Iman D. Nugroho
Stasiun televisi Metro TV menjadi stasiun televisi yang paling dipercaya siaran beritanya dengan perolehan suara 25 persen dari 74 voter. Hal itu yang tampak dalam polling ID Daily bertema Siaran Televisi yang Paling Dipercaya siaran Beritanya. Disusul oleh RCTI dan SCTV yang berada di urutan ke dua dengan perolehan suara seimbang, 17 persen. Diurutan ketiga, publik memilih Trans7, dengan perolehan suara 12 persen.
Urutan keempat diduduki TVRI dan Trans TV yang memperoleh 8 persen suara. Di bawahnya, urutan ke lima bertengger TV One dan Kabel TV dengan perolehan 4 persen suara. Sementara Indosiar, Global TV, ANTV dan stasiun televisi lokal diurutan ke-6 dengan 2 persen suara. Paling bawah, stasiun televisi TPI. Tidak ada suara yang memilih stasiun TV ini.
Menariknya, dalam kolom "tidak ada", terdapat 10 persen suara. Lebih besar dari kolom "pilih semua" yang hanya memperoleh 6 persen suara. Apakah berarti jumlah orang yang sama sekali tidak percaya stasiun televisi menunjukkan meningkatnya kekritisan masyarakat atas siaran televisi? Entahlah.
Urutan Selengkapnya:
1. Metro TV : 25 persen
2. RCTI dan SCTV : 17 persen
3. Trans7 : 12 persen
4. TVRI dan Trans TV : 4 persen
5. Indosiar, Global TV dan TV Lokal: 2 persen
6. TPI : 0 persen
*Polling selanjutnya akan mencari penyelesaikan terbaik soal agama-agama di Indonesia yang dianggap "menyimpang".
30 April 2008
29 April 2008
NU Jatim Serukan Jaga Ketentraman Dalam Penanganan Ahmadiyah
Iman D. Nugroho
Meskipun setuju dengan keputusan pemerintah yang menganggap ajaran Ahmadiyah tidak sesuai ajaran Islam, namun Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU) Jawa Timur secara tegas menyatakan tidak setuju dengan tindakan anarkhis terhadap Ahmadiyah. NU Jawa Timur menghimbau semua pihak untuk menjaga ketentraman masyarakat.
Hal itu dikatakan Wakil Syuriah PWNU Jatim KH. Abdurrahman Navis pada The Jakarta Post, Selasa (29/04/08) di Surabaya. "NU Jatim memperdulikan ketentraman masyarakat, tidak membenarkan membakar masjid, jangan sampai terjadi di Jawa Timur," kata KH. Abdurrahman Navis. Penyelesaian yang paling baik, kata KH. Abdurrahman Navis adalah dengan berdialog. Dalam dialog itu, kata Navis, NU sebisa mungkin akan mengajak jemaah Ahmadiyah untuk kembali lagi kepada ajaran Islam yang benar. "Semuanya akan selesai dengan dialog yang baik pula," katanya.
Seperti yang diberitakan The Jakarta Post, tindakan brutal dilakukan Forum Komunikasi Jemaah Al Mubalighin, SUkabumi. Yakni membakar masjid milik Ahmadiyah di desa Parakan Salak, Sukabumi, Jawa Barat, Senin (28/04/08) lalu. Tindakan itu dilakukan setelah Pemerintah melalui Bakor Pakem didukung Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran yang tidak sesuai dengan Islam.
Tindakan pembakaran masjid itu, kata KH. Abdurrahman Navis tidak bisa dibenarkan. Disamping tidak manusiawi, pembakaran masjid juga tidak mampu menyelesaikan masalah utamanya. "Masih ada cara-cara yang manusiawi yang bisa dilakukan untuk menangani Ahmadiyah, tidak dengan membakar masjid seperti itu, jangan sampai peristiwa serupa terjadi di Jawa Timur," kata KH. Abdurrahman Navis.
Sementara itu, Ma'sum Ahmad dari Ahmadiyah Surabaya mengatakan, berbagai reaksi masyarakat pada organisasi keagamaan tempatnya bernaung tidak akan membuat warga Ahmadiyah untuk membalas. Ahmadiyah memilih untuk bersabar sekaligus cooling down. Kegiatan-kegiatan rutin seperti pengajian dan pertemuan jemaah Ahmadiyah yang biasa dilakukan, untuk sementara ditiadakan. "Kami hanya akan melakukan sholat berjamaah saja, tanpa pengajian-pengajian seperti yang kami lakukan sebelumnya," kata Ma'sum pada The Post.
Warga Ahmadiyah di seluruh Jawa Timur, kata Ma'sum percaya bahwa kepolisian Jawa Timur bisa melindungi mereka dari aksi massa yang mungkin akan terjadi. Selasa ini misalnya, perwakilan dari Polda Jawa Timur menggelar pertemuan dengan Ahmadiyah Surabaya untuk meyakinkan warga Ahmadiyah atas perlindungan yang diberikan polisi. "Kami percaya, polisi akan melindungi jemaah Ahmadiyah dari tindakan-tindakan anarkhis," katanya.
