Istana Gebang Dijual Sayang, Tapi Diabaikan

Iman D. Nugroho

Rencana keluarga Proklamator RI Ir. Soekarno menjual Istana Gebang di Blitar, Jawa Timur, menuai reaksi. Bahkan, Presiden SBY pun secara khusus meminta Menpora Adyaksa Dault turun gunung untuk menyelesaikannya. Padahal sebelumnya, tidak ada secuil pun perhatian diberikan pemerintah kepada kediaman Soekarno semasa kecil itu.


Seminggu ini, Istana Gebang di Kota Blitar, Jawa Timur banyak dibicarakan. Bukan karena nilai sejarah yang melekat pada bangunan tempat Proklamator Ir. Soekarno dilahirkan itu, namun terpicu rencana keluarga besar Proklamator RI yang akan menjual bangunan dan tanah seluas 1,5 Ha di Jl. Sultan Agung 59 ini. "Saya memang bukan anak biologis Soekarno, tapi saya anak ideologis Soekarno, dan saya keberatan dengan rencana penjualan itu," kata Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Adhyaksa Dault.

SEJARAH ISTANA GEBANG

Istana Gebang adalah sebutan untuk rumah tempat kelahiran Proklamator RI Ir.Soekarno 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Di rumah inilah, Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai membesarkan Kusno Sosrodihardjo atau Soekarno hingga remaja. Sampai kemudian, tokoh yang akrab dipanggil Bung Karno itu pindah ke rumah Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto di Surabaya untuk sekolah di Hoogere Burger School (H.B.S.).

Sejak Bung Karno pergi, rumah itu didiami oleh Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai, kakak perempuan Soekamini bersama suaminya Puguh. Beserta empat orang anaknya, Sukoyono, Soeyoso, Sukartini dan Hari. Hampir setiap ada waktu luang, Soekarno yang sudah menjadi tokoh nasional, mengunjungi keluarganya di Blitar. "Seperti yang tampak dalam foto ini, Bung Karno mengunjungi ibunya," kata Dhimas Aryo Putro, cicit Soekamini yang kini menjadi penjaga Istana Gebang. Dalam foto itu, Bung Karno berpose dengan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai dan Soekamini.

Selama Bung Karno berkuasa menjadi presiden, Istana Gebang menjadi salah satu tempat konsolidasi politik. Sudah tidak terhitung, berapa kali pertemuan politik digelar di tempat ini. Selain itu, Balai Kesenian yang terletak di samping bangunan utama Istana Gebang menjadi tempat berkesenian warga sekitar. "Istana Gebang adalah rumah rakyat, semua orang bisa masuk ke sini," kata Dhimas.

Kondisi mulai berubah ketika iklim politik nasional memanas pada tahun 1965. dan memposisikan Bung Karno sebagai salah "tokoh kunci". Istana Gebang pun sepi. Hanya keluarga dan kerabat saja yang "berani" menginjakkan kaki di sana. Hingga akhirnya Bung Karno menutup mata diusia 69 tahun pada 21 Juni 1970. Istana Gebang hanya menjadi tempat wisata sejarah.

Waktu berjalan. Meski tidak lagi ada aktivitas politik, namun aura Istana Gebang belum hilang. Setiap Juni, selain Makam Soekarno, tempat ini menjadi salah satu lokasi perayaan Hari Ulang tahun (Haul) Soekarno. Aura politik itu juga yang membuat Islan, salah satu abdi dalem penjaga Istana Gebang terpilih menjadi Wakil Rakyat di DPRD Jawa Timur dari PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2004.

RENCANA PENJUALAN

Rencana penjualan Istana Gebang mulai mencuat pertengahan April 2008 lalu. Ketika itu, sebuah situs internet memuat rencana keluarga menjual Istana Gebang. "Iklan di internet itu dibuat oleh salah satu cucu ibu Soekarmini," kata sumber The Post dari kalangan kerabat Bung Karno. Awalnya, berita itu hanya dianggap angin lalu, sampai akhirnya dua cucu Soekarmini, Retno Triani dan Bambang Sukaputra mengirim surat ke Walikota Blitar Djarot Syaiful Hidayat perihal penjualan Istana Gebang.

