Iman D. Nugroho
Secara fisik, Nerisa memang tidak berbeda dengan anak-anak seusianya. Gadis berusia sekitar tujuh tahun itu memiliki bagian tubuh yang lengkap. Hanya saja, hampir semua bagian tubuhnya lunglai, bagai tidak bertulang. Mulai leher, tangan, kaki hingga punggungnya. "Leher anak saya seperti leher ayam yang sudah dipotong, tidak bisa tegak," kata Yuni, sang ibu.
Gejala yang dialami Nerisa terjadi saat gadis itu akan masuk sekolah. Saat itu, entah mengapa Nerisa mulai kesakitan dan kejang-kejang. Dokter dari sebuah rumah sakit di Jakarta mengatakan, ada peyakit yang menyerang otak yang kemudian didiagnosa sebagai kanker otak. Karena kanker itulah, pendengaran, pengelihatan dan kemampuan motorik Nerisa mulai berkurang.
Nerisa adalah salah satu anak yang sakit karena bakteri pnemokokus yang menyerang otak. Kisah tentang Nerisa dan tujuh anak lain (enam di antaranya meninggal dunia-RED) yang menderita karena pnemokukus dijadikan salah satu materi sosialisasi Asian Strategic for Pnemococcal Disease Prevention (ASAP) Indonesia.
"Mereka hanya contoh kecil, masih banyak lagi yang lainnya," kata Prof Dr. dr. Sri Rezeki S. Hadinegoro, Divisi of Infection and Tropical Disease, Universitas Indonesia yang juga ketua ASAP Indonesia.
ASAP adalah kelompok independen di Asia yang fokus pada pencegahan infeksi bakteri pnemokokus. Ada 20 negara yang menjadi anggota kelompok ini. Indonesia adalah salah satunya. Dana yang dirilis World Health Organisation (WHO) dan Unicef menyebutkan setidaknya ada 2 juta kematian setiap tahun oleh bakteri jenis ini. Sekitar 700 ribu hingga 1 juta korban adalah balita. Di Asia Pasifik, dilaporkan ada 98 balita meninggal dunia karena penemonia setiap jam. "Kita punya masalah yang seolah-oleh terpendam, yaitu penyakit yang disebabkan oleh Pnemokokus," kata Sri.
Karena pentingnya persoalan pnemokokus itulah, ASAP hadir. Dr. Lulu Bravo Ketua College of Medicine, Universitas Manila, Philipine yang juga ASAP Filipina mengatakan, awareness pada pnemokokus di Asia Tenggara tenggolong rendah. “Karena itu harus ada upaya bersama-sama untuk membangkitkan kepedualian terhadap hal ini,” kata Lulu Bravo di Surabaya.
MENGENAL PNEMOKOKUS
Dr. Soedjatmiko, Ketua III Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia menjelaskan, ada 90-an jenis bakteri pnemokokus. Namun hanya 11 jenis yang berbahaya. Biasanya, bakteri jenis ini berada di daerah tenggorokan. “Hebatnya, meski terjangkit bakteri jenis ini, tidak ada keluhan dan tanpa gejala khusus,” kata Soedjatmiko. Justru karena itulah, pnemokokus cepat menyebar. Melalui bicara, bersin atau tertawa terbahak-bahak.
Bila pnemokokus masuk ke anak atau balita, yang kekebalannya rendah, maka bakteri itu akan berjembang jadi peneumoni. Bukan tidak mungkin, anak berkembang dalam darah dan bisa mencapai otak bisa. Anak tersebut akan menderita maningitis atau radang otak. “Juga bis amenjadi pnemoni atau radang paru yang ditandai dengan batuk dan sesak napas,” jelas Soedjatmiko.
Yang paling parah, bila menyebar melalui darah berkembang ke otak, maka akan terjadi radang selaput otak dengan tanda-tanda sakit kepala, muntah, gelisah, sampai koma. Soedjatmiko mencatat, angka kematian karena hal ini mencapai 30 persen. “Di Mataram, angka kematiannya mencapai 45 persen. Kalau toh sembuh, maka anak itu tidak bisa bergerak dan bicara, tidak cerdas,” katanya. Nerisa, adalah salah satu contohnya. Yang harus juga diperhatikan, kata Soedjatmiko, pnemoni adalah pembunuh terbesar bila dibanding AIDS, diare, TBC, malaria atau campak.