Ma'sum mengungkapkan, semua reaksi masyarakat atas ajarannya, termasuk dari NU, dipandang sebagai masukan yang baik. Namun tidak lantas membuat jemaah Ahmadiyah akan keluar dari organisasi dan merubah diri. "Semua adalah masukan yang baik, kami di Ahmadiyah Surabaya masih menunggu keputusan Ahmadiyah Jakarta," kata Ma'sum.
Meskipun setuju dengan keputusan pemerintah yang menganggap ajaran Ahmadiyah tidak sesuai ajaran Islam, namun Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU) Jawa Timur secara tegas menyatakan tidak setuju dengan tindakan anarkhis terhadap Ahmadiyah. NU Jawa Timur menghimbau semua pihak untuk menjaga ketentraman masyarakat.
Hal itu dikatakan Wakil Syuriah PWNU Jatim KH. Abdurrahman Navis pada The Jakarta Post, Selasa (29/04/08) di Surabaya. "NU Jatim memperdulikan ketentraman masyarakat, tidak membenarkan membakar masjid, jangan sampai terjadi di Jawa Timur," kata KH. Abdurrahman Navis. Penyelesaian yang paling baik, kata KH. Abdurrahman Navis adalah dengan berdialog. Dalam dialog itu, kata Navis, NU sebisa mungkin akan mengajak jemaah Ahmadiyah untuk kembali lagi kepada ajaran Islam yang benar. "Semuanya akan selesai dengan dialog yang baik pula," katanya.
Seperti yang diberitakan The Jakarta Post, tindakan brutal dilakukan Forum Komunikasi Jemaah Al Mubalighin, SUkabumi. Yakni membakar masjid milik Ahmadiyah di desa Parakan Salak, Sukabumi, Jawa Barat, Senin (28/04/08) lalu. Tindakan itu dilakukan setelah Pemerintah melalui Bakor Pakem didukung Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran yang tidak sesuai dengan Islam.
Tindakan pembakaran masjid itu, kata KH. Abdurrahman Navis tidak bisa dibenarkan. Disamping tidak manusiawi, pembakaran masjid juga tidak mampu menyelesaikan masalah utamanya. "Masih ada cara-cara yang manusiawi yang bisa dilakukan untuk menangani Ahmadiyah, tidak dengan membakar masjid seperti itu, jangan sampai peristiwa serupa terjadi di Jawa Timur," kata KH. Abdurrahman Navis.
Sementara itu, Ma'sum Ahmad dari Ahmadiyah Surabaya mengatakan, berbagai reaksi masyarakat pada organisasi keagamaan tempatnya bernaung tidak akan membuat warga Ahmadiyah untuk membalas. Ahmadiyah memilih untuk bersabar sekaligus cooling down. Kegiatan-kegiatan rutin seperti pengajian dan pertemuan jemaah Ahmadiyah yang biasa dilakukan, untuk sementara ditiadakan. "Kami hanya akan melakukan sholat berjamaah saja, tanpa pengajian-pengajian seperti yang kami lakukan sebelumnya," kata Ma'sum pada The Post.
Warga Ahmadiyah di seluruh Jawa Timur, kata Ma'sum percaya bahwa kepolisian Jawa Timur bisa melindungi mereka dari aksi massa yang mungkin akan terjadi. Selasa ini misalnya, perwakilan dari Polda Jawa Timur menggelar pertemuan dengan Ahmadiyah Surabaya untuk meyakinkan warga Ahmadiyah atas perlindungan yang diberikan polisi. "Kami percaya, polisi akan melindungi jemaah Ahmadiyah dari tindakan-tindakan anarkhis," katanya.
Ma'sum mengungkapkan, semua reaksi masyarakat atas ajarannya, termasuk dari NU, dipandang sebagai masukan yang baik. Namun tidak lantas membuat jemaah Ahmadiyah akan keluar dari organisasi dan merubah diri. "Semua adalah masukan yang baik, kami di Ahmadiyah Surabaya masih menunggu keputusan Ahmadiyah Jakarta," kata Ma'sum.
27 April 2008
Istana Gebang Dijual Sayang, Tapi Diabaikan
Iman D. Nugroho
Rencana keluarga Proklamator RI Ir. Soekarno menjual Istana Gebang di Blitar, Jawa Timur, menuai reaksi. Bahkan, Presiden SBY pun secara khusus meminta Menpora Adyaksa Dault turun gunung untuk menyelesaikannya. Padahal sebelumnya, tidak ada secuil pun perhatian diberikan pemerintah kepada kediaman Soekarno semasa kecil itu.
Seminggu ini, Istana Gebang di Kota Blitar, Jawa Timur banyak dibicarakan. Bukan karena nilai sejarah yang melekat pada bangunan tempat Proklamator Ir. Soekarno dilahirkan itu, namun terpicu rencana keluarga besar Proklamator RI yang akan menjual bangunan dan tanah seluas 1,5 Ha di Jl. Sultan Agung 59 ini. "Saya memang bukan anak biologis Soekarno, tapi saya anak ideologis Soekarno, dan saya keberatan dengan rencana penjualan itu," kata Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Adhyaksa Dault.
