Iman D. Nugroho
Aktivis mahasiswa Surabaya yang tergabung dalam Gerakan Nasional Turunkan Harga menuntut pemerintah untuk segera menurunkan harga barang-barang kebutuhan pokok, dalam demonstrasi Jumat (4/04/08) ini di Surabaya. Demonstran yang merupakan kumpulan Badan Eksekutif Mahasiswa (DEM) universitas di Surabaya itu menganggap pemerintah tidak serius bekerja.
Demonstrasi yang diawali dengan long march itu berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB. Sekitar 20-an mahasiswa mengarak spanduk dan aksi teatrikal di sepanjang Jl. Pemuda menuju ke Jl. Gubernur Suryo. Meski hanya dilakukan puluhan mahasiswa, demonstrasi itusempat memacetkan jalan protokol utama Kota Pahlawan, lantaran memakan separuh badan jalan.
"Maafkan bila demonstrasi ini sedikit mengganggu, tapi ini demo rakyat yang semakin sengsara," kata orator mahasiswa di sela-sela demonstrasinya. Beberapa pengguna jalan terlihat menyambut demonstrasi itu dengan lambaian tangan. Ada juga yang menghidupkan klakson dan lampu kota tanda dukungan pada mahasiswa.
Dalam selebaran yang dibagikan, demonstran menyoroti kelangkaan minyak dan naiknya harga kebutuhan pokok. Fenomena itu, menurut mahasiswa adalah bukti tidak adanya perhatian yang serius pemerintah. Bila kondisi ini tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin akan terjadi chaos di berbagai tempat, karena masyarakat tidak lagi bisa menahan tekanan yang begitu rupa.
Karena itu, mahasiswa mengajak seluruh elemen masyakat untuk tidak lagi diam, dan ikut bergerak menuntut pemerintah segera memperbaiki kondisi ini. "Kita harus segera bergerak untuk bisa keluar dari kondisi ini," tulis mahasiswa melalui selebaran yang ditandatangani Koordinator Lapangan demonstrasi, Heru Abdullah.
04 April 2008
02 April 2008
Kamis Ini, Gugatan Praperadilan Kapolres Sumenep Digelar
Sidang pertama gugatan pra peradilan antara M. Ikhsan(35) warga Dusun Gili-gili, RT/RW : 01/10, Desa Pajenangger, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep akan berlangsung Kamis(3/4) besok. Dalam persidangan itu, M. Ikhsan dengan didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mempradilankan Kapolres Sumenep dan Kapolsek Arjasa, dalam perkara penangkapan dan penahanan yang tidak sah (sewenang-wenang).
Dalam press releasenya LBH Surabaya menjelaskan, kasus ini berawal dari penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh delapan anggota Polsek Arjasa kepada M. Ikhsan. Dalam penangkapan tersebut, petugas tidak membawa surat perintah apapun yang dapat menunjukkan bahwa tindakan tersebut berada dalam urusan dinas resmi. Bagi LBH Surabaya, penangkapan sewenang-wenang tersebut tidak lain merupakan penculikan yang dilakukan oleh polisi.
M. Ikhsan yang merasa tidak bersalah, berusaha untuk menyelamatkan diri dengan naik ke atas plafon. Namun apa daya, polisi justru menembak kaki kanan M. Ikhsan. Selanjutnya, polisi justru memaksa istri korban untuk membiayai pengobatan M. Ikhsan, sebesar Rp. 5 juta. Saat ini, M. Ikhsan masih berada dalam Klinik Polres Sumenep dan diletakkan dalam ruang khusus berterali besi dan dijaga selama 24 jam.
Sampai gugatan di daftarkan pada Kamis, 27 Maret 2008, M. Ikhsan, keluarga maupun LBH Surabaya selaku kuasanya, tidak mengetahui tindak pidana apa yang dituduhkan kepada M. Ikhsan, karena Polisi tidak pernah menyerahkan dokumen apapun. Gugatan ini penting sebagai shock therapy bagi Kepolisian secara umum, dan Kepolisian Resort Sumenep pada khususnya. "Agar polisi tidak lagi sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, terlebih dengan menggunakan kekerasan," tulis Athoillah, SH, Kepala Bidang Operasional LBH Surabaya dalam press releasenya.
Dalam press releasenya LBH Surabaya menjelaskan, kasus ini berawal dari penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh delapan anggota Polsek Arjasa kepada M. Ikhsan. Dalam penangkapan tersebut, petugas tidak membawa surat perintah apapun yang dapat menunjukkan bahwa tindakan tersebut berada dalam urusan dinas resmi. Bagi LBH Surabaya, penangkapan sewenang-wenang tersebut tidak lain merupakan penculikan yang dilakukan oleh polisi.
