Ini Rambu Zaman

Syarif Wadja Bae

aku bungkus kalimatmu
lalu aku timbang,
bobotnya bertambah,
tapi setelah aku telaah,
kata demi kata,
ternyata
tidak kutemukan pelangi disana.
aku hanya mendapatkan kuncup bunga.
harumnya jelas terasa
dan membuatmu
ingin segera memetiknya,
namun kau harus sabar,
karena belum waktunya.
biarkan dia seperti padi
yang menjadi cerminmu.

kubaca lagi tulisanmu.
kemudian aku simpulkan,
sebenarnya jalan kita sama
hanya saja cara kita beda
dalam memahami rambu-rambu
di sepanjang jalan itu.
tapi tak apa,
yang penting kita paham
dan bisa melewatinya
hingga bersua
pada tujuan yang sama.

o'iya hati-hati,
di jalan itu
banyak berserakan
bungkusan kalimat,
terlebih kalimat bisu
dan dahaga,
bahkan keadaannya
hampir menyerupai
cerita tentang zaman Ibrahim


Syarif Wadja Bae
Maret 2010

| republish | Please Send Email to: [email protected] |

Kepala Perpustakaan Kabupaten Probolinggo diduga manipulasi keuangan

Kepala Badan Perpustakaan Kabupaten Probolinggo diduga melakukan banyak kegiatan yang menyedot anggaran APBD. Namun di luar rencana keuangan anggaran, hal ini berkaitan dengan keterlambatan laporan pertanggungjawaban tahun 2007/2008. Hingga banyak dana kegiatan yang dikurangi. Pada gilirannya akan digunakan sebagai alasan pembenar bagi serangkaian manipulasi data untuk pengeluaran sebenarnya .

Adapun dana yang sebenarnya tidak ada dalam rencana kegiatan anggaran, seperti perbaikan taman di sekeliling kantor, bangunan aula pertemuan tahap 2, pengadaan satu mesin mobil kijang yang dikabarkan rusak berat pada akhirnya diajukan sebagai mobil lelang kantor. Juga pengecatan ruangan seluruh kantor dan perbaikan gudang, dugaan dana intertain para juri lomba perpustakaan teladan tingkat Jatim yang pada akhirnya mentabihkan perpustakaan kabupaten probolinggo sebagai juara dua perpustakaan teladan se jawa timur, kegiatan pembukaan dan pencanangan GKSM (Gerakan Keluarga Senang Membaca) di alun-alun Kraksaan yang disinyalir banyak menyedot dana manipulasi tersebut.

Adapun untuk menambal biaya kegiatan yang tidak termaktub dalam rencana anggaran anggaran tersebut diambil dari manipulasi anggaran berupa pemotongan 30-40% uang dana pembelanjaan buku yang cair untuk pengadaan koleksi di perpustakaan. Sehingga jika benar-benar di cek di lapangan buku yang dibeli jumlah judul dan eksemplarnya, tidak sesuai. Begitu pun harganya yang banyak di markup mulai tahun 2008-sekarang,

Kegiatan pelaporan fiktif perjalanan dinas berupa perjalanan dinas luar kota baik pejabat pengguna anggaran (kepala), Kasie maupun staff ke Yogyakarta, Surabaya, Gresik dan kota lain dengan cara meminta rangkap dokumen yang lebih banyak dari jumlah petugas yang sebenarnya dilibatkan dalam kegiatan itu. Perjalanan dinas dalam kota dengan cara penugasan fiktif maupun berupa operasional kegiatan perpustakaan keliling yang fakta di lapangan melakukan kegiatan rata-rata satu mobil minimal di dua sampai empat tempat. Namun dalam pelaporan pertanggungjawabannya ditulis sehari satu sampai dua tempat saja.

