Iman D. Nugroho
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mempersiapkan gugatan balik kepada mantan Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Irjen Polisi Sisno Adiwinoto. Hal itu akan dilakukan setelah Sisno melayangkan gugatan Perdata berupa tuntutan senilai Rp.10 miliar kepada Koordinator Kualisi Jurnalis Anti Kriminalisasi Pers Kota Makassar, Jupriadi Asmaradhana. "Gugatan itu merupakan tekanan terhadap kebebasan berpendapat," kata Ketua AJI Indonesia, Nezar Paria, Rabu (15/4) ini di Jakarta.
Kasus yang menyeret mantan jurnalis Metro TV di Makassar ini berawal dari komentar Sisno yang ketika itu menjabat sebagai Kapolda Sulselbar. Komentar Sisno yang mengatakan bahwa masyarakat bisa melaporkan pers ke polisi (tanpa mekanisme yang sudah diatur di UU Pers), dilaporkan oleh Jupriadi Asmaradhana ke Dewan Pers, Komisi Polisi Nasional dan DPR RI. Sisno yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sulselbar, merasa tersinggung dengan hal itu, dan melaporkan Upi sebagai tindakan mencemarkan nama baik.
Kasus yang sedang berproses di pengadilan itu bertambah "ramai" dengan Gugatan Perdata baru oleh Sisno Adiwinoto pada 23 Maret 2009. Tidak tanggung-tanggung, Sisno menuntut Jupriadi untuk mebayar ganti rugi sebesar Rp.35 juta, imateriil Rp.10 miliar dengan uang paksa (dwangsom) Rp.100 ribu/hari. "Gugatan itu jelas di luar akal sehat dan kental dengan nuansa tendensi personal dan tidak fair," kata Nezar Patria. Ketua AJI Indonesia ini melihat Sisno yang sudah pindah ke Polda Sumatera Selatan ini menggunakan jabatannya di kepolisian untuk keuntungan pribadi. Hal itu tampak dalam status Sisno dalam gugatan itu yang tertulis sebagai pribadi dan kepolisian.
AJI Indonesia menekankan, apapun kondisinya, AJI sebagai organisasi profesi jurnalis akan habis-habisan menghadapi Sisno dalam kasus ini. Termasuk menyiapkan gugatan balik kepada Sisno."Kami ingin Sisno berpikir ulang tentang semua yang sudah dilakukannya dalam kasus ini, kami akan melawan hingga proses hukum yang paling tinggi sekalipun," kata Nezar Patria. Nezar melihat, belakangan ini polisi semakin doyan menghantam pers dengan KUHP terutama pasal pencemaran nama baik, dan melupakan UU Pers sebagai alat menyelesaikan kasus sengketa pers.
Direktur LBH Pers, Hendrayana mengungkapkan, intitusi Polri harus ikut mencermati kasus ini, lantaran ada dugaan Sisno sedang menggunakan institusi polisi sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. "Perlu diteliti, jumlah Rp.10 miliar yang dituntutkan dalam gugatan perdata kepada Jupriadi itu untuk dirinya sendiri, atau untuk siapa," kata Hendrayana. LBH Pers adalah lelmbaga yang selama ini mendampingi Jupriadi di pengadilan.
15 April 2009
ITS Berangkatkan Tim Pembina Desa Pesisir
Press Release
Sebagai tindak lanjut dari MoU Program Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir) antara ITS dengan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), ITS memberangkatkan tim menuju ke Provinsi Bangka Belitung (Babel), Rabu (15/4). Rombongan ITS ini akan melaksanakan program tersebut selama kurang lebih satu minggu ke depan. Tim yang diberangkatkan terdiri dari unsur dosen dan mahasiswa sebanyak 18 orang.
Diharapkan melalui dosen dan mahasiswa dalam anggota tim Bindesir ini, mampu menerapkan ilmu dan inovasi terutama dalam bidang teknologi terpadu kepada masyarakat desa setempat.