Di indonesia, pnemoni memang bukan hal baru. Seja tahun tahun 1976, penyakit yang disebabkan oleh pnemokokus sudah banyak ditemukan. Saat ini, penyakit jenis ini diperkirakan akan semakin meningkat. Lantaran kekebalan pada antibiotik juga meningkat. Data menyebutkan sejak 1990, antibiotik di beberapa negara seperti India, Singapura, Malaysia, China, Taiwan, Hongkong hingga Australia memiliki kekelan antibiotik yang tinggi. Kalau sudah seperti itu, maka pengobatan dengan cara apapun akan melambat.
MELAWAN PNEMOKOKUS
Seperti halnya penyakit yang lain, upaya pencegahan pnemokokus lebih baik dari pada pengobatannya. Hal yang dikatakan Prof. Iqbal Ahmad Memon, dokter Civil Hospital, Karachi, Pakistan. “Bagaimana pun pencegahan lebih bagus dari pengobatan,” kata Iqbal Ahmad Memon di Surabaya. Selain pemberian air susu ibu (IBU) ekslusif, nutrisi dan gizi yang baik dan seimbang bisa memperkecil menguatnya pnemokokus. Lantaran kekebalan bayi secara alamiah bisa meningkat.
Juga, membersihkan lingkungan dari berbagai polusi. Terutama polisi asap kendaraan dan asap rokok. Dua hal terakhir itu bisa mempercepat terjadinya invensi saluran pernapasan atas yang membuat pnemokokus cepat berkembang. Kebiasaan menitipkan bayi di tempat penitipan anak, pun bisa berbahaya. Di kota seperti Jakarta, setidaknya bayi yang dititipkan selama 8 jam/hari. Yang tidak kalah penting adalah prilaku sehat. Semisal membiasakan memakai masker saat batuk, hingga tidak mencium bayi mouth to mouth.
“Pencegahan terakhir dengan memberikan vaksin,” kata Iqbal. Vaksin, katanya, bisa sedikit demi sedikit menghilangkan penyakit, karena penyakit tidak diberi kesempatan untuk berkembang dalam tubuh yang sudah imun dengan penyakit tertentu karena vaksin. Vaksin cacar dan vaksin Folio misalnya, adalah contohnya.
Di AS, vaksinasi pnemokokus rutin diberikan. Hasilnya luar biasa. Jumlah penderita pnemokokus pada anak usia 1-3 tahun, menurun drastis. Di negara Paman Sam itu, vaksi pnemokokus dimasukkan dalam imuniasi wajib pada balita. Sementara di Indonesia, tidak seperti itu. Program nasional imunisasi hanya memasukkan tujuh jenis imunisasi wajib. Polio, Hepatitis, Campak, Difteri, Pertusis, Tetanus dan BCG.
Itupun masih berhadapan dengan penolakan di beberapa kawasan. Beberapa pemimpin agama di Madura misalnya, masih menolak imunisasi karena proses pembuatannya dari babi dan pangkreas kera. Bagi muslim, hal itu tergolong haram. Di luar hal itu, persoalan besarnya biaya menjadi salah satu alasan.
Di Indonesia, untuk vaksi pnemokokus lengkap dibutuhkan setidaknya Rp.600 ribu. Bisa dibayangkan, untuk 22,8 juta anak di Indonesia, setidaknya pemerintah perlu setidaknya Rp.1 T lebih. “Karena itu, perlu hitungan secara cermat bila pemerintah anak memasukkan pnemokokus sebagai program imunisasi nasional,” kata Prof Dr. dr. Sri Rezeki S. Hadinegoro, Divisi of Infection and Tropical Disease, Universitas Indonesia yang juga ketua ASAP Indonesia.
Namun, Prof. Sri lebih menekankan, persoalan biaya setidaknya tidak dilihat menjadi salah satu masalah. Yang lebih penting adalah kepedulian. Perlu dilihat, apakah vaksin ada dan aman untuk digunakan pada bayi di Indonesia atau tidak. “Kalau harga yang dipikirkan lebih dahulu, maka program itu akan berhenti di tengah jalan,” katanya. Harus dilihat data dan evek pada anak-anak. Lalu dilihat apakah faksin ada, aman dan mungkin tidak.
Satu-satunya vaksin yang digunakan untuk pnemokokus adalah Pnemococcal Sccharide Conjugated Vaccine atau PCV-7. Vaksin ini adalah vaksin yang aman digunakan pada bayi dan anak-anak. Selama ini ada 17 negara, termasuk Inggris Raya, AS, Australia dan Prancis yang menggunakan PCV-7. Akankah Indonesia memasukan PCV-7 dalam salah satu program imuniasi nasional? “Kita masih berusaha untuk itu,” kata Prof. Sri.
