Jokowi minta pengesahan RKUHP ditunda. What next? Ini penjelasannya

Presiden Joko Widodo meminta pengesahan revisi KUHP ditunda, karena ada 14 pasal yang dinilai bermasalah. What next? Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju menjelaskannya dalam video ini.

Mahasiswa bergerak melawan keputusan DPR-Pemerintah

Mahasiswa bergerak! Begitulah yang terjadi Kamis (19/9) di depan Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta dan Jawa Barat menggelar demonstrasi. Mereka menuntut DPR dan pemerintah membatalkan revisi UU KPK, Revisi KUHP dan revisi UU lain yang dilakukan dengan mengabaikan masukan publik.

Dalam demonstrasi yang berlangsung damai itu, mahasiswa menutup jalan Gatot Subroto di depan DPR/MPR dan hanya menyisakan jalan khusus TransJakarta. Bagi mahasiswa, langkah yang dilakukan DPR dan Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo pada perundang-undangan, justru akan semakin menyengsarakan rakyat.(*)

Tegang, massa pro-kontra UU PKS di demonstrasi DPR/MPR

Massa pro-kontra Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) berhadap-hadapan di demonstrasi depan DPR/MPR, Selasa (17/9/2019).

Bila revisi KUHP disahkan, bakal banyak makan "korban"

Penolakan Revisi KUHP dan revisi UU lain yang mengabaikan kepentingan publik menggema di demonstrasi Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi, Senin (16/9/2019).

Melumat KPK

Karikatur yang dibuat jurnalis Hendro D. Laksono pada 2016 ini masih kontekstual menggambarkan kondisi September 2019. Ketika revisi UU KPK yang diketok DPR dan setuju untuk dibahas oleh Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo, dikhawatirkan banyak pihak akan melemahkan KPK. Apalagi, dengan terpilihnya Irjen Firli Bahuri, sosok yang kontroversial karena disorot banyak pihak, atas dugaan pelangaran etik, justru terpilih sebagai Ketua KPK 2019-2023.

Bila saya koruptor, saya akan terus menyerang KPK

Mari berpikir sebagai koruptor. Apa yang akan kita lakukan pada Komisi Pemberantasan Korupsi?

Apa sulitnya menyelesaikan kasus Novel Baswedan?

Pada 20 Juli 2019, Presiden Joko Widodo menegaskan batas waktu tiga bulan untuk Kapolri Tito Karnavian menyelesaikan kasus Novel Baswedan. Artinya, pada 20 Oktober 2019, bersamaan hari pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, kasus itu harus tuntas. 

Apakah Menteri Agama harus selalu beragama Islam?

Indonesia memiliki enam agama resmi, dan mungkin ratusan agama-agama lain yang tersebar di nusantara. Tapi mengapa jabatan Menteri Agama selalu dari golongan agama Islam?

Belajar dari Mega, Prabowo, Paloh dan Anies

Bertemunya Megawati-Prabowo, dan Surya Paloh-Anies Baswedan, bagaikan pelajaran politik yang tidak menyenangkan di dunia politik Indonesia. Berikut ini catatan kecilnya.

Entah kenapa, saya senang bicara soal agama

Tema “pindah agama” dalam pemberitaan di media massa yang menjadi diskusi hangat belakangan ini, sungguh menggelitik.

GOLPUT MENJADI PILIHAN DI 2019?

20 TAHUN REFORMASI DALAM SATU KALIMAT

Ini adalah kesan 20 tahun reformasi dalam satu kalimat. Apa kalimat kamu?

CARA SAYA MELIHAT HUBUNGAN HILMAN DAN NOVANTO

Bagaimana hubungan wartawan dengan nara-sumbernya? Pertanyaan itu tiba-tiba muncul seiring kasus korupsi KTP elektronik dengan tersangka Ketua DPR-RI Setya Novanto. Disebut-sebut, "drama" yang melibatkan Novanto menyeret seseorang bernama Hilman Mattauch. Hilman--yang katanya seorang wartawan--adalah sopir Novanto, saat mobil yang ditumpanginya menabrak tiang lampu, 16 November 2017.