Program pembinaan desa pesisir sendiri merupakan kerjasama pertama antara Bakorkamla dan ITS. Dalam hal ini, Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) yang diberi amanah menjadi penanggungjawab pelaksana program.
“Tentunya kehidupan masyarakat pesisir tidak bisa lepas dengan laut, oleh sebab itu banyak aplikasi tepat guna dari FTK yang dibutuhkan di sana,” jelas Prof Ir Djauhar Manfaat MSc PhD, Dekan Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) saat melepas tim Bindesir di Bandara Juanda.
Namun ia menambahkan bahwa dalam kesehariannya, masyarakat pesisir juga membutuhkan berbagai inovasi dari berbagai bidang ilmu. Karena itu penerapan teknologi yang dilakukan tak hanya dari bidang kelautan.
Karena itu, dalam pemberangkatan tim pertama ke Babel ini, FTK juga melibatkan mahasiswa dan dosen dari jurusan Arsitektur dan Teknik Lingkungan. “Pemberangkatan tim kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pesisir di tempat tujuan,” ujarnya.
Selanjutnya, sambung Djauhar, masih terdapat 50 desa pesisir yang tersebar di beberapa provinsi lagi dan tentunya ia berharap kelima fakultas di ITS juga dapat berpartisipasi dalam tim Bindesir selanjutnya.
Tim Bindesir Babel ini terdiri dari enam kelompok, yang masing-masing memberikan penyuluhan dan pelatihan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bidang materi tersebut antara lain teknologi penangkapan dan penyimpanan ikan, pelatihan perawatan motor tempel, pencemaran laut, teknologi pembuatan kapal laut, tata pemukiman, serta sistem air bersih. “Semua penyuluhan dan pelatihan tersebut diberikan oleh dosen dan mahasiswa ITS sendiri, tentunya hal ini akan menjadi pengalaman berharga terutama untuk mahasiswa,” ungkap dosen Teknik Perkapalan ini.
Tujuan dari Bindesir sendiri, menurut Djauhar, lebih untuk meningkatkan kesejahteraan, pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai bidang kegiatan yang bersifat konstruktif maupun pembinaan SDM sesuai skala prioritas. “Lalu yang tidak kalah penting adalah kemampuan mereka (masyarakat pesisir, red) untuk mengembangkan mata pencaharian alternatif berbasis pada sumber daya kelautan,” terang pria yang juga penggemar musik ini.
Sedang tujuan utama Bindesir sendiri adalah menciptakan rasa nasionalisme dan ketahanan nasional yang kuat dengan pondasi pembinaan ini. “Oleh sebab itu, sasaran Bindesir kita utamakan untuk desa-desa yang berada di pulau-pulau terluar dan berbatasan langsung dengan negara tetangga kita,” tandas Djauhar.
Persiapan dari tim Bindesir sendiri tidak main-main, jauh-jauh hari mereka telah menyiapkan materi dan perlengkapannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Teguh Santoso, mahasiswa Teknik Sistem Perkapalan. Ia membuat materi pelatihan mengenai motor tempel dan minyak pelumas. “Sumber materi-materi saya dapatkan dari senior-senior di jurusan dan tentunya dari dosen pendamping saya, Ir Indrajaya Gerianto MSc,” terang pengurus Laboratorium Mesin Kapal ini.
Materi yang disusun pun seputar bagaimana perlakuan masyarakat pesisir terhadap perawatan motor temple, serta memberikan pengetahuan pentingnya mengganti dan melakukan pemilihan yang tepat terhadap minyak pelumas.
Lain halnya dengan Suhar Chandra yang menyiapkan beberapa topik mengenai teknologi pembuatan kapal kayu. “Kebanyakan masyarakat di pesisir pantai Indonesia membuat kapal kayu dengan kemampuan dan skill yang diberikan turun-menurun,” terang mahasiswa Teknik Perkapalan ini. Tanpa menghilangkan rasa kedaerahan dari pembuatan kapal kayu, mereka mencoba menyisipkan unsur teknologi terpadu yang bisa meningkatkan kemampuan kapal nelayan pesisir.