08 Juli 2008
Menkes Kembali Kritik WHO Soal Flu Burung
Press Release
Tak banyak perempuan Indonesia yang pemberani. Jika dulu kita mengenal RA Kartini, di masa ini Indonesia memiliki asset bangsa luar biasa. Dialah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K). Tak berlebihan jika Dr. Siti Fadilah disebut sebagai perempuan pemberani. Sebab berkat gebrakannya yang kontroversial, dia berhasil mereformasi kebijakan WHO yang sudah banyak memunculkan ketidakadilan, terutama bagi negara berkembang. Dalam acara bedah buku karyanya yang berjudul “Saatnya Dunia Berubah,
Tangan Tuhan Dibalik Virus Flu Burung”, Siti Fadilah mengungkapkan keprihatinannya terhadap tidak transparannya WHO (organisasi kesehatan dunia) dalam menanggapi kasus flu burung. Bedah buku yang dibuka Wakil Rektor III Unair, Prof. Soetjipto, dr., MS., PhD itu digelar di Ruang Garuda Mukti lantai V Gedung Rektorat Universitas Airlangga kemarin, Menkes juga menjelaskan perjuangannya mendobrak ketidaktransparanan WHO dalam mengelola data sequencing virus H5N1.
Menurut dia, terdapat banyak ketidakadilan yang WHO lakukan dalam kasus ini. Diantaranya adalah ketidakadilan WHO dalam mengatur pendistribusian obat-obatan pada keadaan outbreak dan virus sharing yang sangat tidak adil. “Satu hal lagi yang membuat saya marah adalah ketika WHO menyimpulkan klaster yang terjadi di Tanah Karo adalah suatu kejadian penularan antar manusia. Bagaimana bisa organisasi global seperti WHO yang memiliki banyak ahli epidemologi membuat keseimpulan segegabah itu,”jelas Siti Fadilah.
Menurut Siti Fadilah, berita tentang penularan flu burung secara langsung dari manusia ke manusia itu tidak benar. Sebab jika benar, maka korban yang pertama adalah tenaga kesehatan yang merawat mereka. Dan mungkin kematian di daerah korban akan sangat banyak, bisa mencapai puluhan bahkan ribuan orang. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Lembaga Eijkman yang berhasil melakukan sequencing specimen virus H5N1 dari Tanah Karo.
Akibat perisitiwa tersebut, Siti Fadilah pun segera meluncurkan aksi protes keras terhadap WHO. Ia menilai seharusnya masalah tersebut didiskusikan terlebih dahulu sebelum memberi kesimpulan kepada media internasional. Tak hanya itu, Siti Fadilah pun sangat menyayangkan ketidaktransparanan yang dilakukan WHO terhadap distribusi obat Tamiflu. Negara-negara kaya seperti Amerika Serikat menjadikan Tamiflu sebagai stockpiling padahal negara-negara kaya itu tidak mengalami pandemi flu burung. Sehingga pada saat Indonesia dan negara-negara
lain yang terkena kasus flu burung membutuhkan, di pasaran obat ini tidak dijumpai.
Ketidakadilan itu tidak berhenti disitu saja. “Saya sangat heran ketika mendengar para ilmuwan di dunia tidak semuanya bisa mengakses data sequencing DNA H5N1 yang disimpan di WHO CC. Data yang disimpan di WHO CC ternyata disimpan di Los Alamos, sebuah laboratorium yang berada di bawah Kementerian Energi Amerika Serikat,” ungkap Siti. Laboratorium inilah yang dulunya pernah merancang bom atom Hiroshima. Akibatnya informasi ilmiah itu hanya dikuasai oleh sedikit peneliti saja.
Menghadapi ketidaktransparanan tersebut, Menkes merancang serangkaian aksi. Tanggal 8 Agustus 2006 sejarah dunia mencatat Indonesia menggugat ketidaktransparanan data sequencing tersebut dengan cara mengirim data ke Gene Bank. Awalnya data yang dikirim Indonesia tersebut hanya disimpan di WHO saja. Gebrakan ini pun disambut gembira oleh para ilmuwan seluruh dunia. Semenjak gebrakan yang dilakukan tersebut, laboratorium Los Alamos kabarnya telah ditutup. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan data sequencing virus-virus yang pernah dikirim ke WHO CC tidak diketahui.