SEJARAH ISTANA GEBANG
Istana Gebang adalah sebutan untuk rumah tempat kelahiran Proklamator RI Ir.Soekarno 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Di rumah inilah, Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai membesarkan Kusno Sosrodihardjo atau Soekarno hingga remaja. Sampai kemudian, tokoh yang akrab dipanggil Bung Karno itu pindah ke rumah Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto di Surabaya untuk sekolah di Hoogere Burger School (H.B.S.).
Sejak Bung Karno pergi, rumah itu didiami oleh Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai, kakak perempuan Soekamini bersama suaminya Puguh. Beserta empat orang anaknya, Sukoyono, Soeyoso, Sukartini dan Hari. Hampir setiap ada waktu luang, Soekarno yang sudah menjadi tokoh nasional, mengunjungi keluarganya di Blitar. "Seperti yang tampak dalam foto ini, Bung Karno mengunjungi ibunya," kata Dhimas Aryo Putro, cicit Soekamini yang kini menjadi penjaga Istana Gebang. Dalam foto itu, Bung Karno berpose dengan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai dan Soekamini.
Selama Bung Karno berkuasa menjadi presiden, Istana Gebang menjadi salah satu tempat konsolidasi politik. Sudah tidak terhitung, berapa kali pertemuan politik digelar di tempat ini. Selain itu, Balai Kesenian yang terletak di samping bangunan utama Istana Gebang menjadi tempat berkesenian warga sekitar. "Istana Gebang adalah rumah rakyat, semua orang bisa masuk ke sini," kata Dhimas.
Kondisi mulai berubah ketika iklim politik nasional memanas pada tahun 1965. dan memposisikan Bung Karno sebagai salah "tokoh kunci". Istana Gebang pun sepi. Hanya keluarga dan kerabat saja yang "berani" menginjakkan kaki di sana. Hingga akhirnya Bung Karno menutup mata diusia 69 tahun pada 21 Juni 1970. Istana Gebang hanya menjadi tempat wisata sejarah.
Waktu berjalan. Meski tidak lagi ada aktivitas politik, namun aura Istana Gebang belum hilang. Setiap Juni, selain Makam Soekarno, tempat ini menjadi salah satu lokasi perayaan Hari Ulang tahun (Haul) Soekarno. Aura politik itu juga yang membuat Islan, salah satu abdi dalem penjaga Istana Gebang terpilih menjadi Wakil Rakyat di DPRD Jawa Timur dari PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2004.
RENCANA PENJUALAN
Rencana penjualan Istana Gebang mulai mencuat pertengahan April 2008 lalu. Ketika itu, sebuah situs internet memuat rencana keluarga menjual Istana Gebang. "Iklan di internet itu dibuat oleh salah satu cucu ibu Soekarmini," kata sumber The Post dari kalangan kerabat Bung Karno. Awalnya, berita itu hanya dianggap angin lalu, sampai akhirnya dua cucu Soekarmini, Retno Triani dan Bambang Sukaputra mengirim surat ke Walikota Blitar Djarot Syaiful Hidayat perihal penjualan Istana Gebang.
Mengapa Istana Gebang dijual? Sumber The Jakarta Post menyebutkan, penjualan Istana Gebang dipicu oleh beberapa hal. Diantaranya, tidak adanya kepeduian pemerintah atas bangunan sejarah itu. Sejak Istana Gebang dianggap memiliki nilai sejarah, baru tahun 2001 Pemerintah Kota Blitar mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Walikota tentang Istana Gebang sebagai Cagar Budaya. "Selama ini, Istana Gebang dianggap tidak ada, tidak pernah diurus oleh pemerintah," kata sumber The Post.
Tidak ada sepeser pun bantuan pemerintah kepada pemeliharaan Istana Gebang. Selama ini, uang pemeliharaan berasal dari dana sukarela pengunjung Istana Gebang. Setiap bulan, rata-rata uang yang didapat sebesar Rp.2 juta. Setelah dibagi masing-masing Rp.300 ribu pada abdi dalem, baru sisanya, Rp.800 ribu digunakan untuk membayar semua kebutuhan Istana Gebang.
"Uang hanya diberikan pemerintah ketika ada acara Haul Bung Karno, itupun uang kegiatan, bukan uang pemeliharaan," kata sumber The Post. Tak heran, bila Istana Gebang tidak terurus. Banyak kerusakan di sana-sini karena tidak adanya dana. Sebuah lukisan Bung Karno berukuran besar pun harus ditambal dengan isolasi karena sobek di beberapa bagian. Karena tidak adanya perhatian itu juga, Istana Gebang pun berubah menjadi lokasi berpacaran muda-mudi kasmaran dan mabuk-mabukan di malam hari.
Persoalan lain adalah adanya empat Abdi Dalem yang mendiami lokasi Istana Gebang. Abdi Dalem yang menurut sumber The Post tidak membawa "nilai lebih" bagi Istana Gebang itu cenderung membuat keluarga Soekarno sebagai pengelola terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk membayar mereka. "Karena Istana Gebang dikelola dengan biaya pribadi, hal itu memberatkan, apalagi pemerintah tidak mengurusnya, muncul ide dari keluarga untuk menjual bangunan ini," kata sumber The Post.