HUMAS-ITS, 15 April 2009
Sebagai tindak lanjut dari MoU Program Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir) antara ITS dengan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), ITS memberangkatkan tim menuju ke Provinsi Bangka Belitung (Babel), Rabu (15/4). Rombongan ITS ini akan melaksanakan program tersebut selama kurang lebih satu minggu ke depan. Tim yang diberangkatkan terdiri dari unsur dosen dan mahasiswa sebanyak 18 orang.
Diharapkan melalui dosen dan mahasiswa dalam anggota tim Bindesir ini, mampu menerapkan ilmu dan inovasi terutama dalam bidang teknologi terpadu kepada masyarakat desa setempat.
Program pembinaan desa pesisir sendiri merupakan kerjasama pertama antara Bakorkamla dan ITS. Dalam hal ini, Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) yang diberi amanah menjadi penanggungjawab pelaksana program.
“Tentunya kehidupan masyarakat pesisir tidak bisa lepas dengan laut, oleh sebab itu banyak aplikasi tepat guna dari FTK yang dibutuhkan di sana,” jelas Prof Ir Djauhar Manfaat MSc PhD, Dekan Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) saat melepas tim Bindesir di Bandara Juanda.
Namun ia menambahkan bahwa dalam kesehariannya, masyarakat pesisir juga membutuhkan berbagai inovasi dari berbagai bidang ilmu. Karena itu penerapan teknologi yang dilakukan tak hanya dari bidang kelautan.
Karena itu, dalam pemberangkatan tim pertama ke Babel ini, FTK juga melibatkan mahasiswa dan dosen dari jurusan Arsitektur dan Teknik Lingkungan. “Pemberangkatan tim kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pesisir di tempat tujuan,” ujarnya.
Selanjutnya, sambung Djauhar, masih terdapat 50 desa pesisir yang tersebar di beberapa provinsi lagi dan tentunya ia berharap kelima fakultas di ITS juga dapat berpartisipasi dalam tim Bindesir selanjutnya.
Tim Bindesir Babel ini terdiri dari enam kelompok, yang masing-masing memberikan penyuluhan dan pelatihan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bidang materi tersebut antara lain teknologi penangkapan dan penyimpanan ikan, pelatihan perawatan motor tempel, pencemaran laut, teknologi pembuatan kapal laut, tata pemukiman, serta sistem air bersih. “Semua penyuluhan dan pelatihan tersebut diberikan oleh dosen dan mahasiswa ITS sendiri, tentunya hal ini akan menjadi pengalaman berharga terutama untuk mahasiswa,” ungkap dosen Teknik Perkapalan ini.
Tujuan dari Bindesir sendiri, menurut Djauhar, lebih untuk meningkatkan kesejahteraan, pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai bidang kegiatan yang bersifat konstruktif maupun pembinaan SDM sesuai skala prioritas. “Lalu yang tidak kalah penting adalah kemampuan mereka (masyarakat pesisir, red) untuk mengembangkan mata pencaharian alternatif berbasis pada sumber daya kelautan,” terang pria yang juga penggemar musik ini.
Sedang tujuan utama Bindesir sendiri adalah menciptakan rasa nasionalisme dan ketahanan nasional yang kuat dengan pondasi pembinaan ini. “Oleh sebab itu, sasaran Bindesir kita utamakan untuk desa-desa yang berada di pulau-pulau terluar dan berbatasan langsung dengan negara tetangga kita,” tandas Djauhar.