Hal ini bisa terjadi dikarenakan setiap melakukan kegiatan duplikasi pelaporan perjalanan dinas perangkapan suratnya melebihi dari kebutuhan peng-LPJ-an yang sebenarnya cukup rangkap tiga saja di lapangan bisa sampai rangkap 8. Stok pelaporan ini bisa cukup “mengistirahatkan” pelayanan perpustakaan keliling. Dan selama bulan Januari hingga Maret 2008-sekarang sebenarnya tidak pernah melakukan kegiatan mobil perpustakaan keliling sama sekali. Begitu pula program kegiatan mobil perpustakaan keliling untuk anak-anak di PAUT dan TK yang bisa disingkat MPK-KIDS untuk periode selama tahun 2008 hingga 2009 tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan ini.

Selanjutnya adalah belanja pengadaan peralatan pemeliharaan mobil dinas yang sebenarnya fiktif belaka alias tidak pernah terbeli. Termasuk manipulasi waktu kegiatan bimbingan teknis selama periode 2008-sekarang yang biasanya dilakukan sekali dalam setahun di bulan antara maret dan april, tertera dalam rencana anggarannya dilaksanakan selama tiga hari namun kenyataannya selalu dua hari saja. Dalam pengajuan tander proyek kegiatan banyak melibatkan CV milik orang dalam perpustakaan sendiri seperti CV Liana yang ternyata milik putera dari bendahara kantor.

*penulis enggan disebutkan namanya.

| republish | Please Send Email to: [email protected] |

Ayo SMS Direktur Indosiar!

Tim Advokasi Sekar Indosiar


PHK massal meresahkan 1.500 karyawan Indosiar. Teror itu diterima karyawan setelah mereka adanya menuntut perbaikan kesejahteraan kepada manajemen. Enam tahun tidak mendapatkan kenaikan gaji, membuat karyawan Indosiar yang bernaung dalam Serikat Karyawan (Sekar) Indosiar, berjuang untuk mendapatkan haknya.

Kendati telah diminta Komnas HAM, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Komisi IX DPR RI, agar tidak melakukan tindakan anti-serikat dan PHK massal, namun tidak menyurutkan direksi Indosiar dan jajarannya untuk terus memecati karyawannya yang telah mengabdi selama belasan tahun. Mereka yang menjadi sasaran adalah karyawan yang teridentifikasi sebagai anggota Serikat Sekar Indosiar.

Laporan Sekar Indosiar dan LBH Pers ke Polda Metro Jaya atas tindakan anti-serikat (union busting), terang-terangan diabaikan manajemen Indosiar. Sedikitnya 71 karyawan yang telah bekerja di atas 5-10 tahun namun masih berstatus kontrak di-PHK dan digantikan dengan pekerja outsourcing.

Beberapa hari terakhir ini anggota dan pengurus Sekar Indosiar terus dipanggil HRD Indosiar untuk di-PHK. Karyawan yang menolak, langsung diskors dan dilarang masuk kantor. Dicky Irawan (Ketua Sekar Indosiar), Budi Sampurno (Wakil Ketua Sekar Indosiar), Yanri Silitonga (Sekretaris Sekar Indosiar), dan belasan aktivis Sekar lainnya disodori surat skorsing. Surat
skorsing itu pun dikirimkan ke rumah karyawan—untuk meruntuhkan moral keluarganya.

Sebelumnya, manajemen melansir program "pengunduran diri karyawan secara terhormat" dengan batas waktu 12 Februari 2010. Manajemen mengiming-imingi tambahan bonus jika karyawan mengambil program tersebut. Akan tetapi untuk bisa lolos program itu karyawan harus mendapat persetujuan dari manajemen.

Anehnya, karyawan yang bukan anggota Sekar yang mengajukan diri ikut program itu tidak pernah dipanggil oleh manajemen Indosiar. Karena tidak menyurutkan jumlah anggota Sekar, manajemen mulai bertidak kasar. Para aktivis, pengurus dan peserta aksi unjuk rasa damai 11 Januari lalu (saat ulang tahun Indosiar), menjadi target PHK.

Proses bipartit di Komisi IX DPR RI yang menghasilkan tujuh poin tuntutan karyawan Indosiar (adanya kenaikan gaji, pemberian Jamsostek, menaikkan gaji karyawan yang masih di bawah UMK, pengangkatan karyawan yang telah bekerja lebih dari lima tahun, dll) hingga kini belum dilaksanakan manajemen Indosiar. Manajemen justru menjawab tujuh kesepakatan itu dengan PHK massal.

