Jakarta (iddaily.net) – Persahabatan tidak boleh membuat kita buta terhadap kritik. Tetapi kritik juga tidak seharusnya membuat kita menutup mata terhadap kompetensi seseorang.
Saya mengenal Bung Maruf El Rumi bukan dari ruang kerja kementerian, bukan dari layar televisi, apalagi dari lingkaran kekuasaan.
Saya mengenalnya dari pinggir lapangan sepak bola.
Sekitar 2003–2004, kami sama-sama menjadi wartawan peliput Persebaya Surabaya.
Kala itu, saya menjadi kontributor Tempo di Jawa Timur, sementara Maruf bekerja sebagai jurnalis Jawa Pos.
Kami sama-sama pernah ’menggelandang’ di sisi lapangan Stadion Gelora 10 November, Tambaksari, Surabaya. Menyaksikan latihan, mengikuti pertandingan, memburu komentar pelatih dan pemain, serta menulis berita dengan tenggat waktu yang tak mengenal kompromi.
Itulah masa ketika Persebaya tengah membangun kejayaannya di bawah tangan dingin Jacksen F. Tiago dibantu pelatih fisik Stefano ’Teco’ Cugurra, hingga akhirnya Uston Nawawi, Kurniawan Dwi Yulianto, alm. Bejo Sugiantoro, Danilo Fernando, Christian Carrasco dan kawan-kawan menjadi juara Liga Indonesia 2004.
Sepak bola mempertemukan kami. Jurnalisme mengajarkan kami bagaimana bekerja.
Pada masa itu, belum ada istilah influencer seperti sekarang.
Belum ada podcast yang bisa membuat seseorang mendadak terkenal hanya dalam beberapa episode.
Wartawan harus bekerja keras mencari informasi, memverifikasi fakta, membangun jaringan narasumber, lalu mempertanggungjawabkan setiap kalimat yang ditulisnya.
Di lapangan, kami belajar bahwa reputasi tidak dibangun dari kedekatan dengan orang penting, melainkan dari ketekunan dan kualitas pekerjaan.
Dari Tambaksari ke Jakarta
Perjalanan hidup kemudian membawa kami meninggalkan Surabaya.
Saya ditarik ke kantor Tempo di Jakarta. Sementara Maruf memilih bergabung dengan Harian Seputar Indonesia atau Sindo, surat kabar yang ketika itu baru hadir sebagai bagian dari kelompok media MNC.
Jalan kami berbeda, tetapi sama-sama tetap berada di dunia jurnalistik.
Karier Maruf kemudian berkembang. Ia tidak hanya berkecimpung dalam media cetak, tetapi juga merambah televisi sebagai komentator sepak bola RCTI.
Di sinilah saya melihat salah satu kekuatan Bung Maruf.
Gaya bicaranya kalem. Tidak meledak-ledak. Tidak merasa perlu berteriak untuk membuat orang mendengarkan. Namun, di balik ketenangan itu, analisisnya tajam, detail, dan presisi.
Ketika membedah permainan Timnas Indonesia, Serie A Liga Italia, maupun pertandingan sepak bola internasional lainnya, ia mampu menjelaskan hal-hal teknis dengan bahasa yang mudah dipahami pemirsa.
Sepak bola, di tangannya, bukan sekadar siapa menang dan siapa kalah. Ada taktik, strategi, keputusan pelatih, pergerakan pemain, hingga berbagai detail yang sering luput dari perhatian penonton biasa.
Kemampuan seperti itu tidak datang tiba-tiba.
Ia lahir dari pengalaman, pengamatan, penguasaan materi, dan kebiasaan mengolah informasi.
Tentu, menjadi komentator sepak bola tidak otomatis membuat seseorang kompeten mengelola komunikasi kementerian. Namun, pengalaman panjang Maruf di media cetak, media daring, dan televisi merupakan modal profesional yang relevan untuk pekerjaan komunikasi publik.
Setidaknya, ia memahami bagaimana media bekerja, bagaimana sebuah informasi dikemas, dan bagaimana pesan disampaikan kepada khalayak yang berbeda-beda.
Ketika Wartawan Masuk Pemerintahan
Waktu terus berjalan.
Pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Abdul Mu’ti dipercaya memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Maruf kemudian masuk ke lingkungan kementerian sebagai Staf Khusus Menteri yang menangani urusan media dan komunikasi. Ya, sedikit mirip. Saya juga mundur dari anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) saat 2016 bergabung sebagai Tenaga Ahli Komunikasi Kantor Staf Presiden.