M. Ikhsan yang merasa tidak bersalah, berusaha untuk menyelamatkan diri dengan naik ke atas plafon. Namun apa daya, polisi justru menembak kaki kanan M. Ikhsan. Selanjutnya, polisi justru memaksa istri korban untuk membiayai pengobatan M. Ikhsan, sebesar Rp. 5 juta. Saat ini, M. Ikhsan masih berada dalam Klinik Polres Sumenep dan diletakkan dalam ruang khusus berterali besi dan dijaga selama 24 jam.
Sampai gugatan di daftarkan pada Kamis, 27 Maret 2008, M. Ikhsan, keluarga maupun LBH Surabaya selaku kuasanya, tidak mengetahui tindak pidana apa yang dituduhkan kepada M. Ikhsan, karena Polisi tidak pernah menyerahkan dokumen apapun. Gugatan ini penting sebagai shock therapy bagi Kepolisian secara umum, dan Kepolisian Resort Sumenep pada khususnya. "Agar polisi tidak lagi sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, terlebih dengan menggunakan kekerasan," tulis Athoillah, SH, Kepala Bidang Operasional LBH Surabaya dalam press releasenya.
Korban Lumpur Lapindo Tuntut Presiden Segera Bikin Perpres
Iman D. Nugroho
Korban lumpur Lapindo dari tiga desa, Desa Besuki, Desa Kedung Cangkring dan Desa Pajarakan menuntut Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat Peraturan Presiden (Perpres) yang berisi percepatan pembayaran ganti rugi lahan berdampak lumpur. Tuntutan itu terlontar dalam demonstrasi di depan gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (2/04) ini di Sidoarjo.
Demonstrasi yang digelar sejak pagi itu sekaligus mengawal perjalanan Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo, yang hari ini membacakan laporan pertanggungjawaban di depan Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo. Dengan menggunakan truk, mobil dan ratusan sepeda motor, massa melakukan konvoi dari lokasi pengungsiaan di Desa Besuki, Porong menuju Sidoarjo yang berjarak 20-an KM.
Massa aksi yang kebanyakan ibu-ibu dan anak-anak ini langsung merangsek ke depan gerbang DPRD Sidoarjo. Polisi yang berjaga di dalam dan di luar gedung mengawasi massa yang berorasi dan mencaci maki anggota DPRD Sidoarjo. Demonstran mengangap DPRD Sidoarjo tidak memiliki "gigi" untuk mendesak Lapindo untuk segera menepati janji. "Tolong lihat kami korban lumpur ini, jangan hanya duduk di dalam gedung saja," orasi salah satu warga.
Kekecewaan demonstran korban lumpur kembali mencuat ketika perwakilan 15 desa yang diundang dalam Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo keluar ruangan dan mengabarkan tidak adanya hal baru dalam Laporan Pertanggungjawaban Pansus Lumpur. Massa yang awalnya hanya duduk-duduk, langsung merangsek ke pintu gerbang DPRD Sidoarjo. Beberapa berusaha mendobrak gerbang, namun dihalangi polisi.
Koordinator Lapangan aksi, Abdul Rokhim mengatakan seharusnya Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo bisa lebih mendukung korban lumpur Lapindo dengan membuat keputusan yang lebih "tajam". Seperti merekomendasikan Presiden SBY untuk segere membuat Perpres percepatan pembayaran. "Tapi hal itu tidak terjadi, sama sekali tidak ada yang baru dalam laporan Pansus Lumpur," kata Abdul Rokhim.
Minimal, Pansus Lumpur bisa selangkah lebih maju dengan mendesak Badan Penanganan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk berani mengumumkan daerah-daerah mana saja yang masuk dalam zona berbahaya atau Dangerous Zone. Dengan begitu, penduduk yang saat ini masih bertahan di kawasan tersebut akan bisa bersiap-siap bila ada hal buruk, atau malah mengungsi. "Tapi semuanya tidak terjadi, usulan Pansus Lumpur, basi," katanya.
Korban lumpur Lapindo dari tiga desa, Desa Besuki, Desa Kedung Cangkring dan Desa Pajarakan menuntut Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat Peraturan Presiden (Perpres) yang berisi percepatan pembayaran ganti rugi lahan berdampak lumpur. Tuntutan itu terlontar dalam demonstrasi di depan gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (2/04) ini di Sidoarjo.
Demonstrasi yang digelar sejak pagi itu sekaligus mengawal perjalanan Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo, yang hari ini membacakan laporan pertanggungjawaban di depan Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo. Dengan menggunakan truk, mobil dan ratusan sepeda motor, massa melakukan konvoi dari lokasi pengungsiaan di Desa Besuki, Porong menuju Sidoarjo yang berjarak 20-an KM.
