Dari 16 ribu Laporan Kasus Korupsi, Hanya 27 Kasus Yang Akan Ditangani KPK

Pada tahun 2007, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya mengagendakan penyelesaian 27 kasus dari 16 ribu laporan yang masuk dari masyarakat. Dari 27 kasus itu pun, KPK tidak menargetkan penyelesaian hingga tuntas. Termasuk kemungkinan dana korupsi yang akan dikembalikan kepada pemerintah. Hal itu dikatakan Rooseno, Koordinator Unit Hukum KPK di sela-sela sosialisasi perlunya pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jember, Jawa Timur, Sabtu (28/04) ini.

"Pada tahun 2007 ini, KPK akan mengagendakan pengusutan 27 kasus. Selama KPK berdiri, sudah ada 16 ribu laporan kasus masyarakat," kata Rooseno. Diakui Rooseno meski perbandingannya sangat jauh, namun bukan berarti KPK tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Karena dari 16 ribu laporan yang masuk, tidak semuanya merupakan kasus korupsi. "Setelah kami dalami, tidak semua kasus itu memiliki syarat-syarat kasus korupsi, seperti kasus perceraian misalnya, juga dilaporkan ke KPK," kata Rooseno.

Jumlah kasus yang akan ditangani pada tahun 2007 ini menurun dari tahun 2006. Pada tahun itu KPK menangani 30 kasus korupsi dengan nilai total kerugian negara sebanyak Rp.400 miliar. Meskipun pada tahun itu, KPK hanya mampu mengembalikan dana negara sebanyak Rp.12 miliar. "Sebenarnya ada Rp.26 miliar yang punya potensi bisa dikembalikan, tapi pada tahun 2006 yang sudah masuk hanya Rp.12 miliar," jelas Rooseno.

KPK merencanakan untuk merealisasikan rencana pembentukan Pengadilan Tipikor untuk mempercepat penyelesaian kasus korupsi. Dalam konsep KPK yang hingga saat ini terus disosialisasikan, pengadilan Tipikor akan dibentuk di tiap kabupaten/kota di Indonesia. Juga akan dibentuk Pengadilan Tinggi Tipikor dan Penngadilan Tingkat Banding di tiap ibu kota provinsi. "Pada tingkat nasional ada Pengadilan Tipikor Tingkat Kasasi yang ditempatkan di Mahkamah Agung," kata Rooseno. Rencananya, Tipikor akan mulai aktif ada pada 29 Desember 2007 mendatang.

Bila pengadilan Tipikor terealisasi, paling tidak membutuhkan 2200 hakim Tipikor yang tersebar di 440 pengadilan negeri di 351 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Anggaran gaji yang harus disiapkan untuk itu mencapai jumlah Rp.22 miliar perbulannya. Dengan perincian Rp.10 juta untuk hakim Tipikor tingkat 1, Rp.12 juta untuk Hakim Tipikor Tingkat Danding dan Rp.14 juta untuk Hakim Tipikor Tingkat Kasasi. Plus uang kehormatan yang mencapai jumlah Rp.19 miliar, 800 juta.

*photo by yahoo.images

Desakan Warga Korban Lumpur Berhasil, Mensos Undang Warga ke Jakarta

Warga yang akan melintas di jalan raya Porong kesulitan karena blokade pohon, Jumat (27/04).

Desakan warga korban semburan lumpur panas Lapindo Brantas Inc atas pada pemerintah agar lebih memperhatikan nasib mereka membuahkan hasil. Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah akhirnya mengundang 12 orang yang mewakili empat desa yang terendam lumpur untuk datang ke Jakarta guna mengikuti rapat dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Lapindo Brantas Inc dan PT. Minarak Lapindo Jaya.

Undangan Mensos Bachtiar Chamsyah disampaikan Ketua Bidang Sosial BPLS Sutjahyono dalam dialog bersama perwakilan empat desa, Renokenongo, Jatirejo, Siring dan Kedungbendo di DPRD Sidoarjo, Jumat (27/04) ini. "Pak Mensos setuju untuk mengundang 12 orang dari empat desa ke Jakarta pada Rabu (2/5) besok untuk rapat bersama," kata Sutjahyono disambut tepuk tangan dari perwakilan empat desa.

Didampingi perwakilan empat desa, Sutjahyono kemudian menyampaikan undangan itu secara langsung kepada demonstran yang masih menyemut di depan Gedung DPRD Sidoarjo. Riuh reda ucapan syukur terdengar dari para demonstran usai mendengar penjelasan itu. Demonstran pun sepakat membubarkan diri.

