Jakarta (iddaily.net) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kedatangannya kali ini untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Gibran tiba sekitar pukul 11.15 WIB. Kedatangannya langsung menarik perhatian awak media yang telah menunggu di kompleks parlemen. Ia tampak dikerumuni wartawan dan sejumlah orang yang mengabadikan momen tersebut menggunakan telepon seluler.
Gibran kemudian menemui Ketua MPR Ahmad Muzani dan jajaran pimpinan MPR. Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit sebelum Gibran meninggalkan gedung parlemen.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut. Menurutnya, Gibran datang untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
“Beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis,” kata Muzani kepada wartawan.
Muzani mengatakan Gibran tidak banyak berbicara dalam pertemuan tersebut dan tidak menjelaskan alasan pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.
Surat serupa, menurut keterangan Muzani, telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Setelah menerima surat tersebut, MPR akan menindaklanjutinya melalui mekanisme internal lembaga.
Muzani menyampaikan bahwa pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk membahas langkah berikutnya. Pembahasan kemudian akan melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Muzani juga menjelaskan bahwa MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru.
Sementara itu, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon pengganti.
Ketentuan mengenai pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Aturan tersebut menyebutkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Penyerahan surat pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah dinamika politik di DPR.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Sedikitnya 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut menandatangani usulan tersebut. DPR semula menjadwalkan rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) untuk membahas usulan HMP.
Namun, agenda tersebut akhirnya dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR.
Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, membenarkan pembatalan rapat paripurna tersebut. Ia menyatakan menghormati keputusan Gibran untuk mengundurkan diri.
Perkembangan ini menjadi babak baru dalam polemik politik dan ketatanegaraan terkait jabatan Wakil Presiden. Proses selanjutnya berada di tangan MPR dan Presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Masyarakat kini menunggu tindak lanjut resmi MPR terhadap surat pengunduran diri tersebut, termasuk proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran.