Jakarta (iddaily.net) – Dalam konteks negara-bangsa sekarang, political uncertainty dimengerti sebagai kondisi ketika arah kebijakan, stabilitas politik, dan aturan main politik sulit diprediksi oleh warga, oleh pelaku ekonomi, maupun aktor internasional.
So, ada ketidakjelasan perihal siapa memutuskan apa, dengan landasan aturan seperti apa, dan untuk berapa lama keputusan itu berlaku.
Kesulitan memprediksi dan ketidakjelasan itu bersifat multidimensional.
Meliputi aspek politik, ekonomi, budaya, hubungan internasional, teknologi, lingkungan, energi, etc secara bersamaan.
Political uncertainty belakangan menghinggapi banyak negara-bangsa.
Muara sebabnya lebih bersifat struktural.
Diantaranya adalah aktor-aktor politik populis kerap mengubah arah kebijakan secara dadakan, demi mendapat dukungan yang diperlukan dalam jangka pendek.
Bisa juga karena faktor algoritma media sosial yang memperparah fragmentasi warga.
Akibatnya, konsensus politik makin sulit digapai.
Ada kalanya juga ketegangan geopolitik global membuat kebijakan nasional ikut tidak stabil.
Tambahan lagi, adalah faktor ketidakpercayaan terhadap ormas, parpol, parlemen, dan birokrasi membuat kebijakan sering dipertanyakan dan sering dirubah.
Atau, seperti di beberapa negara besar, kerapkali sebagian calon presiden atau PM menghadapi siklus pemilu dengan retorita populis.
Hal semacam ini kerapkali meningkatkan keresahan pelaku pasar.
Dan, tentu saja karakter isu yang berkembang belakangan, seperti perubahan iklim, AI, ekonomi digital, etc problematiknya kompeks.
Sehingga menyebabkan banyak kebijakan yang sifatnya trial-error:
Pokok masalahnya adalah dampak political uncertainty itu tak baik bagi negara-bangsa.
Pertama, akan menghambat arus masuk investasi. Karena investor pasti memilih bersikap wait and see. Volatilitas nilai tukar dan inflasi akan sulit dikendalikan. Otomatis pertumbuhan ekonomi akan melambat.
Kedua, program kebijakan akan sering berubah. Maka, efisiensi dan pemborosan anggaran pasti terjadi. Lebih jauh lagi, kebijakan strategis jangka panjang akan tertunda oleh kebutuhan jangka pendek.
Ketiga, birokrasi pemerintahan akan ragu mengambil keputusan, karena takut ada perubahan arah politik dadakan.
Keempat, ketidakpastian memicu kecemasan warga. Akibatnya, warga akan mudah terpolarisasi. Juga, ketidakpastian secara umum mudah menurunkan kepercayaan warga terhadap institusi negara. Etc.
Berhal di atas, maka menjadi penting bagi negara-bangsa manapun untuk mencegah dan atau mengatasi political uncertainty.
Mengacu pengalaman banyak negara-bangsa, cara paling efektif untuk mencegah dan mengatasinya tidak pernah tunggal.
Namun, beragam dan harus simultan.
Pertama, penguatan kelembagaan kebijakan. Lewat kepastian dan penegakan aturan, agar kebijakan tak mudah berubah mengikuti selera aktor.
Kedua, transparansi kebijakan berbasis data, untuk meredam spekulasi.
ketiga, penguatan komunikasi publik yang terbuka. Karena komunikasi yang jelas akan menurunkan spekulasi. Ketidakpastian dan spekulasi sering diperparah oleh kurangnya informasi.
Keempat, stabilisasi koalisi politik berbasis program. Bukan berbasis transaksi kekuasaan dan material jangka pendek.
Kelima, penguatan profesionalisme birokrasi agar tahan terhadap gelombang perubahan politik.
Keenam, harus ada desain forward guidence kebijakan dalam bingkai roadmap, serta evaluasi berkala.
Ketujuh, penguatan kelembagaan demokrasi substantif sebagai bingkai kepolitikan negara-bangsa.
Sampai di sini, terkait political uncertainty itu dapat dikonotasikan, bahwa pelaku ekonomi selalu berkepentingan dengan dinamika yang dapat diprediksi mendekati kepastian.
Sementara itu, ketidakpastian muncul ketika institusi negara-bangsa dilemahkan dari dalam.
Karena ketidakpastian itu inheren dalam dinamik kelembagaan negara-bangsa, maka sulit dihilangkan.
Namun, ketidakpastian dapat dikelola dan diminimalisir agar tetap dalam batas yang dapat diprediksi (manageable uncertainty).
Jika political uncertainty itu gagal dimanej, maka risiko terburuk bagi negara-bangsa adalah investasi akan hilang dan pengangguran naik.
Risiko selanjutnya, konflik horisontal potensial meningkat.
Maka, negara-bangsa pun akan kesulitan mengambil keputusan strategis.
Bahkan, negara-bangsa niscaya akan kehilangan daya saing global. Nah !