Meski terkesan ada perhatian lebih melalui undangan ke Jakarta, namun belum bisa dipastikan rapat Rabu pekan itu akan menghasilkan keputusan yang memihak warga korban lumpur. Apalagi Sutjahyono tidak bisa menjelaskan secara pasti agenda yang akan dibahas dalam rapat itu. Bahkan, tidak pula ada juga kepastian kedatangan pihak Lapindo dan PT.Minarak Lapindo Jaya. "Saya tidak mau berandai-andai, yang pasti rapat bersama sudah kita agendakan," katanya usai pertemuan.

Aksi mangkir Lapindo Brantas Inc dan PT. Minarak Lapindo Jaya memang bukan hal baru. Kamis (26/04) kemarin, PT. Minarak Lapindo Jaya yang mewakili Lapindo Brantas Inc juga tidak datang dalam pertemuan antara warga, DPRD Sidoarjo dan BPLS. Ketidakdatangan itu juga yang membuat warga melakukan aksi long march ke Bandara Juanda. Dalam perjalanan itu, warga dihadang barikade polisi hingga akhirnya terjadi bentrokan.

Sementara itu, di sekitar lokasi semburan, ratusan warga Desa Siring, Kedungbendo, dan Renokenongo melakukan aksi blokade jalan Raya Porong dengan memarkir empat truk dan beberapa menaruh batang pohon di tengah jalan. Dalam pengamatan The Jakarta Post, aksi itu benar-benar melumpuhkan aktifitas menanganan semburan lumpur. Truk pengangkut tanah untuk memperkuat tanggul tertahan di jalan.

Tidak hanya itu. Aksi blokade itu juga membuat masyarakat yang tinggal di daerah Porong tidak bisa bepergian ke mana-mana. Beberapa siswa sekolah yang akan pulang, pedagang kali lima yang akan berjualan di Pasar Porong beserta buruh pabrik yang berlokasi di kawasan itu pun terpaksa berjalan kaki melintasi potongan pohon yang melintang di jalan. Sebagian dari mereka memilih untuk mengambil jalan lain yang berjarak kurang lebih 2 km.

Aksi itu juga berdampak kemacetan di jalur alternatif lewat kampung di sekitar kawasan Tanggulangin-Porong. Kasatlantas Polres Sidoarjo AKP Andi Yudianto mengatakan, saat blokade dilakukan banyak kendaraan yang memilih untuk melewati jalan kecil di sekitar Porong. "Karena volume kendaraan bertambah, jalan kecil itu pun macet," katanya. Hal yang sama juga terjadi di jalan alternatif melalui Mojokerto.

Jalur ini yang sering digunakan kendaraan besar seperti truk dan bis jurusan Surabaya-Malang atau Surabaya-Banyuwangi. "Selain jumlah kendaraan yang semakin banyak, jalan yang tidak terlalu lebar dengan kondisi berlubang juga membuat jalur itu macet," jelas Andi.

Warga Korban Lumpur Rusak Gerbang DPRD Sidoarjo

DITANGKAP. Satu dari dua demonstran warga empat desa yang terendam lumpur ditangkap polisi dalam demonstrasi Kamis (26/04) ini.

Warga Porong korban lumpur panas Lapindo yang menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Sidoarjo, merusak gerbang gedung DPRD, Kamis (26/04) ini. Pengerusakan itu terjadi karena keinginan warga korban lumpur bertemu Bupati Sidoarjo Win Hendrarso dan Ketua Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Soenarso agar bergabung dengan demonstrasi dan memberikan penjelasan atas tuntutan mereka, tidak terpenuhi.

Banjir Masih Meneror Bojonegoro, Jawa Timur

Ribuan hektar sawah dan ratusan rumah terencam di dua Kelurahan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terendam banjir, Jumat-Minggu (20-22/04) ini. Hal itu menyababkan padi siap panen di wilayah itu gagal panen. Kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dalam catatan pihak keluarah Cengungklung dan Manukan, ada 350 keluarga terpaksa hidup di antara genangan air. Sejumlah 150-an jiwa mengungsi di jalan Raya Bojonegoro-Cepu. Hingga berita ini diturunkan, banjir masih merendam desa.

Minggu (22/04) sore Sidik memilih untuk menghabiskan sepanjang hari di rumahnya. Kebiasaan pergi ke sawah mulai pagi hingga petang menjelang, tidak bisa dilakukan. Seluruh sawahnya terendam air kali Bengawan Solo yang meluap. "Seluruh tanaman padi yang saya tanam pada musim tanam tahun ini hancur dan membusuk, banjir menghancurkan semuanya," kata Sidik pada The Jakarta Post, Minggu sore ini.