ini. “Karena tidak semua perusahaan memiliki sistem pengelolaan limbah B3, karena itulah kami hadir,” kata Machmud.
Sejak berdiri hingga saat ini, perusahaan yang berpusat di Cibitung Jawa Barat ini telah dipercaya mengelola limbah oleh 1000 perusahaan di seluruh Indonesia. Mulai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, industri bahan kimia, tektile, kertas, otomotif, obat-obatan, kosmetika hingga elektronik. Sekitar 12 tahun lalu, PPLi mulai merambah pasar Jawa Timur. Dalam kurun waktu itu, sudah ada 100 perusahaan di Jawa Timur yang mempercayakan pengelolaan limbahnya ke PPLi. Jumlah itu masih tergolong kecil, mengingat di Jawa Timur ada 5000 perusahaan yang hingga saat ini tidak memiliki sistem pengolahan limbah yang memadai.
Jumlah limbah yang dihasilkan industri di Jawa Timur kurang lebih 1/3 dari limbah industri yang dihasilkan perusahaan perusahaan di Jawa Barat. Atau sekitar 666 ribu ton/tahun. Karena itulah PPLi meyakini, pihaknya akan mampu membantu perusahaan yang mempercayakan pengelolaan limbahnya pada PPLi. Untuk kebutuhan pasar limbah di Jawa Timur itu jugalah, PPLi membuka lokasi depo sampah baru di Lamongan dan di Surabaya. Depo penampungan sementara itu rencananya akan digunakan untuk menampung sampah-sampah dari perusahaan yang mempercayakan proses pengelolaan sampahnya pada PPLi.
“Pada akhir tahun ini kita akan membuka tempat penampungan sementara sampah di Jawa Timur, yakni di Lamongan dan Surabaya,” katanya. Setelah terkumpul di lokasi penampungan sementara di Lamongan dan Surabaya, limbah-limbah itu akan dibawa ke pusat pengelolaan limbah B3 PPLi di Cileungsi Jawa Barat untuk diolah. Secara sederhana, limbah yang dibawa ke Cileungsi akan diolah dengan tiga cara. Cara pertama adalah kemungkinan menjadikan limbah itu sebagai bahan bakar alternative. Bila tidak memungkinan, maka terlebih dahulu akan dilakukan penstabilan reaksi kimia, fisika dan biologi dengan proses solidisasi atau pemadatan.
Machmud menyadari, pengelolaan limbah B3 memang tidak bisa dilakukan “sendirian” oleh PPLi. Perlu ada kerjasama yang erat antara perusahaan, pemerintah dan perusahaan pengelolaan limbah. “Untuk itulah, selain melakukan pengelolaan limbah, PPLi juga melakukan berbagai pelatihan mengenai pentingnya pengelolaan limbah, law inforcement dan adanya teknologi yang mensupport penanganan limbah pabrik,” jelas Machmud.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur Bambang Catur Nusantara mengatakan meskipun di satu sisi kehadiran PPLi itu menguntungkan untuk pengelolaan limbah industri pabrik, namun secara esensial hal itu tidak melakukan perubahan. “Seharusnya, pengelolaan limbah itu adalah satu rangkaian pekerjaan pengusaha yang mendirikan perusahaan seperti yang diamanatkan UU Lingkungan Hidup,” kata Catur pada The Jakarta Post. Amanat UU Lingkungan Hidup itu tidak dengan sendirinya bisa diabaikan dengan hadirnya PPLi.
Lebih jauh, Catur mengatakan, PPLi pun memiliki kelemahan penanganan. Sebagai contoh pengelolaan limbah di Jawa Timur yang tetap saja memiliki proses pembawa limbah ke Jawa Barat. Catur khawatir ada kesalahan penanganan dalam proses transportasi limbah itu. “Masih banyak resiko yang dihasilkan saat proses ala PPLi itu dilakukan, yang paling aman adalah membangun proses pengolahan limbah di pabrik masing-masing,” katanya.