PEMERINTAH TERSENGAT
Kabar penjualan Istana Gebang menyengat Pemerintah SBY di Jakarta. Apalagi, ketika sebuah media massa di Jakarta memberitakan rencana seorang pengusaha asal Malaysia siap membeli istana dengan sembilan ruangan itu dengan harga Rp. 50 miliar. Sumber The Post menyebutkan Presiden SBY sempat meminta Menpora Adhyaksa Dault untuk pergi menemui Walikota Blitar Djarot Syaiful Hidayat untuk menyerahkan surat keberatan atas penjualan Istana Gebang. Meski informasi itu dibantah Adhyaksa. "Tidak ada surat itu, saya belum berkomunikasi dengan Presiden SBY," kata Adhyaksa pada The Post.
Meski demikian, Adhyaksa menyatakan dirinya dan seluruh anak bangsa Indonesia memiliki perasaan yang sama, yakni keberatan atas rencana dijualnya Istana Gebang. Mantan Ketua KNPI ini berencana menggelar aksi penggalangan dana bersama artis sinetron. Dana yang terkumpul akan dibuat membeli Istana Gebang, dan kemudian menyerahkannya ke pemerintah untuk dikelola. "Hanya pemerintah yang berhak mengelola, karena nilai sejarah yang dimiliki Istana Gebang," katanya.
Walikota Blitar Djarot Syaiful HIdayat mengungkapkan, rencana penjualan Istana Gebang hanya disetujui oleh dua dari 11 cucu Soekarmini. Dua cucu yang dimaksud adalah Retno Triani dan Bambang Sukaputra. Keputusan Retno yang merupakan Dosen di Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Jakarta dan Bambang yang dokter di Surabaya itu, menurut Djarot, hanya keputusan sepihak. "Saya sudah bertemu dengan cucu tertua (Satria Sukananda, anak dari Sukoyono), dan saya tahu, hal itu cuma keinginan dua orang saja," kata Jarot pada The Post.
Masyarakat Blitar, kata Djarot pun akan bersama-sama "menggagalkan" proses jual beli Istana Gebang dengan membentuk Yayasan Penyelamat Istana Gebang di Blitar. Rencananya, yayasan ini akan membuka rekening untuk sumbangan uang yang digunakan untuk membeli Istana Gebang. Tidak hanya itu, Djarot akan meminta Departemen Agraria untuk tidak mengeluarkan surat pengalihan kepemilikan Istana Gebang kepada siapapun.
Rencana keluarga Proklamator RI Ir. Soekarno menjual Istana Gebang di Blitar, Jawa Timur, menuai reaksi. Bahkan, Presiden SBY pun secara khusus meminta Menpora Adyaksa Dault turun gunung untuk menyelesaikannya. Padahal sebelumnya, tidak ada secuil pun perhatian diberikan pemerintah kepada kediaman Soekarno semasa kecil itu.Seminggu ini, Istana Gebang di Kota Blitar, Jawa Timur banyak dibicarakan. Bukan karena nilai sejarah yang melekat pada bangunan tempat Proklamator Ir. Soekarno dilahirkan itu, namun terpicu rencana keluarga besar Proklamator RI yang akan menjual bangunan dan tanah seluas 1,5 Ha di Jl. Sultan Agung 59 ini. "Saya memang bukan anak biologis Soekarno, tapi saya anak ideologis Soekarno, dan saya keberatan dengan rencana penjualan itu," kata Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Adhyaksa Dault.
SEJARAH ISTANA GEBANG
Istana Gebang adalah sebutan untuk rumah tempat kelahiran Proklamator RI Ir.Soekarno 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Di rumah inilah, Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai membesarkan Kusno Sosrodihardjo atau Soekarno hingga remaja. Sampai kemudian, tokoh yang akrab dipanggil Bung Karno itu pindah ke rumah Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto di Surabaya untuk sekolah di Hoogere Burger School (H.B.S.).
Sejak Bung Karno pergi, rumah itu didiami oleh Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai, kakak perempuan Soekamini bersama suaminya Puguh. Beserta empat orang anaknya, Sukoyono, Soeyoso, Sukartini dan Hari. Hampir setiap ada waktu luang, Soekarno yang sudah menjadi tokoh nasional, mengunjungi keluarganya di Blitar. "Seperti yang tampak dalam foto ini, Bung Karno mengunjungi ibunya," kata Dhimas Aryo Putro, cicit Soekamini yang kini menjadi penjaga Istana Gebang. Dalam foto itu, Bung Karno berpose dengan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai dan Soekamini.
Selama Bung Karno berkuasa menjadi presiden, Istana Gebang menjadi salah satu tempat konsolidasi politik. Sudah tidak terhitung, berapa kali pertemuan politik digelar di tempat ini. Selain itu, Balai Kesenian yang terletak di samping bangunan utama Istana Gebang menjadi tempat berkesenian warga sekitar. "Istana Gebang adalah rumah rakyat, semua orang bisa masuk ke sini," kata Dhimas.