Persiapan dari tim Bindesir sendiri tidak main-main, jauh-jauh hari mereka telah menyiapkan materi dan perlengkapannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Teguh Santoso, mahasiswa Teknik Sistem Perkapalan. Ia membuat materi pelatihan mengenai motor tempel dan minyak pelumas. “Sumber materi-materi saya dapatkan dari senior-senior di jurusan dan tentunya dari dosen pendamping saya, Ir Indrajaya Gerianto MSc,” terang pengurus Laboratorium Mesin Kapal ini.
Materi yang disusun pun seputar bagaimana perlakuan masyarakat pesisir terhadap perawatan motor temple, serta memberikan pengetahuan pentingnya mengganti dan melakukan pemilihan yang tepat terhadap minyak pelumas.
Lain halnya dengan Suhar Chandra yang menyiapkan beberapa topik mengenai teknologi pembuatan kapal kayu. “Kebanyakan masyarakat di pesisir pantai Indonesia membuat kapal kayu dengan kemampuan dan skill yang diberikan turun-menurun,” terang mahasiswa Teknik Perkapalan ini. Tanpa menghilangkan rasa kedaerahan dari pembuatan kapal kayu, mereka mencoba menyisipkan unsur teknologi terpadu yang bisa meningkatkan kemampuan kapal nelayan pesisir.
HUMAS-ITS, 15 April 2009
Duo Pianis Prancis Meriahkan Festival Musim Semi 2009
Akbar Insani
Duo pianis Ykeda Patrick Zygmanowski dan Tamayo Ikeda tampil memukau di depan ratusan penonton yang hadir dalam konser
Festival Musim Semi Prancis yang diadakan di hotel Sheraton
Surabaya, Selasa (14/4) ini. Festival Musim Semi Prancis di Indonesia sudah memasuki tahun yang kelima dengan Pusat Kebudayaan Perancis sebagai penyelenggaranya. Untuk memeriahkan Festival Musim Semi Perancis setiap tahunnya kebudayan - kebudayan tersebut menghadirkan kelompok atau seniman asal Perancis.
Duo pianis Ykeda Patrick Zygmanowski dan Tamayo Ikeda tampil memukau di depan ratusan penonton yang hadir dalam konserFestival Musim Semi Prancis yang diadakan di hotel Sheraton
Surabaya, Selasa (14/4) ini. Festival Musim Semi Prancis di Indonesia sudah memasuki tahun yang kelima dengan Pusat Kebudayaan Perancis sebagai penyelenggaranya. Untuk memeriahkan Festival Musim Semi Perancis setiap tahunnya kebudayan - kebudayan tersebut menghadirkan kelompok atau seniman asal Perancis.
14 April 2009
Terpilih Dalam Pemilu Malah Masuk Rumah Sakit
Rumi Madinah
Gara-gara shock mendengar dirinya terpilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2009 dan dipastikan menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, seorang caleg dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) malah jatuh pingsan dan jatuh sakit. Karena dinilai parah dan khawatir kondisinya semakin buruk hingga kini caleg partai yang didirikan oleh ulama di Jawa Timur itu masih dirawat di RSU Kaliwates, Jember.
Reaksi unik itu dialami oleh Samanhudi alias Simon, Calon Legislatif (Caleg) nomor urut I untuk Daerah Pemilihan (DP) 6 Kabupaten Jember. Ditemui di sela-sela proses menjalani perawatan intensif di ruang Kelas 1 Nomor 15 RSU Kaliwates, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Jember itu menceritakan kejadian yang terjadi saat dirinya akan menggelar rapat di kantor partainya.
Dalam perjalanan, Samanhudi mendengar kabar tentang posisi dirinya dalam Pemilu 2009 yang termasuk dalam zona aman, dan mendapatkan kursi di DPRD II Jember. Berdasarkan perhitungan suara manual yang dilakukan oleh internal partainya, calon untuk daerah pemilihan Kecamatan Jombang, Kecamatan Kencong, Kecamatan Gumuk Mas dan Kecamatan Puger itu memperoleh sedikitnya 2500 dari 10.000 suara yang diraup partainya. Entah shock atau grogi, tiba-tiba saja Simon merasa pusing dan panas. "Saya langsung membelokkan mobil ke RSU Kaliwates, tapi kondisi saya memburuk, bahkan harus menjalani rawat inap," katanya.
