Close Menu
iddaily.netiddaily.net
  • Beranda
  • Voice
  • Peristiwa
  • Galeri
  • Gaya Hidup
  • Hiburan
  • Indeks
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Beranda
  • About Us
  • Q&A
  • Privacy Policy
  • Dukung Kami
Facebook X (Twitter) Instagram
iddaily.netiddaily.net
  • Beranda
  • Voice
  • Peristiwa
  • Galeri
  • Gaya Hidup
  • Hiburan
  • Indeks
iddaily.netiddaily.net
Home»Rilis Pers»Kualitas Udara 5 Kota Besar Indonesia Memburuk
Rilis Pers

Kualitas Udara 5 Kota Besar Indonesia Memburuk

WalhiWalhi14 Mei 2026 / 11:15 WIB
Facebook Twitter LinkedIn Email WhatsApp

Jakarta (iddaily.net) –Kualitas udara di Indonesia kembali memburuk, hal ini terpantau dari hasil pemantauan udara dari situs AQI US yang menyebutkan jika sepanjang Mei 2026 tercatat lima kota besar di Indonesia berada dalam kondisi mengkhawatirkan.

Data pemantauan menunjukkan Jakarta dan Bandung secara konsisten berada pada kategori “tidak sehat,” sementara Surabaya, Medan dan Semarang berada pada kategori “sedang,” namun beresiko bagi kelompok rentan.

Karena itu, WALHI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) untuk segera membuat kebijakan tepat arah guna menghadapi persoalan ini.

Jakarta mengalami kualitas udara tidak sehat dengan AQI 134–189, puncaknya 189 pada 9 Mei 2026, diperparah oleh wilayah penyangga seperti Serpong dan Tangerang Selatan (hingga 178), menunjukkan polusi lintas wilayah.

Bandung menunjukkan tren serupa (137–171) dan sering melampaui Jakarta.

Sementara Surabaya (91–105), Medan (79–95), dan Semarang (71–83) berada pada kategori sedang namun tetap berisiko bagi kelompok rentan.

Secara keseluruhan, kualitas udara di kelima kota tersebut tidak sehat bagi seluruh populasi.

“Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menegaskan bahwa polusi udara yang terjadi, khususnya di Jakarta dan kota besar lainnya, bukanlah fenomena musiman atau insidental, melainkan akibat dari kegagalan struktural dalam pengelolaan lingkungan hidup. Polusi udara merupakan konsekuensi dari model pembangunan yang masih bergantung pada energi fosil dan minim pengendalian terhadap sumber pencemar,” tegas Wahyu Eka Styawan, Pengkampanye Urban Berkeadilan dan Kebijakan Tata Ruang WALHI Eksekutif Nasional.

WALHI mengidentifikasi penyebab utama krisis udara meliputi emisi PLTU batubara (termasuk captive), polusi kendaraan bermotor akibat tingginya lalu lintas dan lambatnya transisi transportasi bersih, serta aktivitas industri yang minim pengawasan.

Selain itu, karhutla secara berkala memperburuk kondisi, ditambah keterbatasan ruang terbuka hijau dan lemahnya penegakan hukum yang memperparah situasi.

Polusi udara yang dibiarkan terus-menerus adalah pelanggaran konstitusi, jika merujuk pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Paparan polusi berupa PM 2,5 beresiko meningkatkan penyakit pernapasan, kardiovaskular, hingga kematian dini, serta menimbulkan kerugian ekonomi akibat meningkatnya biaya kesehatan dan menurunnya produktivitas.

“Untuk mengatasi persoalan ini seharusnya pemerintah sudah bergerak cepat, bisa mengambil Pelajaran dari putusan gugatan warga negara (citizen lawsuit) atas polusi udara Jakarta dengan nomor perkara 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst, yang dimenangkan oleh 32 warga pada tahun 2021. Dalam putusan tersebut, pemerintah pusat dan daerah (KLH, Pemprov DKI, Jabar dan Banten) dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam pengendalian kualitas udara,” tegas Wahyu

WALHI menekankan berdasarkan putusan tersebut, beberapa hal yang dapat diadopsi dalam kebijakan yaitu; pengetatan baku mutu udara nasional agar sejalan dengan standar perlindungan kesehatan; revisi regulasi yang sudah usang seperti PP No. 41 Tahun 1999; penguatan pengawasan terhadap emisi industri dan kendaraan bermotor yang menjadi kontributor utama pencemaran; serta peningkatan transparansi data kualitas udara secara real-time kepada publik.

Untuk itu, WALHI mendesak KLH/Kepala BPLH dan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dan sistemik, yakni mempercepat transisi energi bersih, memperkuat sistem transportasi publik rendah emisi, memperketat pengawasan industri, serta memastikan keterbukaan data kualitas udara. Upaya ini harus dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas serta keberpihakan pada rakyat.

bandung headline jakarta polusi udara Surabaya
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Previous ArticleMenyambut Jemaah Haji Berkebutuhan Khusus
Next Article Ironi Kota Musik Dunia: Ambon
Walhi

Wahana Lingkungan Hidup

Related Posts

Ini Aturan Konstitusi Mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

16 November 2026 / 13:41 WIB

Serahkan Usulan Cawapres Pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo

14 November 2026 / 09:41 WIB

Semeru, Ibu dan Dukono Erupsi Bersamaan Hari Ini, Ini Data Aktivitasnya

13 November 2026 / 11:09 WIB
Leave A Reply Cancel Reply

Pencarian 2 Pendaki Asal Sidoarjo-Surabaya di Semeru Ditutup, Keduanya Belum Ditemukan

16 November 2026 / 16:33 WIB

WALHI Desak Delegasi RI Koreksi Arah dan Kembalikan Keadilan Iklim ke Pusat Perundingan

16 November 2026 / 15:11 WIB

Eltasya Rilis Single Merayu Waktu, Kisah Penyesalan-Harapan Memperbaiki Hubungan

16 November 2026 / 14:11 WIB

Ini Aturan Konstitusi Mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

16 November 2026 / 13:41 WIB

Serahkan Usulan Cawapres Pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo

14 November 2026 / 09:41 WIB

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.