Massa aksi yang kebanyakan ibu-ibu dan anak-anak ini langsung merangsek ke depan gerbang DPRD Sidoarjo. Polisi yang berjaga di dalam dan di luar gedung mengawasi massa yang berorasi dan mencaci maki anggota DPRD Sidoarjo. Demonstran mengangap DPRD Sidoarjo tidak memiliki "gigi" untuk mendesak Lapindo untuk segera menepati janji. "Tolong lihat kami korban lumpur ini, jangan hanya duduk di dalam gedung saja," orasi salah satu warga.
Kekecewaan demonstran korban lumpur kembali mencuat ketika perwakilan 15 desa yang diundang dalam Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo keluar ruangan dan mengabarkan tidak adanya hal baru dalam Laporan Pertanggungjawaban Pansus Lumpur. Massa yang awalnya hanya duduk-duduk, langsung merangsek ke pintu gerbang DPRD Sidoarjo. Beberapa berusaha mendobrak gerbang, namun dihalangi polisi.
Koordinator Lapangan aksi, Abdul Rokhim mengatakan seharusnya Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo bisa lebih mendukung korban lumpur Lapindo dengan membuat keputusan yang lebih "tajam". Seperti merekomendasikan Presiden SBY untuk segere membuat Perpres percepatan pembayaran. "Tapi hal itu tidak terjadi, sama sekali tidak ada yang baru dalam laporan Pansus Lumpur," kata Abdul Rokhim.
Minimal, Pansus Lumpur bisa selangkah lebih maju dengan mendesak Badan Penanganan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk berani mengumumkan daerah-daerah mana saja yang masuk dalam zona berbahaya atau Dangerous Zone. Dengan begitu, penduduk yang saat ini masih bertahan di kawasan tersebut akan bisa bersiap-siap bila ada hal buruk, atau malah mengungsi. "Tapi semuanya tidak terjadi, usulan Pansus Lumpur, basi," katanya.
01 April 2008
BRAngerous, Unjuk Gigi Komunitas Ber-BRA
Unjuk rasa komunitas ber-bra berlangsung di Surabaya. Berbeda dengan unjuk rasa yang sudah ada sebelumnya, unjuk rasa yang berlangsung di Pusat Kebudayaan Prancis (CCCL) di Surabaya ini berupa unjuk kemampuan komunitas yang menamakan diri dengan BRAngerous. Seperti namanya, BRAngerous menjadikan bra sebagai ikon unjuk rasanya.BRAngerous bisa dibilang sebagai "barang baru" di dunia seni Surabaya. Berawal dari sebuah komunitas seni di jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, BRAngerous lahir tanpa sengaja. "Kelahiran BRAngerous memang tanpa disengaja pada Maret 2007, awalnya kami hanya ingin menjawab pertanyaan: Kenapa tidak ada seniwati muda dari Surabaya? Ternyata, jawaban itu berupa eksistensi kegiatan seni," kata Maria Gareti Erit Mandiri, pimpinan BRAngerous pada The Jakarta Post.
Nama BRAngerous berasal dari dua kata bra atau BH dan dangerous (berbahaya). Megapa bra? "Bra adalah simbol dari peralatan yang paling privat dan terdalam milik wanita, maksudnya, karya yang kita hasilkan adalah karya dari kemampuan privat dan mendalam milik kita," ungkap Maria. Sementara dangerous berarti "membahayakan". Bila digabungkan, BRAngerous berarti sebuah seruan "awas!", atas sebuah karya dari seniwati perempuan yang pantas diperhitungkan. "Watch out atas karya kami!" kata perempuan berumur 23 tahun ini.
Dari semangat itu, perlahan-lahan, anggota BRAngerous mengumpulkan seniman-seniman muda dari Kota Pahlawan untuk diajak bergabung dalam satu wadah. Entah mengapa, getok tular itu direspon oleh seniwati yang kebanyakan adalah anak-anak muda. Hingga saat ini ada 40-an anggota BRAngerous yang tergabung dalam komunitas itu. Dari semuanya, terkumpul ratusan karya.Mulai karya fotografi, lukisan hingga seni jahit menjahit.
Pameran di CCCL Surabaya 1-5 April 2008 ini adalah debut pertama BRAngerous. Maria mengungkapkan, melalui pameran ini BRAngerous akan "mengukur" sejauh mana animo masyarakat pada karya seni yang dibuat oleh seniwati perempuan muda. Termasuk, sejauh mana publik Surabaya menilai karya seni alternatif yang ditawarkan BRAngerous. Kealternatifan BRAngerous tampak dari karya desain bra yang dipajang di CCCL Surabaya.