Buku tulisan Menkes tersebut juga dibedah oleh empat panelis, yaitu Prof. Rika Subarniati, dr. SKM., Dr.Teguh Sylvaranto,dr,Sp.An KIC; Dr. J.F.Palilingan,dr.SpP(K) dan Drs. Bagong Suyanto, Msi, semuanya dari Universitas Airlangga. Antusiasme peserta terhadap kegigihan Menteri Kesehatan memperjuangkan transparansi WHO telihat cukup tinggi. Di akhir pidatonya Menkes
kelahiran Solo ini mengatakan bahwa saat ini langkah yang harus dilakukan bangsa Indonesia adalah memperkuat kedaulatan. “Hanya negara berdaulat yang mampu menghapus ketidakadilan di muka bumi ini,” tegas menteri.
Tak banyak perempuan Indonesia yang pemberani. Jika dulu kita mengenal RA Kartini, di masa ini Indonesia memiliki asset bangsa luar biasa. Dialah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K). Tak berlebihan jika Dr. Siti Fadilah disebut sebagai perempuan pemberani. Sebab berkat gebrakannya yang kontroversial, dia berhasil mereformasi kebijakan WHO yang sudah banyak memunculkan ketidakadilan, terutama bagi negara berkembang. Dalam acara bedah buku karyanya yang berjudul “Saatnya Dunia Berubah,
Tangan Tuhan Dibalik Virus Flu Burung”, Siti Fadilah mengungkapkan keprihatinannya terhadap tidak transparannya WHO (organisasi kesehatan dunia) dalam menanggapi kasus flu burung. Bedah buku yang dibuka Wakil Rektor III Unair, Prof. Soetjipto, dr., MS., PhD itu digelar di Ruang Garuda Mukti lantai V Gedung Rektorat Universitas Airlangga kemarin, Menkes juga menjelaskan perjuangannya mendobrak ketidaktransparanan WHO dalam mengelola data sequencing virus H5N1.
Menurut dia, terdapat banyak ketidakadilan yang WHO lakukan dalam kasus ini. Diantaranya adalah ketidakadilan WHO dalam mengatur pendistribusian obat-obatan pada keadaan outbreak dan virus sharing yang sangat tidak adil. “Satu hal lagi yang membuat saya marah adalah ketika WHO menyimpulkan klaster yang terjadi di Tanah Karo adalah suatu kejadian penularan antar manusia. Bagaimana bisa organisasi global seperti WHO yang memiliki banyak ahli epidemologi membuat keseimpulan segegabah itu,”jelas Siti Fadilah.
Menurut Siti Fadilah, berita tentang penularan flu burung secara langsung dari manusia ke manusia itu tidak benar. Sebab jika benar, maka korban yang pertama adalah tenaga kesehatan yang merawat mereka. Dan mungkin kematian di daerah korban akan sangat banyak, bisa mencapai puluhan bahkan ribuan orang. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Lembaga Eijkman yang berhasil melakukan sequencing specimen virus H5N1 dari Tanah Karo.
Akibat perisitiwa tersebut, Siti Fadilah pun segera meluncurkan aksi protes keras terhadap WHO. Ia menilai seharusnya masalah tersebut didiskusikan terlebih dahulu sebelum memberi kesimpulan kepada media internasional. Tak hanya itu, Siti Fadilah pun sangat menyayangkan ketidaktransparanan yang dilakukan WHO terhadap distribusi obat Tamiflu. Negara-negara kaya seperti Amerika Serikat menjadikan Tamiflu sebagai stockpiling padahal negara-negara kaya itu tidak mengalami pandemi flu burung. Sehingga pada saat Indonesia dan negara-negara
lain yang terkena kasus flu burung membutuhkan, di pasaran obat ini tidak dijumpai.
Ketidakadilan itu tidak berhenti disitu saja. “Saya sangat heran ketika mendengar para ilmuwan di dunia tidak semuanya bisa mengakses data sequencing DNA H5N1 yang disimpan di WHO CC. Data yang disimpan di WHO CC ternyata disimpan di Los Alamos, sebuah laboratorium yang berada di bawah Kementerian Energi Amerika Serikat,” ungkap Siti. Laboratorium inilah yang dulunya pernah merancang bom atom Hiroshima. Akibatnya informasi ilmiah itu hanya dikuasai oleh sedikit peneliti saja.
Menghadapi ketidaktransparanan tersebut, Menkes merancang serangkaian aksi. Tanggal 8 Agustus 2006 sejarah dunia mencatat Indonesia menggugat ketidaktransparanan data sequencing tersebut dengan cara mengirim data ke Gene Bank. Awalnya data yang dikirim Indonesia tersebut hanya disimpan di WHO saja. Gebrakan ini pun disambut gembira oleh para ilmuwan seluruh dunia. Semenjak gebrakan yang dilakukan tersebut, laboratorium Los Alamos kabarnya telah ditutup. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan data sequencing virus-virus yang pernah dikirim ke WHO CC tidak diketahui.