Kondisi mulai berubah ketika iklim politik nasional memanas pada tahun 1965. dan memposisikan Bung Karno sebagai salah "tokoh kunci". Istana Gebang pun sepi. Hanya keluarga dan kerabat saja yang "berani" menginjakkan kaki di sana. Hingga akhirnya Bung Karno menutup mata diusia 69 tahun pada 21 Juni 1970. Istana Gebang hanya menjadi tempat wisata sejarah.
Waktu berjalan. Meski tidak lagi ada aktivitas politik, namun aura Istana Gebang belum hilang. Setiap Juni, selain Makam Soekarno, tempat ini menjadi salah satu lokasi perayaan Hari Ulang tahun (Haul) Soekarno. Aura politik itu juga yang membuat Islan, salah satu abdi dalem penjaga Istana Gebang terpilih menjadi Wakil Rakyat di DPRD Jawa Timur dari PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2004.
RENCANA PENJUALAN
Rencana penjualan Istana Gebang mulai mencuat pertengahan April 2008 lalu. Ketika itu, sebuah situs internet memuat rencana keluarga menjual Istana Gebang. "Iklan di internet itu dibuat oleh salah satu cucu ibu Soekarmini," kata sumber The Post dari kalangan kerabat Bung Karno. Awalnya, berita itu hanya dianggap angin lalu, sampai akhirnya dua cucu Soekarmini, Retno Triani dan Bambang Sukaputra mengirim surat ke Walikota Blitar Djarot Syaiful Hidayat perihal penjualan Istana Gebang.
Mengapa Istana Gebang dijual? Sumber The Jakarta Post menyebutkan, penjualan Istana Gebang dipicu oleh beberapa hal. Diantaranya, tidak adanya kepeduian pemerintah atas bangunan sejarah itu. Sejak Istana Gebang dianggap memiliki nilai sejarah, baru tahun 2001 Pemerintah Kota Blitar mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Walikota tentang Istana Gebang sebagai Cagar Budaya. "Selama ini, Istana Gebang dianggap tidak ada, tidak pernah diurus oleh pemerintah," kata sumber The Post.
Tidak ada sepeser pun bantuan pemerintah kepada pemeliharaan Istana Gebang. Selama ini, uang pemeliharaan berasal dari dana sukarela pengunjung Istana Gebang. Setiap bulan, rata-rata uang yang didapat sebesar Rp.2 juta. Setelah dibagi masing-masing Rp.300 ribu pada abdi dalem, baru sisanya, Rp.800 ribu digunakan untuk membayar semua kebutuhan Istana Gebang.
"Uang hanya diberikan pemerintah ketika ada acara Haul Bung Karno, itupun uang kegiatan, bukan uang pemeliharaan," kata sumber The Post. Tak heran, bila Istana Gebang tidak terurus. Banyak kerusakan di sana-sini karena tidak adanya dana. Sebuah lukisan Bung Karno berukuran besar pun harus ditambal dengan isolasi karena sobek di beberapa bagian. Karena tidak adanya perhatian itu juga, Istana Gebang pun berubah menjadi lokasi berpacaran muda-mudi kasmaran dan mabuk-mabukan di malam hari.
Persoalan lain adalah adanya empat Abdi Dalem yang mendiami lokasi Istana Gebang. Abdi Dalem yang menurut sumber The Post tidak membawa "nilai lebih" bagi Istana Gebang itu cenderung membuat keluarga Soekarno sebagai pengelola terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk membayar mereka. "Karena Istana Gebang dikelola dengan biaya pribadi, hal itu memberatkan, apalagi pemerintah tidak mengurusnya, muncul ide dari keluarga untuk menjual bangunan ini," kata sumber The Post.
PEMERINTAH TERSENGAT
Kabar penjualan Istana Gebang menyengat Pemerintah SBY di Jakarta. Apalagi, ketika sebuah media massa di Jakarta memberitakan rencana seorang pengusaha asal Malaysia siap membeli istana dengan sembilan ruangan itu dengan harga Rp. 50 miliar. Sumber The Post menyebutkan Presiden SBY sempat meminta Menpora Adhyaksa Dault untuk pergi menemui Walikota Blitar Djarot Syaiful Hidayat untuk menyerahkan surat keberatan atas penjualan Istana Gebang. Meski informasi itu dibantah Adhyaksa. "Tidak ada surat itu, saya belum berkomunikasi dengan Presiden SBY," kata Adhyaksa pada The Post.
Meski demikian, Adhyaksa menyatakan dirinya dan seluruh anak bangsa Indonesia memiliki perasaan yang sama, yakni keberatan atas rencana dijualnya Istana Gebang. Mantan Ketua KNPI ini berencana menggelar aksi penggalangan dana bersama artis sinetron. Dana yang terkumpul akan dibuat membeli Istana Gebang, dan kemudian menyerahkannya ke pemerintah untuk dikelola. "Hanya pemerintah yang berhak mengelola, karena nilai sejarah yang dimiliki Istana Gebang," katanya.
