Jakarta (iddaily.net) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyoroti ketimpangan antara pesan ketahanan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS 2026 di New Delhi, India, dengan kondisi karhutla yang masih melanda sejumlah wilayah Indonesia.
Dalam forum yang berlangsung 12–13 September 2026 itu, Prabowo membawa pesan mengenai ketahanan, keberlanjutan, serta pertumbuhan global yang inklusif.
Namun, menurut WALHI, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia belum menjadi bagian utama dari pesan tersebut.
Pengkampanye Iklim dan Isu Global WALHI Patria Rizky Ananda menilai ketahanan tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai kemampuan pemerintah menangani bencana setelah terjadi.
Menurutnya, ketahanan juga harus diwujudkan melalui pencegahan agar masyarakat dan lingkungan tidak terus berada dalam kondisi rentan.
“Ketahanan tidak boleh berhenti menjadi jargon di forum internasional,” ujar Patria.
Data yang dikutip WALHI menunjukkan skala dampak karhutla cukup besar.
BNPB mencatat sekitar 929,83 hektare lahan terbakar dalam 24 jam pada 13 September 2026.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 10,67 juta penduduk terdampak dan 113.336 kasus ISPA di tujuh provinsi hingga September 2026.
WALHI juga menyoroti kontribusi karhutla terhadap krisis iklim. Data Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) memperkirakan kebakaran di Indonesia pada 6–12 September 2026 melepaskan sekitar 12,73 juta ton karbon.
Karena itu, WALHI meminta pemerintah memperkuat pencegahan karhutla melalui perlindungan dan pemulihan hutan serta gambut, sistem peringatan dini, layanan kesehatan, pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, dan penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran.
Patria menegaskan, ketahanan Indonesia seharusnya tidak hanya dibicarakan di panggung global, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat yang terdampak bencana ekologis.