"Siapa yang selingkuh di DPR?" Tiba-tiba kalimat tanya itu menyeruak dari mantan anggota DPR pada jurnalis. Ha! Memang ada? "Ada kok, saya dengar malah ada pimpinan partai politik yang melakukan pembelaan atas hal itu."
Berita perselingkungan memang selalu menarik untuk menjadi bahan pembicaraan. Seperti kata orang-orang bule, sex and conflict adalah dua hal yang memancing rasa penasaran. Tapi, bukan untuk diberitakan.
Bagi pers, hal yang menyangkut pribadi, jelas tidak layak diberitakan. Kecuali (dengan bold dan italic), bila proses perselingkungan itu dilakukan dengan menggunakan properti milik rakyat.
Misalnya, perselingkungan itu dilakukan di kantor DPR, saat jam kerja. Wajib hukumnya untuk diberitakan. Atau, perselingkungan itu membuat rapat DPR jadi terbengkalai dan porak-porandalah jadwal kerja yang sudah diagendakan. Nah! Seret pelakunya ke pemberitaan.
Tapi,sejauh itu dilakukan dengan biaya sendiri, tidak mengganggu kepentingan publik dan jauh dari hal-hal lain yang merugikan negara, tidak layak untuk dijadikan berita. Tapikan dosa? Sorry, dosa atau tidak dosa, bukan urusan media massa.