Diagnosa sementara dokter menjelaskan, Samanhudi sakit karena kelelahan dan kekurangan cairan. Ada dugaan, hal itu didapat karena proses pemilu kali ini yang melelahkan. Bukan hanya untuk Samanhudi, juga untuk seluruh komponen. "Mungkin Pemilu mendatang ada perubahan sistem yang lebih murah, meriah, tetapi tidak meninggalkan azas demokrasi," katanya.
Gara-gara shock mendengar dirinya terpilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2009 dan dipastikan menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, seorang caleg dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) malah jatuh pingsan dan jatuh sakit. Karena dinilai parah dan khawatir kondisinya semakin buruk hingga kini caleg partai yang didirikan oleh ulama di Jawa Timur itu masih dirawat di RSU Kaliwates, Jember.
Reaksi unik itu dialami oleh Samanhudi alias Simon, Calon Legislatif (Caleg) nomor urut I untuk Daerah Pemilihan (DP) 6 Kabupaten Jember. Ditemui di sela-sela proses menjalani perawatan intensif di ruang Kelas 1 Nomor 15 RSU Kaliwates, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Jember itu menceritakan kejadian yang terjadi saat dirinya akan menggelar rapat di kantor partainya.
Dalam perjalanan, Samanhudi mendengar kabar tentang posisi dirinya dalam Pemilu 2009 yang termasuk dalam zona aman, dan mendapatkan kursi di DPRD II Jember. Berdasarkan perhitungan suara manual yang dilakukan oleh internal partainya, calon untuk daerah pemilihan Kecamatan Jombang, Kecamatan Kencong, Kecamatan Gumuk Mas dan Kecamatan Puger itu memperoleh sedikitnya 2500 dari 10.000 suara yang diraup partainya. Entah shock atau grogi, tiba-tiba saja Simon merasa pusing dan panas. "Saya langsung membelokkan mobil ke RSU Kaliwates, tapi kondisi saya memburuk, bahkan harus menjalani rawat inap," katanya.
Diagnosa sementara dokter menjelaskan, Samanhudi sakit karena kelelahan dan kekurangan cairan. Ada dugaan, hal itu didapat karena proses pemilu kali ini yang melelahkan. Bukan hanya untuk Samanhudi, juga untuk seluruh komponen. "Mungkin Pemilu mendatang ada perubahan sistem yang lebih murah, meriah, tetapi tidak meninggalkan azas demokrasi," katanya.
Pemerintah dan KPU Dinilai Lalai, Tiga LSM Mengajukan Citizen Law Suit
Iman D. Nugroho
Tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik mengajukan gugatan warga negara atau Citizen Law Suit kepada Pemerintah RI dan KPU sebagai penyelenggaran Pemilu 2009. Pemerintah dan KPU dianggap sebagai pihak yang menghilangkan hak warga negara dalam Pemilu 2009.
Direktur YLBHI Patra M. Zen mengatakan pihak tergugat yang diperkarakan adalah Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Komisi Pemilihan Umum(PKU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota."Ada kesengajaan atau kelalaian dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, hal itu melanggar Pasal 4 UU 10 tahun 2008," kata Patra M. Zen, Selasa (14/4) ini. Dijelaskan pada pasal itu, pemerintah dan penyelenggara Pemilu bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan hak pemilih warga negara dalam pemilu legislatif.