Walikota Blitar Djarot Syaiful HIdayat mengungkapkan, rencana penjualan Istana Gebang hanya disetujui oleh dua dari 11 cucu Soekarmini. Dua cucu yang dimaksud adalah Retno Triani dan Bambang Sukaputra. Keputusan Retno yang merupakan Dosen di Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Jakarta dan Bambang yang dokter di Surabaya itu, menurut Djarot, hanya keputusan sepihak. "Saya sudah bertemu dengan cucu tertua (Satria Sukananda, anak dari Sukoyono), dan saya tahu, hal itu cuma keinginan dua orang saja," kata Jarot pada The Post.
Masyarakat Blitar, kata Djarot pun akan bersama-sama "menggagalkan" proses jual beli Istana Gebang dengan membentuk Yayasan Penyelamat Istana Gebang di Blitar. Rencananya, yayasan ini akan membuka rekening untuk sumbangan uang yang digunakan untuk membeli Istana Gebang. Tidak hanya itu, Djarot akan meminta Departemen Agraria untuk tidak mengeluarkan surat pengalihan kepemilikan Istana Gebang kepada siapapun.
24 April 2008
Wong Cilik Menuntut Hak Tanah
Press Release
Tanah merupakan aset yang paling berharga dari masyarakat desa sehingga tanah menjadi kebutuhan yang sangat penting guna memenuhi kebutuhan kehidupan yang berlangsung setiap hari.
Sebagaimana adanya perselisihan antara warga eks Desa Sendi Pacet Mojokerto dengan Perhutani. Dimana perhutani masih mendasarkan pada pada bukti Boschwezen tentang ganti kerugian terhadap Desa Sendi pada B. No.1-1931 tanggal 21 Nopember 1931 dan B. No. 3 – 1932 tanggal 10 Nopember 1932 seluas 68,24 Ha. Merupakan warisan dari Pemerintah Kolonial Belanda diklaim menjadi salah satu bentuk nasionalisasi aset-aset penjajah kembali menjadi aset negara dan digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini, semestinya diikuti oleh kebijakan Perhutani yang turut pula mempertimbangkan kepentingan dan nasib masyarakat yang mempunyai milik atas tanah tersebut.
Perselisihan hak antara warga eks Desa Sendi Pacet Mojokerto dengan Perhutani sudah ditindak lanjuti DPRD Mojokerto dengan membentuk Panitia Khusus yang bertugas menyelidiki dan memberikan kesimpulan atas status Desa Sendi, berdasarkan laporan Panitia Khusus DPRD Mojokerto yang tertuang dalam saran menyatakan kepada Bupati Mojokerto untuk menindaklanjuti kepada pemerintah pusat supaya menetapkan kebijakan pengembalian terhadap tanah eks desa Sendi Pacrt Mojokerto sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhitung selambat-lambatnya satu bulan setelah rekomendasi dikeluarkan.
Panitia Khusus DPRD Mojokerto juga menyarankan kepada Ketua DPRD Mojokerto untuk segera menyelesaikan permasalahan sengketa dengan jalan musyawarah dengan pihak terkait, agar Perhutani segera mencabut laporan kepada pihak Polres Mojokerto terkait kriminalisasi terhadap warga.
Berdasarkan hasil laporan yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD tertuang bahwa selambat-lambatnya selama satu bulan Bupati Mojokerto harus menindaklanjuti permasalahan tersebut, tetapi sampai hari ini Bupati Mojokerto tidak melakukan hal tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, maka kami Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indoensia (YLBHI) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya – Jawa Timur dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Timur mendesak dan menunut agar pemenuhan hak atas tanah bagi masyarakat wong cilik segera diwujudkan, hal-hal itu kami tujukan pada:
1. Pimipnan DPRD Mojokerto untuk mendesak kepada Bupati Mojokerto agar secepatnya menindaklanjuti hasil laporan Panitia khusus DPRD Mojokerto;
2. Pimpinan DPRD Mojokerto untuk mendesak kepada Perhutani Kab Mojokerto untuk segera mencabut laporan kepada Polres Mojokerto terkait kriminalisasi warga;
3. Bupati Mojokerto untuk segera mengambil tindakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Rekomendasi DPRD mojokerto untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut;
4. Departemen Kehutanan Republik Indonesia cq. Perhutani Kab. Mojokerto segera melepaskan tanah;
Surabaya, 24 April 2008
Hormat Kami,
LEMBAGA BANTUAN HUKUM WAHANA LINGKUNGAN HIDUP
(LBH) SURABAYA – JAWA TIMUR (WALHI) JAWA TIMUR
Tanah merupakan aset yang paling berharga dari masyarakat desa sehingga tanah menjadi kebutuhan yang sangat penting guna memenuhi kebutuhan kehidupan yang berlangsung setiap hari.
Sebagaimana adanya perselisihan antara warga eks Desa Sendi Pacet Mojokerto dengan Perhutani. Dimana perhutani masih mendasarkan pada pada bukti Boschwezen tentang ganti kerugian terhadap Desa Sendi pada B. No.1-1931 tanggal 21 Nopember 1931 dan B. No. 3 – 1932 tanggal 10 Nopember 1932 seluas 68,24 Ha. Merupakan warisan dari Pemerintah Kolonial Belanda diklaim menjadi salah satu bentuk nasionalisasi aset-aset penjajah kembali menjadi aset negara dan digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini, semestinya diikuti oleh kebijakan Perhutani yang turut pula mempertimbangkan kepentingan dan nasib masyarakat yang mempunyai milik atas tanah tersebut.
