Jakarta (iddaily.net) – Tanggul lumpur Lapindo di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di titik 68 yang berada di perbatasan wilayah Desa Glagaharum, Kecamatan Porong, dan Dusun Pologunting, Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, mengalami rembesan air dan lumpur sejak Jumat (10/7/2026).
Dikutip dari berbagai sumber, berbagai upaya dilakukan dari Pemprov Jatim, Kementerian PU, PPLS bahkan PT KAI Daop 8 Surabaya, mencegah jebolnya lumpur Lapindo.
Dikutip dari Kompas.com, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengambil langkah cepat memperkuat infrastruktur penahan semburan lumpur panas dengan mempertebal struktur tanggul hingga 30 cm.
Upaya mempertebal dinding pembatas ini menjadi prioritas utama guna memastikan stabilitas tanggul tetap terjaga, sekaligus memulihkan sistem kendali air di area kolam penampungan utama.
Jika sebelumnya rembesan hanya memicu area basah di dinding pembatas, kini volume air terpantau meningkat dan tampak mengalir deras dari kaki tanggul.
“Awalnya hanya terlihat basah. Tapi semakin hari semakin parah sehingga terlihat airnya mengalir dari titik rembesan itu,” ujar Matraji, salah seorang warga sekitar lokasi, Selasa (23/6/2026). Warga sangat berharap perbaikan permanen dan penguatan fisik tanggul ini segera rampung. Mereka khawatir jika kebocoran tidak segera ditangani dengan memperkuat struktur bangunan, insiden tanggul ambrol bisa kembali terulang sewaktu-waktu.
Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, penanganan kawasan lumpur Lapindo berada di bawah kewenangan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Karena itu fenomena geologi, kami terus menyiagakan diri apabila ada langkah-langkah yang harus diambil terkait kondisi di sana,” kata Emil kepada Kompas.com, Senin (13/7/2026).
Menurut Emil, hasil kajian ilmiah, termasuk temuan retakan tanah, rembesan lumpur, maupun laporan masyarakat akan menjadi dasar bagi instansi terkait untuk menentukan langkah penanganan.
“Kita tunggu hasil kajian ilmiahnya, apakah kekhawatiran ini memang perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah tertentu,” katanya.
Sedangkan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) memastikan rembesan air dan lumpur di tanggul titik 10D terjadi akibat penurunan permukaan tanah di kawasan terdampak, bukan karena kegagalan struktur tanggul.
“Memang ada di beberapa titik tanggul terjadi pelemahan, tetapi bukan karena tanggul tidak kuat. Kondisi itu dipengaruhi penurunan permukaan tanah yang terus berlangsung di kawasan ini,” kata Petugas Pelaksana Lapangan PPLS Fahmi Zamroni, Jumat (10/7/2026).
Menurut Fahmi, penurunan tanah yang masih terjadi membuat beberapa bagian tanggul mengalami pelemahan sehingga diperlukan penyesuaian dalam penanganan infrastruktur.
Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, mengatakan bahwa KAI telah melakukan pemeriksaan langsung di area tanggul Lumpur Lapindo.
“Hasil pemeriksaan petugas di lapangan menunjukkan bahwa kondisi jalur rel, konstruksi jalan rel, maupun prasarana pendukung lainnya tetap dalam kondisi aman dan tidak terdampak. Seluruh perjalanan kereta api tetap berjalan normal sesuai jadwal operasional,” ujar Mahendro.
Mahendro menjelaskan, kondisi yang terjadi di area tanggul merupakan bagian dari pekerjaan penguatan tanggul yang sedang dilakukan oleh PPLS pada Jumat (10/7/2026).
Dalam proses tersebut, alat berat melakukan pengerukan material lumpur untuk kemudian ditempatkan pada bagian atas tanggul sebagai upaya peninggian.
Saat proses berlangsung, sebagian material lumpur meluber dari bagian atas tanggul, namun tidak memengaruhi jalur rel kereta api.
“Kami memastikan aktivitas tersebut tidak berdampak terhadap operasional kereta api. Jalur rel berada dalam kondisi aman untuk dilalui sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keselamatan perjalanan kereta api yang melintasi kawasan tersebut,” tambah Mahendro.