Buku tulisan Menkes tersebut juga dibedah oleh empat panelis, yaitu Prof. Rika Subarniati, dr. SKM., Dr.Teguh Sylvaranto,dr,Sp.An KIC; Dr. J.F.Palilingan,dr.SpP(K) dan Drs. Bagong Suyanto, Msi, semuanya dari Universitas Airlangga. Antusiasme peserta terhadap kegigihan Menteri Kesehatan memperjuangkan transparansi WHO telihat cukup tinggi. Di akhir pidatonya Menkes
kelahiran Solo ini mengatakan bahwa saat ini langkah yang harus dilakukan bangsa Indonesia adalah memperkuat kedaulatan. “Hanya negara berdaulat yang mampu menghapus ketidakadilan di muka bumi ini,” tegas menteri.
06 Juli 2008
Pilgub Jatim Mulai Menuai Sengketa
Iman D. Nugroho
Rangkaian proses Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur yang digelar Minggu (6/06/08) ini, mulai menuai sengketa. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jawa Timur menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim telah salah meregulasi Pilgub. Hasilnya, ada beberapa amanat UU yang tidak bisa dilaksanakan. "Ini semua salah KPU Jatim," kata Ketua Paswaslu Jatim, Sri Sugeng Prijatmoko.
Salah satu item yang dipersoalkan adalah pelaksanaan kampanye hari pertama. Kampanye hari pertama Pilgub Jatim dilaksanakan di berbagai tempat. Kofifah Indar Parawansa-Mudjiono misalnya, melakukan jalan sehat dengan masyarakat Tulungagung (Zona A). Calon PKB Ahmady-Soehartono menggelar pasar murah dan bertemu dengan korban lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo (Zona E).
Calon PDIP Sutjipto-Ridwan Hisjam fokus pada wilayah nelayan Muncar di Banyuwangi (Zona C), dan calon Partai Demokrat-PAN menggelar rapat akbar di Pamekasan, Madura (Zona D). Pasangan yang diusung Golkar, Soenarjo-Ali Maschan Moesa tidak memanfaatkan kampanye hari pertama di Zona B, melainkan justru memilih ke Zona A, yang seharusnya menjadi jatah pasangan Kofifah Indar Parawansa.
Apa yang dilakukan psangan Soenarjo-Ali Maschan Moesa itu menurut Ketua Paswaslu Jatim Sri Sugeng Prijatmoko, melanggar aturan. KPU Jatim, kata Sugeng sudah membagi zona kampanye untuk menghindarkan adanya bentrok massa. Zona A adalah daerah Ngawi dan sekitarnya, Zona B melingkupi Tuban dan sekitarnya, Zona C berada di Banyuwangi dan sekitarnya, Zona D di Pulau Madura dan Zona E mencakup daerah sekitar Surabaya. "Tapi yang dilakukan oleh Soenarjo-Ali Maschan berada di luar zona yang dijadwalkan," kata Sugeng.
Selain pelanggaran zona, Panwaslu Jatim juga mempersoalkan pelaksanaan kampanye hari pertama yang jenisnya beragam. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemilu, kampanye hari pertama adalah penyampaian visi dan misi kandidat di depan Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur. "Itu adalah amanat UU Pemilu dan Peraturan Pemerintah, tapi justru KPU Jatim yang melanggarnya, dengan mengizinkan dilakukannya kampanye di banyak tempat pada hari pertama," kata Sugeng.
Pelanggaran ketiga adalah tidak diserahkannya jumlah sumbangan dan asal sumbangan dari pihak ketiga untuk kandidat calon gubernur. Aturannya, penyerahan jumlah sumbangan diserahkan setidaknya dua hari sebelum pelaksanaan kampanye. Namun, hingga saat ini, tidak seorang pun dari kandidat calon gubernur yang sudah menyerahkan asal uang yang mereka pakai dalam kampanye. "Akan bisa dilihat asal uang yang digunakan kampanye," kata Sugeng. Lagi-lagi, KPU Jatim seakan meanggap aturan hukum itu tidak ada, dan mengabaikannya.
