Antalya (iddaily.net) – COP 31 memasuki hari terakhir dan telah mengeluarkan cover decision kedua pasa 19 November 2026.
WALHI menilai draf tersebut sangat mundur jauh dari draf sebelumnya bahkan dari dari Keputusan-keputusan COP sebelumnya.
Dalam tiga hari, teks dipangkas dari 144 menjadi 80 paragraf.
Paragraph yang dipangkas adalah mengenai pengakuan atas hak masyarakat adat, termasuk hak atas persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC), serta semua rujukan ke bahan bakar fosil.
Sedangkan yang dipertahankan justru target elektrifikasi, inisiatif pendanaan, dan pasar karbon tanpa pagar pengaman.
Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional menyampaikan bahwa WALHI mengkritik keras draf terbaru cover decision COP31 yang secara sistematis menghapus perlindungan bagi masyarakat adat.
Dalam tiga hari, Presidensi membuang bahasa yang sudah tertulis di draf 16 November.
Paragraf 106 draf itu mengakui masyarakat adat sebagai penjaga alam, mewajibkan penghormatan atas hak mereka termasuk FPIC berdasarkan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, dan menegaskan bahwa solusi iklim tidak boleh merampas wilayah, mata pencaharian, hak, apalagi nyawa mereka.
Di draf 19 November, semua itu dipangkas menjadi pengakuan basa-basi di paragraf 68, tanpa FPIC, tanpa hak asasi manusia, tanpa perlindungan wilayah adat.
Ironisnya, hak masyarakat adat hanya disebut di paragraf 33, dan itu pun sekadar untuk melindungi proyek penyedotan karbon.
“Ini menunjukkan wajah asli negosiasi iklim hari ini: hak rakyat hanya diakui sejauh tidak mengganggu kepentingan investasi. Masyarakat adat dan komunitas local dibiarkan tanpa pelindung di hadapan ekspansi tambang nikel, kebun energi, dan food estate yang dibungkus atas nama transisi dan ketahanan pangan, padahal semuanya merampas ruang hidup rakyat. Negosiasi iklim yang menghapus pengakuan atas penjaga hutan, sambil membuka jalan bagi perampas wilayah, bukanlah solusi. Itu adalah legitimasi atas ketidakadilan ekologis,” kata Uli.
Pada saat yang sama, draf terbaru menghapus semua rujukan ke bahan bakar fosil, termasuk sambutan atas peta jalan transisi fosil dari Presidensi COP30.
Istilah “just transition” juga hilang, bersama satu-satunya kalimat tentang kondisi eksploitatif di rantai pasok teknologi.
Yang bertahan adalah target menaikkan porsi listrik dalam konsumsi energi dunia menjadi 35 persen pada 2035 (paragraf 36(d)), sambutan atas inisiatif BRIDGE (paragraf 78(a)), dan pengakuan atas “pasar karbon berintegritas tinggi” (paragraf 76).
Ketiganya tidak disertai syarat energi bersih, perlindungan ekosistem, atau penghormatan hak masyarakat adat.
“Bagi Indonesia, celah ini nyata. Sekitar 80 GW dari 120 GW kapasitas pembangkit listrik masih berbasis batu bara. Tambang nikel telah menghilangkan sekitar 193.830 hektare hutan alam pada 2001–2023. Di Merauke, dari 486.939 hektare kawasan hutan yang dilepas untuk proyek pangan dan energi, sekitar 265.208 hektare adalah hutan alam, dan 24 kampung adat terancam,” tambah Uli.
Draf ini juga diam soal kebakaran. Emisi kebakaran hutan dan lahan Indonesia pada Januari–September 2026 diperkirakan 307,6 juta ton CO₂, lebih dari dua kali target penyerapan bersih sektor FOLU 2030.
Sepanjang Januari hingga pertengahan September, tercatat 446 titik panas berkepercayaan tinggi di 12 konsesi yang terkait proyek karbon.