Belakangan, pengangkatannya menjadi sasaran kritik publik. Muncul pertanyaan mengenai kepatutan, kedekatan, hingga dugaan nepotisme.
Apakah pengangkatan itu salah? Apakah tidak etis?
Saya tidak ingin tergesa-gesa menjawabnya.
Sebab, dalam tata kelola pemerintahan, ada beberapa persoalan yang harus dibedakan secara jernih.
Pertama, apakah seseorang memiliki kompetensi untuk menjalankan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya?
Kedua, apakah proses pengangkatannya memenuhi ketentuan hukum, prinsip kepatutan, dan standar tata kelola yang baik?
Ketiga, apakah setelah menduduki jabatan tersebut, ia benar-benar bekerja secara profesional dan memberikan manfaat bagi publik?
Ketiganya merupakan pertanyaan yang berbeda.
Seseorang bisa saja kompeten, tetapi proses pengangkatannya tetap patut dipersoalkan. Sebaliknya, kedekatan personal atau organisasi dengan pejabat tidak serta-merta membuktikan seseorang tidak kompeten.
Nepotisme tidak boleh dibenarkan hanya karena orang yang diangkat memiliki kemampuan. Namun, kemampuan seseorang juga tidak boleh dihapus begitu saja hanya karena ia berada dalam pusaran kontroversi politik.
Dalam kasus Bung Maruf, saya bisa memberikan kesaksian mengenai satu hal: ia bukan orang yang kemarin sore belajar tentang media dan komunikasi.
Lebih dari dua dekade ia hidup dan bekerja di dunia itu.
Ia mengenal ruang redaksi, memahami tekanan tenggat waktu, berhadapan dengan tuntutan akurasi, dan terbiasa menyampaikan analisis di hadapan publik.
Pengalaman tersebut bukan jaminan keberhasilan sebagai pejabat pemerintahan. Tetapi jelas bukan modal yang bisa dipandang sebelah mata.
Senjakala Media dan Pilihan Jalan Hidup
Ada satu konteks lain yang menurut saya juga penting dibicarakan.
Dunia media sedang tidak baik-baik saja.
Industri surat kabar menghadapi tekanan berat. Perusahaan media melakukan efisiensi, ruang redaksi menyusut, dan banyak jurnalis harus memikirkan kembali masa depan profesinya.
Transformasi digital memang membuka peluang baru. Namun, perubahan model bisnis media juga membawa ketidakpastian bagi mereka yang selama bertahun-tahun menggantungkan hidup pada profesi jurnalistik.
Dalam situasi demikian, perpindahan seorang wartawan atau profesional media ke dunia pemerintahan bukanlah sesuatu yang aneh.
Ada yang menjadi konsultan komunikasi, juru bicara, tenaga ahli, staf khusus, atau bekerja di lembaga publik lainnya.
Apakah mereka harus terus-menerus menjadi wartawan sampai pensiun agar dianggap idealis?
Tentu tidak.
Profesi bukan penjara seumur hidup.
Seseorang berhak memilih jalan karier baru, termasuk berpindah ke pemerintahan, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan menjalankan tugasnya secara profesional.
Saya melihat pilihan Maruf dalam konteks tersebut. Setelah lebih dari 20 tahun berkecimpung di industri media, ia memilih ruang pengabdian yang berbeda.
Pilihan itu sah untuk dihormati. Namun, sebagaimana setiap orang yang masuk ke lingkaran kekuasaan, ia juga harus siap menerima konsekuensinya: pengawasan publik yang lebih besar.
Sebab, begitu seseorang bekerja untuk negara, ukuran keberhasilannya tidak lagi sebatas reputasi profesional atau pengakuan rekan sejawat.
Ada kepentingan publik yang harus dilayani.
Komunikasi Pendidikan Bukan Sekadar Pencitraan
Menurut saya, tantangan terbesar Bung Maruf justru terletak di sini.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengurus persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat: guru, murid, orang tua, sekolah, kualitas pembelajaran, hingga ketimpangan akses pendidikan.
Isu pendidikan bukan perkara sederhana.
Satu kebijakan bisa menyentuh jutaan keluarga. Satu pernyataan yang keliru bisa menimbulkan kebingungan. Satu keputusan yang tidak dikomunikasikan dengan baik bisa melahirkan keresahan.
Karena itu, komunikasi kementerian tidak boleh berhenti pada produksi siaran pers, publikasi kegiatan menteri, atau upaya mempercantik citra lembaga.