Mengapa Istana Gebang dijual? Sumber The Jakarta Post menyebutkan, penjualan Istana Gebang dipicu oleh beberapa hal. Diantaranya, tidak adanya kepeduian pemerintah atas bangunan sejarah itu. Sejak Istana Gebang dianggap memiliki nilai sejarah, baru tahun 2001 Pemerintah Kota Blitar mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Walikota tentang Istana Gebang sebagai Cagar Budaya. "Selama ini, Istana Gebang dianggap tidak ada, tidak pernah diurus oleh pemerintah," kata sumber The Post.

Tidak ada sepeser pun bantuan pemerintah kepada pemeliharaan Istana Gebang. Selama ini, uang pemeliharaan berasal dari dana sukarela pengunjung Istana Gebang. Setiap bulan, rata-rata uang yang didapat sebesar Rp.2 juta. Setelah dibagi masing-masing Rp.300 ribu pada abdi dalem, baru sisanya, Rp.800 ribu digunakan untuk membayar semua kebutuhan Istana Gebang.

"Uang hanya diberikan pemerintah ketika ada acara Haul Bung Karno, itupun uang kegiatan, bukan uang pemeliharaan," kata sumber The Post. Tak heran, bila Istana Gebang tidak terurus. Banyak kerusakan di sana-sini karena tidak adanya dana. Sebuah lukisan Bung Karno berukuran besar pun harus ditambal dengan isolasi karena sobek di beberapa bagian. Karena tidak adanya perhatian itu juga, Istana Gebang pun berubah menjadi lokasi berpacaran muda-mudi kasmaran dan mabuk-mabukan di malam hari.

Persoalan lain adalah adanya empat Abdi Dalem yang mendiami lokasi Istana Gebang. Abdi Dalem yang menurut sumber The Post tidak membawa "nilai lebih" bagi Istana Gebang itu cenderung membuat keluarga Soekarno sebagai pengelola terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk membayar mereka. "Karena Istana Gebang dikelola dengan biaya pribadi, hal itu memberatkan, apalagi pemerintah tidak mengurusnya, muncul ide dari keluarga untuk menjual bangunan ini," kata sumber The Post.

PEMERINTAH TERSENGAT

Kabar penjualan Istana Gebang menyengat Pemerintah SBY di Jakarta. Apalagi, ketika sebuah media massa di Jakarta memberitakan rencana seorang pengusaha asal Malaysia siap membeli istana dengan sembilan ruangan itu dengan harga Rp. 50 miliar. Sumber The Post menyebutkan Presiden SBY sempat meminta Menpora Adhyaksa Dault untuk pergi menemui Walikota Blitar Djarot Syaiful Hidayat untuk menyerahkan surat keberatan atas penjualan Istana Gebang. Meski informasi itu dibantah Adhyaksa. "Tidak ada surat itu, saya belum berkomunikasi dengan Presiden SBY," kata Adhyaksa pada The Post.

Meski demikian, Adhyaksa menyatakan dirinya dan seluruh anak bangsa Indonesia memiliki perasaan yang sama, yakni keberatan atas rencana dijualnya Istana Gebang. Mantan Ketua KNPI ini berencana menggelar aksi penggalangan dana bersama artis sinetron. Dana yang terkumpul akan dibuat membeli Istana Gebang, dan kemudian menyerahkannya ke pemerintah untuk dikelola. "Hanya pemerintah yang berhak mengelola, karena nilai sejarah yang dimiliki Istana Gebang," katanya.

Walikota Blitar Djarot Syaiful HIdayat mengungkapkan, rencana penjualan Istana Gebang hanya disetujui oleh dua dari 11 cucu Soekarmini. Dua cucu yang dimaksud adalah Retno Triani dan Bambang Sukaputra. Keputusan Retno yang merupakan Dosen di Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Jakarta dan Bambang yang dokter di Surabaya itu, menurut Djarot, hanya keputusan sepihak. "Saya sudah bertemu dengan cucu tertua (Satria Sukananda, anak dari Sukoyono), dan saya tahu, hal itu cuma keinginan dua orang saja," kata Jarot pada The Post.

