Banda Aceh (iddaily.net) – Bakal calon anggota DPD RI sekaligus Inisiator Aceh Goet, Tarmizi Age, meminta seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) membuka informasi mengenai program, kegiatan, dan proyek pemerintah kepada masyarakat.
Permintaan itu disampaikan Tarmizi merespons pernyataan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fad yang menyebut transparansi sebagai kunci pemerintahan dan percepatan pembangunan.
Tarmizi mengatakan keterbukaan informasi perlu diterapkan oleh seluruh dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, baik untuk program berskala besar maupun kegiatan yang lebih kecil.
Menurut dia, informasi tersebut dapat dipublikasikan melalui situs resmi masing-masing SKPA dan media massa.
“Rakyat Aceh menunggu kejujuran Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) untuk membuka informasi kepada publik. Semua kegiatan pemerintah harus bisa diketahui masyarakat,” ujar Tarmizi, Senin (7/9/2026).
Rakyat Perlu Tahu Penggunaan Anggaran
Tarmizi mengatakan masyarakat perlu mengetahui bagaimana anggaran daerah digunakan. Informasi yang dibuka kepada publik, kata dia, tidak hanya mengenai nama kegiatan, tetapi juga lokasi proyek, nilai anggaran, pelaksana pekerjaan hingga pemenang tender.
Ia menilai informasi tersebut diperlukan agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan.
“Jangan tutupi informasi. Ini bahaya. Rakyat ingin tahu. Kapan Aceh maju kalau caranya begini terus? Tolong dibuka apa saja kegiatannya, siapa yang mengerjakan atau siapa pemenang tendernya, sehingga rakyat bisa ikut mengawal,” katanya.
Menurut Tarmizi, transparansi tidak semestinya hanya dipandang sebagai kewajiban administratif pemerintah. Keterbukaan informasi juga menjadi bagian dari mekanisme pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran.
“Pemerintah diharapkan membuka setiap informasi kepada publik sehingga rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi mengetahui ke mana anggaran digunakan. Jangan sembunyi-sembunyi, tidak bagus,” ujarnya.
Minta Kepala Dinas Ikuti Arahan Wagub
Tarmizi berharap pernyataan Fadhlullah mengenai transparansi tidak berhenti pada tingkat pimpinan daerah. Ia meminta kepala dinas dan pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh menerapkan keterbukaan tersebut dalam pelaksanaan program masing-masing.
Ia menilai keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi publik untuk mengawasi pembangunan.
“Langkah tegas yang disampaikan Wakil Gubernur harus diikuti para pejabat di setiap dinas. Dengan begitu, Aceh bisa semakin maju dan berkembang di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fad),” kata Tarmizi.
Singgung Kemiskinan di Aceh
Tarmizi juga menyoroti persoalan kemiskinan dan ketertinggalan yang masih dihadapi Aceh. Menurut dia, evaluasi terhadap pengelolaan pemerintahan dan penggunaan anggaran perlu dilakukan secara terbuka.
“Uang dan anggaran sebenarnya selama ini tidak kurang di Aceh. Namun, negeri ini masih berada dalam kondisi kemiskinan. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui apa yang dilakukan pemerintah,” ujarnya.
Ia mengatakan setiap keputusan pemerintah dapat berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, publik dinilai berhak mengetahui kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah beserta penggunaan anggarannya.
“Perlu rakyat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah setiap saat, karena setiap keputusan yang diambil berdampak langsung kepada mereka,” katanya.
Tarmizi menegaskan orientasi utama pemerintahan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Keberadaan pemerintah sesungguhnya untuk menyejahterakan rakyat, bukan lain-lain. Jangan biarkan rakyat terus menderita dan sengsara,” tutupnya.