Jakarta (iddaily.net) – Ada sebuah chant suporter sepak bola Indonesia yang sebenarnya sederhana. Tetapi justru karena sederhananya itulah ia terasa menohok:
“Tugasmu mengayomi…
Tugasmu mengayomi…
Pak Polisi… Pak Polisi…
Jangan ikut kompetisi!”
Lagu itu bukan sekadar nyanyian untuk mengisi jeda pertandingan. Ia adalah kritik yang dinyanyikan beramai-ramai: aparat sebaiknya menjadi pengayom sepak bola, bukan menjadi peserta pertandingan sepak bola.
Menariknya, chant tersebut bukan barang baru. Pada Piala AFF 2022, nyanyian serupa pernah terdengar dari tribun suporter sebagai sindiran kepada kepolisian.
Pada Final Liga Championships 9 Mei lalu, para suporter PSS Sleman kembali memainkan lagu itu dengan sedikit modifikasi. Sasaran ledekannya kali ini Garudayaksa.
Ironisnya, kalau melihat peta sepak bola Indonesia musim depan, chant tersebut mungkin perlu diperpanjang.
“Pak Polisi, jangan ikut kompetisi.
Pak Jaksa, jangan ikut kompetisi.
Pak Politisi… eh, tunggu dulu. Anda juga ikut?”
Waduh.
Dari Bhayangkara ke Adhyaksa.
Dulu kita mengenal Bhayangkara FC sebagai klub yang identik dengan institusi kepolisian. Maka lahirlah satire dari tribun: Pak Polisi, jangan ikut kompetisi.
Masuk Babak Baru
Kini sepak bola Indonesia memasuki babak yang lebih menarik.
Kejaksaan punya klub yang promosi ke kasta tertinggi. Adhyaksa FC memastikan tiket ke Super League 2026/2027. Klub itu bahkan melakukan perubahan identitas setelah pindah basis ke Kalimantan Tengah dengan nama baru Isen Mulang FC.
Dan tak sampai di situ. Di kasta kedua alias Liga Champioshio, Adhyaksa juga mengakuisisi FC Bekasi City menjadi Adhyaksa FC Bekasi.
Setelah tahun lalu gagal promosi ke Superleague dari perwakilan Grup Barat Liga Championship, Adhyaksa FC Bekasi masih akan berkandang di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi pada Liga 2 Pegadaian Championshio musim 2026/2027.
Jadi, kalau dulu polisi yang mendapat jatah sindiran, sekarang jaksa pun berhak mendapat satu bait.
Barangkali tribun perlu melakukan revisi lirik:
“Tugasmu menuntut…
Tugasmu menuntut…
Pak Jaksa… Pak Jaksa…
Jangan ikut kompetisi!”
Tentu saja ini humor. Tetapi humor biasanya tumbuh subur dari sesuatu yang memang menggelitik.
Dan yang lebih menggelitik adalah pertanyaan mendasarnya:
Mengapa institusi yang memiliki kewenangan publik semakin tertarik masuk ke ruang kompetisi sepak bola profesional?
Apakah sepak bola sudah sedemikian menarik sehingga semua orang ingin punya klub?
Atau jangan-jangan sepak bola Indonesia sedang mengalami transformasi dari sport industry menjadi political industry?
Lalu datanglah Garudayaksa
Kalau kisah Bhayangkara dan Adhyaksa membuat kita mengernyitkan dahi, Garudayaksa membuat alis naik sedikit lebih tinggi.
Garudayaksa FC bukan sekadar klub baru yang muncul dari ruang kosong. Klub ini masuk ke kompetisi profesional melalui akuisisi PSKC Cimahi pada 2025 dan kemudian berganti identitas menjadi Garudayaksa FC.
Yang membuatnya semakin menarik, Akademi Sepakbola Garudayaksa sendiri berada di bawah Yayasan Prabowo Subianto Djojohadikusumo. Dalam struktur pembinanya terdapat sejumlah tokoh yang bukan orang asing dalam politik maupun pemerintahan.
Dan musim debutnya langsung spektakuler.
Garudayaksa bukan cuma ikut Liga 2. Ia langsung promosi ke kasta tertinggi dan kemudian menjadi juara Championship 2025/2026 setelah mengalahkan PSS Sleman melalui adu penalti di Stadion Maguwoharjo, Mei lalu.
Kalau sepak bola adalah sinetron, ini namanya episode pertama langsung rating tinggi.
Klubnya baru.
Namanya baru.
Tetapi jalannya sudah sampai Liga 1 alias BRI Superleague.
Tentu, prestasi di lapangan tetap harus dihormati. Pemain Garudayaksa promosi karena bermain konsisten dengan perolehan poin sangat tinggi di bawah asuhan pelatih Widodo Cahyono Putra. Tidak adil kalau setiap kemenangan klub yang punya koneksi politik otomatis dicurigai.
Tetapi justru karena itulah pertanyaan soal tata kelola harus semakin serius.
