Warga yang akan melintas di jalan raya Porong kesulitan karena blokade pohon, Jumat (27/04).
Desakan warga korban semburan lumpur panas Lapindo Brantas Inc atas pada pemerintah agar lebih memperhatikan nasib mereka membuahkan hasil. Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah akhirnya mengundang 12 orang yang mewakili empat desa yang terendam lumpur untuk datang ke Jakarta guna mengikuti rapat dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Lapindo Brantas Inc dan PT. Minarak Lapindo Jaya.
Undangan Mensos Bachtiar Chamsyah disampaikan Ketua Bidang Sosial BPLS Sutjahyono dalam dialog bersama perwakilan empat desa, Renokenongo, Jatirejo, Siring dan Kedungbendo di DPRD Sidoarjo, Jumat (27/04) ini. "Pak Mensos setuju untuk mengundang 12 orang dari empat desa ke Jakarta pada Rabu (2/5) besok untuk rapat bersama," kata Sutjahyono disambut tepuk tangan dari perwakilan empat desa.
Didampingi perwakilan empat desa, Sutjahyono kemudian menyampaikan undangan itu secara langsung kepada demonstran yang masih menyemut di depan Gedung DPRD Sidoarjo. Riuh reda ucapan syukur terdengar dari para demonstran usai mendengar penjelasan itu. Demonstran pun sepakat membubarkan diri.
Meski terkesan ada perhatian lebih melalui undangan ke Jakarta, namun belum bisa dipastikan rapat Rabu pekan itu akan menghasilkan keputusan yang memihak warga korban lumpur. Apalagi Sutjahyono tidak bisa menjelaskan secara pasti agenda yang akan dibahas dalam rapat itu. Bahkan, tidak pula ada juga kepastian kedatangan pihak Lapindo dan PT.Minarak Lapindo Jaya. "Saya tidak mau berandai-andai, yang pasti rapat bersama sudah kita agendakan," katanya usai pertemuan.
Aksi mangkir Lapindo Brantas Inc dan PT. Minarak Lapindo Jaya memang bukan hal baru. Kamis (26/04) kemarin, PT. Minarak Lapindo Jaya yang mewakili Lapindo Brantas Inc juga tidak datang dalam pertemuan antara warga, DPRD Sidoarjo dan BPLS. Ketidakdatangan itu juga yang membuat warga melakukan aksi long march ke Bandara Juanda. Dalam perjalanan itu, warga dihadang barikade polisi hingga akhirnya terjadi bentrokan.
Sementara itu, di sekitar lokasi semburan, ratusan warga Desa Siring, Kedungbendo, dan Renokenongo melakukan aksi blokade jalan Raya Porong dengan memarkir empat truk dan beberapa menaruh batang pohon di tengah jalan. Dalam pengamatan The Jakarta Post, aksi itu benar-benar melumpuhkan aktifitas menanganan semburan lumpur. Truk pengangkut tanah untuk memperkuat tanggul tertahan di jalan.
Tidak hanya itu. Aksi blokade itu juga membuat masyarakat yang tinggal di daerah Porong tidak bisa bepergian ke mana-mana. Beberapa siswa sekolah yang akan pulang, pedagang kali lima yang akan berjualan di Pasar Porong beserta buruh pabrik yang berlokasi di kawasan itu pun terpaksa berjalan kaki melintasi potongan pohon yang melintang di jalan. Sebagian dari mereka memilih untuk mengambil jalan lain yang berjarak kurang lebih 2 km.
Aksi itu juga berdampak kemacetan di jalur alternatif lewat kampung di sekitar kawasan Tanggulangin-Porong. Kasatlantas Polres Sidoarjo AKP Andi Yudianto mengatakan, saat blokade dilakukan banyak kendaraan yang memilih untuk melewati jalan kecil di sekitar Porong. "Karena volume kendaraan bertambah, jalan kecil itu pun macet," katanya. Hal yang sama juga terjadi di jalan alternatif melalui Mojokerto.
Jalur ini yang sering digunakan kendaraan besar seperti truk dan bis jurusan Surabaya-Malang atau Surabaya-Banyuwangi. "Selain jumlah kendaraan yang semakin banyak, jalan yang tidak terlalu lebar dengan kondisi berlubang juga membuat jalur itu macet," jelas Andi.
No comments:
Post a Comment