Jakarta (iddaily.net) – Komnas HAM menerima pengaduan tanggal 14-15/04/26 tentang rangkaian tindakan kekerasan yang terjadi di Pogama dan Kembru Kabupaten Puncak, di mana ada korban meninggal dunia dan luka-luka.
Komnas HAM RI Perwakilan Papua berkordinasi dengan Komnas HAM Republik Indonesia di Jakarta untuk merespon pengaduan adanya dugaan kekeraaan, untuk tahap awal di lakukan kordinasi penaganan kasus dengan korban serta berbagai pihak, di Kabupaten Puncak dan pemerintah Provinsi Papua Tengah di pimpin kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey.
Temuan awal adanya dugaan kontak tembak tanggal 13 April antara, kelompok sipil bersenjata dan Satgas TNI yang di Pogama, yang kemudian satgas TNI melakukan operasi lanjutan di tanggal 14/04 di Pogama dan Kampung Kembru yang mengakibatkan korban jiwa dan luka luka.
Korban luka di leher seorang perempuan yang sedang mengandung 6 bulan, AT, yang di temui tim Komnas HAM mengaku bahwa dirinya ditembak di Kampung Kembru di depan Honai dan melihat aparat TNI memegang senjata dan mengunakan sergam loreng.
Selain itu mendegar bunyi pesawat dan rentetan tembakan yang banyak.
Setelahnya ditemui oleh seorang anggota TNI di dalam honai dan meminta untuk foto sebagai laporan, sebelum akhirnya di tanggal 15 barulah di jemput oleh PMI dari Kabupaten Puncak Jaya di bawah ke rumah sakit Mulia bersama korban lainnya untuk menjalani pengobatan.
Tim kordinasi penaganan kasus penembakan di Pogama dan Kembru, belum bisa mendapat informasi apakah kontak tembak tanggal 13/04, antara Kelompok Sipil Bersenjata dan Satgas TNI, membuat jatuh korban dari pihak TNI atau tidak.
Tim juga belum bisa mengkonfirmasi korban meninggal dunia warga sipil.
Tim hanya bisa mengkonfirmasi korban luka-luka sementara yang ada di RS Mulia.
Frits Ramandey Kepala Perwakilan Komnas HAM RI Perwakilan Papua, meminta agar Panglima TNI, memberikan penjelasan tentang keberadaan Satgas Rajawai dan Satgas Pamtas 600 TNI yang bertugas di wilayah Puncak, tentang pengunaan senjata dari atas helli dan gron yang di arahkan ke wilayah pemukiman warga sipil di Pogama dan Kembru.
Serta segera menata dan memberikan pembekalan yang cukup bagi setiap satgas TNI yang mau bertugas di wilayah Papua.
Komnas HAM RI Perwakilan Papua siap memberikan pengetahuan HAM bagi aparat TNI yang bertugas di tanah Papua, jika panglima TNI meminta.
Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyampaikan terima kasih kepada Forkopimda Papua Tenga yang dipimpin Gubernur Meki Nawipa melihat korban selamat di Mulia dan membentuk tim gabungan mencari korban lain di Pogama dan Kembru.