Sri Sultan Himbau "Eko Sexual" Untuk Melawan Kerusakan Lingkungan
Iman D. Nugroho
Gubernur DI Jogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menghimbau kepada semua pihak, terutama para pemimpin, untuk mengkampanyekan “Eko Sexual” sebagai usaha kedepan dalam mencegah kerusakan lingkungan dan mengatasi perubahan iklim (climate change) di Indonesia. Hal itu dikatakan Sultan dalam Simposium Nasional Riset dan Kebijakan Ekonomi, yang diselenggarakan Departemen Ilmu Ekonomi Fak. Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, 20-21 Agustus 2008 ini.
Ekosexual atau ekologi seksual adalah merupakan budaya tanding dari hiteroseksual. Jadi ekoseksual adalah gaya hidup secara individu (baik pria dan wanita) yang mengedepankan tindakan dan upaya-upaya yang sifatnya perduli terhadap penyelamatan lingkungan. Oleh karena itu ekoseksual merupakan “kontra” dengan hiteroseksual yaitu individu yang sadar penampilan karena ditopang oleh pola konsumtif.
”Dengan senantiasa setiap individu memikirkan dan mempertimbangkan tindakannya demi pengamanan lingkungan, kita berharap kerusakan lingkungan bisa dicegah,” kata Sri Sultan HB. Selain Sri Sultan, juga tampil sebagai pembicara adalah Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, Dr. Tjuk K. Sukiadi (Unair), Prof. Armida Alisjahbana (Univ. Padjadjaran). Sedangkan Rabu (20/8) lalu menampilkan Ir. Max Hasudungan Pohan, CES., MA (Bappenas), Dr. Suparto Widjoyo (ahli hukum lingkungan Unair), Rina Oktaviani, Ph.D (IPB), dan Drs. Ec. Bambang Eko Afiatno, ME (Unair). Simnas ini dilaksanakan dalam rangka Dies Natalis FE Unair ke-47.
Dengan bergaya hidup ekosexual, lanjut Raja Jogyakarta itu, senantiasa setiap individu akan sadar konsumsi karena ia memahami secara ekologis bahwa setiap benda atau apapun yang dieksploitasi (dipakai) selalu berbasis untuk keberlanjutan (sustainable). Ia mencontohkan gaya ekoseksual tersebut misalnya sikap hemat energi, hemat air, pemakaian benda ramah lingkungan, dan tanggap terhadap perubahan lingkungan yang lain.
Sri Sultan mengedepankan hal itu dengan dilatari oleh pengalamannya ketika wilayah yang dipimpinnya terpaksa harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk melakukan recovery pasca-gempa di sekitar Jogyakarta akhir 2006 lalu. Dari peristiwa akibat perubahan iklim semacam itulah dia sudah membuktikan bahwa dampaknya sangat berpengaruh besar terhadap pola pengelolaan perekonomian negara.
Hancurnya sektor industri dan perumahan akibat bencana sangat besar pengaruhnya
terhadap penurunan pendapatan masyarakat, penurunan PDRB, dan berlanjut pada anjloknya pertumbuhan ekonomi. Sehingga dengan penyelamatan lingkungan setidaknya akan bisa dihemat anggaran secara signifikan. Tidak jauh berbeda dengan pengalaman Sri Sultan, Bupati Sidoarjo pun menyatakan senada, bahwa dampak bencana sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian. Ia sebut sebagai dampak luapan lumpur Lapindo yang merugikan semua pihak, baik masyarakat, daerah dan pemerintah.
Prof. Armida Alisjahbana secara senada juga menyatakan demikian. Dampak kekeringan sebagai akibat dari gagalnya menjaga kelestarian hutan sebagai daya tampung sumber air sudah terbukti menurunkan hasil pertanian. Sehingga untuk mengembalikan produksi sesuai semula, atau bahkan diharapkan bisa meningkat, diperlukan usaha-usaha baru melalui eksploatasi teknologi dan modal. Misalnya untuk menyuplai air untuk kepentingan pertanian maka dibuat hujan buatan. ”Nah, daripada anggaran kita keluarkan untuk membuat hujan buatan yang biayanya mahal, lebih baik kita kembalikan reboisasi pada hutan kita sebagai daerah penyimpan air,” kata pakar ekonomi pertanian dari Unpad Bandung itu.
