Jakarta (iddaily.net) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka rincian kontrak dan hasil kerja sama publikasi yang melibatkan influencer yang menjadi perbincangan publik.
Sebelumnya Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kontrak jasa influencer senilai se Rp14,7 miliar dari dua kementerian.
Menurut penjelasan RANS, sekitar Rp10,79 miliar berasal dari tiga kampanye bersama KKP, sedangkan Rp3,9 miliar berasal dari satu kampanye promosi museum.
RANS menyebut nilai kontrak itu mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, dan kegiatan promosi.
Chusnunia juga mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mempercepat penyusunan pedoman biaya jasa kreatif agar instansi pemerintah punya acuan yang jelas untuk menilai kewajaran harga dan manfaat belanjanya.
“Kalau memakai uang publik, masyarakat berhak tahu apa yang dipesan, berapa biayanya, dan apa hasilnya. Kalau tujuannya menyampaikan program kepada nelayan, kita perlu tahu apakah informasinya benar-benar sampai ke nelayan dan membantu mereka memahami cara mengakses program, betul bahwa jumlah tayangan bisa jadi salah satu ukuran tapi kita juga perlu tahu siapa yang terjangkau,” ungkapnya.
Menurutnya sorotan terhadap belanja publikasi KKP menjadi dasar bagi penyelesaian pedoman yang tengah disusun Kemenekraf setelah perkara videografer Amsal Christy Sitepu di Kabupaten Karo beberapa lalu.
“Bulan April lalu, Kemenekraf menerima masukan langsung dari Amsal terkait pengalaman pembuatan video profil desa. Persoalan itu menunjukkan pentingnya menghitung nilai ide dan proses produksi secara wajar termasuk dalam kontrak publikasi pemerintah, dasar perhitungan biaya dan hasil pekerjaan juga perlu dijelaskan kepada publik,”tambahnya.
Politisi yang akrab disapa Nunik ini memahami bahwasanya video profil desa dan kampanye nasional tentu berbeda skala dan biayanya.
“Tapi tentu prinsipnya sama ada riset, penulisan naskah, pengambilan gambar, penyuntingan,semua membutuhkan biaya dan Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana biaya itu dihitung, mengapa penyedia itu dipilih, dan apa yang diterima masyarakat dari belanja tersebut,” jelasnya.
Chusnunia juga mengusulkan agar Kemenekraf bersama LKPP menyusun contoh perhitungan biaya dan kontrak untuk berbagai skala pekerjaan.Hal ini terkait dengan masa depan para pekerja ekonomi kreatif yang menurut Indonesia Creative Economy Outlook 2026–2027 yang dipaparkan Kemenekraf, sektor ekonomi kreatif Indonesia menyerap 27,4 juta pekerja dan tumbuh sekitar 6,8 persen pada 2025.
Ia berharap kedepan instansi pengguna anggaran harus menjelaskan nilai per paket, lingkup pekerjaan, dasar pemilihan penyedia, dan hasil evaluasinya.
“Jangan lupa libatkan pekerja lepas, studio kecil, dan komunitas kreatif daerah dalam penyusunan pedoman tersebut,”pungkasnya.