Masyarakat Blitar, kata Djarot pun akan bersama-sama "menggagalkan" proses jual beli Istana Gebang dengan membentuk Yayasan Penyelamat Istana Gebang di Blitar. Rencananya, yayasan ini akan membuka rekening untuk sumbangan uang yang digunakan untuk membeli Istana Gebang. Tidak hanya itu, Djarot akan meminta Departemen Agraria untuk tidak mengeluarkan surat pengalihan kepemilikan Istana Gebang kepada siapapun.

Wong Cilik Menuntut Hak Tanah

Press Release

Tanah merupakan aset yang paling berharga dari masyarakat desa sehingga tanah menjadi kebutuhan yang sangat penting guna memenuhi kebutuhan kehidupan yang berlangsung setiap hari.


Sebagaimana adanya perselisihan antara warga eks Desa Sendi Pacet Mojokerto dengan Perhutani. Dimana perhutani masih mendasarkan pada pada bukti Boschwezen tentang ganti kerugian terhadap Desa Sendi pada B. No.1-1931 tanggal 21 Nopember 1931 dan B. No. 3 – 1932 tanggal 10 Nopember 1932 seluas 68,24 Ha. Merupakan warisan dari Pemerintah Kolonial Belanda diklaim menjadi salah satu bentuk nasionalisasi aset-aset penjajah kembali menjadi aset negara dan digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini, semestinya diikuti oleh kebijakan Perhutani yang turut pula mempertimbangkan kepentingan dan nasib masyarakat yang mempunyai milik atas tanah tersebut.

Perselisihan hak antara warga eks Desa Sendi Pacet Mojokerto dengan Perhutani sudah ditindak lanjuti DPRD Mojokerto dengan membentuk Panitia Khusus yang bertugas menyelidiki dan memberikan kesimpulan atas status Desa Sendi, berdasarkan laporan Panitia Khusus DPRD Mojokerto yang tertuang dalam saran menyatakan kepada Bupati Mojokerto untuk menindaklanjuti kepada pemerintah pusat supaya menetapkan kebijakan pengembalian terhadap tanah eks desa Sendi Pacrt Mojokerto sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhitung selambat-lambatnya satu bulan setelah rekomendasi dikeluarkan.

Panitia Khusus DPRD Mojokerto juga menyarankan kepada Ketua DPRD Mojokerto untuk segera menyelesaikan permasalahan sengketa dengan jalan musyawarah dengan pihak terkait, agar Perhutani segera mencabut laporan kepada pihak Polres Mojokerto terkait kriminalisasi terhadap warga.

Berdasarkan hasil laporan yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD tertuang bahwa selambat-lambatnya selama satu bulan Bupati Mojokerto harus menindaklanjuti permasalahan tersebut, tetapi sampai hari ini Bupati Mojokerto tidak melakukan hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka kami Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indoensia (YLBHI) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya – Jawa Timur dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Timur mendesak dan menunut agar pemenuhan hak atas tanah bagi masyarakat wong cilik segera diwujudkan, hal-hal itu kami tujukan pada:

1. Pimipnan DPRD Mojokerto untuk mendesak kepada Bupati Mojokerto agar secepatnya menindaklanjuti hasil laporan Panitia khusus DPRD Mojokerto;

2. Pimpinan DPRD Mojokerto untuk mendesak kepada Perhutani Kab Mojokerto untuk segera mencabut laporan kepada Polres Mojokerto terkait kriminalisasi warga;

3. Bupati Mojokerto untuk segera mengambil tindakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Rekomendasi DPRD mojokerto untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut;

4. Departemen Kehutanan Republik Indonesia cq. Perhutani Kab. Mojokerto segera melepaskan tanah;

Surabaya, 24 April 2008

Hormat Kami,

LEMBAGA BANTUAN HUKUM WAHANA LINGKUNGAN HIDUP

(LBH) SURABAYA – JAWA TIMUR (WALHI) JAWA TIMUR

Sekarang Jamannya e-Paper

Press Release

Universitas Airlangga melakukan terobosan terbaru dibidang IT. Bidang Direktorat Sistem Informasi (DSI) Universitas Airlangga Rabu (23/4) ini melaunching e-paper bagi seluruh SMA di Jawa Timur.


Direktur Sistem Informasi Unair, dr Dripa Sjabana, M.Kes didampingi Sekretaris Universitas Airlangga Dr. Imam Mustofa, M.Kes, drh saat membuka launching e-paper di gedung Rektorat kampus C Jl. Mulyorejo mengungkapkan e-paper yang dilaunching Unair merupakan yang pertama di Indonesia. Yang menarik, kata dia, nantinya e-paper ini akan diresmikan pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Auditorium Universitas Airlangga pada 12 Mei 2008 yang dihadiri oleh Presiden SBY.
"Unair adalah pelopor e-paper di Jawa Timur," katanya didepan 30 Guru dari 30 SMA di Jawa Timur.

Menurut dia, e-paper sebenarnya mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis di kalangan siswa SMA menuju terwujudnya masyarakat belajar (learning society). Mengapa demikian? Karena minat membaca anak didik khususnya di kalangan SMA masih rendah. Padahal minat baca yang tinggi akan berdampak kepada peningkatan kualitas penulisan dan penelitian yang berkualitas.

Dalam jangka pendek, lanjut dia, e-paper ini hanya sebatas untuk mendokumentasikan tulisan hasil penelitian dan karya ilmiah anak bangsa namun sebenarnya e-paper ini dapat meningkatkan mutu lulusan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menjawab pertanyaan salah seorang guru tentang manfaat e-paper bagi sekolah? Menurut Dripa dalam jangka panjang e-paper ini sebenarnya dapat digunakan sebagai media promosi bagi sekolah. Terutama bila sekolah tersebut sangat sulit melakukan promosi di media cetak, mengingat kompetisi di masing-masing sekolah sangat tajam.
"Kalau sekolah yang dekat dengan kota mungkin mudah, beda dengan sekolah yang berada di pinggiran. Media ini dapat dijadikan media promosi bagi sekolah," jelas Dripa.

E-paper ini kata Dripa juga dapat dijadikan penilai kelulusan. Misalnya dalam PMDK Prestasi, guru kesulitan menentukan siswa yang masuk dalam peringkat lima besar karena nilainya siswanya sama. Maka tulisan siswa dalam e-paper ini dapat dijadikan filter. Dengan demikian sekolah dapat meningkatkan kualitas kelulusannya.
Bagi PTN, dengan peringkat atau nilai kelulusan yang semakin baik maka PTN juga semakin meningkatkan kualitas kelulusannya. Keuntungan lainnya, kata dia, e-paper dapat dilihat pada enggine search misalnya seperti google.com. Artinya paper ilmiah dari para siswa SMA tersebut sudah diakses oleh seluruh dunia.

Menjawab pertanyaan apa keuntungan bagi Unair menurut Dripa secara siginifikan tidak ada keuntungan bagi Unair karena program ini adalah salah satu dari Universitas Social Responsibility (USR) atau tanggungjawab sosial Unair kepada masyarakat.
"Keuntungan kita hanya imej, karena ada program ini atau tidak ada kita membayar hosting juga sekitar Rp 200 juta-an," jelasnya.

E-paper kata dia mempunyai misi sebagai pelopor media dalam meningkatkan kreativitas murid dan guru untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermoral melalui karya tulis ilmiah dan populer. Apalagi, lanjut dia Diknas sudah mempelopori Jaringan Pendidikan Nasional sehingga diharapkan program ini dapat membantu Diknas dalam mengembangkan kualitas pendidikan di tingkat Pendidikan Dasar Menengah dan Umum (dikmenum).

Petani Tebu Bakar Gula Refinasi

Iman D. Nugroho

Penolakan terhadap gula refinasi, terjadi di Jawa Timur. Rabu (23/04/08) ini, sekitar 1000-an petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) Jawa Timur menggelar demonstrasi menolak gula refinasi. Petani menganggap, gula refinasi bisa membunuh usaha petani tebu tradisional. Sebagai bentuk penolakan, dalam demonstrasi itu, demonstran membakar tiga karung gula refinasi.


Demonstrasi yang dilakukan oleh perwakilan petani tebu dari seluruh Jawa Timur itu digelar sejak pagi. Diawali dari gedung PTPN XI di Jl. Merak Surabaya, demonstran berjalan ke kantor Gubernur Jawa Timur di Jl. Pahlawan yang berjarak 1 Km sambil berorasi tentang penolakan mereka terhadap gula refinasi. "Gula refinasi sangat merugikan petani tebu rakyat, bahkan bisa membunuh petani tebu, untuk itu harus kita tolak," kata orator yang disambut teriakan tanda setuju dari demonstran yang sebagian besar membawa batang tebu sepanjang 2 meter itu.

