16 September 2008

Poet Moe'inah Terus Berjuang Menghapus Luka Tragedi 1965


Poet Moe'inah (kanan) saat diwawancarai.
Tragedi pembunuhan massal pasca peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965 memang masih menyisakan luka bagi korbannya.

Tidak terkecuali Poet Moe'inah, perempuan 80 tahun yang kehilangan suami, adik perempuan, masa depan keluarga dan kebebasan berekspresi selama bertahun-tahun karena dipenjara.

Namun, justru semua itu membuatnya bertekad menghapus luka atas tragedi itu. “Semua resiko perjuangan, sekarang saatnya bangsa ini berubah menjadi lebih baik,” katanya mengawali pembicaraan.


Bagi masyarakat Desa Pakisrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, sosok Poet Moe'inah adalah “legenda”. Hanya perempuan yang dipanggil Bu Put itulah, orang lama dengan berbagai sejarah politik kelam yang masih bisa “dijangkau”. 


“Orang-orang masih sering ke rumah ini, untuk berdiskusi tentang banyak hal, termasuk tentang masa depan negara Indonesia,” katanya pada The Jakarta Post yang menemuinya pertengahan September ini.


Bu Put memang layak diajak “bicara”. Perempuan yang kini tinggal sendirian di rumah berukuran 700 m2 ini adalah saksi sejarah. Terutama sejarah kelam Indonesia saat tragedi 1965 terjadi. Saat itu, Bu Put adalah Ketua II Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) Kabupaten Blitar. 

Gerwani adalah organisasi perempuan underbow Partai Komunis Indonesia (PKI), yang menjadi sentra peristiwa itu. “Dari kacamata saya, tidak seperti itu kejadiannya, karena yang saya tahu, saat itu Gerwani tidak melakukan semua hal yang dituduhkan kepada kami,” katanya.


DARI BAPAK
 
Kedekatan Bu Put dengan dunia politik berangkat aktivitas politik Sang Ayah, Haji Mansyur yang merupakan pentolan organisasi politik Sarekat Islam (SI) Blitar. Sejak kecil, Bu Put sudah menyaksikan Mansyur berjuang melawan Belanda dan Jepang. 


“Sejak tahun 1921, ayah saya sudah menjadi pelarian politik karena Belanda mengejar-ngejarnya,” kenang Bu Put. Bahkan ketika anak keempat dari tujuh bersaudara ini terlahir pada tahun 1928, Haji Mansyur baru saja divonis 6,5 tahun oleh penjajah Jepang. “Saya baru bertemu dengan bapak saat masuk sekolah dasar,” katanya.

Meski begitu, kebiasaan Haji Mansyur berdiskusi dan melakukan petemuan politik di rumahnya, menjadi “semangat” terpendam pada diri Bu Put. Apalagi, dalam keseharian Haji Mansyur menjadi panutan bagi rakyat sekitar. “Tidak ada kamus lain dalam aktivitas bapak, selain berjuang demi masyarakat,” katanya. Tak heran sikap itu juga melekat kepada anak-anaknya. Terutama Bu Put.

Sekolah Taman Siswa di Tulungagung Jawa Timur dengan Persatuan Pemuda Taman Siswa (PPTS)-nya, menjadi wadah berorganisasi pertama kali bagi perempuan yang kini memiliki dua cicit ini. Di organisasi intern sekolah inilah Bu Put mengenal apa yang disebut sistematika berorganisasi yang benar. 


Suasana sistem pendidikan yang berbasis kekeluargaan, membangun semangat kebersamaan. Sayang, bulan madu berorganisasi di PPTS tidak berlangsung lama.

Di masa yang sama, Haji Mansyur kembali ditangkan penguasa. Kali ini “giliran” Jepang yang menangkap ayah Bu Put itu. Ditangkapnya Haji Mansyur diikuti oleh perampasan seluruh harta milik keluarga Mansyur. 


Hal itulah yang membuat Poet Moe’inah remaja tidak bisa melanjutkan pendidikan, dan kembali ke Blitar. “Bapak tidak sendirian, hampir seluruh pemuda dan laki-laki dewasa di desa ini, juga ditangkap tentara Jepang,” kenangnya.


PESINDO


Waktu berlalu, Bu Put pun beranjak dewasa. Perjalanan hidupnya membuat Bu Put memilih Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) sebagai partai pertamanya. Kecerdasannya membuat propaganda menanjakkan karir politiknya. 

Dalam waktu satu tahun, tepatnya 1946, Bu Put dipercaya menjabat sebagai bagian penerangan Pesindo Kabupaten Blitar. Di partai ini juga, Poet Moe’inah mengenal Subandi Hadisumarto, anggota TNI dari Batalyon 29 Mojokerto yang saat itu melatih satuan tugas (satgas) PESINDO. Keduanya menikah pada tahun 1947. 

Merasa sudah dewasa, Bu Put bergabung dengan Gerakan Wanita Indonesia Sedar (Gerwis) yang merupakan cikal bakal Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Gerwani semakin mengantarkan Bu Put dalam karier tertinggi politik. 

Apalagi, ketika Subandi, Suaminya memutuskan keluar dari TNI dan bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), dan menjadi Ketua PKI Blitar. “Saya dan suami sempat menjadi anggota DPRD Peralihan, DPRD Sementara dan DPRD Gotong Royong di jaman Ir.Soekarno menjadi Presiden RI.