Perselisihan hak antara warga eks Desa Sendi Pacet Mojokerto dengan Perhutani sudah ditindak lanjuti DPRD Mojokerto dengan membentuk Panitia Khusus yang bertugas menyelidiki dan memberikan kesimpulan atas status Desa Sendi, berdasarkan laporan Panitia Khusus DPRD Mojokerto yang tertuang dalam saran menyatakan kepada Bupati Mojokerto untuk menindaklanjuti kepada pemerintah pusat supaya menetapkan kebijakan pengembalian terhadap tanah eks desa Sendi Pacrt Mojokerto sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhitung selambat-lambatnya satu bulan setelah rekomendasi dikeluarkan.
Panitia Khusus DPRD Mojokerto juga menyarankan kepada Ketua DPRD Mojokerto untuk segera menyelesaikan permasalahan sengketa dengan jalan musyawarah dengan pihak terkait, agar Perhutani segera mencabut laporan kepada pihak Polres Mojokerto terkait kriminalisasi terhadap warga.
Berdasarkan hasil laporan yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD tertuang bahwa selambat-lambatnya selama satu bulan Bupati Mojokerto harus menindaklanjuti permasalahan tersebut, tetapi sampai hari ini Bupati Mojokerto tidak melakukan hal tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, maka kami Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indoensia (YLBHI) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya – Jawa Timur dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Timur mendesak dan menunut agar pemenuhan hak atas tanah bagi masyarakat wong cilik segera diwujudkan, hal-hal itu kami tujukan pada:
1. Pimipnan DPRD Mojokerto untuk mendesak kepada Bupati Mojokerto agar secepatnya menindaklanjuti hasil laporan Panitia khusus DPRD Mojokerto;
2. Pimpinan DPRD Mojokerto untuk mendesak kepada Perhutani Kab Mojokerto untuk segera mencabut laporan kepada Polres Mojokerto terkait kriminalisasi warga;
3. Bupati Mojokerto untuk segera mengambil tindakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Rekomendasi DPRD mojokerto untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut;
4. Departemen Kehutanan Republik Indonesia cq. Perhutani Kab. Mojokerto segera melepaskan tanah;
Surabaya, 24 April 2008
Hormat Kami,
LEMBAGA BANTUAN HUKUM WAHANA LINGKUNGAN HIDUP
(LBH) SURABAYA – JAWA TIMUR (WALHI) JAWA TIMUR
Sekarang Jamannya e-Paper
Press Release
Universitas Airlangga melakukan terobosan terbaru dibidang IT. Bidang Direktorat Sistem Informasi (DSI) Universitas Airlangga Rabu (23/4) ini melaunching e-paper bagi seluruh SMA di Jawa Timur.
Direktur Sistem Informasi Unair, dr Dripa Sjabana, M.Kes didampingi Sekretaris Universitas Airlangga Dr. Imam Mustofa, M.Kes, drh saat membuka launching e-paper di gedung Rektorat kampus C Jl. Mulyorejo mengungkapkan e-paper yang dilaunching Unair merupakan yang pertama di Indonesia. Yang menarik, kata dia, nantinya e-paper ini akan diresmikan pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Auditorium Universitas Airlangga pada 12 Mei 2008 yang dihadiri oleh Presiden SBY.
"Unair adalah pelopor e-paper di Jawa Timur," katanya didepan 30 Guru dari 30 SMA di Jawa Timur.
Menurut dia, e-paper sebenarnya mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis di kalangan siswa SMA menuju terwujudnya masyarakat belajar (learning society). Mengapa demikian? Karena minat membaca anak didik khususnya di kalangan SMA masih rendah. Padahal minat baca yang tinggi akan berdampak kepada peningkatan kualitas penulisan dan penelitian yang berkualitas.
Dalam jangka pendek, lanjut dia, e-paper ini hanya sebatas untuk mendokumentasikan tulisan hasil penelitian dan karya ilmiah anak bangsa namun sebenarnya e-paper ini dapat meningkatkan mutu lulusan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Menjawab pertanyaan salah seorang guru tentang manfaat e-paper bagi sekolah? Menurut Dripa dalam jangka panjang e-paper ini sebenarnya dapat digunakan sebagai media promosi bagi sekolah. Terutama bila sekolah tersebut sangat sulit melakukan promosi di media cetak, mengingat kompetisi di masing-masing sekolah sangat tajam.
"Kalau sekolah yang dekat dengan kota mungkin mudah, beda dengan sekolah yang berada di pinggiran. Media ini dapat dijadikan media promosi bagi sekolah," jelas Dripa.
E-paper ini kata Dripa juga dapat dijadikan penilai kelulusan. Misalnya dalam PMDK Prestasi, guru kesulitan menentukan siswa yang masuk dalam peringkat lima besar karena nilainya siswanya sama. Maka tulisan siswa dalam e-paper ini dapat dijadikan filter. Dengan demikian sekolah dapat meningkatkan kualitas kelulusannya.