Sebab masalahnya bukan semata-mata: siapa menang dan siapa kalah.
Masalahnya adalah: seberapa jauh sepak bola profesional kita mampu menjaga jarak yang sehat dari kekuasaan?
Klub di Indonesia: nama bisa berganti, kota bisa berganti, identitas pun bisa berganti
Inilah persoalan lain yang tak kalah menggelitik. Seperti Malut United yang sudah punya basis penggemar kuat di Maluku Utara tiba-tiba pindah ke Semarang berganti jubah jadi Java Unied.
Di sepak bola Indonesia, klub kadang seperti kendaraan yang STNK-nya gampang dibalik nama.
Hari ini namanya A.
Besok menjadi B.
Homebase pindah.
Logo berubah.
Pemilik berganti.
Identitas berganti.
Suporter?
Tetap diminta setia.
Ini agak lucu.
Ironi Pencinta Sejati
Bayangkan Anda menikah dengan seseorang bernama Persatuan Sepak Bola Kota X. Anda sudah bertahun-tahun mencintai klub itu. Anda beli jersey, membeli tiket, berpanas-panasan di stadion, menyanyikan lagu klub, bahkan bertengkar dengan tetangga karena sepak bola.
Tiba-tiba suatu pagi klub berkata:
“Mulai musim depan kami bukan X lagi. Kami Y.”
Lalu pindah kota.
Anda masih diminta mencintainya.
Ini bukan klub sepak bola.
Ini mantan yang punya hak franchise.
Padahal dalam sepak bola, identitas klub bukan sekadar badan hukum.
Ia adalah sejarah.
Ia adalah kota.
Ia adalah stadion.
Ia adalah warna.
Ia adalah generasi yang tumbuh bersama klub.
Dan yang paling penting: ia adalah ingatan kolektif suporter.
Kalau identitas klub terlalu mudah dibeli, dijual, dipindahkan dan diganti nama, maka yang dipertahankan bukan lagi tradisi sepak bola, melainkan sekadar lisensi untuk bermain.
Sepak bola atau pasar lisensi?
Di sinilah PSSI dan operator kompetisi seharusnya menjelaskan kepada publik: seberapa jauh perubahan nama, kepemilikan dan domisili klub boleh dilakukan tanpa merusak sporting merit dan identitas kompetisi?
Regulasi memang memungkinkan perubahan tertentu. Bahkan proses club licensing dimaksudkan untuk memastikan aspek sporting, infrastruktur, administrasi, legal dan finansial klub terpenuhi.
Tetapi sepak bola bukan hanya persoalan apakah dokumen administrasinya lengkap.
Ada sesuatu yang bernama legitimasi sosial.
Klub bukan perusahaan taksi yang kalau pemiliknya berganti tinggal ganti stiker.
Klub adalah institusi sosial.
Karena itu, kalau sebuah klub bisa berganti nama, berganti pemilik, berganti kota dan kemudian naik kasta, pertanyaannya bukan cuma:
“Apakah sah menurut regulasi?”
Pertanyaan berikutnya harus lebih besar:
“Apakah sehat bagi ekosistem sepak bola?”
Dan sekarang politik mulai punya warna klub sendiri
Fenomena itu tidak berhenti di institusi negara.
Di level bawah, kita juga melihat munculnya klub-klub yang terang-terangan memiliki warna politik.
Banteng Jatim FC, misalnya, merupakan tim binaan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur dalam konteks pembinaan usia muda dan Soekarno Cup. Bahkan proses seleksinya dilakukan di sejumlah daerah Jawa Timur. Rencananya, tim ini akan ikut berlaga di Liga Nusantara alias Liga 4 Regional Jawa Timur.
Di pentas Liga Championship lahir De Red FC, jelmaan jadi Dejan FC yang kini berkandang di Stadion Gelora 10 November.
Sementara di arena Liga Nusantara, Putra Sang Fajar FC muncul di Blitar -tanah tempat Soekarno dimakamkan- mengganti nama sebuah klub asal Sumatera.
Di kolom komentar sebuah postingan akun Instagram Nusa Liga mengaitkan afiliasi kepemilkan sejumlah klub dengan para politisi.
Gerindra dikaitkan dengan Garudayaksa, Semen Padang dan PSBS Biak.
Nasdem dihubungkan dengan Borneo FC dan Sumsel United FC.
PDI Perjuangan dengan De Red FC, Putra Sang Fajar FC, mungkin Banteng Jatim FC, serta Persipura Jayapura.
PSI dengan Persis Solo dan PSS Sleman.
Golkar dengan Persita Tangerang dan Barito Putera.
Juga PAN dengan Persiraja Banda Aceh.
Sekali lagi, membina sepak bola anak muda tentu bukan dosa.
Partai politik juga warga negara. Politisi juga boleh menyukai sepak bola. Pengusaha boleh memiliki klub. Aparat boleh menjadi penggemar sepak bola.
Persoalannya muncul ketika batas antara kepentingan sepak bola dan kepentingan kekuasaan menjadi terlalu tipis.
Karena sepak bola punya massa.
Sepak bola punya emosi.
Sepak bola punya loyalitas.
Dan sepak bola punya stadion yang dapat menampung puluhan ribu orang.
Politik tentu tahu persis nilai sebuah kerumunan.
Maka kita harus bertanya:
Apakah klub-klub ini dibangun terutama untuk pembinaan sepak bola, atau sepak bola sedang digunakan untuk memperluas pengaruh?
Pertanyaan itu sah.
Dan justru karena sah, jawabannya harus transparan.
Jangan sampai sepak bola menjadi “Kabinet” baru
Bayangkan saja kalau tren ini terus berkembang.
Polisi punya klub.
Jaksa punya klub.
Politisi punya klub.
Pengusaha punya klub.
Menteri punya klub.
Mantan pejabat punya klub.
Partai punya klub.
Lalu rakyat?
Rakyat kebagian apa?
Kebagian tiket.
Dan tentu saja, kebagian kewajiban membeli jersey.
Padahal suporter seharusnya bukan sekadar konsumen.
Mereka adalah pemilik sejarah.
Mereka yang tetap datang ketika klub kalah.
Mereka yang tetap menyanyikan nama klub ketika pemain berganti.
Mereka yang menyimpan tiket pertandingan puluhan tahun.
Mereka yang membawa anaknya ke stadion dan berkata:
“Nak, ini klub kita.”
Bukan:
“Nak, ini klub yang sedang dimiliki siapa sekarang?”
Yang kita perlukan bukan sepak bola tanpa politik, tetapi sepak bola dengan pagar yang jelas
Mari realistis.
Sepak bola tidak mungkin steril dari politik.
Di mana ada massa, uang, popularitas dan simbol, politik pasti tertarik.
Tetapi yang harus dijaga adalah pagar pembatasnya.
Aparat negara boleh membantu menciptakan keamanan pertandingan, tetapi jangan sampai kewenangan publik menciptakan persepsi konflik kepentingan ketika institusi yang sama juga punya kepentingan dalam kompetisi.
Politisi boleh berinvestasi di sepak bola, tetapi kepemilikan dan sumber dananya harus transparan.
Partai politik boleh membina pemain muda, tetapi jangan sampai pembinaan berubah menjadi kendaraan pencitraan politik.
Dan PSSI harus menjadi wasit yang benar-benar netral.
Sebab kalau wasit memakai jersey salah satu tim, pertandingan tidak perlu dimulai.
Penonton sudah tahu siapa yang akan menang.
Jangan sampai chant suporter menjadi ramalan
Ironi terbesar sepak bola Indonesia mungkin justru ada di sini.
Suporter menyanyi:
“Pak Polisi, jangan ikut kompetisi!”
Awalnya terdengar seperti sindiran.
Lalu polisi tetap punya klub.
Kemudian jaksa masuk.
Politisi masuk.
Tokoh kekuasaan masuk.
Dan klub-klub semakin mudah berganti nama serta identitas.
Maka jangan salahkan kalau suatu hari suporter membuat lagu baru:
“Pak Polisi ikut kompetisi,
Pak Jaksa ikut kompetisi,
Pak Politisi ikut kompetisi,
Lalu kami ini…
jadi penonton siapa?”
Antara Investasi dan Kepercayaan
Sepak bola Indonesia membutuhkan investasi.
Membutuhkan klub yang sehat.
Membutuhkan akademi.
Membutuhkan stadion.
Membutuhkan industri.
Membutuhkan uang.
Tetapi satu hal yang lebih dibutuhkan:
kepercayaan.
Sebab kalau publik mulai merasa bahwa promosi, kepemilikan, pergantian nama, perpindahan kota dan akses ke kompetisi terlalu mudah dipengaruhi kedekatan dengan kekuasaan, maka yang rusak bukan cuma satu klub.
Yang rusak adalah kepercayaan terhadap kompetisi.
Dan kalau kepercayaan sudah hilang, bahkan pertandingan paling bagus pun akan selalu menyisakan pertanyaan:
“Ini menang karena memang lebih bagus… atau karena sejak awal ada yang lebih berkuasa?”
Itulah pertanyaan yang seharusnya dijawab sepak bola Indonesia.
Bukan dengan konferensi pers.
Bukan dengan slogan.
Bukan dengan logo baru.
Tetapi dengan kompetisi yang benar-benar adil, tata kelola yang transparan, dan klub yang punya identitas—bukan sekadar lisensi.
Sebab sepak bola boleh berganti pemain.
Boleh berganti pelatih.
Boleh berganti strategi.
Tetapi jangan terlalu mudah mengganti jiwa klub.
Kalau tidak, nanti suporter bukan lagi menyanyikan:
“Kami datang untuk mendukung klub kami.”
Melainkan:
“Kami datang untuk mencari tahu… musim ini klub kami namanya apa.”
