Hari-hari menjelang "Endgame"

*catatan dari markas Watchdoc

Sebuah film tentang awak KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan sedang dibuat. Film dengan wawancara 16 narasumber, 20 jam lebih sound on tape, dan dikerjakan dalam waktu singkat. Tulisan ini penggalan proses pembuatan film itu: The Endgame

Pemerintah batal banding kasus blokir internet Papua

Kepada CNNIndonesia.com, pemerintah membenarkan adanya pembatalan pengajuan banding atas vonis melanggar hukum, dalam kasus pemblokiran koneksi internet di Papua pada 2019. Hal itu dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate pada CNNIndonesia.com, Sabtu (20/6)

Soal blokir internet Papua melanggar hukum, Presiden-Menkominfo banding

Presiden RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-Jakarta tanggal 3 Juni 2020. Informasi tentang banding ini diketahui Tim Pembela Kebebasan Pers melalui surat pemberitahuan pernyataan banding dari PTUN Jakarta dengan tanggal 16 Juni 2020.

Demo pembebasan Tapol Papua melintas di depan Istana

Demonstrasi solidaritas pembebasan tahanan politik (Tapol) Papua melintas di depan Istana Merdeka menuju ke Mahkamah Agung Jakarta, 16 Juni 2020. Mereka menuntut pembebasan 7 tapol, Alexander Gobay, Henky Hilapok, Stefanus Itlay, Ferry Kombo, Agus Kossay, Buchtar Tabuni & Irwanis Uropmabin akan menghadapi vonis pengadilan 17 Juni 2020.

Pengadilan Novel Baswedan. Dagelan di tempat resmi

Bagi Haris Azhar, pengadilan kasus Novel Baswedan justru memunculkan berbagai pertanyaan baru. Benarkah terdakwa adalah pelaku yang sebenarnya? Berikut #ngobrolbareng Haris dengan Iman D Nugroho.

Kasus Novel Baswedan, negara gagal bela aparatnya

Kasus penyiraman air keras pada Novel Baswedan, penyidik senior KPK, oleh anggota polisi, berlanjut ke pengadilan. Namun, "drama" belum usai. Untuk tragedi yang menyebabkan Novel harus cacat seumur hidup itu, Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut hukuman satu tahun penjara. "Ini cerminan negara gagal membela aparatnya," kata Puri Kencana Putri dalam #NgobrolYuk.

Sengketa pers dan cara menyelesaikannya

Dunia media atau pers memiliki cara menyelesaikan sengketa pemberitaan, sebagaimana diatur dalam UU no.40 tahun 1999 tentang pers. Yakni dengan melaporkan ke Dewan Pers. Dalam video ini Anggota Dewan Pers yang juga jurnalis Arif Zulkifli menjelaskan mengenai hal itu dalam sebuah interview bersama Iman D. Nugroho.

Ngobrol Yuk tentang lelang keperawanan hingga BPJS

Indonesia dihebohkan oleh "lelang keperawanan" seorang Youtuber. Itulah tema #NgobrolYuk kali ini. Selain itu, #NgobrolYuk juga akan memperbincangkan nasib transpuan dan UMKM di masa pandemi. Dan yang tak kalah penting, bagaimana perlawanan warga pada kenaikan iuran BPJS. Semoga berguna.

Awas, hape kita rawan disadap!

Nomor hape, akun media sosial, akun belanja online, dan akun digital lainnya, rawan disadap. Mengapa seperti itu? Bagaimana cara kita menghindarinya? Ini #NgobrolBareng Wahyudi Djafar Deputi Direktur Riset Elsam.

Luthfi sang pembawa bendera diadili

Luthfi Alfiandi, demonstran #ReformasiDikorupsi yang dikenal karena fotonya mengenalan baju SMA dan membawa bendera Merah Putih, mulai diadili di PN Jakarta Pusat. Bersama 15 terdakwa lain, Luthfi didakwa berbuat rusuh dan melawan petugas dalam demonstrasi, dengan ancaman hukuman terberat 5 tahun penjara.

Cadar Cingkrang, DPR vs Menag

DPR dan Menteri Agama bicara soal cadar dan celana cingkrang dalam Rapat Kerja Komisi 8 DPR, Kamis (7/11/2019). Benarkah cadar dan celana cingkrang dilarang karena bentuk radikalisme?

Naikkan iuran, BPJS mulai dikuliti

DPR melakukan pemanasan dengan menguliti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam rapat kerja di Komisi 9, 5 November 2019. Hal itu dipicu oleh rencana kenaikan iuran BPJS 100 persen yang disetujui Presiden Joko Widodo dan akan diberlakukan 2020.

Fotografer Jefri Tarigan berjuang mempertahankan karyanya

Fotografer dan videografer Jefri Tarigan berjuang mempertahankan karya yang dimuat tanpa izin darinya. Bersama LBH Pers, Jefri membawa kasus ini ke pengadilan. Jefri bersikeras, kasus ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk bisa menghargai karya fotografer.

Dandhy-Ananda ditangkap menciptakan kehebohan

Penangkapan jurnalis Dandhy Laksono pada Kamis (26/09/2019) malam oleh polisi, menciptakan kehebohan. Gerakan #BebaskanDandhy menjadi trend di media sosial, mengiringi pemeriksaan sutradara film "Sexy Killers" itu hingga Jumat dini hari di Mapolda Metro Jaya. Dandhy disangka melakukan twit berbau SARA dan melanggar UU ITE. Video ini adalah penjelasan Dandhy dan pengacaranya, usai pemeriksaan pada Jumat (27/09/2019).

Belum usai kasus Dandhy, musisi Ananda Badudu juga ditangkap polisi, karena aktivitasnya menggalang dana untuk mahasiswa yang berdemonstrasi. Penangkapan Ananda pun menciptakan gerakan baru bertagar #BebaskanAnandaBadudu.

Jokowi minta pengesahan RKUHP ditunda. What next? Ini penjelasannya

Presiden Joko Widodo meminta pengesahan revisi KUHP ditunda, karena ada 14 pasal yang dinilai bermasalah. What next? Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju menjelaskannya dalam video ini.

Bila revisi KUHP disahkan, bakal banyak makan "korban"

Penolakan Revisi KUHP dan revisi UU lain yang mengabaikan kepentingan publik menggema di demonstrasi Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi, Senin (16/9/2019).

Bila saya koruptor, saya akan terus menyerang KPK

Mari berpikir sebagai koruptor. Apa yang akan kita lakukan pada Komisi Pemberantasan Korupsi?

Mengenang penculikanku 23 tahun lalu: Hormatku untuk para aktivis (2-habis)

Dalam penculikan selama 11 hari, 16-26 Agustus 1996, saya menjadi “saksi” perjuangan para aktivis prodemokrasi yang saat itu juga ditahan. Saya pastikan, mereka-mereka adalah pahlawan. Ini sekelumit yang bisa saya ceritakan.

Mengenang penculikanku 23 tahun lalu

Kembali ke 16 Agustus 1996. Hari di mana saya diculik dari rumah, dan ditahan selama 11 hari. Sungguh, itu 11 hari yang menakutkan dan menyakitkan.

Apa sulitnya menyelesaikan kasus Novel Baswedan?

Pada 20 Juli 2019, Presiden Joko Widodo menegaskan batas waktu tiga bulan untuk Kapolri Tito Karnavian menyelesaikan kasus Novel Baswedan. Artinya, pada 20 Oktober 2019, bersamaan hari pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, kasus itu harus tuntas.