Jakarta (iddaily.net) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Prabowo dan Gibran yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat mundur di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikannya.
“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo sekaligus meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak permintaan Gibran. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Namun, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Meski telah menyampaikan niat mengundurkan diri, Gibran masih menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tetap fokus menjalankan agenda pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penyampaian niat mundur belum serta-merta berarti Gibran telah resmi melepaskan jabatannya.
Sementara itu, Gibran memberikan tanggapan kepada wartawan setelah pertemuannya dengan Prabowo. Dia menyatakan menghormati berbagai kritik dan masukan masyarakat terkait perkembangan yang terjadi.
Gibran juga menyampaikan bahwa Prabowo menyarankannya untuk terus memperjuangkan pembuktian keabsahan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.
Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi perhatian setelah muncul sejumlah putusan pengadilan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden.
Putusan MA dan MK tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Di tengah polemik tersebut, sejumlah anggota DPR juga mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Dikutip dari CNN Indonesia sedikitnya 50 anggota DPR dari enam fraksi telah menandatangani usulan tersebut.
Dinamika ini membuat posisi politik Gibran menjadi sorotan, terlebih setelah muncul berbagai pembicaraan mengenai kemungkinan proses politik lanjutan di parlemen.
Penyampaian niat mengundurkan diri kepada Presiden perlu dibedakan dari pengunduran diri yang telah berlaku secara resmi. Karena itu, status Gibran sebagai Wakil Presiden tidak bisa dinyatakan berakhir hanya berdasarkan pernyataan mengenai niat mundur tersebut.
Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, mekanisme pengisiannya telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa jika Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih dalam waktu paling lambat 60 hari.
Meski begitu, perkembangan berikutnya masih bergantung pada keputusan resmi dan proses konstitusional yang berlaku.
Publik kini menunggu bagaimana kelanjutan sikap Gibran, respons Presiden Prabowo, serta perkembangan persoalan hukum yang menjadi latar belakang munculnya niat pengunduran diri tersebut.