Posko Nasional untuk Sumatera, yang terdiri dari 21 organisasi masyarakat sipil, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan Status Bencana Nasional untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Sudah memasuki hari ke-16 sejak bencana melanda tiga provinsi tersebut, namun penanganan pemerintah lamban, tidak memadai, dan gagal membaca situasi faktual di lapangan.
Data BNPB menunjukkan 985 jiwa meninggal, 226 hilang, lebih dari 5.400 warga terluka, sementara ribuan lainnya masih terisolir tanpa logistik, layanan kesehatan, sanitasi layak, maupun listrik.
Di tengah krisis kemanusiaan yang memburuk, pernyataan Presiden yang memuji penanganan bencana justru bertolak belakang dengan kenyataan yang dihadapi warga di wilayah terdampak.
Di Aceh, akses ke banyak wilayah seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, dan Aceh Timur masih terputus total.
Distribusi logistik hanya bisa dilakukan menggunakan helikopter atau perahu nelayan, sementara bantuan menumpuk di Bireuen dan tidak menjangkau warga di pegunungan yang terancam kelaparan.
“Pengungsi terbanyak adalah bayi, anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang penyakit kronis. Pengungsian tidak layak, layanan medis minim, sanitasi memburuk, harga bahan pokok melonjak, dan listrik tidak stabil. Jika Pemerintah tidak memberi kejelasan, sebagian warga meminta kirimkan saja kain kafan, karena yang membuat orang meninggal bukan bencananya, tetapi penanganannya,” tutur Afif dari WALHI Aceh.
Ia menegaskan bahwa potret ini menunjukkan betapa ironisnya menjadi warga negara ketika pengurus negara sibuk pencitraan namun gagal menyelamatkan rakyatnya.
Situasi tak berbeda terjadi di Sumatra Utara. Di Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, puluhan titik longsor membuat sejumlah desa sepenuhnya terisolir.
“Warga harus berjalan menembus longsor untuk menjemput bantuan. Krisis air bersih meluas karena PDAM rusak. Di Batang Toru, gelondongan kayu yang terseret banjir merusak jembatan dan rumah warga. Di Tapanuli Selatan, 22 orang tertimbun longsor di wilayah perkebunan dan dimakamkan secara massal. Pencarian korban terhambat minimnya tenaga, keterbatasan alat berat, dan pemadaman listrik yang belum teratasi,” tambah Maulana Sidiq dari WALHI Sumatra Utara.
Sumatra Barat juga menghadapi dampak serupa. Banyak nagari terputus akibat jembatan runtuh dan sungai meluap.
“Tenda pengungsian belum layak; anak-anak, perempuan, dan laki-laki masih bercampur sehingga risiko kekerasan seksual meningkat bila penanganan tidak tepat. Pemerintah harus menyediakan tenda terpisah dan mempertimbangkan potensi konflik ulayat jika ada rencana relokasi karena struktur kepemilikan adat di Sumbar sangat kuat,” ujar Lany Verayanti dari Posko Sumbar Pulih.
Minimnya respons pemerintah pusat membuat warga di berbagai lokasi mendirikan hunian sementara secara swadaya.
Warga di tiga provinsi mendesak Presiden untuk menetapkan Status Bencana Nasional, mengingat banyaknya korban, lambatnya distribusi logistik, dan potensi warga selamat yang justru meninggal akibat keterlambatan penanganan.
Penetapan Status Bencana Nasional dinilai penting untuk membuka akses bantuan internasional, mempercepat mobilisasi helikopter dan alat berat, serta memperluas kapasitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Dalam prinsip Maximum Available Resources, negara wajib memaksimalkan seluruh sumber daya untuk menjamin keselamatan rakyat. Parameter dalam UU 24/2007 dan PP 21/2008 sudah terpenuhi. Ini sudah masuk kategori kelalaian negara,” tegas Edy K. Wahid, Pengacara Publik dari YLBHI.
Busyro Muqoddas, Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM, menegaskan bahwa tragedi yang terjadi tidak lepas dari akar persoalan kebijakan negara.
“Kita mengalami tragedi kemanusiaan akibat kriminalisasi, radikalisasi, dan terorisme politik. Bencana di tiga wilayah itu mempertegas tragedi kemanusiaan di tempat lain seperti Rempang, Morowali, dan Ternate. Berbagai PSN, termasuk proyek Makan Bergizi Gratis, harus segera dihentikan dan anggarannya dialihkan untuk korban bencana. Kita sebagai masyarakat sipil, kampus, dan organisasi keagamaan harus mendesak prioritas ini. Agama bukan tugas langitan, melainkan komitmen kemanusiaan,” ujarnya.
Di tengah kegagalan negara memenuhi kewajibannya, solidaritas “rakyat bantu rakyat” kembali menjadi penyelamat tercepat bagi warga terdampak.
Lambannya penanganan banjir juga terkait instruksi efisiensi Presiden yang berdampak pada BMKG dan BNPB, termasuk perawatan alat deteksi dan sistem siaga.
Konsentrasi Presiden pada PSN, terutama proyek Makan Bergizi Gratis, disebut membuka ruang perburuan rente.
“Negara telah gagal melindungi rakyat. Batas maksimal kedaruratan adalah 14 hari; kini sudah lewat dan masih banyak wilayah terisolir. Status bencana nasional mendesak agar logistik dan peralatan dapat segera didistribusikan untuk membuka akses. Bencana Sumatera ini daya rusaknya luar biasa dan harusnya mendapat alokasi anggaran besar, bukan dipinggirkan demi proyek yang menghamburkan uang negara,” ujar Agus Sarwono dari TII.
Melihat keadaan darurat yang terus memburuk serta kegagalan negara memenuhi kewajiban konstitusionalnya, Posko Nasional untuk Sumatra menegaskan bahwa Presiden harus segera mengambil langkah luar biasa untuk menyelamatkan warga.
Karena itu Posko Nasional untuk Sumatra mendesak:
1. Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden yang menyatakan bahwa bencana ekologis di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai Bencana Nasional
2. Presiden mengerahkan logistik berupa kebutuhan pokok, bahan bakar, obat-obatan, kebutuhan khas perempuan, ibu, anak-anak, penyandang penyakit kronis, fasilitas hunian layak untuk para pengungsi, serta mengerahkan aparat, alat berat, transportasi untuk memobilisasi logistik dan pembersihan area bencana.
#RilisPers
#Foto https://ramadhan.antaranews.com/foto/5301127/presiden-prabowo-subianto-kunjungi-aceh-tamiang?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=related_news
Tidak ada komentar:
Posting Komentar