Anggota DPR RI Slamet menyoroti rencana kerja sama antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan sejumlah perusahaan asal China dalam pengembangan hilirisasi industri unggas untuk mendukung kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, langkah tersebut perlu dikaji secara hati-hati agar tidak justru melemahkan posisi peternak rakyat dalam negeri.
“Program MBG seharusnya menjadi momentum kebangkitan peternak lokal, bukan malah membuka ruang ketergantungan baru terhadap pihak luar. Indonesia memiliki kapasitas produksi telur dan ayam yang besar. Yang perlu diperkuat adalah tata kelola, distribusi, serta keberpihakan terhadap peternak rakyat,” ujar Slamet dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).
Ia menilai, ketika harga telur di tingkat peternak sedang mengalami tekanan akibat lemahnya serapan pasar dan tingginya biaya produksi, masuknya investasi atau skema industri yang terlalu dominan dari luar negeri justru berpotensi mempersempit ruang usaha peternak mandiri dan UMKM peternakan di daerah.
Menurut Slamet, kebutuhan protein hewani untuk program MBG seharusnya dapat dipenuhi melalui penguatan kapasitas produksi nasional.
Pemerintah dinilai perlu fokus pada pembinaan peternak rakyat, penguatan koperasi peternak, serta stabilisasi faktor produksi seperti harga pakan yang selama ini menjadi beban utama usaha peternakan unggas.
“Masalah utama peternak hari ini bukan kemampuan produksi, tetapi biaya produksi yang tinggi dan pasar yang belum stabil. Karena itu, solusi yang dibutuhkan adalah penguatan peternak lokal, bukan membuka kompetisi yang semakin berat bagi mereka,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa komponen pakan mencapai sebagian besar biaya produksi peternakan unggas.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan produksi jagung nasional, pengembangan bahan baku pakan alternatif berbasis lokal, serta penguatan cadangan bahan baku pakan untuk menjaga kestabilan harga.
Selain itu, Slamet juga mendorong agar program MBG benar-benar terintegrasi dengan rantai pasok peternak lokal di berbagai daerah.
Menurutnya, penyerapan telur dan ayam dari koperasi maupun kelompok peternak rakyat akan memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar terhadap penguatan ekonomi nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Slamet menyampaikan bahwa penguatan perlindungan peternak lokal akan menjadi salah satu perhatian penting dalam pembahasan revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU PKH).
Ia menilai regulasi ke depan harus memberikan keberpihakan yang lebih kuat terhadap peternak rakyat di tengah persaingan industri yang semakin besar.
“Kita ingin revisi UU PKH benar-benar menghadirkan perlindungan dan penguatan peternak lokal, mulai dari aspek pembiayaan, stabilisasi harga, perlindungan usaha rakyat, hingga prioritas keterlibatan peternak domestik dalam program strategis nasional seperti MBG,” tegasnya.