Jakarta (Iddaily.net)-Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion Syamsuddin Rogo, mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera menerima permohonan perlindungan enam saksi dan keluarganya dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Negara dinilai harus memastikan tidak ada intimidasi yang menghambat pengungkapan perkara besar tersebut.
“LPSK harus segera menerima dan menindaklanjuti permohonan enam saksi tersebut. Jika keluarga mereka juga menghadapi ancaman, perlindungan harus diberikan. Jangan sampai ancaman terhadap keluarga digunakan untuk menekan atau membungkam para saksi,” ujar Mafirion di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dia menjelaskan LPSK perlu melakukan asesmen menyeluruh terhadap tingkat ancaman yang dihadapi setiap saksi dan keluarganya. Jika ditemukan risiko serius, LPSK harus mempertimbangkan langkah konkret, termasuk penempatan di rumah aman (safe house) dengan pengamanan dan penjagaan yang memadai.
“Jangan menunggu sampai terjadi kekerasan atau ancaman fisik. Jika diperlukan, para saksi beserta keluarga yang terancam harus ditempatkan di safe house. Perlindungan harus dilakukan sejak dini sebagai langkah pencegahan,” tegasnya.
Selain perlindungan fisik, Mafirion meminta LPSK menjamin kerahasiaan identitas, keamanan tempat tinggal, pendampingan hukum, serta dukungan psikologis bagi saksi dan keluarga yang membutuhkan.
Ia menekankan, perlindungan saksi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian penting dari penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Karena itu, LPSK perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar perlindungan berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Jangan sampai ada orang yang takut memberikan keterangan karena keselamatan dirinya dan keluarganya terancam. Negara tidak boleh kalah oleh intimidasi. Siapa pun yang mencoba menghalangi pengungkapan perkara melalui ancaman terhadap saksi maupun keluarganya harus diproses sesuai hukum,” pungkasnya.
Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha dalam kurun waktu 2025–2026.