Bagi PTN, dengan peringkat atau nilai kelulusan yang semakin baik maka PTN juga semakin meningkatkan kualitas kelulusannya. Keuntungan lainnya, kata dia, e-paper dapat dilihat pada enggine search misalnya seperti google.com. Artinya paper ilmiah dari para siswa SMA tersebut sudah diakses oleh seluruh dunia.
Menjawab pertanyaan apa keuntungan bagi Unair menurut Dripa secara siginifikan tidak ada keuntungan bagi Unair karena program ini adalah salah satu dari Universitas Social Responsibility (USR) atau tanggungjawab sosial Unair kepada masyarakat.
"Keuntungan kita hanya imej, karena ada program ini atau tidak ada kita membayar hosting juga sekitar Rp 200 juta-an," jelasnya.
E-paper kata dia mempunyai misi sebagai pelopor media dalam meningkatkan kreativitas murid dan guru untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermoral melalui karya tulis ilmiah dan populer. Apalagi, lanjut dia Diknas sudah mempelopori Jaringan Pendidikan Nasional sehingga diharapkan program ini dapat membantu Diknas dalam mengembangkan kualitas pendidikan di tingkat Pendidikan Dasar Menengah dan Umum (dikmenum).
Universitas Airlangga melakukan terobosan terbaru dibidang IT. Bidang Direktorat Sistem Informasi (DSI) Universitas Airlangga Rabu (23/4) ini melaunching e-paper bagi seluruh SMA di Jawa Timur.
Direktur Sistem Informasi Unair, dr Dripa Sjabana, M.Kes didampingi Sekretaris Universitas Airlangga Dr. Imam Mustofa, M.Kes, drh saat membuka launching e-paper di gedung Rektorat kampus C Jl. Mulyorejo mengungkapkan e-paper yang dilaunching Unair merupakan yang pertama di Indonesia. Yang menarik, kata dia, nantinya e-paper ini akan diresmikan pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Auditorium Universitas Airlangga pada 12 Mei 2008 yang dihadiri oleh Presiden SBY.
"Unair adalah pelopor e-paper di Jawa Timur," katanya didepan 30 Guru dari 30 SMA di Jawa Timur.
Menurut dia, e-paper sebenarnya mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis di kalangan siswa SMA menuju terwujudnya masyarakat belajar (learning society). Mengapa demikian? Karena minat membaca anak didik khususnya di kalangan SMA masih rendah. Padahal minat baca yang tinggi akan berdampak kepada peningkatan kualitas penulisan dan penelitian yang berkualitas.
Dalam jangka pendek, lanjut dia, e-paper ini hanya sebatas untuk mendokumentasikan tulisan hasil penelitian dan karya ilmiah anak bangsa namun sebenarnya e-paper ini dapat meningkatkan mutu lulusan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Menjawab pertanyaan salah seorang guru tentang manfaat e-paper bagi sekolah? Menurut Dripa dalam jangka panjang e-paper ini sebenarnya dapat digunakan sebagai media promosi bagi sekolah. Terutama bila sekolah tersebut sangat sulit melakukan promosi di media cetak, mengingat kompetisi di masing-masing sekolah sangat tajam.
"Kalau sekolah yang dekat dengan kota mungkin mudah, beda dengan sekolah yang berada di pinggiran. Media ini dapat dijadikan media promosi bagi sekolah," jelas Dripa.
E-paper ini kata Dripa juga dapat dijadikan penilai kelulusan. Misalnya dalam PMDK Prestasi, guru kesulitan menentukan siswa yang masuk dalam peringkat lima besar karena nilainya siswanya sama. Maka tulisan siswa dalam e-paper ini dapat dijadikan filter. Dengan demikian sekolah dapat meningkatkan kualitas kelulusannya.
Bagi PTN, dengan peringkat atau nilai kelulusan yang semakin baik maka PTN juga semakin meningkatkan kualitas kelulusannya. Keuntungan lainnya, kata dia, e-paper dapat dilihat pada enggine search misalnya seperti google.com. Artinya paper ilmiah dari para siswa SMA tersebut sudah diakses oleh seluruh dunia.
Menjawab pertanyaan apa keuntungan bagi Unair menurut Dripa secara siginifikan tidak ada keuntungan bagi Unair karena program ini adalah salah satu dari Universitas Social Responsibility (USR) atau tanggungjawab sosial Unair kepada masyarakat.
"Keuntungan kita hanya imej, karena ada program ini atau tidak ada kita membayar hosting juga sekitar Rp 200 juta-an," jelasnya.
E-paper kata dia mempunyai misi sebagai pelopor media dalam meningkatkan kreativitas murid dan guru untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermoral melalui karya tulis ilmiah dan populer. Apalagi, lanjut dia Diknas sudah mempelopori Jaringan Pendidikan Nasional sehingga diharapkan program ini dapat membantu Diknas dalam mengembangkan kualitas pendidikan di tingkat Pendidikan Dasar Menengah dan Umum (dikmenum).
