Soal
mantan memang tidak ada habisnya. Kali ini, sampai menyeret Presiden
Jokowi. Ia diminta mengevaluasi pengangkatan mantan "Tim Mawar" sebagai
Pangdam Jaya.
Demonstrasi solidaritas pembebasan tahanan politik (Tapol) Papua melintas di depan Istana Merdeka menuju ke Mahkamah Agung Jakarta, 16 Juni 2020. Mereka menuntut pembebasan 7 tapol, Alexander Gobay, Henky Hilapok, Stefanus Itlay, Ferry Kombo, Agus Kossay, Buchtar Tabuni & Irwanis Uropmabin akan menghadapi vonis pengadilan 17 Juni 2020.
Sebuah video tentang pemberhentian proses peribadahan, memunculkan (lagi) isu kebebasan beragama di Indonesia, di sela-sela hiruk pikuk penanganan Covid19. Berikut ini #NgobrolBareng Alissa Wahid, Koordinator nasional Jaringan GUSDURian.
Apa salah Mira, seorang transpuan (waria) di Jakarta yang meninggal dunia dibakar hidup-hidup? Apakah hukum akan berpihak pada Mira? Berikut #NgobrolBareng Lini Zurlia, aktivis Asean Sogie Caucus.
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di Jakarta. Bagaimana pelaksanaan hal itu dipandang dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM)? Berikut #NgobrolBareng Amiruddin Al Rahab, Komisioner Komnas HAM.
Buruh, mahasiswa, pelajar, petani, nelayan, jurnalis dan berbagai elemen lain menggelar aksi demonstrasi Indonesia Memanggil untuk #ReformasiDikorupsi di Jakarta, 28 Oktober 2019. Aksi di tengah penjagaan ketat aparat keamanan itu berlangsung damai.
Tembus barikade polisi, Aksi Kamisan demo di depan Istana Merdeka, Kamis (17/10/2019). Aksi itu sekaligus perlawanan terhadap larangan berunjuk rasa sampai pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin 20 Oktober 2019 yang diserukan sebelumnya. Aparat keamanan menjaga aksi itu hingga berakhir.
Demo mahasiswa, buruh dan pelajar di DPR/MPR menolak Revisi KUHP, revisi UU KPK dan berbagai UU lain yang berakhir rusuh dinyinyirin. Sementara Aksi Kamisan yang damai hingga 600 kali lebih dicuekin. Video ini berisi obrolan dengan Sumarsih, ibunda Wawan, korban meninggal reformasi yang juga penggerak Aksi Kamisan.
Penangkapan jurnalis Dandhy Laksono pada Kamis (26/09/2019) malam oleh polisi, menciptakan kehebohan. Gerakan #BebaskanDandhy menjadi trend di media sosial, mengiringi pemeriksaan sutradara film "Sexy Killers" itu hingga Jumat dini hari di Mapolda Metro Jaya. Dandhy disangka melakukan twit berbau SARA dan melanggar UU ITE. Video ini adalah penjelasan Dandhy dan pengacaranya, usai pemeriksaan pada Jumat (27/09/2019).
Belum usai kasus Dandhy, musisi Ananda Badudu juga ditangkap polisi, karena aktivitasnya menggalang dana untuk mahasiswa yang berdemonstrasi. Penangkapan Ananda pun menciptakan gerakan baru bertagar #BebaskanAnandaBadudu.
Demonstrasi damai puluhan ribu mahasiswa dari berbagai kampus di Jawa Barat, di depan DPR/MPR Jakarta, 24 September 2019, berakhir dengan bentrokan (lihat video). Polisi menembaki mereka dengan gas air mata dan semprotran air untuk membubarkan demonstrasi. Ratusan mahasiswa terluka dalam insiden itu. Satu orang harus dirawat di rumah sakit dengan luka sangat serius. Empat jurnalis yang meliput peristiwa itu ikut menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh polisi.
