Surabaya (iddaily.net) – Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya resmi ditutup dengan keluarnya Maklumat NU yang menegaskan kembali posisi ideologis organisasi tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam dokumen yang ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi dan Rais Aam PBNU A. Sahal Mahfudh, NU menegaskan komitmen mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsensus final.
Maklumat tersebut menilai bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang mampu mengakomodasi keragaman agama dan budaya di Indonesia secara harmonis. NU memandang upaya mengganti ideologi negara berpotensi memicu perpecahan dan tidak memberikan keuntungan strategis bagi umat Islam sebagai mayoritas penduduk.
Dalam pandangan NU, perjalanan reformasi yang melahirkan amandemen UUD 1945 diakui telah membuka ruang demokrasi dan kebebasan sipil. Namun, organisasi ini juga mengingatkan bahwa perubahan tersebut tidak boleh melampaui nilai-nilai dasar Pancasila. NU mendorong adanya refleksi terhadap arah reformasi agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan stabilitas sosial.
Terkait tata kelola pemerintahan, NU menegaskan bahwa implementasi otonomi daerah maupun otonomi khusus tidak boleh mengarah pada disintegrasi bangsa. Kebijakan desentralisasi harus tetap memperkuat persatuan nasional, bukan sebaliknya memicu fragmentasi wilayah.
Dalam konteks hubungan agama dan negara, NU menekankan pentingnya pendekatan yang bijak. Agama ditempatkan sebagai sumber nilai dan aspirasi yang disalurkan melalui mekanisme demokrasi, bukan sebagai alat untuk mempertentangkan diri dengan negara. Prinsip ini dianggap penting untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan beragama dan bernegara.
Menyinggung dinamika politik, khususnya dualisme di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa, Hasyim Muzadi menegaskan bahwa NU tidak terlibat secara kelembagaan dalam urusan politik praktis. Meski demikian, PBNU tetap berupaya membangun kesadaran politik warga melalui jalur sosial kemasyarakatan, dengan penekanan pada wawasan kebangsaan.
Di luar isu domestik, Munas NU juga menyoroti konflik di Timur Tengah. Hasyim Muzadi menyerukan persatuan negara-negara Arab dalam menghadapi Israel. Ia menilai konflik tersebut menjadi pelajaran penting bagi umat Islam global untuk tidak terpecah dalam menyikapi situasi geopolitik.
NU juga mengkritisi peran Amerika Serikat yang dinilai cenderung berpihak dalam konflik tersebut. Selain itu, ketergantungan terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa dinilai perlu dikaji ulang, dengan mendorong langkah-langkah konkret dan sah dari negara-negara terkait.
Sebagai langkah lanjutan, PBNU berencana menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kemungkinan kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian di kawasan konflik Timur Tengah.
Maklumat Munas NU ini mempertegas posisi organisasi sebagai penjaga konsensus kebangsaan sekaligus aktor moral dalam merespons isu global, menjadikannya relevan dalam dinamika nasional maupun internasional. **