Jakarta (iddaily.net) – Wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke habitat baru menuai penolakan dari pemerintah daerah dan masyarakat.
Rencana yang disebut bertujuan menyelamatkan satwa langka tersebut justru memunculkan perdebatan mengenai risiko relokasi dan masa depan habitat alaminya.
Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemindahan badak Jawa belum menjadi keputusan final.
Gagasan tersebut masih dalam tahap kajian ilmiah untuk membentuk habitat kedua atau second habitat sehingga kelangsungan hidup spesies yang terancam punah itu tidak hanya bergantung pada satu kawasan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam laman resminya kemenhut mengatakan pemerintah tidak akan mengambil keputusan tanpa rekomendasi para ilmuwan.
Menurut dia, gagasan pembentukan populasi liar kedua telah berkembang sejak lama. Kajian tersebut mempertimbangkan berbagai ancaman yang dapat mengganggu keberadaan badak Jawa di Ujung Kulon.
Taman Nasional Ujung Kulon selama ini menjadi habitat alami terakhir badak Jawa di dunia. Ketergantungan seluruh populasi pada satu kawasan membuat satwa tersebut rentan apabila terjadi bencana besar.
Sejumlah ancaman yang menjadi pertimbangan dalam kajian pemerintah antara lain:
1. Ancaman aktivitas vulkanologi. Kawasan Ujung Kulon berada tidak jauh dari Gunung Anak Krakatau yang memiliki potensi aktivitas vulkanik dan risiko tsunami.
2. Potensi tsunami. Bencana besar di kawasan Selat Sunda berpotensi mengancam habitat dan populasi badak Jawa.
3. Wabah penyakit. Konsentrasi populasi pada satu kawasan meningkatkan risiko apabila terjadi penyebaran penyakit.
4. Perkawinan sedarah. Populasi yang terbatas dapat meningkatkan risiko penurunan keragaman genetik.
5. Keterbatasan habitat. Kondisi habitat dan ketersediaan ruang hidup juga menjadi bagian dari pertimbangan konservasi.
Karena itu, pembentukan populasi liar kedua dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi risiko kepunahan apabila terjadi bencana di habitat utama.
Alas Purwo dan Baluran Masuk Kajian
Sejumlah lokasi di Jawa Timur turut disebut dalam pembahasan habitat kedua badak Jawa, antara lain Taman Nasional Baluran dan Taman Nasional Alas Purwo.
Namun, kedua lokasi tersebut belum ditetapkan sebagai tujuan pemindahan. Pemerintah masih harus melakukan kajian mengenai kesesuaian habitat, ketersediaan pakan, kondisi ekosistem, keamanan, hingga kemampuan kawasan mendukung kehidupan badak Jawa.
Jika translokasi akhirnya direkomendasikan, pemerintah menyebut hanya sebagian kecil populasi yang kemungkinan dipindahkan. Ujung Kulon tetap dipertahankan sebagai habitat utama.
Mengapa Rencana Ini Ditolak?
Penolakan datang dari sejumlah pihak di Banten, termasuk Pemkab Pandeglang dan kelompok mahasiswa.
Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi menyatakan keberatan apabila badak Jawa yang menjadi ikon daerah tersebut dipindahkan keluar dari Ujung Kulon.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mengutamakan penguatan perlindungan habitat asli dan mengantisipasi ancaman bencana tanpa harus terburu-buru memindahkan satwa tersebut.
Selain itu, kalangan mahasiswa di Banten mempertanyakan kelayakan pemindahan dan risiko stres terhadap badak selama proses penangkapan, pengangkutan, hingga adaptasi di habitat baru.
Mereka juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan pesisir Ujung Kulon yang berkaitan dengan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitarnya.
Polemik Wilayah Pertambangan di Sekitar Ujung Kulon
Persoalan konservasi badak Jawa semakin menjadi perhatian setelah muncul penetapan wilayah usaha pertambangan di sebagian perairan sekitar Ujung Kulon.
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat meminta wilayah perairan yang berpotensi mengganggu ekosistem kawasan konservasi tersebut dikeluarkan dari WUP.
Permintaan itu disampaikan kepada Menteri ESDM untuk mengevaluasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
Sementara Kementerian ESDM menjelaskan bahwa penetapan WUP tidak otomatis memberikan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan.
Kementerian ESDM juga menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan tidak ada izin tambang yang diterbitkan untuk kawasan taman nasional tersebut.
Selain mengkaji kemungkinan pembentukan habitat kedua, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah konservasi di Ujung Kulon.
Di antaranya memperbaiki ekosistem hutan, memperketat pengamanan kawasan, menambah kamera jebak, serta meningkatkan perlindungan oleh polisi hutan.
Pemerintah juga mengembangkan Java Rhino Study and Conservation Area untuk mempelajari perilaku dan kondisi badak Jawa.
Bersama Institut Pertanian Bogor (IPB), pemerintah mengembangkan biobank untuk menyimpan materi genetik sebagai salah satu langkah antisipasi apabila terjadi bencana yang mengancam populasi.
Persoalan relokasi badak Jawa bukan sekadar menentukan lokasi baru dan pemerintah harus memastikan bahwa langkah konservasi benar-benar mampu menjamin keselamatan, keberlanjutan populasi, dan perlindungan ekosistem satwa paling langka tersebut.
Sementara penolakan dilakukan kelompok masyarakat di Banyuwangi juga menolak kepindahan Badak Jawa.
Namun Pemkab Banyuwangi melalui Sekda Suyanto Waspotondo menyatakan masih menunggu kajian dan arahan resmi pemerintah pusat, bukan menyatakan penolakan secara resmi.
“Jika kajiannya baik dan diterima, ya kita selaku pemerintah daerah terima aja,” kata Yayan.