Gubernur DI Jogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menghimbau kepada semua pihak, terutama para pemimpin, untuk mengkampanyekan “Eko Sexual” sebagai usaha kedepan dalam mencegah kerusakan lingkungan dan mengatasi perubahan iklim (climate change) di Indonesia. Hal itu dikatakan Sultan dalam Simposium Nasional Riset dan Kebijakan Ekonomi, yang diselenggarakan Departemen Ilmu Ekonomi Fak. Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, 20-21 Agustus 2008 ini.
Ekosexual atau ekologi seksual adalah merupakan budaya tanding dari hiteroseksual. Jadi ekoseksual adalah gaya hidup secara individu (baik pria dan wanita) yang mengedepankan tindakan dan upaya-upaya yang sifatnya perduli terhadap penyelamatan lingkungan. Oleh karena itu ekoseksual merupakan “kontra” dengan hiteroseksual yaitu individu yang sadar penampilan karena ditopang oleh pola konsumtif.
”Dengan senantiasa setiap individu memikirkan dan mempertimbangkan tindakannya demi pengamanan lingkungan, kita berharap kerusakan lingkungan bisa dicegah,” kata Sri Sultan HB. Selain Sri Sultan, juga tampil sebagai pembicara adalah Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, Dr. Tjuk K. Sukiadi (Unair), Prof. Armida Alisjahbana (Univ. Padjadjaran). Sedangkan Rabu (20/8) lalu menampilkan Ir. Max Hasudungan Pohan, CES., MA (Bappenas), Dr. Suparto Widjoyo (ahli hukum lingkungan Unair), Rina Oktaviani, Ph.D (IPB), dan Drs. Ec. Bambang Eko Afiatno, ME (Unair). Simnas ini dilaksanakan dalam rangka Dies Natalis FE Unair ke-47.
Dengan bergaya hidup ekosexual, lanjut Raja Jogyakarta itu, senantiasa setiap individu akan sadar konsumsi karena ia memahami secara ekologis bahwa setiap benda atau apapun yang dieksploitasi (dipakai) selalu berbasis untuk keberlanjutan (sustainable). Ia mencontohkan gaya ekoseksual tersebut misalnya sikap hemat energi, hemat air, pemakaian benda ramah lingkungan, dan tanggap terhadap perubahan lingkungan yang lain.
Sri Sultan mengedepankan hal itu dengan dilatari oleh pengalamannya ketika wilayah yang dipimpinnya terpaksa harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk melakukan recovery pasca-gempa di sekitar Jogyakarta akhir 2006 lalu. Dari peristiwa akibat perubahan iklim semacam itulah dia sudah membuktikan bahwa dampaknya sangat berpengaruh besar terhadap pola pengelolaan perekonomian negara.
Hancurnya sektor industri dan perumahan akibat bencana sangat besar pengaruhnya
terhadap penurunan pendapatan masyarakat, penurunan PDRB, dan berlanjut pada anjloknya pertumbuhan ekonomi. Sehingga dengan penyelamatan lingkungan setidaknya akan bisa dihemat anggaran secara signifikan. Tidak jauh berbeda dengan pengalaman Sri Sultan, Bupati Sidoarjo pun menyatakan senada, bahwa dampak bencana sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian. Ia sebut sebagai dampak luapan lumpur Lapindo yang merugikan semua pihak, baik masyarakat, daerah dan pemerintah.
Prof. Armida Alisjahbana secara senada juga menyatakan demikian. Dampak kekeringan sebagai akibat dari gagalnya menjaga kelestarian hutan sebagai daya tampung sumber air sudah terbukti menurunkan hasil pertanian. Sehingga untuk mengembalikan produksi sesuai semula, atau bahkan diharapkan bisa meningkat, diperlukan usaha-usaha baru melalui eksploatasi teknologi dan modal. Misalnya untuk menyuplai air untuk kepentingan pertanian maka dibuat hujan buatan. ”Nah, daripada anggaran kita keluarkan untuk membuat hujan buatan yang biayanya mahal, lebih baik kita kembalikan reboisasi pada hutan kita sebagai daerah penyimpan air,” kata pakar ekonomi pertanian dari Unpad Bandung itu.