“Pesan kami sederhana: akui yang menjaga, tagih yang merusak. Draf Kamis melakukan sebaliknya. Pengakuan atas penjaga hutan dihapus, sementara perusak tidak ditagih apa pun. Fosil hilang dari teks, kebakaran tidak pernah masuk, dan yang tersisa adalah janji pasar karbon tanpa syarat. Target 35 persen listrik pada 2035 tidak berarti apa-apa kalau listriknya dari batu bara dan nikelnya dari hutan alam. Transisi tanpa pagar pengaman hanya memindahkan kerusakan dari tambang batu bara ke tambang nikel, kebun energi, dan food estate di wilayah adat. Terkait perdagangan karbon, tidak semua masyarakat mau ikut dalam skema ini. Masyarakat adat Bahau Umaq Suling di Long Isun misalnya, yang keluar dari proyek karbon dan menuntut wilayahnya dikembalikan. Hutan mereka tidak terbakar. Itu bukti bahwa hak atas wilayah lebih efektif menjaga hutan daripada skema karbon mana pun,” kata Uli.
Mida Saragih, Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut juga menyoroti bagaimana laut diperlakukan dalam draf keputusan ini.
Draf 19 November mendorong negara-negara memperkuat “aksi iklim berbasis laut” dalam NDC dan rencana adaptasinya (paragraf 36(f)), tetapi tidak sekali pun menyebut nelayan, masyarakat pesisir, atau wilayah tangkap mereka.
Di tengah dorongan pasar karbon dan teknologi penyedotan karbon dalam teks yang sama, “aksi iklim berbasis laut” tanpa pagar pengaman berisiko menjadi pintu masuk proyek karbon biru, yakni menjadikan mangrove, padang lamun, dan pesisir sebagai komoditas penyerap emisi yang dijual kepada para pencemar.
“Bagi kami, karbon biru adalah wajah baru komodifikasi pesisir dan laut. Perlindungan mangrove dan ekosistem pesisir tidak boleh dijadikan instrumen kredit untuk menebus emisi fosil, melainkan harus berangkat dari pengakuan atas hak kelola nelayan tradisional dan masyarakat adat pesisir, serta didukung lewat pendekatan non-pasar di bawah Pasal 6.8. Kami mendesak kepemimpinan Pemerintah Indonesia pada negosiasi COP 31 untuk mendorong kesepakatan substantif untuk adaptasi dan pengakuan peran masyarakat adat dan komunitas lokal dalam menjaga alamnya,” kata Mida.
Karena itu, WALHI mendesak Presidensi COP31 dan Para Pihak, termasuk delegasi Indonesia, untuk mengembalikan sepenuhnya bahasa paragraf 106 draf 16 November, termasuk hak atas FPIC berdasarkan UNDRIP dan jaminan bahwa solusi iklim tidak boleh merampas wilayah, mata pencaharian, hak, maupun nyawa masyarakat adat.
Target elektrifikasi dan inisiatif BRIDGE (Climate Implementation Bridge, inisiatif andalan Presidensi COP31 Turki di jalur Agenda Aksi) tidak boleh menjadi cek kosong bagi ekstraktivisme baru.
Keduanya harus dipagari dengan syarat listrik dari energi terbarukan, perlindungan ekosistem, dan penghormatan hak masyarakat adat di seluruh rantai pasok, termasuk tambang mineral kritis.
WALHI menolak pasar karbon dalam bentuk apa pun, termasuk label “berintegritas tinggi”, karena pasar karbon adalah solusi palsu yang memberi izin bagi pencemar untuk terus membakar fosil, sementara hutan dan wilayah adat dijadikan komoditas penyerap emisi.
Yang dibutuhkan bukanlah pasar, melainkan penguatan pendekatan non-pasar di bawah Pasal 6.8 Persetujuan Paris: kerja sama yang mengakui dan mendukung praktik masyarakat adat dan komunitas lokal dalam menjaga hutan, pesisir dan lautnya, tanpa memperdagangkan karbonnya, dengan pendanaan publik berbasis hibah yang dapat diprediksi dan mengalir langsung ke komunitas, bukan sekadar bantuan teknis dan peningkatan kapasitas seperti yang tercantum di draf saat ini.
WALHI juga menuntut komitmen transisi dari energi fosil dikembalikan ke dalam teks, setidaknya dengan merujuk paragraf 28 keputusan global stocktake pertama, karena keputusan iklim yang bungkam soal fosil adalah keputusan yang melindungi para perusak.
Terakhir, pendanaan iklim harus bisa diakses langsung oleh masyarakat adat, komunitas lokal, dan produsen skala kecil, bukan hanya mengalir ke lembaga nasional dan korporasi.
Kepada Pemerintah Indonesia, WALHI meminta delegasi memperjuangkan butir-butir di atas di jam-jam terakhir COP31, dan di dalam negeri menghentikan pembukaan hutan alam di PSN Merauke serta kriminalisasi peladang tradisional.