Namun, KPU Jatim justru membenarkan hal itu. Arief Budiman dari KPU Jatim menjelaskan, zona kampanye yang diatur KPU Jatim itu hanya sebatas zona kampanye Rapat Umum yang mendatangkan massa yang sangat banyak. Di luar rapat umum, kata Arief, bisa dilakukan di mana saja. Terlebih, masa kampanye sangat pendek, KPU Jatim memberikan toleransi bagi kandidat pilgub untuk berkampanye di luar zona.
Menyangkut kampanye hari pertama yang seharusnya adalah penyampaian visi dan misi, Arief berpendapat, hal itu ditetapkan karena KPU Jatim menghormati peraturan DPRD Jawa Timur yang menyebutkan DPRD Jatim tidak akan melakukan rapat paripurna di hari libur. "Kami menghormati DPRD Jawa Timur, untuk itulah, hari pertama kampanye yang jatuh pada hari Minggu ditetapkan bukan penyampaian visi dan misi, bari pada hari kedua, pada Senin ini, visi-misi baru dilakukan," katanya. Sementara menyangkut dilaporkannya sumber keuangan, Arief memilih untuk tidak berkomentar.
Ketua Paswaslu Jatim, Sri Sugeng Prijatmoko menjelaskan, apapun alasan KPU Jatim, yang pasti KPU Jatim telah dengan sadar melanggar UU Pemilu. Sayangnya, tambah Sugeng, Panwaslu Jatim tidak memiliki daya untuk meluruskan hal itu. "Regulasi pilkada sepenuhnya ada pada KPU Jatim, pelanggaran yang dilakukan kandidat seharusnya bisa membuat kandidat itu disanksi, apakah KPU Jatim bersedia mensanksi kandidat pilgub? Yang pasti, Panwaslu akan mencacat semua pelanggaran ini," tanya Sugeng.***
Jadwal Kampanye Pilgub Jatim.
Rangkaian proses Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur yang digelar Minggu (6/06/08) ini, mulai menuai sengketa. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jawa Timur menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim telah salah meregulasi Pilgub. Hasilnya, ada beberapa amanat UU yang tidak bisa dilaksanakan. "Ini semua salah KPU Jatim," kata Ketua Paswaslu Jatim, Sri Sugeng Prijatmoko.
Salah satu item yang dipersoalkan adalah pelaksanaan kampanye hari pertama. Kampanye hari pertama Pilgub Jatim dilaksanakan di berbagai tempat. Kofifah Indar Parawansa-Mudjiono misalnya, melakukan jalan sehat dengan masyarakat Tulungagung (Zona A). Calon PKB Ahmady-Soehartono menggelar pasar murah dan bertemu dengan korban lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo (Zona E).
Calon PDIP Sutjipto-Ridwan Hisjam fokus pada wilayah nelayan Muncar di Banyuwangi (Zona C), dan calon Partai Demokrat-PAN menggelar rapat akbar di Pamekasan, Madura (Zona D). Pasangan yang diusung Golkar, Soenarjo-Ali Maschan Moesa tidak memanfaatkan kampanye hari pertama di Zona B, melainkan justru memilih ke Zona A, yang seharusnya menjadi jatah pasangan Kofifah Indar Parawansa.
Apa yang dilakukan psangan Soenarjo-Ali Maschan Moesa itu menurut Ketua Paswaslu Jatim Sri Sugeng Prijatmoko, melanggar aturan. KPU Jatim, kata Sugeng sudah membagi zona kampanye untuk menghindarkan adanya bentrok massa. Zona A adalah daerah Ngawi dan sekitarnya, Zona B melingkupi Tuban dan sekitarnya, Zona C berada di Banyuwangi dan sekitarnya, Zona D di Pulau Madura dan Zona E mencakup daerah sekitar Surabaya. "Tapi yang dilakukan oleh Soenarjo-Ali Maschan berada di luar zona yang dijadwalkan," kata Sugeng.
Selain pelanggaran zona, Panwaslu Jatim juga mempersoalkan pelaksanaan kampanye hari pertama yang jenisnya beragam. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemilu, kampanye hari pertama adalah penyampaian visi dan misi kandidat di depan Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur. "Itu adalah amanat UU Pemilu dan Peraturan Pemerintah, tapi justru KPU Jatim yang melanggarnya, dengan mengizinkan dilakukannya kampanye di banyak tempat pada hari pertama," kata Sugeng.
