Yogyakarta (iddaily.net) – Tim Advokasi Perlindungan Karst Gunungsewu (TAPaK Gunungsewu), selaku kuasa hukum Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), hari ini mengajukan keberatan administratif kepada Bupati Gunungkidul dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
Keberatan diajukan atas pembiaran kedua pejabat tersebut terhadap kegiatan usaha wisata On The Rock yang dikelola CV South City Nature di Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul.
Surat keberatan kepada Bupati Gunungkidul dikirimkan melalui kantor pos, sedangkan surat kepada Gubernur DIY diantarkan langsung ke Kantor Gubernur DIY di Kompleks Kepatihan.
On The Rock telah beroperasi secara komersial sejak 19 Desember 2025.
Lokasinya berada di Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu yang ditetapkan sebagai kawasan lindung oleh Menteri ESDM, sekaligus di Kawasan Karst Gunungsewu yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kasultanan dalam Perda RTRW DIY. Kawasan ini juga bagian dari Gunung Sewu UNESCO Global Geopark.
“Kami menilai Pelanggaran yang dilakukan On The Rock sudah sangat terang. Kegiatan tersebut berjalan tanpa perizinan berusaha dan nyata-nyata membelah bukit karst, padahal perbuatan itu dilarang oleh Perda RTRW DIY maupun Perda RTRW Gunungkidul. Pemerintah daerah mengetahui hal tersebut, bahkan Bupati Gunungkidul telah secara terbuka mengakui bahwa perizinannya belum lengkap. Namun, hampir satu tahun On The Rock beroperasi, tidak ada satu pun tindakan penertiban dari pemerintah daerah. Atas dasar pembiaran itulah kami mengajukan keberatan kepada Bupati Gunungkidul dan Gubernur DIY,” ujar Abiyoga, juru bicara TAPaK Gunungsewu.
Dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yang dibuka melalui Putusan Komisi Informasi Daerah DIY Nomor 005/IV/KIDDIY-PS/2026, menunjukkan bahwa On The Rock belum memiliki perizinan berusaha, belum memiliki Persetujuan Lingkungan, dan belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi.
Dari 13 usaha wisata yang diperiksa dalam sengketa informasi tersebut, On The Rock adalah satu-satunya yang sama sekali tidak memiliki data perizinan berusaha untuk lokasi usahanya.
Persoalannya tidak berhenti pada ketiadaan izin. Pembangunan On The Rock mengubah bentang alam karst melalui pemotongan dan pembongkaran bukit untuk jalur masuk, gardu pandang, dan bangunan kafe, serta pembangunan dek dan dinding beton di atas batuan karst di garis pantai.
Padahal, baik Perda RTRW DIY, Perda RTRW Gunungkidul yang lama, maupun Perda RTRW Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2026 yang berlaku sejak 7 Oktober 2026, sama-sama melarang kegiatan yang merusak atau mengubah bentang alam karst.
Keberadaan On The Rock juga menghalangi akses warga yang selama ini mencari nafkah di Pantai Watu Bolong.
Meski pelanggaran ini telah berlangsung hampir satu tahun dan diakui secara terbuka oleh pemerintah, sampai hari ini tidak ada satu pun peringatan tertulis, apalagi penghentian kegiatan atau penutupan lokasi.
Padahal Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang memungkinkan peringatan tertulis diterbitkan sewaktu-waktu, dan sanksi penghentian kegiatan, penutupan lokasi, pembongkaran bangunan, serta pemulihan fungsi ruang dapat dijatuhkan secara langsung dan kumulatif.
Gubernur DIY pun memiliki kewenangan mengawasi kinerja Bupati, melakukan pengawasan khusus atas aduan masyarakat, dan mengambil alih pengenaan sanksi ketika pemerintah kabupaten tidak mampu menjalankannya.
Dalam keberatannya, TAPaK Gunungsewu menuntut agar:
1. Bupati Gunungkidul segera menerbitkan peringatan tertulis kepada CV South City Nature dan, apabila diabaikan, menutup kegiatan On The Rock tanpa menunggu proses pengurusan izin;
2. Gubernur DIY mengawasi dan membina Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, serta mengambil alih pengenaan sanksi apabila Bupati tetap tidak bertindak;
3. Bupati Gunungkidul dan Gubernur DIY membongkar bangunan yang berdiri di atas bentukan karst yang diubah, memulihkan fungsi ruang kawasan karst, dan membuka kembali akses warga ke Pantai Watu Bolong; dan
4. Pemerintah daerah tidak menerbitkan izin apa pun yang melegalkan kegiatan yang telah merusak bentang alam karst, termasuk melalui mekanisme percepatan perizinan.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan dalam waktu paling lama 10 hari kerja. Apabila keberatan tidak ditindaklanjuti, TAPaK Gunungsewu akan menempuh upaya hukum lanjutan, termasuk gugatan atas tindakan pembiaran ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