BASUKI-DJAROT MENGAKUI KALAH PILKADA DKI JAKARTA

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta hampir pasti dimenangkan oleh kandidat nomor urut 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Dari berbagai hitung cepat atau quick count yang dilakukan oleh berbagai lembaga menghasilkan nilai yang sama, Anies-Sandi unggul 50 persen lebih.

Kandidat nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat berada di urutan kedua. Video ini adalah rekaman pidato kekalahan Ahok-Djarot yang dilakukan Rabu (19/4/2017) sore di Hotel Pullman, Jakarta. Dalam video ini, Ahok menegaskan akan membantu Anies-Sandi mempermudah proses sebagai gubernur-wakil gubernur terpilih untuk melanjutkan program-program yang sudah dilakukan.

ID NUGROHO

PETANI KENDENG MELAWAN PABRIK SEMEN DENGAN LESUNG

Sembilan Kartini Kendeng menyambut keluarnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan menabuh lesung "tanda peringatan".

KLHS Kendeng adalah jawaban atas pertanyaan, apakah pemerintah berpihak pada masyarakat dan lingkungannya, atau pada modal.

Pada hari yang sama, Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan, KLHS merekomendasikan bahwa penambangan di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih tidak bisa dilakukan sampai ada keputusan lebih lanjut.

KLHS tidak hanya mengenai kegiatan PT Semen Indonesia, tapi juga 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) lain. “Dengan keputusan ini, PT Semen Indonesia harus mengikuti,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Apakah rekomendasi KLHS bisa diartikan pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng jalan terus, asal tidak menambang di CAT Watuputih?

Tuntutan petani Kendeng tidak berubah: menolak pembangunan pabrik semen!

Apakah rekomendasi KLHS akan diterima petani Kendeng?

ID NUGROHO

UPAYA MEMBUNGKAM KPK

Usai salat subuh, penyidik senior KPK, Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tidak dikenal.

Publik tersentak dan marah atas serangan pada penyidik yang menangani berbagai kasus besar di KPK itu.

Aktivis berkumpul di KPK tuk memberikan dukungan dan menuntut polisi mengusut tuntas kasus itu.

Apakah penyerangan Novel berhubungan dengan kasus korupsi yang kini sedang ditanganinya?

Sampai video ini dibuat, Novel Baswedan masih menjalani perawatan di RS. JEC, Menteng. Pelaku penyiraman air keras kepadanya belum diketahui.

ID NUGROHO

INDONESIA DAN FAKTA YANG MEMBAHAGIAKAN

Fakta-fakta tentang Indonesia masih meneguhnya adanya "pekerjaan rumah" yang belum tuntas. Sayangnya, belakangan, publik diributkan dengan isu-isu yang menjurus suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Sehingga melupakan persoalan sebenarnya.

ID NUGROHO

BLOKIR SUARA PAPUA MELANGGAR UU PERS

Sejak 4 November 2016, bersama 11 website yang dianggap mengandung suku, agama, ras dan antar golongan, Suarapapua.com diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Pengajuan normalisasi yang diajukan SuaraPapua.com melalui LBH Pers tidak direspon hingga 20 Desember 2016. Tindakan sewenang-wenang Kemenkominfo melanggar UU Pers, karena SuaraPapua.com adalah media mainstream yang aktivitasnya dilindungi undang-undang.

JURNALIS METRO TV DIUSIR DALAM AKSI BELA ISLAM III

Dua jurnalis Metro TV diusir massa Aksi Bela Islam III di Jl. Arief Rachman Hakim, Tugu Tani, Jumat (2/12/2016). Kejadian itu berawal dari kedatangan dua jurnalis itu dengan menggunakan dua ojek membelah massa. Sampai di depan hotel Aryaduta, tiba-tiba sekelompok orang mengenali mereka dan mulai memprovokasi dengan teriakan. Hal itu memicu caci maki dari massa lain, dan melakukan pengusiran.

ID NUGROHO

MENKOMINFO MENJAWAB KRITIKAN HASIL REVISI UU ITE

Kemenkominfo Rudiantara menjawab berbagai kritikan atas UU ITE hasil revisi yang mulai berlaku pada November 2016. UU ITE hasil revisi dinilai masih mengusung kriminalisasi pada netizen.

ID NUGROHO