Pelanggaran ketiga adalah tidak diserahkannya jumlah sumbangan dan asal sumbangan dari pihak ketiga untuk kandidat calon gubernur. Aturannya, penyerahan jumlah sumbangan diserahkan setidaknya dua hari sebelum pelaksanaan kampanye. Namun, hingga saat ini, tidak seorang pun dari kandidat calon gubernur yang sudah menyerahkan asal uang yang mereka pakai dalam kampanye. "Akan bisa dilihat asal uang yang digunakan kampanye," kata Sugeng. Lagi-lagi, KPU Jatim seakan meanggap aturan hukum itu tidak ada, dan mengabaikannya.
Namun, KPU Jatim justru membenarkan hal itu. Arief Budiman dari KPU Jatim menjelaskan, zona kampanye yang diatur KPU Jatim itu hanya sebatas zona kampanye Rapat Umum yang mendatangkan massa yang sangat banyak. Di luar rapat umum, kata Arief, bisa dilakukan di mana saja. Terlebih, masa kampanye sangat pendek, KPU Jatim memberikan toleransi bagi kandidat pilgub untuk berkampanye di luar zona.
Menyangkut kampanye hari pertama yang seharusnya adalah penyampaian visi dan misi, Arief berpendapat, hal itu ditetapkan karena KPU Jatim menghormati peraturan DPRD Jawa Timur yang menyebutkan DPRD Jatim tidak akan melakukan rapat paripurna di hari libur. "Kami menghormati DPRD Jawa Timur, untuk itulah, hari pertama kampanye yang jatuh pada hari Minggu ditetapkan bukan penyampaian visi dan misi, bari pada hari kedua, pada Senin ini, visi-misi baru dilakukan," katanya. Sementara menyangkut dilaporkannya sumber keuangan, Arief memilih untuk tidak berkomentar.
Ketua Paswaslu Jatim, Sri Sugeng Prijatmoko menjelaskan, apapun alasan KPU Jatim, yang pasti KPU Jatim telah dengan sadar melanggar UU Pemilu. Sayangnya, tambah Sugeng, Panwaslu Jatim tidak memiliki daya untuk meluruskan hal itu. "Regulasi pilkada sepenuhnya ada pada KPU Jatim, pelanggaran yang dilakukan kandidat seharusnya bisa membuat kandidat itu disanksi, apakah KPU Jatim bersedia mensanksi kandidat pilgub? Yang pasti, Panwaslu akan mencacat semua pelanggaran ini," tanya Sugeng.***
Jadwal Kampanye Pilgub Jatim.
Kantong Massa Menjadi Tujuan Kampanye Pertama Cagub Jatim
Iman D Nugroho
Kampanye pertama kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur digelar Minggu (6/06/08) ini. Tidak ada yang baru dalam sistem kampanye kali ini. Masing-masing kandidat memilih langsung mendekati massa pemilih di kantong-kantong pendukung, dengan rapat akbar, jalan sehat dan pasar murah.
Calon 12 partai kecil, Kofifah Indar Parawansa-Mudjiono menemani masyarakat Tulungagung dengan melaksanakan jalan sehat, sementara calon PKB Ahmady-Soehartono menggelar pasar murah di Surabaya. Calon PDIP Sutjipto-Ridwan Hisjam fokus pada wilayah nelayan Muncar di Banyuwangi, dan calon Partai Demokrat-PAN menggelar rapat akbar di Pamekasan, Madura. Pasangan yang diusung Golkar, Soenarjo-Ali Maschan Moesa tidak memanfaatkan kampanye hari pertama ini.
Arief Budiman dari KPU Jawa Timur mengatakan, kampanye yang dijadwalkan KPU Jatim sepenuhnya hak cagub-cawagub. "Kalau ada yang tidak memanfaatkan, ya tidak apa-apa," katanya pada The Post. Untuk menghindari bentrokan dan meratanya pelaksanaan kampanye di Jawa Timur, KPU Jatim membagi Jawa Timur dalam lima wilayah kampanye.
Pada kampanye hari pertama ini, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jawa Timur belum menemukan adanya pelanggaran. Seperti black campaign, money politics dll. Senin (7/06/08) besok, semua kandidat pilgub Jawa Timur akan menyampaikan visi dan misi di depan DPRD Jawa Timur di kantor DPRD Jawa Timur di Surabaya.
Kampanye pertama kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur digelar Minggu (6/06/08) ini. Tidak ada yang baru dalam sistem kampanye kali ini. Masing-masing kandidat memilih langsung mendekati massa pemilih di kantong-kantong pendukung, dengan rapat akbar, jalan sehat dan pasar murah.