Komunikasi publik yang baik harus mampu menjelaskan kebijakan secara jernih, mendengarkan kritik, membuka ruang dialog, dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar.
Staf khusus bidang komunikasi semestinya menjadi jembatan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Bukan sekadar menjadi tameng untuk melindungi pejabat dari pertanyaan sulit.
Di sinilah pengalaman Maruf seharusnya diuji.
Apakah ia mampu membangun hubungan yang sehat dengan media? Apakah kritik publik ditanggapi dengan argumentasi dan data? Apakah kebijakan pendidikan semakin mudah dipahami masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih substantif untuk menilai kinerjanya.
Saya percaya Bung Maruf memiliki bekal untuk menjalankan pekerjaan itu dengan baik. Tetapi kepercayaan pribadi tentu berbeda dengan evaluasi kinerja yang harus didasarkan pada hasil nyata.
Persahabatan Tidak Menghapus Objektivitas
Saya menulis ini bukan karena hendak menjadi pembela pemerintah. Bukan pula karena menganggap setiap kritik terhadap pengangkatan Maruf sebagai serangan yang tidak berdasar.
Kritik terhadap pejabat publik adalah sesuatu yang sah, bahkan diperlukan dalam demokrasi.
Jika ada dugaan pelanggaran aturan, konflik kepentingan, atau praktik nepotisme, tentu harus diperiksa secara terbuka dan berdasarkan bukti.
Tidak ada alasan untuk memberikan kekebalan kepada siapa pun hanya karena ia seorang kawan lama.
Namun, saya juga tidak setuju jika perdebatan publik berubah menjadi penghakiman yang mengabaikan rekam jejak seseorang.
Bung Maruf yang saya kenal adalah seorang pekerja media yang tumbuh dari bawah.
Dari pinggir lapangan Stadion Gelora 10 November, ruang redaksi Jawa Pos, Harian Sindo, hingga studio televisi, ia membangun pengalaman profesionalnya selama bertahun-tahun.
Saya mengenalnya sebagai pribadi yang tenang, menguasai bidang pekerjaannya, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
Itulah kesaksian yang bisa saya berikan dengan jujur.
Adapun mengenai proses pengangkatannya, biarlah dinilai berdasarkan aturan dan prinsip tata kelola pemerintahan. Mengenai kinerjanya, biarlah publik menilai berdasarkan hasil pekerjaan dan manfaatnya bagi dunia pendidikan.
Persahabatan tidak boleh menggantikan akuntabilitas.
Tetapi kritik pun tidak boleh menggantikan fakta.
Dari Lapangan Hijau ke Ruang Kekuasaan
Kadang saya membayangkan kembali masa-masa ketika kami berdiri di sisi lapangan Stadion Gelora 10 November.
Ketika itu, kami hanyalah dua wartawan yang mengejar berita tentang sepak bola. Tidak ada yang tahu ke mana perjalanan hidup akan membawa kami lebih dari dua puluh tahun kemudian.
Kini, Bung Maruf berada di lingkungan pemerintahan. Tanggung jawabnya tentu berbeda.
Dulu ia membantu publik memahami strategi pelatih dan jalannya pertandingan. Sekarang ia ikut bertanggung jawab membantu publik memahami kebijakan pendidikan.
Dulu ukuran keberhasilannya adalah ketajaman analisis dan akurasi informasi.
Kini, ukuran itu harus bertambah: transparansi, keberpihakan pada kepentingan publik, dan kemampuan menjembatani pemerintah dengan masyarakat.
Ada satu pelajaran dari sepak bola yang barangkali masih relevan.
Nama besar tidak otomatis memenangkan pertandingan. Yang menentukan adalah bagaimana seseorang bermain, menjalankan perannya, dan memberikan kontribusi bagi tim.
Begitu pula di pemerintahan.
Kompetensi adalah modal awal. Integritas dan hasil kerja adalah pembuktiannya.
Saya berharap Bung Maruf mampu menjaga keduanya.
Sebab, saya ingin tetap mengenang sahabat saya itu bukan semata sebagai orang yang pernah mendapatkan jabatan di kementerian, melainkan sebagai profesional yang berhasil membawa pengalaman panjangnya di dunia media untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
Itulah Bung Maruf yang saya kenal.
Dari Tambaksari hingga Jakarta.
Dari pinggir lapangan hingga lingkaran pemerintahan.
Dan saya berharap, di mana pun ia bekerja, satu hal tidak berubah: keberanian untuk tetap berpihak pada fakta, bukan semata-mata pada kekuasaan.