DPR akan segera merevisi UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan seiring dengan berkembangnya industri dan lahan pangan skala besar (food estate). Sayangnya, draf yang saat ini dipegang DPR substansinya masih jauh dari kedaulatan pangan dan pemenuhan hak rakyat atas pangan.
20 Juli 2011
Gila, pajak Rp.80 Triliun belum dibayar!
Sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden RI, Direktorat Jenderal Pajak terbukti tidak memiliki kinerja yang bagus. Bahkan, terlihat malas dan kurang tegas terhadap wajib pajak. Lihat saja, ketika pada tahun 2010 negara berpotensi kehilangan penerimaan negara sebesar Rp.80 triliun. Utamanya pada DJP sebesar Rp.54 triliun, DJBC sebesar Rp.16 triliun, dan piutang migas sebesar Rp.4.2 triliun.
14 Juli 2011
Pidato Yudhoyono Berpotensi Ancam Kebebasan Pers
Kami, sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan elemen masyarakat sipil, dengan ini menyatakan mengecam keras pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ?dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat-- yang disampaikan di kediamannya di Cikeas, Bogor, Senin 11 Juli lalu.
12 Juli 2011
'Kapal' BPJS lebih baik segera ditenggelamkan
Tag line tentang #BPJSGagal yang Saya buat di Twitter, ternyata benar. Perkembangan terbaru, pemerintah berhasil meyakinkan partai koalisi untuk membela kepentingan pemerintah, dan mengagalkan asuransi sosial pertama di Indonesia itu.
Segera cabut pasal karet UU ITE, sekarang!
Berita buruk itu datang dari Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Seperti diberitakan di berbagai media massa (8/7/2011), Mahkamah Agung (MA) memutuskan perbuatan Prita Mulyasari yang menyebarkan keluhan terhadap RS Omni International di internet, adalah salah.
10 Juli 2011
Selamat bekerja di PSSI, profesor!