Calon 12 partai kecil, Kofifah Indar Parawansa-Mudjiono menemani masyarakat Tulungagung dengan melaksanakan jalan sehat, sementara calon PKB Ahmady-Soehartono menggelar pasar murah di Surabaya. Calon PDIP Sutjipto-Ridwan Hisjam fokus pada wilayah nelayan Muncar di Banyuwangi, dan calon Partai Demokrat-PAN menggelar rapat akbar di Pamekasan, Madura. Pasangan yang diusung Golkar, Soenarjo-Ali Maschan Moesa tidak memanfaatkan kampanye hari pertama ini.
Arief Budiman dari KPU Jawa Timur mengatakan, kampanye yang dijadwalkan KPU Jatim sepenuhnya hak cagub-cawagub. "Kalau ada yang tidak memanfaatkan, ya tidak apa-apa," katanya pada The Post. Untuk menghindari bentrokan dan meratanya pelaksanaan kampanye di Jawa Timur, KPU Jatim membagi Jawa Timur dalam lima wilayah kampanye.
Pada kampanye hari pertama ini, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jawa Timur belum menemukan adanya pelanggaran. Seperti black campaign, money politics dll. Senin (7/06/08) besok, semua kandidat pilgub Jawa Timur akan menyampaikan visi dan misi di depan DPRD Jawa Timur di kantor DPRD Jawa Timur di Surabaya.
05 Juli 2008
Netter Meminta FPI Dibubarkan
Iman D. Nugroho
Pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI) adalah salah satu pilihan netter pengakses IDDAILY untuk menyelesaikan kasus penyerangan anggota FPI pada massa AKKBB di Monas beberapa waktu lalu. Hal itulah hasil polling di IDDAILY dengan pertanyaan: Bagaimana Seharusnya Menyelesaikan Kasus Penyerangan Oleh FPI?
Netter yang meminta FPI dibubarkan itu adalah 17 suara atau 48 persen dari seluruh suara sebanyak 35 suara. Selain meminta FPI dibubarkan, netter IDDAILY juga meminta polisi mengusut kasus itu. Jumlah suara untuk pengusutan kasus sebanyak 16 suara atau 34 persen. Sementara netter juga memilih untuk membiarkan saja FPI tanpa dilakukan tindakan apapun, sebanyak 5 suara atau 14 persen. Sisanya, 3 suara atau 8 persen, memilih untuk menyelesaikan dengan cara "lain". Sayangnya, tidak disebutkan bagaimana cara lain yang dimaksud.
Penyerangan FPI ke AKKBB saat ini sudah diusut oleh polisi. Beberapa pentolan FPI, seperti Habib Riziek Syihab dan Munarman, ditahan dan terus diperiksa. Penyerangan ini sempat diwarnai dengan munculnya video seorang yang diduga sebagai anggota AKKBB yang mengacungkan pistol. Meski belakangan, sosok itu diakui sebagai anggota polisi yang sedang membawa senjata api mainan. Juga, gambar Munarman yang diduga sedang mencekik salah satu anggota AKKBB, yang ternyata anggota FPI sendiri.
Pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI) adalah salah satu pilihan netter pengakses IDDAILY untuk menyelesaikan kasus penyerangan anggota FPI pada massa AKKBB di Monas beberapa waktu lalu. Hal itulah hasil polling di IDDAILY dengan pertanyaan: Bagaimana Seharusnya Menyelesaikan Kasus Penyerangan Oleh FPI?
Netter yang meminta FPI dibubarkan itu adalah 17 suara atau 48 persen dari seluruh suara sebanyak 35 suara. Selain meminta FPI dibubarkan, netter IDDAILY juga meminta polisi mengusut kasus itu. Jumlah suara untuk pengusutan kasus sebanyak 16 suara atau 34 persen. Sementara netter juga memilih untuk membiarkan saja FPI tanpa dilakukan tindakan apapun, sebanyak 5 suara atau 14 persen. Sisanya, 3 suara atau 8 persen, memilih untuk menyelesaikan dengan cara "lain". Sayangnya, tidak disebutkan bagaimana cara lain yang dimaksud.
Penyerangan FPI ke AKKBB saat ini sudah diusut oleh polisi. Beberapa pentolan FPI, seperti Habib Riziek Syihab dan Munarman, ditahan dan terus diperiksa. Penyerangan ini sempat diwarnai dengan munculnya video seorang yang diduga sebagai anggota AKKBB yang mengacungkan pistol. Meski belakangan, sosok itu diakui sebagai anggota polisi yang sedang membawa senjata api mainan. Juga, gambar Munarman yang diduga sedang mencekik salah satu anggota AKKBB, yang ternyata anggota FPI sendiri.
