Jakarta (iddaily.net) –Anggota DPD RI asal Jawa Timur AA LaNyalla Mahmud Mattalitti setuju dengan langkah Presiden Prabowo untuk menggunakan dana sitaan kejahatan korupsi guna membantu meringankan beban APBN untuk program Makan Bergizi Gratis dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
Dikatakan LaNyalla, secara prinsip mekanisme tersebut memenuhi unsur keadilan subtantif.
Karena secara konkret memenuhi kaidah untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang sebelumnya dirampas oleh para koruptor.
“Saya mendukung. Selain untuk mengurangi beban APBN, pada hakikatnya ini adalah mengembalikan uang rakyat kepada pemilik sahnya, yaitu rakyat itu sendiri melalui program yang secara langsung juga diterima oleh rakyat,” ujar LaNyalla, Kamis (7/6/2026).
Ketua DPD RI ke-5 itu juga menyampaikan hasil kajian yang dilakukan KADIN Indonesia.
Dikatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berkembang menjadi salah satu intervensi publik terbesar dalam sejarah Indonesia modern.
“Uang Rp900 miliar berputar setiap hari melalui jaringan dapur MBG. Ini menjadi salah satu mekanisme sirkulasi uang berbasis komunitas terbesar yang pernah dibangun negara ini,” tutur LaNyalla, yang juga anggota Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia itu.
Lanjutnya, ketika pemerintah membelanjakan uang melalui MBG, uang tersebut tidak berhenti pada konsumsi akhir.
Ia mengalir ke sektor produksi, menciptakan permintaan baru, dan mendorong aktivitas ekonomi berulang di sepanjang rantai nilai pangan.
Tahun 2025 saja, dari kajian BPS, menunjukkan bahwa injeksi anggaran saat itu Rp43,28 triliun, menghasilkan total dampak output ekonomi Rp294,08 triliun—atau skala multiplier 1:7.
Ini adalah angka yang jauh melampaui sekadar belanja konsumtif.
“Memang ada hal-hal yang harus dikejar dan dibangun. Terutama ketahanan rantai pasok bahan baku. Jangan mengambil jalan pintas dengan impor. Misalnya susu sapi. Pasokan susu sapi kita untuk kebutuhan MBG masih jauh dari cukup. Ini harus dipikirkan. Begitu pula bahan baku lainnya. Peternak skala kecil harus dibesarkan,” tukasnya.
Untuk itu, ia berharap Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi off-taker bagi peternak dan pekebun kecil di desa-desa.
Untuk kemudian diciptakan supply chain ke dapur-dapur. Sehingga anak-anak di desa itu makan dari hasil panen orang tua mereka sendiri.
“Rantai pasok itu yang harus dibangun. Itu salah satu tugas Koperasi Desa. Jangan sekedar menjelma menjadi mini market baru, tapi yang dipajang barang-barang hasil industri besar dari pemasok besar. Itu sama saja kita membukakan outlet di seluruh desa untuk mereka,” pungkasnya.