Karena itu, kami meminta kawan-kawan untuk mengirimkan sms kepada kepada Direktur Utama Indosiar, Handoko di nomor 0811948987 dan cc-kan sms tersebut ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar di nomor 0811153580.

Berikut adalah isi sms tersebut:

Kepada: Dirut Indosiar, Handoko (HP 0811948987)
"Kami meminta Anda untuk segera menghentikan tindakan anti-serikat dan PHK massal terhadap anggota Sekar Indosiar. Kami juga mendukung Polri untuk mengusut kasus anti-serikat di Indosiar dan memenjarakan pelakunya." Cc:Menakertrans (0811153580).

Identitas Anda
(Nama Anda, Lembaga/Profesi)

*Mohon kawan-kawan berkenan mengirimkan SMS kepada dua nomor tersebut untuk menghentikan PHK massal dan tindakan anti serikat di Indosiar. Sebarkan solidaritas untuk Serikat Karyawan (Sekar) Indosiar ini kepada kawan-kawan yang lain.


| republish | Please Send Email to: [email protected] |

Sebuah Catatan Lima Tahun lalu

Rusdi Mathari

*PHK Media ini Terkatung-katung Selama 5 Tahun

Inilah catatan tentang PHK massal yang menimpa wartawan Trust. Mahkamah Agung telah memutus perkara ini dan mewajibkan PT Hikmat Makna Aksara membayarkan pesangon. Tapi tiga wartawan hingga kini belum menerima gaji, tunjangan, dan pesangon. Trust kini berada di bawah bendera Grup MNC milik pengusaha Hari Tanoesudibjo.

Semua berawal dari tahun 2004. Ketika itu, Bambang Aji selaku Pemimpin Redaksi (Pemred) Trust mengundang semua Penanggungjawab Rubrik untuk diberi penjelasan seputar kondisi keuangan perusahaan. Menurut Bambang Aji, manajemen akan melakukan efisiensi dengan melakukan PHK sejumlah karyawan dan wartawan. Efisiensi itu merupakan permintaan investor, karena perusahaan terus rugi dengan over head cost yang tinggi.

Bambang Aji juga meyakinkan, wartawan yang akan terkena rasionalisasi adalah jajaran Redaktur Pelaksana (Redpel) ke atas. Karena itu dirinya akan menyusun dan mengusulkan seluruh nama Redpel termasuk dirinya kepada investor untuk dipilih, mana yang akan di-PHK oleh investor. Kata Bambang Aji, eksekutor PHK sepenuhnya adalah investor, sementara dia hanya mengusulkan nama. Bambang Aji juga memberikan jaminan, tidak akan ada wartawan dengan jabatan di bawah Redpel yang akan terkena PHK.

Moebanoe Moera (Redpel) mendatangi meja Rusdi Mathari (Penangungjawab Rubrik Trust -sekarang bekerja di Koran Jakarta). Dia menceritakan bahwa dirinya bersama Bambang Aji, Budi Kusumah (Redaktur Eksekutif) dan Andi Reza Rohardian (Redpel) baru saja bertemu dengan Goenawan Mohammad di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Ketika ditanya Rusdi Mathari, ada acara apa, Moebanoe Moera menjawab hanya kangen-kangenan.

Isu dan rumor PHK merebak di karyawan Trust. Dari beberapa informasi yang dikumpulkan Rusdi Mathari, pertemuan dengan Goenawan Mohamad ternyata adalah untuk “meminta restu” agar dibolehkan mem-PHK Bambang Bujono (sekarang freelancer) Rusdi Mathari menanyakan kepada Moebanoe Moera tentang isu yang menyebutkan bahwa Bambang Bujono adalah termasuk wartawan yang akan dipecat. Moebanoe Moera menjawab tidak tahu. Dia mengaku, juga sedang menunggu keputusan.