Gula refinasi adalah gula yang dibuat dari bahan baku raw-sugar import. Kebijakan yang secara nasional diatur untuk memenuhi kebutuhan industri yang membutuhkan gula dengan kualitas rasa manis tinggi ini, menyebabkan petani tebu tradisional kelimpungan. Kebutuhan gula yang biasanya dipasok oleh petani tebu tradisional, digantikan oleh gula refinasi. Sejak kebijakan gula refinasi dikeluarkan tahun 2004, Jawa Timur sebagai daerah produsen gula tradisional paling sering bergejolak.

Berdasarkan catatan APTR, stok gula di Jawa Timur mencapai 500 ribu ton, dengan produksi gula 1,350 juta ton per tahun. Sejak gula refinasi ada, konsumsi gula refinasi di Jawa Timur mencapai hanya 400 ribu ton. Menggantikan gula petani tebu. Pemerintah melalui surat Menteri Perdagangan No.357/M-Dag/4/2008 tertanggal 2 April 2008 sempat memperbaharui kebijakan gula refinasi. Melalui surat itu pula, pemerintah melarang peredaran gula rafinasi di seluruh Indonesia, dan ditindaklanjuti perintah pengosongan gudang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Deadline pengosongan ditetapkan pada akhir April 2008.

Deadline itu yang ditolak oleh petani. Karena surat Menteri Perdagangan menyebutkan, deadline pengosongan seharusnya 2 minggu sejak diterbitkannya surat. Penolakan petani itu juga yang diungkapkan saat perwakilan demonstran bertemu dengan Asisten II Choirul Djaelani, di sela-sela demonstrasi. Arum Sabil, Ketua APTR mengatakan, tambahan waktu hingga akhir April akan membuat distributor gula Refinasi menyalurkan gulanya ke luar Jawa Timur. “Bisa dibawa ke Bali dan Nusa Tenggara," katanya usai pertemuan.

Tidak puas dengan penjelasan Pemerintah Provinsi, demonstran bergerak ke DPRD Jawa Timur yang berjarak sekitar 1 Km. Di depan gedung Wakil Rakyat, demonstran membakar empat sak gula refinasi, dan ornamen demonstrasi yang mereka bawa. Polisi sempat menghalangi aksi pembakaran, meskipun akhirnya "mengijinkan". Sementara perwakilan demonstran menggelar pertemuan dengan Komisi B DPRD Jawa Timur. Usai mengadukan permasalahan ke Komisi B DPRD Jawa Timur, demonstran mendampingi perwakilan Komisi B dan polisi melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sebuah gudang gula refinasi milik PT. Gunung Sewu di Simorejo, Surabaya.

Potensi Bara Dalam Pilkada Jawa Timur

Iman D Nugroho

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) langsung di Jawa Timur dibayangi ke potensi konflik di tingkat masyarakat bawah. Terutama jadwal Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati di Jawa Timur akan berlangsung bersamaan di empat kabupaten, Lumajang, Bondowoso, Malang dan Jombang. Selain pecahnya PKB, koalisi antar partai yang berbeda pun menyimpan "bara".

----------

Pada 23 Juli 2008 mendatang, Jawa Timur punya hajatan besar. Yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Jawa Timur secara langsung. Bisa dipastikan, iklim politik akan menghangat karenanya. Tidak hanya itu, pada waktu yang sama, empat kabupaten di Jawa Timur, Malang, Lumajang, Bondowoso dan Jombang juga akan mempunyai hajatan "tambahan", berupa pilkada bupati.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur memandang pilgub dan pilbub di Jawa Timur secara bersamaan di empat kota, sebagai salah satu "potensi persoalan". Bukan tidak mungkin, potensi persoalan itu akan menjadi persoalan, bila koalisi partai yang selama ini beredar, berbeda antara tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. "Karena semuanya belum terjadi, maka KPU Jatim masih memandang hal itu sebagai potensi persoalan yang kemungkinan akan kita hadapi," kata Anggota KPU Jatim Didik Prasetyono pada The Jakarta Post, Selasa (22/04) ini.