Debat soal Papua antara politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko dan jurnalis Dandhy D. Laksono digelar di Visinema, Jakarta, 21 September 2019. Keduanya berada di "sudut" yang berbeda. Budiman mewakili pemikiran nasionalis Indonesia yang menolak penentuan nasib sendiri. Menurut Budiman, idiom Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)-dengan Papua di dalamnya- adalah modal awal untuk membangun Indonesia.
Sementara Dandhy percaya, masa depan Papua berada di tangan orang Papua sendiri. Apapun pilihan orang Papua (termasuk salah satunya referendum) harus dimaknai sebagai salah satu opsi yang bisa diambil.
Penolakan Revisi KUHP dan revisi UU lain yang mengabaikan kepentingan publik menggema di demonstrasi Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi, Senin (16/9/2019).
Peserta Aksi Kamisan ke-600 yang digelar di depan Istana Merdeka, Kamis (5/9/2019) membludak. Sekitar 300 aktivis, mahasiswa dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) bergabung dalam demonstrasi "payung hitam" itu.
Dalam aksi yang juga didatangi oleh aktivis perempuan yang juga istri pembela HAM alm.Munir, Suciwati itu, diwarnai pula dengan lagu-lagu milik Efek Rumah Kaca dinyanyikan oleh kelompok paduan suara.
Dalam penculikan selama 11 hari, 16-26 Agustus 1996, saya menjadi “saksi” perjuangan para aktivis prodemokrasi yang saat itu juga ditahan. Saya pastikan, mereka-mereka adalah pahlawan. Ini sekelumit yang bisa saya ceritakan.
Ummat Kristiani warga Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia masih berjuang untuk mendapatkankan haknya melakukan peribadahan di gereka mereka. Hingga Hari Raya Natal, 25 Desember 2017, ummat dari dua gereja ini tetap melangsungkan ibadah Natal di depan Istana Merdeka Jakarta.
"Saya tidak setuju perjuangan HTI, tapi saya tidak setuju HTI dibubarkan."
Kalimat di atas adalah status pertama saya, merespon pernyataan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), melalui jalur pengadilan. Begitu mendengar pernyataan yang dibacakan Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto itu, saya sebagai orang yang tidak setuju dengan perjuangan HTI mendirikan Khilafah, justru tidak setuju dengan Wiranto. Mengapa?
Sejumlah 26 aktivis mengecor kaki di depan Istana Merdeka, untuk mengenang Bu Patmi, salah satu petani Kendeng yang juga pengunjuk rasa penolak pabrik semen di Rembang Jawa Tengah. Bu Patmi meninggal dunia di sela-sela unjuk rasa mengecor kaki.
Gerakan menolak pabrik semen di Pegunungan Kendeng membesar ke seluruh Indonesia. Hingga Minggu (26/03/17) aksi solidaritas Kendeng dilakukan di 35 lokasi. Sayangnya, belum nampak niat baik melalui pernyataan Presiden Jokowi.
Padahal, penolakan pabrik semen tidak hanya menyelamatkan pegunungan Kendeng, tapi menyelamatkan pulau Jawa. Bentang alam karst memiliki fungsi hidrologi yang mengontrol sistem ekologi di dalam kawasan. Permukaan bukit karst berperan sebagai penyimpan utama air.
Saat ini sudah ada 21 pabrik semen beroperasi di Jawa (Falah, 2016). Tambah pabrik semen, tambah buruk kualitas lingkungan di pulau Jawa. Ketua Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), "Daerah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih (area tambang PT. Semen Indonesia) tidak layak ditambang."
Sejumlah 10 petani Pegunungan Kendeng kembali melakukan aksi mengecor kaki di depan Istana Merdeka, Senin (13/3/2017). Mereka memprotes keputusan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dianggap mengabaikan perintah pengadilan yang menenangkan gugatan petani dan mencabut izin lingkungan pembangunan dan pertambangan pabrik PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Gubernur Ganjar juga dinilai mengabaikan perintah Presiden Joko Widodo yang memerintahkan moratorium izin tambang.