Tidak hanya itu, penonton yang mendatangi pembukaan workshop BRAngerous akan diajak untuk menciptakan seni dengan bahan baku bra. "Dari situ akan tampak, bagaimana kemampuan seni masyarakat kita, dengan menghias sesuatu yang selama ini dianggap tabu untuk disentuh dan diinovasi menjadi sesuatu yang lebih bernilai seni," ungkap Maria.
Sayangnya, baik Maria maupun anggota BRAngerous tidak memiliki filosofi lebih menyangkut apa yang mereka kerjakan. Buktinya, meskipun mengusung nilai keperempuanan namun, Maria mengaku seluruh anggota BRAngerous tidak mengerti dengan isu-isu keperempuanan. "Kita sama-sekali buta dengan hal itu, maklum hampir semuanya anak muda, mungkin dengan pameran ini, kami akan mendapatkan masukan," katanya.
TNI AL Tangkap Kapal Thailand
Penangkapan kapal asing kembali dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim). Minggu (30/03/08) kemarin, kapal patroli KRI Abdul Halim Perdana Kusuma menangkap sebuah kapal berbendera Thailand M.V. Eksrwichai-19 yang sedang melakukan penangkapan ikan di laut Aru.
Ketika ditangkap oleh KRI yang dikomandari oleh Letkol Laut (P) Robert Tapangan itu, M.V. Eksrwichai-19 baru saja melakukan proses illegal fishing. Hal itu terbukti dengan masih sedikitnya ikan yang ada di kapan itu. "Jumlahnya sekitar 40 ton, itu jumlah yang masih sedikit untuk kapal dengan ukuran 107 GT," kata Dinas Penerangan Armatim Tony Syaiful pada The Jakarta Post, Senin (01/04).
Berdasarkan pemeriksaan sementara, M.V. Eksrwichai-19 terbukti menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Seharusnya besar jaring hanya sepanjang 2,5 Km, tapi kapan yang dinakhodai oleh Lun Naprakhon itu menggunakan jaring sepanjang 7,5 Km. Karena jaring itulah, jenis ikan yang ditangkap oleh M.V. Eksrwichai-19 sangat beragam dan memiliki kualitas bagus.
Pada penangkapan itu, sebanyak 26 anak buah kapal (ABK) ditangkap. Tiga orang diantaranya berkebangsaan Indonesia, sementara sisanya berkebangsaan Thailand. Kapal MV Eksrwichai-19 dibawa menuju pangkalan TNI AL Lanal Aru untuk proses hukum lebih lanjut. "Kasus itu akan diteruskan ke meja hukum," kata Tony.
Bulan April adalah bulan di mana kondisi cuaca sangat mendukung untuk proses pelayaran. Bulan-bulan ini jugalah, nelayan dari Samudra Atlantik masuk ke perairan Indonesia terdekat, yakni laut Aru. "Karena itulah, patroli akan terus dikonsentrasikan terutama untuk illegal fishing, kami yakinkan, penegakan hukum akan terus dilakukan," kata Tony.
Ketika ditangkap oleh KRI yang dikomandari oleh Letkol Laut (P) Robert Tapangan itu, M.V. Eksrwichai-19 baru saja melakukan proses illegal fishing. Hal itu terbukti dengan masih sedikitnya ikan yang ada di kapan itu. "Jumlahnya sekitar 40 ton, itu jumlah yang masih sedikit untuk kapal dengan ukuran 107 GT," kata Dinas Penerangan Armatim Tony Syaiful pada The Jakarta Post, Senin (01/04).
Berdasarkan pemeriksaan sementara, M.V. Eksrwichai-19 terbukti menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Seharusnya besar jaring hanya sepanjang 2,5 Km, tapi kapan yang dinakhodai oleh Lun Naprakhon itu menggunakan jaring sepanjang 7,5 Km. Karena jaring itulah, jenis ikan yang ditangkap oleh M.V. Eksrwichai-19 sangat beragam dan memiliki kualitas bagus.
Pada penangkapan itu, sebanyak 26 anak buah kapal (ABK) ditangkap. Tiga orang diantaranya berkebangsaan Indonesia, sementara sisanya berkebangsaan Thailand. Kapal MV Eksrwichai-19 dibawa menuju pangkalan TNI AL Lanal Aru untuk proses hukum lebih lanjut. "Kasus itu akan diteruskan ke meja hukum," kata Tony.
Bulan April adalah bulan di mana kondisi cuaca sangat mendukung untuk proses pelayaran. Bulan-bulan ini jugalah, nelayan dari Samudra Atlantik masuk ke perairan Indonesia terdekat, yakni laut Aru. "Karena itulah, patroli akan terus dikonsentrasikan terutama untuk illegal fishing, kami yakinkan, penegakan hukum akan terus dilakukan," kata Tony.