Sore itu juga, Rusdi Mathari mengirim pesan singkat (SMS) kepada Bambang Aji menanyakan kebenaran Bambang Bujono terkena PHK. Beberapa jam kemudian (pukul 19.12 WIB), Bambang Aji menjawab dalam SMS, belum ada keputusan. Isu PHK dan nama-nama wartawan yang akan dipecat makin santer beredar di kalangan karyawan. Novi karyawan di bagian SDM yang sedang cuti, menelepon Rusdi Mathari dari tempat berliburnya. Dia mengatakan, baru saja menerima kabar dari Johanes (manajer SDM), perusahaan telah mem-PHK dirinya dan tak boleh masuk kantor mulai 3 Januari 2005. Rusdi Mathari menyarankan agar Novi tetap masuk seperti biasa dengan jaminan dirinya jika terjadi apa-apa di kantor....

*Pergulatan itu berlanjut. Hingga 5 Maret 2010, lima tahun tepat, Bambang Bujono, Rusdi Mathari dan Bajo Winarno di-PHK oleh manajemen Trust yang kini berada di Grup MNC milik pengusaha Hari Tanoesudibjo. Mereka tetap tidak menerima pesangon dan hak-hak mereka.

| republish | Please Send Email to: [email protected] |

AJI Indonesia Laporkan Tindakan Union Busting Bos Indosiar

Sekarindosiarbergerak

AJI Indonesia bersama beberapa organisasi buruh di Jakarta menggelar pertemuan dengan Intelkam Polri, di Mabes Polri, Kamis (4/3) ini. Kedatangan mereka adalah tindak lanjut dari petemuan pertama yang digelar sebelumnya bersama Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar dan Kapolri Bambang Hendarso Danuri beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, Koordinator Serikat Pekerja AJI Indonesia, Winuranto Adhi sempat meminta polisi segera menindaklanjuti kasus union busting di Indosiar.

"Kami meminta polisi untuk menyidik kasus Sekar Indosiar atas kasus union busting," kata Winunanto. Hal itu penting dilakukan karena polisi terbukti tidak memahami persoalan perburuhan. Ketika Sekar Indosiar melaporkan kasus union busting ke Polres Jakarta Barat, justru aparat di polres malah menolaknya. "Waktu melapor di Polres Jakarta Barat, justru polisi menolaknya, dan menganggap hal itu sebagai kasus hukum biasa," kenang pengurus AJI Indonesia yang akrab dipanggil Wiwin ini.

Penolakan polisi kepada Sekar Indosiar itu bukan kejadian pertama kali. Banyak sekali laporan tindakan union busting dan proses penyelesaian kasus-kasus union busting yang tidak memihak buruh. Sialnya, semakin hari, kasus-kasus buruh semakin banyak saja. Dalam dunia media saja, setidaknya ada dua kasus besar. Suara Pembaruan dan Indosiar. Belum lagi kasus yang menimpa buruh-buruh di sektor manufaktur, BUMN dan jasa. "Jumlahnya bisa ratusan," kata Wiwin.

Wakil Direktur Intelkam Mabes Polri Bagus Kurniawan yang hadir dalam dialog itu berjanji menindak lanjuti dialog ini dengan mengusulkan unit khusus yang menangani kasus ketenagakerjaan. Selain itu, Mabes Polri dan tim advokasi buruh akan membuat modul untuk polisi dalam menangani kasus ketenaga kerjaan. Juga, mengidentifikasi pola union busting yang selama ini terjadi. Sekaligus surat edaran yang disebarkan kepada seluruh polisi di seluruh Indonesia agar tidak terlibat selalu memihak pengusaha.

Kita tunggu saja realisasinya.

| republish | Please Send Email to: [email protected] |

Kubah Terbang di Maluku Tengah

Iman D. Nugroho | Youtube

Proses pemasangan kubah masjid di Desa Kailolo, Pulau Haruku, Maluku tengah tergolong luar biasa. Kejadian yang diambil oleh videographer amatir di tahun 2003 ini menunjukkan kubah yang terbuat dari almunium itu melayang menuju ke ujung kubah masjid yang sedang di bangun. Lantunan shalawat dan histeria massa menambah sakral proses pemasangan itu. Kejadian ini sempat ditayangkan oleh Redaksi Trans7.



| republish | Please Send Email to: [email protected] |