Tiga lembaga itu mengganggap, Pemilu yang belangsung Kamis (9/4) lalu itu tidak terselenggara secara efektif dan efisien. Terutama, penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang tidak punya integritas, tidak profesional dan tidak punya akuntabilitas. Terutama dalam hal data kependudukan berupa DP4. DP4 adalah bahan baku milik Dinas Kependudukan yang digunakan sebagai dasar Daftar Pemilih Sementara (DPS). DPS ini digunakan oleh KPU untuk membuat Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Patra mengungkapkan, dalam UU Pemilu jelas disebutkan pemerintah harusnya melakukan pemutakhiran data. Namun hal itu tidak dilakukan, hingga menghasilkan DPT yang menimbulkan sengketa. Dan itu terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Di Medan Sumatera Utara ada ratusan orang yang tidak masuk di DPT. Bahkan di Serang Jawa Barat ada tiga calon legislatif yang tidak tercatat dalam DPT.
Juga di Magetan, Karawang dan Banyumas, ada tiga ribuan orang yang sudah meninggal masuk ke DPT. "Jumlah warga negara yang mempunyai hak pilih namun tidak terdaftar dalam DPT diperkirakan mencapai kisaran 45 juta penduduk," ungkap Patra. Ironisnya, hak dan kerugian masyarakat yang tidak dimasukkan ke DPT itu tidak bisa direparasi hanya dengan mengikutsertakan mereka ke dalam Pemilu Presiden. "Untuk itu kami menuntut adanya Pemilu susulan," kata Patra M. Zen, Syamsuddin Radja (PBHI), Mochtar Sindang (KIPP) dan Estu Fanani (LBH) Apik.
Tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik mengajukan gugatan warga negara atau Citizen Law Suit kepada Pemerintah RI dan KPU sebagai penyelenggaran Pemilu 2009. Pemerintah dan KPU dianggap sebagai pihak yang menghilangkan hak warga negara dalam Pemilu 2009.
Direktur YLBHI Patra M. Zen mengatakan pihak tergugat yang diperkarakan adalah Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Komisi Pemilihan Umum(PKU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota."Ada kesengajaan atau kelalaian dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, hal itu melanggar Pasal 4 UU 10 tahun 2008," kata Patra M. Zen, Selasa (14/4) ini. Dijelaskan pada pasal itu, pemerintah dan penyelenggara Pemilu bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan hak pemilih warga negara dalam pemilu legislatif.
Tiga lembaga itu mengganggap, Pemilu yang belangsung Kamis (9/4) lalu itu tidak terselenggara secara efektif dan efisien. Terutama, penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang tidak punya integritas, tidak profesional dan tidak punya akuntabilitas. Terutama dalam hal data kependudukan berupa DP4. DP4 adalah bahan baku milik Dinas Kependudukan yang digunakan sebagai dasar Daftar Pemilih Sementara (DPS). DPS ini digunakan oleh KPU untuk membuat Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Patra mengungkapkan, dalam UU Pemilu jelas disebutkan pemerintah harusnya melakukan pemutakhiran data. Namun hal itu tidak dilakukan, hingga menghasilkan DPT yang menimbulkan sengketa. Dan itu terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Di Medan Sumatera Utara ada ratusan orang yang tidak masuk di DPT. Bahkan di Serang Jawa Barat ada tiga calon legislatif yang tidak tercatat dalam DPT.
Juga di Magetan, Karawang dan Banyumas, ada tiga ribuan orang yang sudah meninggal masuk ke DPT. "Jumlah warga negara yang mempunyai hak pilih namun tidak terdaftar dalam DPT diperkirakan mencapai kisaran 45 juta penduduk," ungkap Patra. Ironisnya, hak dan kerugian masyarakat yang tidak dimasukkan ke DPT itu tidak bisa direparasi hanya dengan mengikutsertakan mereka ke dalam Pemilu Presiden. "Untuk itu kami menuntut adanya Pemilu susulan," kata Patra M. Zen, Syamsuddin Radja (PBHI), Mochtar Sindang (KIPP) dan Estu Fanani (LBH) Apik.
