Jakarta (iddaily.net) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan telah memberikan sanksi administratif terhadap sebelas perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang direkomendasikan untuk dicabut oleh Bareskrim Polri.
Dari sebelas perusahaan tersebut, tiga HGU dicabut seluruhnya, satu dicabut sebagian, empat perusahaan diketahui beroperasi tanpa HGU, sementara tiga lainnya masih dalam proses pengkajian.
WALHI menilai langkah Menteri ATR/BPN tersebut menunjukkan sikap reaktif dan pasif dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang terindikasi terlibat karhutla.
Pemerintah seharusnya tidak perlu menunggu rekomendasi Polri untuk mengambil tindakan administratif, terlebih ketika indikasi kebakaran di dalam konsesi perusahaan telah ditemukan sejak pertengahan 2026.
Umi Ma’rufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, menyatakan bahwa sejak pertengahan 2026, WALHI telah memperingatkan adanya indikasi kuat kebakaran hutan dan lahan di dalam wilayah konsesi perusahaan, termasuk perkebunan sawit.
Bahkan, berdasarkan pemantauan WALHI pada September hingga Oktober 2026, ditemukan 16.723 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi yang tersebar di 945 wilayah HGU.
Di Kalimantan Tengah, yang menjadi wilayah paling parah, justru tidak ada korporasi sawit yang ditindak.
“Kementerian ATR/BPN seharusnya memiliki data yang lebih valid dan komprehensif terkait karhutla, mengingat kementerian inilah yang memiliki data perizinan HGU. Dengan data tersebut, seharusnya mereka dapat secara proaktif melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap perusahaan pemegang HGU yang terindikasi mengalami kebakaran, tanpa harus menunggu rekomendasi dari Polri. Pertanyaannya, langkah konkret apa yang selama ini dilakukan Menteri ATR/BPN untuk mengawasi dan menindak perusahaan yang konsesinya mengalami kebakaran?” tegas Umi.
Tidak hanya melalui analisis titik panas, WALHI juga melakukan pemantauan langsung di sejumlah areal kerja perusahaan perkebunan sawit dan menemukan indikasi kebakaran.
Di Kalimantan Tengah, misalnya, WALHI melakukan pemantauan lapangan terhadap tiga perusahaan, yakni PT AUS, PT GAL, dan PT UAI.
Ketiganya ditemukan mengalami kebakaran dengan luasan yang cukup signifikan. Sementara itu, di Kalimantan Selatan, selain kebakaran di Monrad Intan Barakat, hasil pemeriksaan lapangan (ground checking) juga menemukan lahan bekas terbakar di wilayah konsesi PT SAM, PT PU, PT KJW, PT SLS, dan PT TAL.
“Yang jelas, kami mempertanyakan di mana langkah tegas pemerintah dalam menindak perusahaan perkebunan sawit yang terindikasi mengalami kebakaran. Apalagi, dari sebelas perusahaan yang dievaluasi, terdapat perusahaan yang HGU-nya telah dicabut dan tiga perusahaan yang justru diketahui beroperasi tanpa HGU. Perusahaan tidak seharusnya dapat beroperasi tanpa memiliki HGU. Jika praktik ini terjadi, ke mana pengawasan pemerintah selama ini? Harus ada tindakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas perkebunan secara ilegal tanpa HGU. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian juga seharusnya mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi dan mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) perusahaan yang melanggar, bukan justru membiarkan praktik tersebut berlangsung tanpa konsekuensi,” ujar Umi.
WALHI mendesak Kementerian ATR/BPN untuk tidak sekadar menindaklanjuti rekomendasi Bareskrim Polri, tetapi secara proaktif melakukan audit dan evaluasi terhadap seluruh HGU yang terindikasi mengalami karhutla.
Penegakan hukum harus didasarkan pada temuan lapangan, data titik panas, serta kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pengelolaan dan perlindungan lingkungan.
Selain pencabutan HGU, pemerintah juga harus memastikan adanya penegakan hukum terhadap perusahaan yang beroperasi tanpa hak atas tanah yang sah.
Kementerian Pertanian juga harus mengambil langkah serupa melalui evaluasi dan pencabutan IUP apabila ditemukan pelanggaran.
Jangan sampai pencabutan izin hanya menjadi respons administratif sesaat, sementara perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan tetap dapat beroperasi dan tidak bertanggung jawab atas pemulihan wilayah yang terbakar.