Jakarta (iddaily.net) – BMKG memperkirakan dampak El Nino paling terasa di sejumlah wilayah di Indonesia.
Salah satunya di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan.
Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah tersebut diprediksi berada di bawah kondisi normal dibandingkan rata-rata klimatologis.
Menurut Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam keterangannya, ancaman El Nino tidak hanya berdampak terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air.
Kondisi kering juga meningkatkan risiko karhutla, memburuknya kualitas udara akibat peningkatan polutan, serta gangguan kesehatan masyarakat.
Dampak yang Perlu Diwaspadai di Berbagai Sektor
Di sektor pertanian, BMKG mengingatkan potensi gangguan fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga gagal panen akibat defisit air.
1. Pertanian dan Ketahanan Pangan
Berkurangnya curah hujan dapat menyebabkan defisit air yang mengganggu pertumbuhan tanaman, menurunkan produktivitas pertanian, hingga meningkatkan risiko puso atau gagal panen akibat kekeringan.
Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi pasokan pangan dan memberikan tekanan terhadap inflasi daerah.
2. Lingkungan dan Kualitas Udara
Kondisi lahan yang semakin kering meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Selain itu, berkurangnya hujan dapat menyebabkan konsentrasi polutan di udara meningkat sehingga kualitas udara menurun.
3. Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya polusi udara akibat debu maupun asap karhutla berpotensi memicu kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Suhu udara yang lebih panas juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan akibat paparan panas, seperti heatstroke.
4. Energi dan Pengelolaan Air
Volume air di bendungan dan waduk diperkirakan menurun selama musim kemarau.
Kondisi ini dapat memengaruhi pasokan air untuk irigasi pertanian sekaligus berdampak pada produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
BMKG mengingatkan, Indonesia memiliki 699 Zona Musim (ZOM), sehingga setiap daerah memiliki karakteristik iklim yang berbeda.
Oleh karena itu, langkah mitigasi perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Pemerintah daerah diimbau memanfaatkan informasi prakiraan iklim dari BMKG dan terus berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG setempat sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Sejumlah langkah mitigasi yang direkomendasikan antara lain:
1. Menyesuaikan pola tanam dan pengelolaan irigasi.
2. Meningkatkan kewaspadaan terhadap karhutla.
3. Mengoptimalkan pengelolaan waduk dan sumber daya air.
4. Memperkuat cadangan air melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
5. Mengendalikan emisi di perkotaan.
Selain sektor pertanian, BMKG menyebut agar meningkatkan kesiapsiagaan sektor kesehatan terhadap potensi peningkatan kasus ISPA maupun penyakit akibat suhu panas.
BMKG memastikan akan terus memantau perkembangan dinamika atmosfer dan iklim serta memberikan informasi peringatan dini kepada pemerintah maupun masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan.