Koalisi partai-partai yang mengusung calon Gubernur Jawa Timur memang beragam. Hingga saat ini, Partai Demokrat (PD) dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengusung kandidat Soekarwo dan Syaifullah Yusuf. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusung Kandidat Soetjipto dan Ridwan Hisyam. Partai Golkar mengusung kandidat Soenaryo dan Ali Maschan Moesa. PKB versi Gus Dur mengusung cagub Ahmadi.

Sementara di Kabupaten Lumajang, peta koalisi antar partai jauh berbeda. Partai Golkar dan PAN, disebut-sebut akan berkoalisi mengusung kandidat cabub Indah Pakarti. Meskipun hingga saat ini, kandidat itu belum dilaunching ke publik. Sementara PDI Perjuangan mengusung calon Bupati Umar Basar. Di luar itu, PD dan PKPB belum menyebut nama kandidat yang diunggulkan. Sementara PKB yang memiliki kursi terbanyak,15 kursi, di Lumajang, justru masih menunggu "penyelesaian" konflik partai antara KH. Abdurahman Wahid dan Muhaimin Iskandar.

Potensi persoalan dari perbedaan koalisi itu juga yang dirasakan KPU Kabupaten Lumajang. Munir, Ketua KPU Lumajang mengatakan, lembaga yang dipimpinya sudah berpikir keras untuk menghindari konflik horisontal yang kemungkinan terjadi ketika Pilgub dan Pilbub dilaksanakan. "Kita menilai hal itu akan sama, untuk itu, kita akan mencegah kemungkinan bentrok," kata Munir pada The Jakarta Post.

Meski cenderung lebih bisa "santai", karena armosfir politik yang relatif dingin menjelang pilgub dan pilbub, namun Ketua KPU Kabupaten Bondowoso, Muhammad Muniri pun mewaspadai gejala yang sama. Sebab antara Lumajang dan Bondowoso tidak berjarak jauh. "Selama ini yang tampak memunculkan calon bupati dalam pilkada mendatang hanya PKB, dengan jumlah calon 4 orang," kata Muniri. "Hebat"nya PKB Bondowoso pun tidak terpengaruh konflik DPP PKB antara KH. Abdurahman Wahid dan Muhaimin Iskandar.

Dalam sebuah rapat di KPU Jawa Timur, disepakati beberapa langkah antisipasi yang bisa dilakukan. Yakni dengan melarang calon gubernur dan wakilnya untuk menggelar kampanye terbuka di empat kota yang juga melaksanakan pilkada bupati. Sebagai gantinya, kandidat yang bersangkutan akan diberi kesempatan yang lebih untuk berkampanye di kota/kabupaten terdekat.

Di Lumajang misalnya, jatah kampanye cagub akan dialihkan di Jember. Sementara kampanye kandidat gubernur di Bondowoso, akan dipindah ke Situbondo. Sementara Malang dan Jombang kemungkinan akan dipindah ke Pasuruan dan Mojokerto. "Selain itu, kami jaga akan merotasi jabwal yang membuat pada calon tidak akan bertemu di satu kota yang sama," kata Didik Parsetyono.

Wakil Ketua DPD PAN Lumajang, Solikin mengungkapkan, pilihan untuk berkoalisi dengan Partai Golkar dilakukan karena deal-deal politik Partai Golkar sudah bisa "bertemu". PAN Lumajang yang memiliki 2 kursi, menyadari sepenuhnya pilihan koalisi itu berbeda dengan DPD PAN Jawa Timur. "Kan tidak harus sama, kalau di Lumajang, PAN memang tidak bisa berkoalisi dengan PD," kata Solihin pada The Post.

PAN, kata Solikin tidak memperkirakan, koalisi yang akan dilakukan partainya di Lumajang, akan berujung konflik horisontal. Apalagi, sebelum pilihan untuk mendukung kandidat Indah Pakarti dengan Partai Gokar, DPD PAN Lumajang sudah membicarakan hal itu dengan konstituen PAN di tingkatan grassroad. Berbeda dengan PAN yang sudah mantap dengan pilihannya, seperti halnya DPP PKB di Jakarta, PKB Lumajang justru terpecah menjadi dua kelompok. "Kita masih menunggu kabar baik dari Jakarta," kata Ketua DPC PKB Lumajang, Jatmiko.