Masa-masa indah berpolitik pun usai saat peristiwa 1965 meletus. Berita terbunuhnya tujuh jenderal berbuah aksi penangkapan anggota PKI dan underbownya, memaksa Poet Moe’innah dan suaminya terpisah dalam pelarian. 


Bu Put menuju ke Malang, Jogjakarta dan Jakarta, sementara Subandi memilih membangun pasukan di Blitar Selatan. “Enam anak saya titipkan di rumah adik saya (meninggal karena dibunuh karena dinilai melindungi keluarga PKI-RED), dan saya sendiri dalam keadaan hamil tua,” kenang ibu tujuh anak ini.

Di Jogjakarta, wanita berkulit sawo matang ini sempat ditangkap selama tiga bulan, meski akhirnya dilepaskan dan melanjutkan pelarian ke Jakarta. Di Ibu Kota Indonesia itu, Bu Put melahirkan anak terakhirnya, Komara (berarti Komunis, Marhaenis dan Agama), tanpa didampingi suaminya. 


Dalam pelariannya itu, Poet Moe’inah mendengar kabar, keenam anaknya berhasil selamat dan tinggal di rumah miliknya di kawasan Istana Gebang Soekarno di Blitar.

DITANGKAP

Mendengar Blitar Selatan “aman”, Pelarian Poet Moe’inah pun kembali ke Blitar tiga tahun kemudian. Goa-goa di Blitar Selatan digunakan sebagai tempat persembunyian. “Bila ada patroli TNI, saya bersembunyi di goa-goa yang cara masuknya dengan meniti akar tanaman,” kenangnya. 


Kisah pelarian Poet Moe’inah berakhir saat dirinya beserta beberapa orang pelarian lainnya disergap TNI di Goa Gayas, salah satu goa di tepi jurang di Blitar Selatan. “Saya menolak untuk lari, saya lelah sekali, sampai akhirnya ada TNI masuk ke gua dan menuntun saya keluar goa, saya tertangkap,” kenangnya.

Poet Moe’inah pun dipenjara selama 10 tahun tanpa proses pengadilan, hingga dibebaskan pada tahun 1978. Di dalam penjara, Bu Put mengaku terus melakukan aktivitas politik, dengan menggelar diskusi-diskusi dengan narapidana yang lain. “Untungnya, semua sipir penjara mengenal saya dan memperlakukan saya dengan baik,” katanya.

Menghirup udara bebas, bukan berarti “merdeka” bagi eks tahanan politik (tapol). Perilaku diskrimintif dirasakan betul oleh Bu Put. Meskipun dirinya mengaku tidak peduli dengan kondisi itu. Ke tujuh buah hatinya pun mengalami hal yang sama. Mereka dilarang untuk sekolah. 


“Saya tekankan kepada anak-anak untuk bisa bertahan dengan kondisi ini,” kenangnya. Yang paling mengenaskan adalah nasib suaminya, Subandi dan Siti Nurhidayati. Keduanya kemungkinan besar sudah meninggal dunia, tanpa diketahui di mana pusaranya.

Namun, bagai rasa pedas yang melekat pada cabai, semua itu dirasa “biasa” oleh Poet Moe’inah. Bunga-bunga perjuangan itu membuat semangat Poet Moe’inah terus berkobar. Meskipun api itu coba dipadamkan pemerintah dengan berbagai cap buruk oleh pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto. 


Apalagi, pada jaman itu ada Tap MPR 25/66 tentang pelarangan ajaran komunisme. “Rumah saya selalu diawasi orang tidak dikenal, setiap ada acara di rumah ini, ada saja tamu tak diundang,” kenangnya.

Semua itu mulai berubah saat Reformasi datang, dan mengantarkan KH. Abdurahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden RI. Gus Dur pulalah yang mengusulkan dihapusnya Tap MPR 25/66. Eks tapol pun mulai bisa bernapas lega. Mereka berkumpul untuk membuat Lembaga eEnelitian Korban Peristiwa (LPKP) 1965. 


BASIS TERAKHIR

Melalui LPKP-lah, korban tahun 65 melakukan pembelaan melalui buku-buku dan berbagai penerbitan. Salah satunya melalui majalah Gema. “LPKP ibaratnya lembaga untuk berkumpulnya korban-korban di seluruh Indoensia, termasuk di Blitar,” katanya.

Di Kabupaten Blitar, termasuk Blitar Selatan sebagai basis “perjuangan” terakhir Poet Moe’inah dan teman-temannya, terdapat sekitar 100 koban selamat tragedy 65. Mereka inilah yang sering melakukan diskusi untuk membahas segala hal. 


Termasuk saat muncul Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang di dalamnya membahas persoalan korban tragedi 65. “Namun sekali lagi, ini bukan sesuatu yang gampang, bukan hal yang aneh bila kehadiran kami dicacimaki oleh kelompok masyarakat yang termakan propaganda Orde Baru,” katanya.

Namun, seperti peristiwa yang sudah-sudah, Poet Moe’inah menganggap semua itu sebagai bunga-bunga perjuangan yang harus dihadapi. 


“Bagi saya, meski saya kehilangan suami, saudara serta teman-teman seperjuangan, namun saya tetap bersyukur ketujuh anak saya sudah bisa menjadi “orang” dan hidup layak,” katanya. 

“Salah satu anak saya menjadi tetangga Yudhoyono (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-RED) di Cikeas, Bogor,” tambah Poet Moe’inah menutup pembicaraan.

ID NUGROHO

1 comment:

  1. Wawan Palembang10:27 pm

    Saya ikut berduka, bu,..

    ReplyDelete

Program

Program